batampos – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan, dirinya tidak segan mengambil langkah untuk mendisiplinkan kadernya yang tidak sejalan dengan AD/ART partai. Pernyataan ini merespons sejumlah kader PPP yang membelot mendukung capres-cawapres lain pada Pemilu 2024.

Sebab, DPP PPP secara telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024.

“Terhadap saudara Witjaksono (koordinator pejuang PPP dukung Prabowo-Gibran), karena sesungguhnya baru bergabung dengan PPP masih hitungan bulan dan belum genap satu tahun. Jadi, mungkin saudara Witjaksono belum membaca AD/ART dan sesungguhnya mereka belum mengenali apa itu organisasi apalagi PPP,” kata Mardiono di Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12) malam.

Mardiono menegaskan, dirinya telah meminta Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi untuk memberhentikan dan mencabut kartu keanggotaan (KTA) kader yang tidak patuh atas keputusan partai.

“Insyaallah akan kita selesaikan dan minta kepada Pak Sekjen, di mana yang bersangkutan diberhentikan dan dicabut keanggotaannya. Kemudian untuk yang dicatut namanya akan kita lakukan tabayyun,” tegasnya.

Sementara, Majelis Kehormatan DPP PPP Emron Pangkapi. Ia mengaku namanya hanya dicatut dalam deklarasi Pejuang PPP mendukung Prabowo-Gibran.

“PPP sejak awal ingin menjadikan pemerintah Indonesia ke depan nasional religius. Insyaallah dalam 45 hari ke depan seluruh jajaran akan bekerja keras mendapatkan kemenangan, khusus keluarga besar PPP yang utuh dalam jajaran partai insyaallah bersama Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” ucap Emron.

Dia pun mengaku akan ikut berjuang memenangkan PPP dan pasangan nomor urut tiga dalam sisa waktu 45 hari jelang Pemilu 2024.

“45 hari ini insyaallah sekaligus menyatukan keluarga besar PPP di bawah kepemimpinan Pak Mardiono. Sekali lagi jor jor untuk seluruh warga PPP di mana pun berada, Ganjar-Mahfud menang menang menang,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya terdapat sejumlah oknum kader yang mengatasnamakan ‘Pejuang PPP’ mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran. Mereka juga mencatutkan nama kader tanpa seizin yang bersangkutan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Upaya menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu 2024 dilaksanakan kepolisian dengan melibatkan banyak pihak. Di antaranya, menggandeng profesi satuan pengamanan (satpam). Di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) khusus, peran satpam nanti cukup penting.

Pelibatan satpam dalam penyelenggaraan pemilu itu disampaikan Dirbinpotmas Baharkam Polri Brigjen Edy Murbowo. Dia menegaskan, satpam saat ini menjadi sebuah profesi. Menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan.

”Satpam adalah profesi yang mengemban fungsi kepolisian terbatas,” katanya seusai tabur bunga dalam rangka HUT Ke-43 Satpam Nasional di TMP Kalibata kemarin (30/12).

BACA JUGA: Kampanye, Tiga Capres Fokus di Jawa

Edy menjelaskan, Polri dan personel satpam akan berkolaborasi menyukseskan Pemilu 2024. Terutama pada TPS-TPS khusus. Misalnya, rumah sakit. Nanti petugas KPPS berkeliling ke sejumlah rumah sakit. Dengan begitu, masyarakat yang sedang dirawat tetap bisa menyalurkan hak suaranya. Untuk kelancaran pemungutan suara di TPS khusus di rumah sakit itu, petugas KPPS akan didampingi personel kepolisian. Selain itu, berkoordinasi dengan satpam di setiap rumah sakit.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Security Indonesia (Apjasi) Leonard Abdul Aziz mengatakan, satpam memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Polri menciptakan kondisi aman dan tertib di area kerjanya. ”Khususnya saat pemilu,” katanya.

Dia mengatakan, asosiasi sudah mengeluarkan instruksi bahwa seluruh personel satpam harus bersifat netral menyambut Pemilu 2024. Dia menuturkan, secara resmi jumlah satpam yang terdaftar sekitar 860 ribu orang. Tetapi, satpam yang belum terdaftar mencapai lebih dari satu juta. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI Angkatan Darat (AD) Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan, pihanya melalui Kodam IV/Diponegoro masih melakukan penyelidikan dan pendalaman, terkait kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum anggota TNI AD, di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Peristiwa itu mengakibatkan tujuh orang luka-luka, yang diduga relawan pendukung Ganjar-Mahfud.

“KSAD melalui Pangdam IV/Diponegoro, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Boyolali atas kejadian ini, serta telah memerintahkan Danyonif Raider 408/Sbh dan Denpom IV/4 Surakarta untuk menahan 15 prajurit terduga kasus penganiayaan guna memeriksa, menyelidiki dan mendalami keterlibatan oknum prajurit tersebut serta melakukan proses hukum, sesuai prosedur yang berlaku,” kata Kristomei kepada wartawan, Minggu (31/12).

Kristomei pun memastikan, pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menegakkan aturan. Sebab, jika oknum TNI AD nantinya terbukti bersalah, tak segan untuk menjatuhkan sanksi tegas.

“Komitmen Pimpinan TNI AD untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya siapapun nanti oknum anggota yang terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan tersebut, tentu akan diambil langkah dan tindakan tegas sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Kodam IV Diponegoro mengungkap awal mula anggota TNI yang menganiaya dua orang yang diduga relawan Ganjar Pranowo – Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu (30/12) kemarin. Dugaan penganiayaan itu bermula akibat kesalahpahaman, suara knalpot bising.

BACA JUJGA: Begini Kronologi Relawan Ganjar-Mahfud Dikeroyok Oknum TNI

Kapendam IV Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison mengatakan, insiden yang terjadi di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, karena kesalahpahaman.

“Informasi sementara yang diterima, bahwa peristiwa tersebut terjadi secara sepontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak,” ungkap Richard.

Richard mengutarakan, awalnya sejumlah anggota Kompi B, tengah bermain bola voly sekitar pukul 11.19 WIB. Lalu, mendengar adanya suara berisik yang berasal dari kendaraan sepeda motor.

“Tiba-tiba mendengar suara bising rombongan sepeda motor kenalpot brong yang oleh pengendaranya dimain-mainkan gasnya,” ucapnya.

Saat itu, sejumlah anggota keluar markas untuk mengecek. Setelahnya, terdapat lagi dua orang lainnya yang juga melakukan hal yang sama.

“Lalu dihentikan dan ditegur oleh anggota. Selanjutnya terjadi cek-cok mulut hingga berujung terjadinya tindak penganiayaan oleh oknum anggota,” pungkas Richard. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tiga calon presiden mengisi hari kampanye kemarin dengan menyapa pemilih di Jawa. Jawa merupakan pulau dengan jumlah pemilih yang paling besar, hampir 60 persen.

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Lapangan Siman, Ponorogo, kemarin. Dia disambut dengan penyerahan wayang kulit karakter Werkudoro. Werkudoro merupakan wujud dari keperkasaan.

Anies bersyukur bisa sampai ke Ponorogo. ”Di pengujung tahun ini, semoga tahun depan berkah,” jelasnya.

Menurut dia, setiap bertemu dengan petani, masalahnya ada tiga. Yakni, pupuk, pupuk, dan pupuk. ”Saya dan Gus Imin (Muhaimin Iskandar, cawapres pendamping Anies, Red) programnya jelas memprioritaskan pertanian. Bagaimana petani bisa dapat pupuk. Berapa pun jumlahnya dan tidak dibatasi,” urainya.

Di sisi lain, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memilih menyapa warga Sukabumi. Di situ, sosok yang juga menjabat menteri pertahanan itu meresmikan lima titik sumber air.

Prabowo mengatakan, hingga saat ini sudah 110 titik air bersih yang berhasil ditemukan melalui program yang digagasnya. Prabowo memastikan program tersebut akan terus digencarkan selama masih ada kebutuhan dan permintaan masyarakat. ”Insya Allah akan kita kirim tim kita ke titik itu,” ujarnya kemarin.

Lain lagi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Kemarin dia me-launching program satu kartu terpadu Indonesia atau KTP sakti. KTP sakti diluncurkan sebagai respons atas keluhan masyarakat. Misalnya, dari kalangan petani, nelayan, hingga pedagang pasar. Keluhan itu terkait bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Ganjar mengatakan, praktik itu membuat kecemburuan sosial di masyarakat. ”Setelah kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata banyak sekali komplain masyarakat soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan,” ujarnya di Lapangan Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, kemarin. (*)

Reporter: JP Group