batampos – Sidang lanjutan kerusuhan dalam aksi bela Rempang kembali bergulir di Pengadilan Negeri Batam, Senin (8/1). Perkara yang sebelumnya digelar satu kali seminggu, kali ini diagendakan dua kali seminggu yakni hari Senin dan Rabu.

Agenda sidang kali ini adalah tanggapan JPU atas nota keberatan atau eksepsi 34 terdakwa yang diwakilkan kuasa hukum para terdakwa. Dalam sidang tersebut, tim jaksa penuntut umum yang dipimpin Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi menegaskan dakwaan mereka sudah tepat dan benar.

Tak hanya itu, JPU juga meminta majelis hakim menolak secara keseluruhan nota keberataan dari para terdakwa bela Rempang.

Dalam keberatan, tim JPU menjelaskan bahwa dakwaan jaksa dalam perkara kekerasan dan pengrusakan untuk 34 terdakwa (dalam berkas terpisah dengan 8 terdakwa dan 26 terdakwa) sudah tepat. Dakwaan jaksa juga sudah memenuhi syarat formil yang tepat sesuai dengan KUHAP.

“Menyatakan menolak secara keseluruhan terhadap Keberatan penasihat hukum terdakwa, karena tidak didasarkan pada alasan yang menjadi obyek keberatan sebagaimana dimaksud,” ujar tim JPU dalam sidang yang dipimpin majelis hakim David P Sitorus.

Baca Juga: Ancam dan Sekap Korban di Toilet, Ini Pengakuan Pelaku Perampokan di Apotek Kimia Farma

Menurut tim JPU, pasal 143 ayat 2 KUHAP telah menyangkut materi pokok perkara. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- 286/Eku.2/Batam/2023 yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHAP. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara a quo tetap dilanjutkan.

“Tim JPU juga tidak memahami makna penggabungan dan pemisahan perkara yang seharusnya memisahkan semua perbuatan pada perkara terpisah, serta penggabungan perkara yang dilakukan hanya membuktikan ketidakmampuan JPU menyusun dakwaan secara jelas, tepat, dan lengkap terhadap pasal-pasal yang didakwakan,” tegas tim JPU lagi.

Bahkan tim JPU menilai Penasihat Hukum lah yang telah keliru memahami makna penggabungan dan pemisahan (spliting) perkara. Berdasarkan ketentuan, maka pada hakikatnya Penuntut Umum telah benar dan tidak melanggar ketentuan terkait dengan penggabungan dan pemisahanan perkara.

“Hal tersebut justru menunjukkan bahwa penasihat hukum sepertinya tidak menghormati Asas Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk kepentingan penegakan hukum yang efisien dan profesional. Terlebih lagi, hal tersebut pada hakikatnya tidak termasuk objek eksepsi dalam KUHAP,” paparnya.

Selanjutnya terkait dengan pernyataan Penasihat Hukum bahwa Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 214 ayat (1) KUHP tidak bisa dialternatifkan karena satu kesatuan dengan Pasal 212 atau Pasal 211 KUHP, menunjukkan kembali bahwa Penasihat Hukum tidak menguasai dan memahami secara konkrit mengenai Hukum Pidana yang mana terdapat rumusan delik/perbuatan pidana.

Baca Juga: Perjuangkan Hak Buruh, Caleg Dorong Batam Miliki Perda Pengupahan

Unsur yang tidak tercantum dalam surat dakwaan oleh penuntut umum tidak perlu disebut dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini Pasal 214 ayat 2 ke-1 KUHP dan Pasal 214 ayat 1 KUHP kualifikasinya merupakan pemberatan dari Pasal 211 atau Pasal 212 KUHP sama halnya dengan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) yang penerapannya tidak perlu di juncto kan dengan Pasal 362 KUHP.

“Dengan demikian bukan surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, tidak tepat, namun penasihat hukum lah yang tidak cermat, tidak tepat, dan tidak memahami makna penggabungan dan pemisahan (splitsing),” tegas tim JPU.

Usai sidang, Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi menegaskan pada intinya dakwaan jaksa telah memenuhi unsur formil. Sedangkan terkait pegabungan dakwaan yang sama untuk tindak pidana yang dilakukan para terdakwa juga sudah benar.

“Dakwaan yang sama untuk 34 terdakwa ya itu wajar. Yakni kekerasan dan pengrusakan. Tapi kalau satu kekerasan, kemudian satunya pencurian dalam satu dakwaan itu baru salah,” ujar Kasna.

Ia juga menegaskan, semua yang ada dalam nota keberataan jaksa sudah sesuai. “Apa yang dibacakan JPU itu lah keputusan saya juga,” tegas Kasna. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam, Jefridin mengatakan beras dan cabai menjadi penyumbang inflasi di Batam sepanjang tahun 2023.

Sedangkan untuk tingkat inflasi negara ASEAN berdasarkan inflasi terendah per Desember tahun 2023, Indonesia masuk dalam peringkat ke-4 terendah dari 11 Negara ASEAN, sebesar 2,61 persen.

Diketahui, komoditas penyebab inflasi pada komponen harga bergejolak sepanjang tahun 2023 lalu diantaranya adalah beras dan cabai.

Baca Juga: Pemko Batam Kembali Distribusikan 60 Ribu Paket Sembako Murah Pekan Depan

Komponen harga pangan bergejolak mengalami peningkatan tercatat sebesar 6,73 persen (year on year). Gangguan cuaca akibat El Nino menyebabkan produksi pangan terutama padi dan aneka cabai menjadi tidak optimal

“Tentu capaian inflasi Indonesia tahun 2023 yang tercatat sebesar 2,61 persen (year on year) ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui TPID dalam mengendalikan gejolak harga,” katanya.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga.

Baca Juga: Perjuangkan Hak Buruh, Caleg Dorong Batam Miliki Perda Pengupahan

Di antaranya, dengan penguatan cadangan pangan Pemerintah khususnya beras, pendistribusian Sembako bersubsidi, menggelar Operasi Pasar Murah, Bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

“Pemerintah pusat berpesan, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk target inflasi yang semakin ketat, komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait harus terus diperkuat guna menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali,” jelas Jefridin. (*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Suprapto, bakal calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Batam dari Partai Buruh untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang meliputi Kecamatan Sungai Beduk, Nongsa, Galang dan Bulang, berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan Buruh.

Suprapto menuturkan, masih banyak persoalan kaum buruh yang belum diperjuangkan. Dimulai dari regulasi upah, kontrak kerja, tingginya angka pengangguran dan bahkan indeks pelatihan kompetensi di kota Batam yang dinilai sangat rendah

Berbekal dengan pengalamanya sebagai pekerja dan aktif di serikat pekerja di lingkungan tempat bekerjanya, ia merasa harus memperjuangkan untuk kesejahteraan kaum pekerja ini.

Ketua PC SPL FSPMI Batam itu menilai, Provinsi Kepri memiliki indeks kesempatan kerja nomor satu secara nasional. Namun begitu indeks kesempatan kerja ini berbanding terbalik dengan indeks pelatihan dan kompetensinya. Dimana di Batam, indeks pelatihan dan kompetensi nomor 3 terendah secara nasional.

“Bahwa persoalan kesejahteraan buruh ini adalah persoalan yang sangat krusial di wilayah Batam karena sebagaimana kita ketahui Batam adalah kota industri,” ujarnya, Senin (8/1).

Baca Juga: Pandangan dan Perjuangan Caleg Partai Buruh Terkait Nasib Buruh di Batam

Lebih lanjut Suprapto menyebutkan, dalam hal kesejahteraan mengenai upah, Batam sudah sewajibnya mempunyai perda pengupahan. Sehingga Kota Batam yang merupakan daerah FTZ atau KEK ini pekerjanya bisa mendapatkan lebih baik dan tidak selalu mengikuti pusat sesuai dengan industri tersebut.

Begitu juga dengan kontrak kerja, dimana pengusaha selalu berpatokan dengan undang-undang No 6 tahun 2023 atau UU Omnibus Law yang dianggap tidak berpihak kepada pekerja.

“Makanya dengan adanya perda pengupahan itu bisa menjamin kelangsungan atau menjamin pekerja khususnya dalam hal upah dan juga status pekerja,” tambahnya.

Lebih lanjut Suprapto mengatakan, untuk mengubah UU No 6 tahun 2023 atau UU Omnibus Law itu kewenangan pusat DPR RI. Ketika nanti partai buruh bisa masuk parlemen di DPR RI maka Partai Buruh akan melakukan revisi undang-undang itu.

Tak ketinggalan lanjutnya, yang menjadi pemikiran dan kadang tidak masuk akal di Batam saat ini lowongan kerja tinggi. Tapi pengangguran juga naik karena pengusaha masih melakukan rekrutan dari luar daerah.

Baca Juga: Usai Liburan Pergantian Tahun Permohonan SKCK Meningkat

Untuk itulah, katanya, perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota mengenai penempatan tenaga kerja. Sehingganya lulusan-lulusan SMA sederajat bisa tertampung di sektor industri di Kota Batam.

“Maka jika kita dipercaya masyarakat Batam inilah yang akan kita fokuskan bagaimana mendorong Pemko Batam untuk wajib memiliki Perda ataupun Perwako. Sehingga ada sinergi antara industri di Kota Batam dengan Dinas Pendidikan khususnya yang SMA atau SLTA sederajat,” ucap Suprapto.

“Selain itu dengan Perda atau aturan penempatan tenaga kerja ini maka pengangguran akan berkurang. Sebab ada aturan yang menegaskan jika penyerapan tenaga kerja lokal lebih diutamakan dan disesuaikan kebutuhan industri,” tambahnya.

Mengenai balai latihan kerja, Suprapto menilai Batam tidak mempunyai BLK dan justru Kementerian Tenaga Kerja yang membangun BLK di wilayah Kabil. Dimana pemerintah Batam hanya mengadakan pelatihan-pelatihan kerja sama dengan LPK swasta. Padahal, pelatihan yang dilaksanakan tiap tahun ini memakai anggaran daerah seperti dana IMTA dan lainnya.

“Dan banyak pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan industri sehingga para peserta pelatihan setelah lulus tidak di serap oleh industri maka kita sebagai anggota dewan nantinya harus mengontrol itu bahwa ketika pemerintah Kota Batam saat mengadakan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan mengajak stackholder terkait,” ucap Suprapto.

Baca Juga: Ancam dan Sekap Korban di Toilet, Ini Pengakuan Pelaku Perampokan di Apotek Kimia Farma

Selain itu mengenai BLK Kementerian Tenaga Kerja yang saat ini berdiri di Kabil, ia meminta pemerintah kota Batam untuk bisa semaksimal menggunakan untuk pelatihan dan mencetak tenaga ahli dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri.

“Sekali lagi yang dibutuhkan oleh industri,” ucap caleg nomor urut 6 Kota Batam dari Partai Buruh tersebut.

Untuk pekerja perempuan ia juga melihat pengusaha wajib menjalankan aturan bahwa setiap perusahaan yang besar itu wajib mempunyai pojok laktasi untuk ibu-ibu yang sedang menyusui dan mereka juga harus dijaga keamanannya.

“Ketika hamil tidak harus masuk malam,” bebernya.

Terakhir, kata Suprapto, yang perlu dipastikan adalah masalah K3 perusahaan. Ini penting karena ia akan mendorong pengawasan K3 di perusahaan-perusahaan dan meminta perusahaan untuk memaksimalkan peranan P2K3 sehingga bisa menekan terjadinya angka kecelakaan kerja itu sendiri.

“Sebab di Batam pada 2023 kemarin itu kecelakaan kerjanya meningkat drastis dibandingkan tahun 2022 alasan K3 sangat penting karena itu bentuk kesejahteraan non upah bagi pekerja. Disini kami akan meminta ketegasan pengawasan dinas tenaga kerja harus berani memberikan sanksi kepada pengusaha yg melakukan pelanggaran K3 tersebut,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Dua perampok yang beraksi di Apotek Kimia Farma Kawasan Penuin, Lubukbaja, ditangkap Senin (8/1) sore.

Kedua pelaku yakni Elwin, 32, dan Rendi Putra, 33. Mereka resedivis kasus pencurian.

Dari pengakuan Elwin, akai perampokan tersebut sudah direncanakan. Awalnya, mereka berkeliling menggunakan sepeda motor untuk mencari target lokasi atau toko yang sepi.

“Sudah direncanakan. Idenya dari saya,” ujar pria yang kesehariannya memulung barang bekas ini.

Baca Juga: 2 Perampok Apotek Kimia Farma Diringkus Polisi

Ia menjelaskan dalam aksinya sengaja mengancam korban atau penjaga toko menggunakan parang. Kemudian korban yang merupakan wanita tersebut disekap di toilet.

“Tak ada saya lukai, cuma diancam. Saya masukkan ke toilet, biar saya bisa pergi,” katanya.

Dari lokasi, kedua pelaku menggasak uang tunai Rp 4 juta dan 2 unit ponsel. Oleh Elwin, uang tersebut kemudian dibagi kepada rekannya sebanyak Rp 1 juta.

“Hapenya belum saya jual. Rencananya, uang itu untuk berobat, tangan saya patah jatuh dari motor,” terang ayah 1 anak ini.

Baca Juga: Mobil Dibobol di Batamkota, Uang Rp 300 Juta Raib

Sementara dari pengakuan Rendi, ia mengaku hanya mengikuti permintaan rekannya untuk merampok.

“Dia ngajak cari uang, saya ikuti saja,” tutup pria yang pernah tersandung kasus curanmor ini. (*)

Reporter: Yofi Yuhyendri