Di tengah pesatnya pembangunan di hampir semua pusat-pusat perkotaan belakangan ini, tidak saja berdampak positif, namun juga menyisakan persoalan yang tidak boleh dianggap enteng. Kehadiran berbagai pusat perbelanjaan baru di tengah-tengah kota, baik yang dimiliki oleh pengusaha lokal maupun pengusaha asing menimbulkan ekses negatif terhadap perkembangan usaha kecil / peritel kecil yang ada.

Banyak sudah yang berkeluh kesah dan merasa terancam dengan kehadiran hypermarket-hypermarket yang seolah-olah mengepung mereka dari berbagai penjuru kota. Dilain pihak pemerintah kota yang seharusnya menjadi regulator dan menjadi lembaga yang seharusnya dapat memproteksi keberadaan usaha-usaha kecil terkesan hanya menutup mata dan membiarkan hypermarket-hypermarket tersebut tumbuh subur bak cendawan di musim hujan.

Lihatlah nasib Pak Sani, ayah dari 3(tiga) orang anak yang masih duduk dibangku sekolah, dan seorang pedagang kecil yang menggantungkan hidup keluarganya dari hasil berjualan makanan kecil , minuman, sabun mandi sampai telur ayam dsb. Sebagai seorang pensiunan guru sekolah dasar, Pak Ahmad memutuskan untuk berdagang kecil-kecilan dari modal tabungan yang seadanya. beberapa tahun lalu kehidupan Pak Ahmad dari hasil berdagang ini lumayan mencukupi untuk menghidupi keluarganya, namun kini ditengah menjamurnya hypermarket yang ada di hampir semua penjuru kota, hasil penjualan dari toko kecilnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena dengan banyaknya hypermarket yang ada, masyarakat kita lebih memilih untuk berbelanja di toko-toko besar, supermarket, atau ke hypermarket. Kadang-kadang hanya untuk berbelanja sabun cuci, sabun mandi dan shampoo, kita rela mengeluarkan biaya transportasi dan rela mengantri di supermarket / hypermarket, yang sebenarnya kalau dihitung-hitung selisih biaya ekonomisnya cuma beda lima ribuan perak saja. Tapi secara tidak sadar kita telah ikut membunuh perlahan-lahan keberadaan toko-toko kecil yang ada di sekitar lingkungan kita.

Apakah kemudian kita berharap toko-toko kecil ini bisa menerapkan harga barang yang sama dengan barang-barang yang ada di hypermarket? Coba kita lihat kembali, murahnya barang-barang yang ada di hypermarket disebabkan karena mereka membeli barang dalam jumlah yang besar, yang kemudian mendapatkan harga yang murah dari para supplier dan distributor. Sementara toko-toko kecil mendapatkan pasokan barang dari para supplier dalam jumlah terbatas dan dengan potongan harga yang terbatas pula. Disinilah kenapa kemudian masyarakat lebih cenderung memilih berbelanja kebutuhan sehari-harinya di hypermarket-hypermarket yang ada. Atau barangkali kita perlu melakukan survey harga terlebih dahulu dan melakukan compare harga antara hypermarket dan toko-toko kecil di samping rumah, benarkah selisih harga yang ditawarkan melampui batas kemampuan ekonomi kita untuk membeli?.

Kita percaya bahwa Pak Ahmad tidak sendiri, ribuan pedagang kecil lainnya bernasib sama dengan Pak Ahmad. Bahkan banyak diantaranya lebih memilih tutup karena berdagang sudah tidak lagi menguntungkan.

Coba kita renungkan kembali, dengan tidak melindungi usaha-usaha kecil seperti Pak Ahmad, bukankah sama saja dengan membiarkan pengusaha-pengusaha ritel besar dan pengusaha asing menginjak-injak usaha kecil hingga akhirnya mati suri?? Tapi sebaliknya, jika kita terlalu melindungi usaha-usaha kecil tadi, bukankah kita nanti dicap sebagai anti perdagangan bebas?

Atau apakah kita setuju, jika semuanya perlu ada aturan, dan semuanya diberi tempat untuk berusaha sendiri-sendiri sehingga tumbuh berdampingan secara sehat dan saling menguntungkan? Kita percaya, bahwa dengan adanya persaingan bebas sangat dimungkinkan masuknya peritel-peritel asing dan pemodal besar ke dalam negeri, tetapi kemudian jika tidak di atur dan dilindungi secara bijak, maka yang akan terjadi adalah seperti pertarungan tinju yang tidak adil, dimana petinju kelas berat melawan petinju kelas ringan, dan dengan mudah kita bisa menebak hasil akhirnya. Karena itu perlu ada regulasi yang jelas dan berpihak bagi kelangsungan usaha-usaha kecil untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Adakah caranya? Barangkali yang perlu diperhatikan oleh para usaha kecil ini adalah membentuk suatu serikat atau perkumpulan dan semacamnya, untuk memperjuangkan hak-hak mereka ke pemerintah kota, bisa melalui usulan kepada pemerintah untuk membuat regulasi atau semacam peraturan daerah yang mengatur tentang pembatasan “zoning law” atau pembatasan izin usaha bagi ritel besar dan ritel asing agar tidak terus tumbuh menjamur dimana-mana, dan meminta pemerintah untuk mewajibkan kepada pemilik toko-toko besar / mall / hypermarket untuk menyediakan 10% tempat bagi usaha kecil untuk berdagang / berjualan di tempat mereka. Dan memberikan sanksi atau punishment yang jelas dan keras bagi setiap pengusaha-pengusaha besar yang melanggar peraturan ini. Namun kemudian, jika toko-toko kecil ini lebih memilih pasrah dan berdiam diri, siapa lagi yang akan membela nasib mereka kalau bukan mereka sendiri?

Dari sudut konsumen atau kita, barangkali tidak ada salahnya jika memberi kesempatan kepada toko-toko kecil di dekat rumah atau dilingkungan kita untuk meraih sedikit keuntungan dan profit. Daripada memberikan uang kita untuk para peritel besar di hypermarket yang kemudian hasil usahanya digunakan kembali untuk membuka cabang-cabang di daerah lainnya, yang akhirnya dapat mematikan usaha-usaha kecil di sekitar kita. Seperti jika ingin membeli sedikit makanan kecil, minuman, deterjen, telur, indomie dsb, cukup berbelanja di toko sebelah rumah. Kita senang, mereka pun senang, ekonomi masyarakat kecil kita juga akan meningkat dan semakin kuat dan ini sejalan dengan visi misi pemerintah untuk memajukan usaha kecil menengah. Tentu ini jauh lebih baik. (*)

oleh:

Sirajudin Nur
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri

Di tengah pesatnya pembangunan di hampir semua pusat-pusat perkotaan belakangan ini, tidak saja berdampak positif, namun juga menyisakan persoalan yang tidak boleh dianggap enteng. Kehadiran berbagai pusat perbelanjaan baru di tengah-tengah kota, baik yang dimiliki oleh pengusaha lokal maupun pengusaha asing menimbulkan ekses negatif terhadap perkembangan usaha kecil / peritel kecil yang ada.

Banyak sudah yang berkeluh kesah dan merasa terancam dengan kehadiran hypermarket-hypermarket yang seolah-olah mengepung mereka dari berbagai penjuru kota. Dilain pihak pemerintah kota yang seharusnya menjadi regulator dan menjadi lembaga yang seharusnya dapat memproteksi keberadaan usaha-usaha kecil terkesan hanya menutup mata dan membiarkan hypermarket-hypermarket tersebut tumbuh subur bak cendawan di musim hujan.

Lihatlah nasib Pak Sani, ayah dari 3(tiga) orang anak yang masih duduk dibangku sekolah, dan seorang pedagang kecil yang menggantungkan hidup keluarganya dari hasil berjualan makanan kecil , minuman, sabun mandi sampai telur ayam dsb. Sebagai seorang pensiunan guru sekolah dasar, Pak Ahmad memutuskan untuk berdagang kecil-kecilan dari modal tabungan yang seadanya. beberapa tahun lalu kehidupan Pak Ahmad dari hasil berdagang ini lumayan mencukupi untuk menghidupi keluarganya, namun kini ditengah menjamurnya hypermarket yang ada di hampir semua penjuru kota, hasil penjualan dari toko kecilnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena dengan banyaknya hypermarket yang ada, masyarakat kita lebih memilih untuk berbelanja di toko-toko besar, supermarket, atau ke hypermarket. Kadang-kadang hanya untuk berbelanja sabun cuci, sabun mandi dan shampoo, kita rela mengeluarkan biaya transportasi dan rela mengantri di supermarket / hypermarket, yang sebenarnya kalau dihitung-hitung selisih biaya ekonomisnya cuma beda lima ribuan perak saja. Tapi secara tidak sadar kita telah ikut membunuh perlahan-lahan keberadaan toko-toko kecil yang ada di sekitar lingkungan kita.

Apakah kemudian kita berharap toko-toko kecil ini bisa menerapkan harga barang yang sama dengan barang-barang yang ada di hypermarket? Coba kita lihat kembali, murahnya barang-barang yang ada di hypermarket disebabkan karena mereka membeli barang dalam jumlah yang besar, yang kemudian mendapatkan harga yang murah dari para supplier dan distributor. Sementara toko-toko kecil mendapatkan pasokan barang dari para supplier dalam jumlah terbatas dan dengan potongan harga yang terbatas pula. Disinilah kenapa kemudian masyarakat lebih cenderung memilih berbelanja kebutuhan sehari-harinya di hypermarket-hypermarket yang ada. Atau barangkali kita perlu melakukan survey harga terlebih dahulu dan melakukan compare harga antara hypermarket dan toko-toko kecil di samping rumah, benarkah selisih harga yang ditawarkan melampui batas kemampuan ekonomi kita untuk membeli?.

Kita percaya bahwa Pak Ahmad tidak sendiri, ribuan pedagang kecil lainnya bernasib sama dengan Pak Ahmad. Bahkan banyak diantaranya lebih memilih tutup karena berdagang sudah tidak lagi menguntungkan.

Coba kita renungkan kembali, dengan tidak melindungi usaha-usaha kecil seperti Pak Ahmad, bukankah sama saja dengan membiarkan pengusaha-pengusaha ritel besar dan pengusaha asing menginjak-injak usaha kecil hingga akhirnya mati suri?? Tapi sebaliknya, jika kita terlalu melindungi usaha-usaha kecil tadi, bukankah kita nanti dicap sebagai anti perdagangan bebas?

Atau apakah kita setuju, jika semuanya perlu ada aturan, dan semuanya diberi tempat untuk berusaha sendiri-sendiri sehingga tumbuh berdampingan secara sehat dan saling menguntungkan? Kita percaya, bahwa dengan adanya persaingan bebas sangat dimungkinkan masuknya peritel-peritel asing dan pemodal besar ke dalam negeri, tetapi kemudian jika tidak di atur dan dilindungi secara bijak, maka yang akan terjadi adalah seperti pertarungan tinju yang tidak adil, dimana petinju kelas berat melawan petinju kelas ringan, dan dengan mudah kita bisa menebak hasil akhirnya. Karena itu perlu ada regulasi yang jelas dan berpihak bagi kelangsungan usaha-usaha kecil untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Adakah caranya? Barangkali yang perlu diperhatikan oleh para usaha kecil ini adalah membentuk suatu serikat atau perkumpulan dan semacamnya, untuk memperjuangkan hak-hak mereka ke pemerintah kota, bisa melalui usulan kepada pemerintah untuk membuat regulasi atau semacam peraturan daerah yang mengatur tentang pembatasan “zoning law” atau pembatasan izin usaha bagi ritel besar dan ritel asing agar tidak terus tumbuh menjamur dimana-mana, dan meminta pemerintah untuk mewajibkan kepada pemilik toko-toko besar / mall / hypermarket untuk menyediakan 10% tempat bagi usaha kecil untuk berdagang / berjualan di tempat mereka. Dan memberikan sanksi atau punishment yang jelas dan keras bagi setiap pengusaha-pengusaha besar yang melanggar peraturan ini. Namun kemudian, jika toko-toko kecil ini lebih memilih pasrah dan berdiam diri, siapa lagi yang akan membela nasib mereka kalau bukan mereka sendiri?

Dari sudut konsumen atau kita, barangkali tidak ada salahnya jika memberi kesempatan kepada toko-toko kecil di dekat rumah atau dilingkungan kita untuk meraih sedikit keuntungan dan profit. Daripada memberikan uang kita untuk para peritel besar di hypermarket yang kemudian hasil usahanya digunakan kembali untuk membuka cabang-cabang di daerah lainnya, yang akhirnya dapat mematikan usaha-usaha kecil di sekitar kita. Seperti jika ingin membeli sedikit makanan kecil, minuman, deterjen, telur, indomie dsb, cukup berbelanja di toko sebelah rumah. Kita senang, mereka pun senang, ekonomi masyarakat kecil kita juga akan meningkat dan semakin kuat dan ini sejalan dengan visi misi pemerintah untuk memajukan usaha kecil menengah. Tentu ini jauh lebih baik. (*)

oleh:

Sirajudin Nur
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri

batampos – Sidang etik dugaan pelanggaran Ketua Nonaktif KPK Firli Bahuri ditunda. Firli beralasan dirinya ingin fokus lebih dulu di sidang praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dewan Pengawas (Dewas) KPK pastikan jika dipanggilan berikutnya Firli tetap tidak hadir, maka sidang akan dilanjut. Meski tanpa kehadiran terperiksa, Firli.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan sidang sebenarnya telah siap. Namun, ada konfirmasi dari Firli Bahuri untuk meminta penundaan jadwal sidang. Alasan penundaan lantaran Firli ingin konsentrasi di sidang praperadilan. “Konfirmasi penundaan disampikan lewat pesan WA,” paparnya di gedung C1 KPK kemarin.

BACA JUGA:Firli Minta Status Tersangkanya Dicabut Karena Tak Sesuai Prosedur Hukum

Padahal kemarin sudah ada saksi-saksi yang hadir dalam sidang putusaan dugaan pelanggaran itu. Ada 12 saksi yang dipanggil, lima orang sudah datang. Namun, lantaran terperiksa tidak datang, maka jadwal sidang ditunda.

Dari hasil rapat dengan anggota Dewas, sepakat jadwal sidang digeser pada Rabu pekan depan (20/12) pukul 09.00 WIB. Pertimbangannya di waktu itu, proses praperadilan sudah selesai.

Sidang akan digelar marathon pekan depan. Mulai tanggal 20-22 Desember. Dewas juga akan memanggil saksi dengan total 27 orang. Yang akan ikut dalam persidangan secara bergiliran. Saksi-saksi itu berasal dari mereka yang mengetahui dugaan pelanggaran etik, pegawai KPK, hingga ahli serta pihak luar.

Albertina memastikan, berbeda dengan sidang kemarin, jika Firli tetap tidak hadir dalam putusan pekan depan, maka sidang tetap akan digelar. Meski tanpa kehadiran terlapor. Ini sesuai dengan ketentuan yang peraturan Dewas KPK.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyesalkan sikap Firli yang terkesan mengelur waktu dan tak menghormati Dewas KPK. Seharusnya dia tetap hadir dalam perkara itu. “Saya termasuk yang dipanggil sebagai saksi pekan depan. Dan saya kosongkan jadwal saya hari itu,” terangnya.

Boyamin makin gemas ketika tahu alasan Firli tak hadir di sidang putusan Dewas lantaran fokus di praperadilan. Padahal selama ini, Firli juga tidak hadir langsung saat sidang di PN Jaksel tersebut digelar. Hanya ada kuasa hukumnya saja. “Kalau alasan sakit atau urgen tak masalah. Kalau seperti ini kesannya sengaja mengulur-ngulur waktu,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) membeberkan capaian kinerjanya sepanjang 2023. Lembaga tersebut melakukan investigasi terhadap 40 kecelakaan lintas moda. Yang paling besar menyumbang angka kecelakaan di moda penerbangan.

Sesuai data KNKT sepanjang tahun ini untuk moda penerbangan terdapat 7 kasus kecelakaan dan 13 kejadian serius kategori runway excursion. Lalu di moda perkeretaapian terdapat 4 kecelakaan, 10 kecelakaan moda lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), serta 6 kecelakaan di moda pelayaran.

BACA JUGA:Kabar Baik, Guru di Desa-desa yang Belum Sarjana Bakal Diangkat Jadi ASN

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menuturkan, kecelakaan untuk kecelakaan di moda penerbangan itu didominasi dengan kecelakaan yang terjadi di Papua dengan 4 kecelakaan dan 5 kejadian serius. “Salah satunya pesawat Cessna C208B yang menabrak gunung,” terangnya.

Terkait kejadian di Papua ini, lanjutnya, penyebabnya adalah perbedaan informasi tinggi gunung yang diterima dan menjadi data pesawat dengan ketinggian sebenarnya. “Datanya ketinggian 5 ribu meter, tapi ketinggian sebenarnya 6 ribu meter. Perbaikan data telah dilakukan,” paparnya.

Lalu terdapat kejadian tail strike atau ekor pesawat menghantam landasan yang berulang sebanyak empat kali. Dari hasil investigasi KNKT, diketahui masalahnya adalah pilot dan teknisi tidak mengetahui atau tidak mendapatkan informasi soal penyebab kecelakaan tersebut. “Sehingga terjadi perulangan kejadian. Padahal, KNKT telah menyebarkan informasi soal penyebabnya,” urainya.

Dengan begitu, setelah dilakukan diskusi dengan operator pesawat. Maka, akan dibentung standing comitte untuk memastikam pilot dan teknisi mengetahui berbagai penyebab kecelakaan yang diinvestigasi KNKT. “Sehingga, pemahaman bertambah dan kejadian tidak terulang,” urainya.

Sementara Ketua Sub Komite Investigasi Perkeretaapian KNKT Suprapto menjelaskan, untuk 4 kecelakaan kereta telah dilakukan investigasi. Kecelakaan itu terdiri dari tiga kecelakaan kategori anjlok dan satu kecelakaan lain-lain. “Salah satu yang menonjol itu Kecelakaan KA Argo Semeru pada 17 Oktober. Untuk kecelakaan ini masih proses inveatigasi,” jelasnya.

Namun, secara umum direkomendasikan untuk perawatan sarana prasarana secara berulang terutama di perlintasan KA yang frekuensinya tinggi. “Terdapat 14 isu keselamatan yang direkomendasikan ke Ditjen Perkeretaapian dan PT KAI,” urainya.

Salah satu rekomendasi itu adalah perlu dilakukan hazard identification and risk analysis (HIRA) terhadap jembatan kereta yang berusia di atas 100 tahun. Dia mengatakan, termuan ini berdasarkan kejadian jembatan kereta api yang rusak di Brebes. “Itu temuannya,” paparnya.

Soerjanto menambahkan untuk jembatan kereta api berusia di atas 100 tahun jumlah pastinya belum diketahui. Namun, bisa mencapai puluhan jembatan. “Kami rekomendasikan dianalisa, agar bisa dikategorikan mana yang perlu dilakukan perawatan khusus,” jelasnya.

Untuk kecelakaan moda LLAJ yang menonjol bus pariwisata yang jatuh ke jurang saat parkir di Wisata Guci Tegal 6 Mei 2023. Dia mengatakan, penyebabnya karena bus hanya mengandalkan rem parkir dan ganjal roda, padahal ada penambahan penumpang dan barang dengan berat 2,8 ton. “Tanah tempat parkir juga kemiringan kritis dan tidak stabil. Rekomendasinya perlu sopir harus memahami menggunakan rem utama dalam kondisi semacam itu. Karena rem parkir tidak sekuat rem utama,” jelasnya.

Terkait enam kecelakaan moda pelayaran kebanyakan merupakan kebakaran yang diakibatkan muatan truk. Truk yang naik kapal memuat barang yang mudah terbakar. “Ini direkomendasikan untuk perlakuan khusus terhadap muatan yang mudah terbakar. Serta memberitahukan ke kru kapal dan ditempatkan di posisi yang mudah ditangani,” paparnya. (*)

Reporter: JP Group