batampos – Presiden Joko Widodo meminta ada evaluasi total dalam pemberatan korupsi. Pencegahan perilaku korupsi perlu dijalankan secara sistemik agar tindakan culas tersebut bisa diberantas. Salah satunya lewat penggunaan teknologi dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan di masyarakat.

Presiden menyebut pemberatan korupsi harus digalakkan. Dia prihatin melihat data masih banyaknya pejabat yang ditangkap KPK lantaran berperilaku korupsi. “Terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang ditangkap dan dipenjarakan,” ucapnya dalam peringatan Hakordia di Istora Senayan kemarin.

BACA JUGA: Saling Sindir dalam Debat

Selama 2004-2022 tercatat ada 344 pimpinan dan anggota DPR baik pusat maupun daerah yang telah dipenjara akibat korupsi. Juga 38 menteri daj kepala lembaga dan 24 gubernur. Ada 24 gubernur dan 162 bupati atau wali kota. Serta delapan komisioner baik KPU, KPPU, dan KY. Juga 415 orang dari pihak swasta. Terlalu banyak yang ditangkap.

“Tidak ada di negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak seperti di Indonesia saat ini. Jangan ditepuktangani” katanya.

Dia meminta agar ada evaluasi total untuk pemberantasan korupsi ke depan. Baik dari sektor pendidikan, pencegahan, maupun penindakan. Sebab, hukuman penjara saat ini ternyata juga belum membuat para koruptor kapok.

Pemerintah selama ini telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan korupsi. Di antaranya dengan menggunakan teknologi dalam pelayanan pemerintahan dan masyarakat. Salah satunya sistem e catalog. Berbagai aplikasi diciptakan agar memudahkan masyarakat. Pun juga membatasi agar pejabat dan pengusaha tidak sampai ketemu dalam pengurusan izin. Salah satunya lewat Online Single Submission (OSS). Ini sebagai langkah untuk memagari agar pejabat tidak melakukan korupsi atas kewenangannya.

Presiden juga mendorong agar pemerintah dan DPR mempercepat finalisasi RUU perampasan aset tindak pidana korupsi dan RUU pembatasan uang kartal. Dua aturan ini penting untuk memasifkan upaya pencegahan perilaku korupsi dan memberikan efek jera bagi koruptor.

Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango mengatakan, saat ini upaya pemberatansan korupsi sudah dilakukan. Namun, sayangnya, beberapa indikator menunjukkan pemberatasan tersebut belum efektif dan efisien.

“Skor indeks persepsi korupsi tidak meningkat dan cenderung stagnan,” paparnya. Pun dengan skor indeks perilaku anti korupsi (IPAK) dan survei penilaian integritas (SPI) yang skornya cenderung menurun setiap tahun.

Nawawi juga memaparkan, saat ini selain bersinergi, perlu adanya penggunaan teknologi dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab, sejumlah kisah sukses mencegah dan memberantas korupsi di Kementerian/Lembaga menjadi contoh pentingnya sinergi kelembagaan dan penggunaan teknologi informasi.

“Teknologi informasi telah mendorong sinergi 14 Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA),” paparnya. Sistem ini memperbaiki tata kelola batubara secara signifikan termasuk mencegah illegal mining, penyelundupan ekspor dan praktek yang merugikan penerimaan negara sejak puluhan tahun.

Sinergi juga terjadi pada sistem logistik nasional. Integrasi sistem dan koordinasi 18 Kementerian/Lembaga dan dunia usaha pada pelabuhan laut berhasil menurunkan waktu dan biaya di pelabuhan, dimulai dari 14 pelabuhan laut besar dan melebar pada pelabuhan udara bahkan 1.400 terminal khusus (tersus). Salah satu hasilnya, Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2022.

Sementara itu, di acara besar KPK itu, kemarin, Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri tak hadir mengikuti peringatan. Meski KPK yang telah mengundang seluruh insan KPK dalam perayaan hari anti korupsi sedunia itu.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan undangan hakordia itu dibagikan ke seluruh insan KPK melalui email. Termasuk ke Firli Bahuri yang masih menjadi bagian dari insan KPK meski statusnya nonaktif. Ali tidak mengetahui jika Firli tidak hadir dalam acara tersebut. “Gak tahu. Karena memang kamu mengundang seluruh insan KPK. Diundang semua untuk mengikuti acara ini,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Dalam debat pemilu di Jakarta, Ganjar Pranowo yang menjadi Calon Presiden nomor urut 3 mengutarakan bahwa strategi penyelesaian permasalahan hak asasi manusia (HAM) dan konflik di Papua tetap membutuhkan dialog.

Dilansir dari Antara News, pendapat tersebut diutarakan Ganjar karena menanggapi strategi yang disampaikan Prabowo Subianto yang merupakan capres nomor urut 2.

BACA JUGA: Prabowo Sebut Masalah di Papua Rumit, dan Ada Campur Tangan Asing

Ganjar Parnowo dalam debat pertama di Jakarta, pada hari Selasa, mengatakan, “Tetapi menurut saya sepertinya tidak cukup Pak Prabowo, karena dialog menurut saya menjadi hal yang penting agar semua kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok bisa duduk bersama menyelesaikan masalah itu.”

“Dan menurut saya, itu adalah roots (akar) masalahnya,” kata Ganjar Pranowo dalam debat sengit tersebut.

Selanjutnya, Ganjar Pranowo menanyakan kepada Prabowo apakah menyetujui untuk melakukan dialog sebagai cara untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua.

“Pertanyaan saya sederhana, apakah bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu?” tanya Ganjar kepada Prabowo.

“Benar saya sangat menyetujui hal itu, kita harus mengadakan pendekatan dialog,” jawab Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat mengutarakan bahwa salah satu strategi yang Ia tawarkan untuk mengatasi permasalahan di Papua adalah dengan menegakkan hukum.

“Jadi saya memiliki rencana, pertama yaitu diterapkannya penegakan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ (di Papua), serta mempercepat pembangunan ekonomi,” ucap Prabowo Subianto.

“Jadi seperti yang saya katakan, yaitu melanjutkan (kebijakan pemerintahan Jokowi), kita harus menciptakan kemajuan ekonomi, sosial, services (pelayanan) yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat dari keganasan para separatis dan teroris,” tambah Prabowo Subianto.

Calon Presiden nomor urut 2 ini juga menambahkan, harus ada penegakan hak asasi manusia di Papua. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mendorong penuntasan masalah Hak dan Asasi Manusia (HAM) di Papua dengan pemerataan ekonomi. Menurutnya, ada pihak asing pula yang ikut campur dengan masalah di Papua.

“Kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena saat ini yang diserang merupakan perempuan, orang tua hingga anak kecil,” ujar Prabowo dalam debat pertama Pilpres 2024 di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12).

“Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan sparatisme dan gerakan ini sudah cukup lama kita melihat ada campur tangan asing dan kita melihat kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin Indonesia terdisintegerasi dan pecah,” imbuhnya.

Selain itu, Prabowo menyebut permasalahan di Papua bukan perkara ketidakadilan semata seperti yang diklaim oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurutnya, banyak faktor lain yang membuat konflik di Papua tak mudah untuk diselesaikan.

“Harus ada keadilan, tetapi tidak sesederhana itu Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi, ini lah yang masalahnya tidak gampang,” kata Prabowo.

Prabowo pun mendorong dialog untuk menyelesaikan permasalahan Papua. “Saya sependapat, kita harus tegakkan keadilan, kita harus dialog, ini masalah bangsa, ini harus semua kekuatan kita rangkul,” ujar Prabowo.

BACA JUGA: Anies Banyak Singgung tentang Penegakan Hukum dan Keadilan saat Debat Pertama

Ia memaparkan untuk mengatasi masalah HAM di Papua adalah dengan pembangunan ekonomi, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap HAM.

Prabowo menyatakan Presiden Jokowi adalah presiden RI paling baik soal pembangunan di Papua. “Presiden Joko Widodo adalah Presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua,” kata Prabowo.

“Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua,” sambungnya.

Ia mengakui masalah HAM adalah aspek yang harus diutamakan. Namun Jokowi pada periode pemerintahannya sudah membuktikan perwujudan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Papua.

“Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah permerintahan pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia,” jelas Prabowo.

Prabowo juga bertekad melanjutkan pembangunan di Papua yang sudah dimulai pada periode pemerintahan ini. Dia akan mewujudkan kemajuan ekonomi, pelayanan sosial, dan jaminan keamaman untuk masyarakat Papua dari ancaman separatis-teroris.

“Dan menjamin penegakan hak asasi manusia,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan banyak menyinggung soal penegakan hukum dan keadilan dalam debat pertama Pilpres 2024 di halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12) malam.

Pada pembukaan debat tersebut, moderator mempersilakan kepada setiap capres untuk menyampaikan visi-misinya terlebih dahulu.

Anies pun menyinggung bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk menghadirkan rasa keadilan bagi semua.

“Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak maupun seluruh jajaran, tetapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan? Apakah ini akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan,” ucap Anies.

Kemudian, ketika menjawab mengenai masalah penyelesaian masalah hak asasi manusia (HAM) dan konflik di wilayah Papua, ia mengungkapkan bahwa masalah utama di sana ialah tidak adanya keadilan,

BACA JUGA: Debat Capres dan Cawapres Pengaruhnya Kecil

“Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua itu masalah utama. Jadi, tujuannya bukan semata-mata tentang meniadakan kekerasan karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan itu prinsip utamanya,” ucapnya.

Berikutnya, Anies juga menekankan penegakan hukum soal masih banyak ditemukan kasus-kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Hal tersebut terkait dengan topik toleransi pada debat itu.

“Setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tidak dihukum karena apabila dibiarkan dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar,” katanya.

“Oleh karena itu, langkah pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapa pun, kapan pun, di mana pun maka tegakkan aturan tegakkan hukum nomor satu, yang kedua ketika kita berbicara kerukunan maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua,” tambah Anies.

Selanjutnya, saat menjawab mengenai tema hukum dengan subtema menjaga independensi hakim, Anies juga berbicara soal penegakan hukum yang juga harus menghadirkan rasa keadilan.

Menurutnya, negara harus memastikan proses hukum benar-benar berorientasi kepada keadilan.

“Saya akan tegaskan kepada semua yang berada di lingkar yudisial bahwa tugas anda bukan hanya menegakkan hukum, tugas anda menghadirkan rasa keadilan nomor satu, yang kedua bila terjadi praktik-praktik di mana keadilan tidak hadir maka negara tidak boleh diam,” tuturnya.

Dalam sesi tanya jawab, Anies pun juga menyinggung soal penegakan hukum. Kali ini, ia melontarkan pertanyaan kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal Tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang dan peristiwa di KM50 Tol Jakarta-Cikampek terhadap Laskar Front Pembela Islam (FPI).

“Saya melihat harus mengerjakan ada empat hal, satu adalah memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan, yang kedua ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua termasuk bagi keluarga, yang ketiga korban harus ada kompensasi, dan yang keempat negara harus memberikan jaminan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh berulang kembali,” ujar Anies.

KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. (*) 

Reporter: JP Group

Inovasi PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) melalui fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) digital OCTO Loan mendapatkan prestasi di kancah Asia Pasifik, yaitu Gold Winner (Juara 1) kategori Distribusi pada ajang “Qorus Reinvention Awards APAC 2023” di Bangkok, Thailand. OCTO Loan dinilai dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengajukan KTA secara digital tanpa harus datang ke kantor cabang dan dana yang diterima bisa langsung digunakan untuk transaksi cash maupun pay later.

Nasabah dapat memanfaatkan fasilitas OCTO Loan melalui kanal digital CIMB Niaga seperti OCTO Clicks dengan mengajukan limit pinjaman secara branchless dan paperless. Nasabah melalui kanal digital CIMB Niaga juga dapat memilih mencicil pembayarannya dengan tenor sesuai kebutuhan nasabah mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Selain mudah dan cepat, di mana pengajuan diproses dalam satu hari, OCTO Loan juga memiliki berbagai keuntungan berupa, bunga yang kompetitif dan akses nasabah untuk melakukan pembayaran dan pelunasan kapan pun melalui kanal digital CIMB Niaga.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi menyatakan, diraihnya penghargaan dari Qorus, lembaga internasional kredibel berbasis di Prancis, menjadi bukti bahwa OCTO Loan dapat bersaing dengan produk dan layanan perbankan/keuangan lain secara global. Kehadiran OCTO Loan membuat pengajuan KTA menjadi lebih mudah, cepat, serta mendukung fleksibilitas transaksi secara optimal melalui kanal digital.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keunggulan OCTO Loan sebagai solusi inovatif yang efektif di tengah perubahan consumer behaviour seperti sekarang, di mana semua dituntut serba cepat dan digital. Apresiasi ini kami persembahkan bagi seluruh karyawan dan nasabah atas dukungan dan loyalitasnya, sehingga CIMB Niaga dapat terus menghadirkan inovasi dan layanan terbaik untuk nasabah #YangUtama,” kata Noviady di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Sejak diluncurkan pertama kali pada Februari 2022 lalu, OCTO Loan telah berkontribusi mendukung penyaluran kredit CIMB Niaga. Per September 2023, penyaluran kredit pada segmen personal loan/KTA CIMB Niaga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 28% Y-o-Y dan booking meningkat 54% Y-o-Y.

“Ke depan, CIMB Niaga akan terus menyediakan produk/fasiitas perbankan berbasis teknologi inovatif yang relevan dengan aspirasi nasabah, sehingga dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah kini dan nanti,” ujar Noviady.

(*)