Senin, 6 April 2026
Beranda blog Halaman 4236

Firli Minta Status Tersangkanya Dicabut Karena Tak Sesuai Prosedur Hukum

0
Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)

batampos– Sidang praperadilan Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri dan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kemarin. Melalui kuasa hukumnya, Firli meminta status tersangka dirinya dicabut. Sementara sidang Eddy ditunda lantaran lantaran pihak KPK meminta penundaan.

BACA JUGA: Soal Pemerasan yang Libatkan Firli Bahuri, Polisi Periksa Dua Ahli

Kuasa Hukum Firli Bahuri Ian Iskandar mengatakan penetapan klienya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan proses hukum. Khususnya yang diatur dalam KUHAP dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Managemen Penyidikan Tinda Pidana.

“Salah satunya tahapan penetapan tersangka yang tidak melalui proses penyelidikan,” paparnya. Penetapan Firli langsung dilakukan surat penyidikan. Dan berdasarkan laporan model A. Laporan yang dibuat polisi sendiri yang mengetahui peristiwa tersebut. Kondisi ini menurut Ian menjadi aneh.

Dia juga menjawab soal tuduhan penerimaan uang senilai Rp 1 Miliar Firli Bahuri lewat ajudannya saat bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sebuah lapangan badminton pada Maret 2022. Di saat itu, kondisi ajudan Firli sakit Covid-19 sehingga tidak mungkin menerima di lokasi pertemuan. “Kami akan buktikan dalam sidang pembuktian itu,” jelasnya.

Di luar itu, di muka persidangan Ian meminta kepada hakim agar status tersangka Firli Bahuri dicabut. Lantaran proses penetapan tersangka kleinnya tidak sesuai dengan tahapan hukum.

Usai sidang permohonan Firli Bahuri di gelar, rencananya PN Jakarta Selatan juga sedianya menggelar praperadilan Eddy. Namun, sidang tersebut ditunda lantaran pihak termohon, KPK tidak hadir dalam sidang. “Kami sudah menunggu tadi. Namun, ternyata pihak KPK minta ditunda,” ucap Kuasa Hukum Eddy, Ricky Sitohang kepada Jawa Pos kemarin.

Dalam pengajuan itu, Ricky menyebut, pihak KPK minta penundaan tiga pekan kemudian. Namun, pihaknya tidak sepakat dan meminta jadwal sidang digeser Minggu depan. Agar proses hukum terhadap kleinnya tidak berlarut dan segera tuntas.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan soal KPK yang mengajukan permohonan pengajuan penundaan sidang praperadilan. “Tim biro hukum kami sudah berkirim surat kepada hakim,” paparnya.

Penundaan proses sidang pertama praperadilan itu dilakukan lantaran KPK masih menyiapkan kelengkapan dokumen. Kemarin tim juga ada agenda lain sidang diluar Jakarta. Ali berjanji di sidang pekan depanbKPK segera hadir dan siap berikan jawaban dan tanggapan permohonan gugatan praper dimaksud. (*)

Reporter: 

Lebih dari 2 Dekade Epson Membangun Negeri, Teknologi Canggih dengan Komponen Lokal

0

batampos – Epson telah berkarya selama lebih dari dua puluh tahun di Indonesia. Selama itu, perusahaan ini telah memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perkem­bangan perangkat teknologi percetakan di Indonesia, utamanya dalam memproduksi produk printer, scanner, proyektor dan tinta.

Di saat yang bersamaan, perusahaan ini juga turut mem­bangun negeri, tidak hanya dari kemajuan teknologi yang dihasilkan, namun juga dengan penyerapan tenaga kerja dan penggunaan komponen dalam negeri dari pemasok lokal. Dengan demikian, perusahaan ini juga telah menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi negara melalui industri manufaktur.

Epson adalah perusahaan teknologi yang berasal dari Jepang, yang kemudian melakukan ekspansi basis produksi di Indonesia melalui berbagai bisnis, dimulai dari PT Epson Batam pada 1991, diikuti oleh PT Indonesia Epson Industry pada 1994, dan PT Epson Indonesia pada 2000. Masing-masing bisnis telah melihat pertumbuhan yang signifikan dari jumlah produksi dan karyawan yang dipekerjakan selama beroperasi di Indonesia.

Dari segi penyerapan tenaga kerja, kini PT Epson Indonesia, PT Indonesia Epson Industry dan PT Epson Batam memiliki lebih dari lebih dari 10,000 karyawan. Kesemuanya mendedikasikan diri pada kemajuan industri teknologi di Indonesia, melalui manufaktur produk yang menggunakan komponen-komponen lokal dan memberikan solusi pada bisnis di Indonesia.

Untuk mendapatkan komponen-komponen lokal ini, Epson bekerja sama dengan berbagai supplier lokal. Tidak hanya untuk menggerakkan perekonomian lokal, upaya penggunaan komponen lokal ini juga bertujuan untuk menciptakan proses produksi lebih ramah lingkungan, untuk mengurangi emisi karbon dari distribusi bahan baku.

epsonMisi Epson di Indonesia untuk memberdayakan manusia Indonesia juga sejalan dengan misinya untuk juga memperkuat ekosistem industri teknologi lokal.
Untuk menunjang keberlanjutan bisnisnya, Epson Indonesia juga senantiasa mendasarkan semua inovasi dan teknologi yang ia kembangkan pada kebutuhan konsumen. Agar selalu relevan di tengah perubahan zaman, Epson secara konsisten mengadakan riset untuk mendengarkan dan mempelajari tren-tren baru dalam kebutuhan konsumen agar ia dapat menciptakan produk unggulan yang dapat menjadi solusi atas kebutuhan konsumen.

Inovasi yang dilakukan oleh Epson tak hanya terjadi melalui proses riset namun juga kerja sama dengan berbagai pemangku kebijakan dan industri yang relevan. Ini semua dilakukan demi memenuhi misi perusahaan ini untuk menghadirkan solusi teknologi tepat guna.

Berkat solusi teknologi tepat guna yang senantiasa diluncurkan oleh Epson, bisnisnya di Indonesia pun senantiasa berkembang. Perwakilan sales dan marketing pertamanya di Indonesia, Epson Indonesia, pertama kali dibuka kurang lebih 20 tahun yang lalu.

Dalam perjalanan waktu, kini Epson Indonesia telah melakukan perluasan hingga memiliki 28 lokasi pasca-penjualan (yaitu 16 Epson Sales and Service dan 12 Epson Service Center), juga lebih dari 200 Epson Authorized Service Partner di Indonesia.

Hal Ini merupakan bukti nyata keseriusan Epson dalam menjamin kenyamanan kosumen dalam menggunakan produk-produk Epson.

Pertumbuhan Epson di Indonesia terbilang luar biasa. Perusahaan ini kian menjadi mitra teknologi dan solusi terpercaya tidak hanya untuk konsumen individual namun juga untuk konsumen bisnis termasuk korporasi dan pemerintahan. Adapun rahasia lain di balik kesuksesan ini, selain inovasi solusi tepat, juga dedikasi Epson untuk selalu berpegang pada asas-asas keberlanjutan lingkungan dan produk bermutu tinggi. Epson Indonesia sangat antusias untuk terus melanjutkan kiprahnya mendukung kemajuan teknologi dan bangsa Indonesia.

Dengan berkomitmen mendukung inisiatif pemerintah terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), Epson tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tetapi juga menjadikan kontribusi balik kepada tanah air sebagai inti dari tanggung jawab perusahaan/Corporate Citizenship. Epson bukan hanya menjadi mitra yang mendukung TKDN, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dalam perjalanan korporasi, menjalankan perannya sebagai warga korporat yang bertanggung jawab. (*)

Sirajudin Nur Siap Wujudkan dan Perjuangkan Pasar Modern UMKM di Batam

0

batampos – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur, menegaskan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pelaku ekonomi yang penting dan memegang peran strategis bagi perekonomian Indonesia. Selain memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi, kegiatan usaha UMKM juga beperan sangat vital dalam penyerapan tenaga kerja.

sirajudin 1
F. TIM SIRAJUDIN NUR UNTUK BATAM POS
SIRAJUDIN NUR dalam sambutannya di acara Pelatihan Digital Marketing UMKM Kepri di Batam, beberapa waktu lalu.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam penguatan dan pemberdayaan UMKM di Kepri, namun sayangnya Kepri belum memiliki pasar modern UMKM yang menjadi pusat etalase produk-produk unggulan dari tujuh kabupaten/kota.

”Keberadaan pasar modern UMKM ini, selain akan menjadi pusat informasi, promosi, dan edukasi pengembangan produk UMKM di Kepri, pasar modern UMKM ini juga dapat menjadi destinasi wisata belanja unggulan daerah, asalkan diurus dengan serius,” ujarnya.

Kehadiran pasar modern UMKM di Kepri, lanjut politisi PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kepri selama dua periode berturut-turut dari dapil Kepri 4 ini, akan menjadi momentum terbaik untuk mempercepat tumbuh kembalinya lokal, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

”Sebagai daerah tujuan wisata ketiga terbesar di Indonesia, dan letak wilayah yang berbatasan dengan 2 negara, pasar modern UMKM akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal terbesar di Kepri. Ini akan merangsang tumbuh kembangnya wirausahawan baru, dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Ditanya mengenai sumber pendanaan untuk pembangunan pasar modern UMKM nanti didapat dari mana, Sirajudin Nur, menegaskan soal dana bisa melalui pemanfaatan dana CSR BUMN dan anggaran APBN.

”Soal anggaran, selain dari APBN yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, kita bisa menggandeng Kementerian BUMN untuk ikut mendukung pembangunan pasar modern UMKM ini melalui dana CSR BUMN. Banyak kok BUMN yang memiliki mitra usaha mikro yangharus dibantu agar terus maju dan berkembang,” tegas Anggota DPRD Kepri dari keluarga guru ini.

Sirajudin Nur berjanji akan memperjuangkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan pembangunan pasar modern UMKM ini melalui Kemeterian Koperasi dan UKM serta melalui Kementerian BUMN jika nantinya terpilih menjadi anggota DPD RI 2024 mendatang.

”Ini salah satu yang akan saya perujuangkan mati-matian, yakni terwujudnya dan berdirinya pasar modern UMKM di Batam,” terangnya mengakhiri. (*/adv)

 

Reporter : GALIH ADI SAPUTRO
Editor : RATNA IRTATIK

Libur Nataru, Tak Ada Penambahan Trip Kapal dari Karimun

0
: penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Tanjungbalai Karimun

batampos– Bulan ini arus keberangkatan dan kedatangan penumpang melalui pelabuhan domestik dan internasional Tanjungbalai Karimun akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan akan terjadi libur Natal 2023 dan tahun Baru 2024 (Nataru).

Meski demikian, prediksi penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Domestik Tanjungbalai Karimun tidak akan mengalami kenaikan yang tinggi. Hal ini disampaikan Plh Kepala KSOP Kelas I Tanjungbalai Karimun, Adi Affandi, Senin (11/12).

BACA JUGA: Cuaca Buruk, Polsek Buru Ingatkan Tekong Kapal selalu Waspada

”Dalam rangka persiapan Nataru tahun ini seluruh instansi dan stakeholder di wilayah pelabuhan telah melaksanakan rapat koordinasi. Salah satunya membahas pengamanan demi suksesnya kegiatan arus keberangkatan dan kedatangan penumpang menjelang dan saat Nataru di wilayah Tanjungbalai Karimun,” ujarnya.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, katanya, untuk saat ini belum ada rencana untuk menambah trip keberangkatan kapal dari Tanjungbalai Karimun ke Berbagai tujuan. Dan diprediksi kenaikan keberangkatan penumpang sebesar 3 persen.

”Dengan prediksi kenaikan penumpang hanya 3 persen, maka trip keberangkatan kapal yang sudah ada saat ini masih mampu memenuhi kapasitas angkut penumpang yang akan melaksanakan liburan Nataru. Untuk saat ini, jumlah trip keberangkatan kapal domestik dalam sehari 37 trip dan internasional 12 trip,” paparnya.

Dikatakannya, untuk puncak keberangkatan penumpang di pelabuhan Tanjungbalai Karimun akan terjadi mulai Jumat (22/12) dan Sabtu (23/12). Pihaknya juga sudah mengingatkan kepada operator perusahaan pelayaran agar selalu waspada dalam melakukan pelayaran. (*)

reporter: sandi

Anak Korban Terpukul Saksikan Rekonstruksi Pembunuhan TRH, Inginkan Motif Pembunuhan Terungkap

0
WhatsApp Image 2023 12 11 at 11.29.26 e1702269310564
Rekonstruksi kasus pembunuhan TRH, yang dibunuh secara keji oleh Ahmad Yuda, suami keduanya di Batuaji, Senin (11/12) pagi. F.Eusebius Sara

batampos – Keluarga besar TRH, mantan Direktur RSUD Padang Sidempuan yang dibunuh Ahmad Yuda dan Bunga Lestari turut menyaksikan proses rekonstruksi pembunuhan tersebut di lokasi kejadian, Senin (11/12). Mereka adalah anak-anak TRH bersama kuasa hukum.

Windi anak pertama TRH tampak terpukul menyaksikan Yuda dan Bunga memperagakan proses pembunuhan korban. Sebab ia bisa melihat bagaimana kejinya Yuda menghabisi ibu mereka. Melalui kuasa hukumnya Windi berharap agar kedua pelaku ini mendapat hukuman yang maksimal.

Baca Juga: Polisi Rekonstruksi Pembunuhan Mantan Dirut RSUD, Yuda Diteriaki Warga: Oi Botak Kejam Kali Kau

“Cukup sedih keluarga melihat adegan-adegan pembunuhan korban. Cukup keji dan berharap kedua pelaku ini mendapat hukuman yang maksimal. Ini akan kita kawal terus sampai ke persidangan. Bunga cukup berperan dengan pembunuhan ini juga harus mendapat hukuman maksimal sesuai perannya,” kata Suyanto, kuasa hukum keluarga TRH di lokasi rekonstruksi.

Selain meminta kedua pelaku dihukum yang berat, keluarga melalui kuasa hukum mereka juga memintanya agar motif pembunuhan ini juga diungkap. Keluarga yakin kedua pelaku menghabisi korban karena ingin menguasai korban.

Baca Juga: Peragakan 19 Adegan saat Rekontruksi Pembunuhan Mantan Dirut RSUD, Yuda Setrum Korban

“Harus itu biar tahu motif yang sesungguhnya. Tak masuk akal kalau minta uang untuk calon sebagai kepala daerah,” ujar Suyanto.

Windi sendiri sebelumnya melontarkan secara langsung keinginan keluarga mengetahui motif pembunuhan tersebut. Pengakuan Yuda yang mengatakan bahwa dia menghabisi korban karena permintaan uang Rp 50 miliar untuk mencalonkan diri sebagai Bupati tidak masuk akal. Windi sendiri yakni kalau motif pembunuhan ini ingin menguasai harta korban. (*)

 

Reporter: Eusebius Sara

Uji Coba E-Ticketing Ditunda Sementara

0

batampos  – Uji coba layanan pembelian tiket secara online atau e-ticketing di Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang ditunda sementara. Kasi Keselamatan (Kasi) Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang, Topan Wisnu Chandra membenarkan uji coba e-ticketing di Pelabuhan Domestik SBP Tanjungpinang ditunda sementara karena masih ada persiapan.

Foto : Peri Irawan/Batam Pos.
Penumpang kapal dari Singapura saat berada di Pelabuhan Internasional SBP Tanjungpinang, belum lama ini.

“Sedang dirapatkan. Memang rencana hari ini tapi mungkin diundur beberapa hari lagi,” kata Topan, Senin (11/12).

Topan menyebut masih banyak yang harus dilengkapi, terutama sarana dan prasarana di pelabuhan sesuai dengan surat edaran Dirjen Perhubungan Laut nomor 33 tahun 2023.

“Banyak, terutama sarana dan prasarana di pelabuhan,”sebutnya.

Sementara itu, Humas Pelindo Regional I Cabang Tanjungpinang, Ril mengatakan untuk uji coba belum dilaksanakan karena pihak aplikator sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan KSOP Tanjungpinang untuk verifikasi kesiapan.

“Kalau dari Pelindo hanya persiapan fasilitas terminal,” sebutnya.

Ril belum mendapat informasi lebih rinci mengenai jadwal uji coba yang akan dilakukan, yang jelas pihaknya hanya menunggu jika verifikasi KSOP dan pihak aplikator selesai.

“Belum tahu kepastiannya ,itu tergantung verifikasi KSOP dan kesiapan aplikator,” tambahnya. (*)

 

 

Reporter: Peri Irawan

Kasus Suap DJKA Kemenhub, KPK Pastikan Panggil Menhub dan M Suryo

0
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil Menteri Perhubungan dan pengusaha bernama Muhammad Suryo dalam kasus dugaan suap pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Nama terakhir, kini telah berstatus tersangka di KPK.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan pemanggilan nama-nama ini berkaitan dengan muncul sejumlah nama dalam persidangan maupun surat dakwaan.

“Iya, kalau kemudian kebutuhan untuk mengembangkan lebih lanjut, pasti dipanggil, termasuk Pak Menteri,” kata Ali, dalam keterangannya, Senin (11/12/2023.

Ali juga memastikan bahwa perkara ini tidak akan berhenti pada pihak-pihak yang kini telah berstatus tersangka di KPK.

“Jadi begini, untuk perkara DJKA, yang pasti KPK terus kembangkan perkara itu,” kata Ali.

KPK dikatakan Ali, akan memantau fakta yang akan muncul dalam proses persidangan para tersangka. Dari situ kemudian komisi antirasuah akan mendalami keterlibatan pihak lain.

“Saya pastikan nanti berikutnya akan kembangkan terus di DJKA. Ada klaster Sulawesi, Jawa Tengah, dan Jawa Barat kan. Tunggu saja,” kata Ali.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya telah menetapkan pengusaha Muhammad Suryo sebagai tersangka dalam pekara suap proyek DJKA Kemenhub. Johanis mengatakan, KPK tengah mengurus administrasi untuk mencegah Suryo bepergian ke luar negeri.

“Sudah diputus dalam ekspose dan perkaranya ditetapkan naik ke penyidikan. Suryo sebagai tersangka,” ujar Johanis Tanak, Senin (27/12).

Pada proses penyidikan sebelumnya, Suryo beberapa kali sudah diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia pernah diperiksa untuk tersangka Bos PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto yang kini telah berstatus terdakwa. (*)

Reporter: JP Group

BPBD Tanjungpinang Siagakan Tim 24 Jam, Bantu Warga Tangani Bencana

0

batampos – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang telah mempersiapkan personel untuk menghadapi penanggulangan bencana menjelang akhir tahun. Diketahui setiap tahunya, terutama menjelang akhir hingga awal tahun baru di Tanjungpinang selalu dihadapi musim hujan dengan intensitas tinggi, bahkan sering menyebabkan banjir.

Peninjauan lokasi banjir di Sei Jang oleh Pj Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, BPBD dan intansi terkait, belum lama ini.

BPBD Kota Tanjungpinang sebagai salah satu intansi yang bertanggungjawab dalam penanganan bencana juga sudah menyiapkan strategi untuk hal itu.

Kepala BPBD Kota Tanjungpinang, Muhammad Yamin mengatakan sebagai pimpinan ia memiliki tanggungjawab terhadap tugas dan jajaran di dinasnya.

Saat menjalankan tugas memang sering mengadapi kondisi yang harus mengorbankan sesuatu demi kepentingan masyarakat.

“Terkadang tim harus turun ke lapangan saat malam hari dan meninggalkan istri di rumah, ada juga anggota yang baru nikah. Tapi bagaimana lagi, ini adalah tugas,” kata Yamin, Senin (11/12).

Yamin menyebut, ia tidak akan sanggup bekerja sendiri menangani bencana alam yang terkadang dalam waktu bersamaan terjadi di beberapa lokasi.

Dengan kondisi itu ia harus membagi tim untuk mendatangi lokasi kejadian bencana.

“Cara saya menyemangati teman-teman tim adalah dengan cara hadir langsung ke lokasi kejadian bencana. Saya tidak bisa lepas mereka langsung, kecuali dalam keadaan tertentu seperti rapat,” ujarnya.

Untuk penanganan bencana, kata Yamin ia telah mempersiapkan tiga tim. Setiap tim yang bertugas akan siaga selama 12 jam. Tim pertama dari pukul 07.00 WIB hingga 19.00 WIB kemudian disambung tim berikutnya hingga pukul 07.00 WIB.

“Jelang akhir tahun kita sudah siap dengan segala kemungkinan bencana yang bisa terjadi. Rubber Boat kita juga sudah standbye,” terangnya.

Yamin memiliki prinsip yang disampaikan kepada timnya dalam penanganan bencana meskipun belum bisa mengatasi bencana alam, yang terpenting adalah hadir di tengah masyarakat untuk membantu menenangkan.

“Yang penting hadir dulu, sampaikan kepada masyarakat bahwa bantuan penanganan bencana akan segera datang,” demikian Yamin (*)

 

Reporter : Peri Irawan

BKKBN Gelar Rekonsiliasi Keuangan Semester II 2023 di Batam

0

batampos -Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menggelar pra rekonsiliasi laporan keuangan sementer II tahun 2023.

Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Sekertaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto. Memberikan sambutan dan pengarah sekaligus mbuka acara Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN BKKBN semester II 2023 di Hotel Harris Batam Center, Senin (11/12).

Kegiatan itu upaya dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Sekretaris Utama yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sekretaris Utama BKKBN, Tavip Agus Rayanto, mengatakan untuk tetap mempertahankan WTP tahun 2023 dan mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, maka setiap lembaga wajib menyampaikan laporan keuangan pelaksanaan anggaran yang dikelola.

“Oleh karena itu laporan keuangan hendaklah disusun secara akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),” kata Tavip, Senin (11/12).

Tavip menjelaskan, dari kegiatan itu dapat dilakukan mitigasi risiko lebih awal terhadap data keuangan dan BMN yang belum sesuai SAP dalam penyajian pada laporan keuangan.

“Sehingga dalam penyusunan laporan keuangan semester II tahun 2023 dapat memperoleh data keuangan dan BMN yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujarnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, salah satu karakteristik sekaligus prasyarat yang diperlukan agar laporan keuangan BKKBN dapat memenuhi kualitas menurut SAP adalah keandalan.

Untuk mendapatkan keandalan itu, laporan keuangan BKKBN perlu pengendalaian intern dari awal, salah satunya diwujudkan dengan penyelenggaraan pra rekonsiliasiasi data keuangan dan BMN.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan dan Pengelola BMN BKKBN, Soetrininigsih menyampaikan kegiatan itu untuk mengetahui hal yang menjadi koreksi atau perbaikan data keuangan dan BMN, pencatatan akurat pada 31 Desember 2023, serta tindak lanjut dari hasil rekonsiliasi ekternal yang belum dapat diselesaikan sampai dengan 30 November 2023.

“Sehingga data keuangan dan BMN pada Laporan Keuangan Tahun 2023 dapat disajikan dengan akurat, transparan dan akuntabel,” sebutnya.

Soetrininigsih menyebutkan yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah para penyusun laporan keuangan dan pengelola keuangan di lingkungan BKKBN.

“Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memperbaiki data keuangan dan BMN yang belum wajar dan perlu perbaikan,” sebutnya.

Tidak hanya itu, diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan berulang, meningkatkan validitas dan keakuratan data, meningkatkan kualitas pengungkapan dan mendapatan opini WTP dari BPK.

“Kegiatan akan dilaksanakan semala 4 hari, mulai 11 – 14 Desember 2023 secara tatap muka, dengan peserta sebanyak 158 orang,”terangnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan kunci utama dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna laporan yaitu dapat diandalkan,” kata Ansar.

Agar data yang dihasilkan dapat diandalkan, lanjut Ansar maka perlu dilakukan rekonsiliasi untuk menjamin ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi.

“Kita harap bisaemperbaiki data keuangan dan BMN yang tidak wajar dan perlu perbaikan dan mencegak kesalahan berulang,” tambahnya. (*)

 

Reporter : Peri Irawan

Rafael Alun Dituntut 14 Tahun Pidana Penjara

0
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kembali menjalani sidang kasus gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/11/2023). Jaksa KPK menghadirkan istri Rafael, Ernie Meike Torondek, dan anak perempuannya Angelina Embun Prasasya, sebagai salah satu saksi. Selain istri dan anak, ada tiga saksi lain di sidang Rafael Alun. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

batampos – Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo dituntut dengan hukuman 14 tahun penjara, oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rafael Alun juga dihukum untuk membayar denda senilai Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan,” kata Jaksa KPK membacakan tuntutan Rafael Alun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/12).

Ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 18,994.806.137. Apabila tidak membayar unag pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mncukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” ucap Jaksa KPK.

Dalam menuntut Rafael Alun, Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Rafael Alun tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Serta motif dari kejahatan yang dilakukan adalah keinginan memperoleh kekayaan untuk diri sendiri, keluarga, atau orang lain dengan memanfaatkan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya dan tidak mengakui perbuatannya.

“Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan,” tegas Jaksa KPK.

Jaksa KPK meyakini, Rafael Alun menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar terkait perpajakan. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME), PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.
Ernie merupakan komisaris dan pemegang saham PT ARME, PT Cubes Consulting dan PT Bukit Hijau Asri. Adik Rafael, Gangsar Sulaksono, juga menjadi pemegang saham di PT Cubes Consulting.

Rafael bersama Ernie juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5.101.503.466 dan penerimaan lain sejumlah Rp 31.727.322.416 serta periode 2011-2023 sebesar Rp 11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14.557.334.857.

Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan.

Rafael dituntut melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Rafael juga dituntut melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)

Reporter: JP Group