batampos– Manajemen RSUD Muhammad Sani mulai berlakukan tarif baru pelayanan Medical Check Up (MCU) per 1 Januari 2024.
Penyusuaian tarif baru tersebut disejalankan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Benar, tarif baru MCU naik menjadi Rp852 ribu dari sebelumnya sekitar Rp400 ribu per 1 Januari 2024,” ungkap Direktur RSUD Muhammad Sani melalui Kabag TU, Nelma, Selasa (2/1).
Terkait besaran tarif yang ditetapkan, kata Nelma, sudah melalui proses panjang. Termasuk evaluasi dari tiga kementerian yakni Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
Bahkan, penyesuaian tarif berdasarkan aturan, dan kemampuan serta kewajaran suatu daerah. Ditambah lagi, tarif MCU tidak pernah naik sejak tahun 2007 hingga 2023.
“Tarif MCU sebesar Rp400 ribu itu sedari 2007 belum pernah mengalami kenaikan. Sementara sudah beberapa kali terjadi inflasi yang berimbas pada kenaikan harga obat. Jadi wajar kalau tarif baru MCU disesuaikan paska diberlakukannya Perda nomor 9 tahun 2023 tersebut,” bebernya.
Di sisi lain, penetapan tarif MCU sebelum ditetapkan melalui perda, pihak RSUD Muhammad Sani turut melibatkan konsultan. Termasuk persetujuan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) selaku leading sector.
“Artinya, penerapan besaran tarif MCU sudah dibicarakan dengan pihak DPRD serta Bapenda Karimun sebagai leading sectornya.
Penerapan tarif baru MCU di RSUD Muhammad Sani, sempat membuat kaget sejumlah pasien. Apalagi kenaikannya cukup signifikan sehingga dirasakan cukup membebankan.
“Naiknya hingga 100 % lebih, ini sangat memberatkan kami. Dari awalnya Rp400 ribu, sekarang menjadi Rp852 ribu sekali MCU,” keluh pasien yang enggan namanya dituliskan. (*)
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta cermat terkait kesiapan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini agar catatan hitam saat pemilu 2019 tak terulang kembali.
Saat itu diketahui bahwa ada banyak kasus kematian yang terjadi pada petugas KPPS. Tercatat, 894 orang wafat dalam rangkaian menjalankan tugasnya sebagai KPPS. Kemudian, 5.175 petugas mengalami sakit. Sebagai informasi, KPPS menjadi garda terdepan dalam proses pemilu. Mereka bekerja mulai dari persiapan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hari pencoblosan, hingga proses penghitungan suara, perekapan, dan pengiriman pelaporan hasil pemungutan suara.
Kerenanya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial menegaskan, bahwa pemerintah harus menekan jumlah angka kesakitan bahkan kematian petugas seminim mungkin. ”Selain itu, perlu ada jaminan kesehatan. Misalnya dengan BPJS, sehingga ada jaminan ketika para petugas mengalami sakit karena tugas,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pihaknya pun telah melakukan penelitian terkait peristiwa tersebut. Di mana, ditemukan bahwa faktor risiko kesakitan dan kematian dapat berasal dari individu petugas, pekerjaan, dan lingkungan kerjanya.
Untuk itu, kata dia, guna mempersiapkan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja dari petugas KPPS pada Pemilu 2024, FKUI melakukan pemetaan faktor risiko dan memberikan rekomendasi keselamatan kerja yang dibagi menjadi delapan bagian.
Guru Besar Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI Dewi Sumaryani Soemarko menyampaikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu yang didapat berupa tingginya proporsi petugas dengan usia >60 tahun, berpendidikan rendah, dan memiliki riwayat penyakit saluran pencernaan dan komorbid lainnya. Di samping itu, para petugas umumnya kurang tidur atau tidur kurang dari 6 jam sebelum hari pemungutan suara.
”Faktor lingkungan kerja juga sangat mempengaruhi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar TPS menggunakan tenda dan lama kerja 18 jam. Padahal, standar 8 jam/hari,” ungkapnya.
Kemudian, diketahui pula jika terdapat faktor heat stress (tekanan panas/cuaca ekstrim). Sementara, untuk faktor pekerjaan risiko lainnya didominasi oleh faktor psikososial dengan stresor pekerjaan yang paling dirasakan oleh petugas KPPS Pemilu 2019 adalah kelebihan beban kerja kuantitatif. Kemudian, respon stres yang paling banyak terjadi pada petugas KPPS Pemilu 2019 dalam penelitian adalah kelelahan.
Oleh sebab itu, pihaknya merekomendasikan delapan hal yang perlu dilakukan dalam upaya menjamin kondisi kesehatan dan keselamatan kerja dari petugas KPPS. Adapun kedelapan itu diantaranya meliputi faktor physical, yang meliputi penyediaan fasilitas kipas angin dan toilet yang bersih serta mudah dijangkau, penyediaan air minum yang diisi berkala. Lalu, TPS dibangun di tempat tertutup dengan sirkulasi udara yang baik. ”Hindari tempat seperti lapangan yang panas dan dapat menimbulkan becek saat hujan,” katanya.
Kemudian faktor chemical. Petugas KPPS direkomendasikan selalu menggunakan masker. Langkah ini sebagai antisipasi penyebaran virus penyakit dan sebagai filter dari bau spidol dan tinta.
Ada pula rekomendasi biological, yaitu waspada terhadap gigitan nyamuk dan serangga, tersedianya fasilitas cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang dilengkapi dengan pengering tangan, memperhatikan keamanan pangan dan waktu makan.
Rekomendasi yang keempat menyangkut ergonomic. Yakni, meliputi ketersediaan fasilitas kursi dan meja yang memadai termasuk disediakan tempat sandaran kaki, melakukan mini break dan stretching (termasuk jari-jari) setiap dua jam. Lalu, menyediakan shuttle local untuk transportasi petugas ke rumah masing-masing dengan jarak >2 KM hingga menyediakan pengeras suara lengkap dengan akses listrik dan baterai beserta cadangannya.
”Kelima adalah Psychosocial/Stressor. Sangat direkomendasikan untuk membatasi waktu kerja dengan metode log waktu kerja, tidak melakukan kegiatan berturut-turut selama lebih dari 10 jam tanpa istirahat sama sekali. Sangat direkomendasikan untuk melakukan kerja gilir bila waktu kerja panjang,” jelasnya.
Selanjutnya, rekomendasi terkait work environment. Pada aspek ini, FKUI menekankan pada jalur komunikasi yang jelas. Kemudian, rekomendasi mengenai faktor individual. Aspek ini berperan penting lantaran berkaitan dengan kriteria layak sehat untuk petugas KPPS. Wajib ada surat keterangan sehat dari Puskesmas atau faskes primer bagi calon petugas.
”Perlu juga dibentuk satgas medis di tingkat kecamatan sebagai pelaksana emergency response petugas KPPS bila ada call out emergency,” katanya. Terakhir, rekomendasi terkait budaya kerja dan koordinasi. Petugas KPPS perlu diingatkan bila ada keluhan kesehatan seperti sakit kepala, pandangan kabur, lemah, dan letih untuk segera menghentikan pekerjaan dan menghubungi satgas medis untuk diperiksa. (*)
Baliho Capres dan Cawapres terpasang di Ikon Welcome to Batam.
batampos – Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran resmi membuat Laporan Pengaduan Masyarakat (LPM) ke Mapolresta Barelang, Senin (1/1) malam. Laporan ini mengenai tindakan arogansi Bawaslu Kepri dan Kota Batam, terkait pencopotan paksa baliho Prabowo-Gibran di ikon Welcome To Batam.
“Semalam laporannya di unit II,” ujar salah seorang penyidik Satreskrim Polresta Barelang.
Dalam laporan tersebut, pelapor melampirkan bukti berupa foto, surat dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemko Batam sesuai dengan surat permintaan izin pemasangan baliho di ikon Welcome To Batam.
“Semalam laporannya selesai jam 8 malam,” katanya.
Sementara Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol R. Moch Dwi Ramadhanto belum memberikan tanggapan terkait laporan dari TKD pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran tersebut.
Sebelumnya, laporan tersebut dilayangkan karena penurunan baliho yang dilakukan dinilai arogan. Padahal pemasangan baliho tersebut sudah mengantongi izin penggunaan landmark Welcome To Batam dengan beberapa persyaratan.
Pemasangan baliho tidak merusak aset yang berada di sekitar lokasi, pengguna wajib bertanggungjawab atas segala kerusakan, serta pengguna wajib mematuhi ketentuan materi baliho sesuai dengan ketentuan PKPU, dan Undang-Undang yang berlaku.
Kemudian pengguna juga wajib membongkar dan mengembalikan seperti sediakala setelah selesai menggunakan, dan jangka waktu penggunaan sesuai dengan Peraturan KPU. (*)
batampos– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan mengajukan 11 nama peserta yang lolos seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Bintan ke KASN.
Mereka akan bersaing untuk menduduki 5 jabatan organisasi perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan pengumuman nomor: 022/Pansel-JPT/XII/2023 Tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bintan Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023, diketahui, untuk jabatan kepala dinas kepemudaan dan olahraga Kabupaten Bintan, ada nama Alfeni Harmi, Firman Setyawan dan Ricky Putra.
Untuk jabatan kepala dinas kesehatan Kabupaten Bintan ada nama Mohd Zamir Ambiya, Retno Riswati, dr Untung Siswanto.
Untuk jabatan kepala dinas ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Bintan ada nama Nepy Purwanto, Sri Heny Utami dan Trisnan Saputra.
Untuk jabatan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa ada nama Alfeni Harmi, Firman Setyawan dan Henrio Karyadi.
Untuk jabatan kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Kabupaten Bintan ada nama Aryati, Retno Riswati, dan dr Untung Siswanto.
Sekretaris Daerah Bintan, Ronny Kartika mengatakan, 11 nama peserta yang lolos seleksi telah diajukan ke KASN untuk diteliti maupun dievaluasi oleh KASN.
“KASN akan melakukan profiling terhadap nama-nama yang lolos seleksi. Prosesnya biasa 14 hari kerja,” kata dia.
Rekomendasi dari KASN, kata dia, akan menjadi acuan bagi kepala daerah.
Sementara Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengatakan, pihaknya telah mengajukan nama-nama peserta yang mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Bintan ke KASN.
“Sudah diajukan ke KASN. Rencana Januari ini dilantik,” kata dia. (*)
Pemerintah gencarkan sosialisasi aktivasi IKD./Dok.Antara
batampos – Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital mulai digencarkan penerapannya di berbagai wilayah di Indonesia sejak tahun beberapa tahun kebelakang, salah satunya di Kota Semarang.
Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengatakan, kebutuhan blanko E-KTP ini sebenarnya memang terus ditambah setiap tahunnya oleh pemerintah pusat.
Namun, hal itu diketahui terkendala karena adanya pemekaran wilayah, perubahan nama jalan, dan permasalahan lainnya yang akhirnya membuat kebutuhan blanko terus meningkat serta membutuhkan anggaran yang besar.
Yudi mengungkap bahwa, hal tersebutlah yang membuat pemerintah pusat terdorong untuk membuat IKD.
Selain dapat menekan anggaran, IKD juga dipercaya mampu meringkas dokumen dalam satu aplikasi.
“Hal ini yang mendorong pemerintah pusat membuat IKD. Selain menekan anggaran, juga meringkas dokumen dalam satu aplikasi. Misalnya data KK, BPJS, NPWP, KTP, hingga rekaman foto,” katanya, seperti yang dikutip Radar Semarang (JawaPos Grup).
Sementara itu, Yudi memaparkan terkait penerapan IKD atau KTP digital di Kota Semarang sendiri, sudah dilakukan sejak Oktober 2022.
Hingga kini, sudah ada 20 ribu penduduk yang telah mengaktifkan IKD di Ibu Kota Jawa Tengah (Jateng).
Untuk terus dapat memenuhi target aktivasi IKD dari pusat, Yudi mengaku pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengaktifan IKD ini.
Bahkan, pihaknya juga telah membuka pelayanan aktivasi IKD di kantor Disdukcapil dan di 16 kecamatan lainnya. Selain itu, Yudi juga tak lupa untuk menyasar instansi-instansi pemerintahan agar para pegawai bisa segera mengaktifkan IKD.
“Kami terus melakukan sosialiasi. Termasuk kepada warga yang baru berusia 17 tahun, tetap harus rekaman. Tapi, kalau yang sudah rekaman bisa langsung mengaktifkan,” tambahnya.
Yudi menjelaskan, pihaknya bakal membantu warga yang gaptek (gagap teknologi) untuk pengaktifan IKD ini. Menurutnya, kesulitan yang sering dihadapi masyarakat gaptek adalah terkait belum memiliki akun e-mail.
Padahal, untuk aktivasi IKD sudah jelas dibutuhkan email untuk verifikasi. Sementara itu, cara mengaktifkan, masyarakat tinggal download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Google Play Store. Kemudian, mengikuti step-step yang di arahkan.
“Untuk tahapan aktivitas, masyarakat dapat ke petugas TPDK (Tempat Perekam Data Kependudukan) atau ke Dispenduk Capil,” pungkasnya.
Cara Aktivasi IKD
Sebelum melakukan tahap aktivasi IKD, pastikan Anda telah menyiapkan e-KTP, email, HP berbasis android, nomor HP aktif, dan QR code dari dukcapil setempat.
Dilansir dari Radar Semarang dan Radar Madiun (JawaPos Grup), berikut langkah-langkahnya:
Download aplikasi IKD di Playstore
Buka aplikasi IKD
Isi NIK, email, dan nomor HP, lalu klik tombol verifikasi data
Pilih tombol ambil foto untuk face recognation (verifikasi wajah)
Pilih scan QR code
Cek email dan aktivasi IKD dengan memasukkan kode aktivasi dan captcha
batampos – Tak seriusnya penanganan korupsi dan kinerja KPK yang memburuk membuat indeks persepsi korupsi (IPK) tanah air mengalami penurunan. Kemerosotan semakin dalam sejak lima tahun terakhir akibat melempemnya pemberantasan korupsi dan pimpinan KPK tak lagi berintegritas. Melihat kondisi tersebut, Indonesia Corruption Watch pesimistis IPK Indonesia akan membaik. Mereka memprediksi angka akan kembali turun.
Hal itu disampaikan langsung oleh Peneliti Divisi Hukum ICW Diky Anandya kemarin (2/1). ”Dan melihat kecenderungan ini, kemungkinan besar hasil survei IPK 2023 akan makin turun dari tahun sebelumnya,” ucap Diky saat diwawancari oleh Jawa Pos. Menurut dia, kondisi tersebut tak lepas dari kebijakan penanganan korupsi di Indonesia yang semakin lemah dan tak serius.
Indikatornya bisa dilihat dari sejak diterbitkannya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019. Sejak dibawah payung eksekutif, KPK makin melempem. Tak hanya itu, payung hukum lewat UU yang menggembosi keberanian KPK tersebut juga berdampak pada integritas KPK. Yang terbaru, tentu ditetapkannya Ketua KPK Firli Bahuri atas kasus pemerasan.
Hasil capaian IPK pada 2022 juga menunjukkan selama sepuluh tahun, tak ada keseriusan dalam penanganan korupsi. Sebab, skor 34 di 2022 itu sama dengan skor IPK pada tahun 2014. “Artinya mandek. Bahwa bisa disebut sebagai kemerosotan,” paparnya. IPK tertinggi pernah dicapai pada 2019 dengan skor 40.
Untuk memperbaiki citra pemberantasan korupsi ke depan, pengembalian UU KPK menjadi salah satu poin. Dan tentu saja segera disahkannya RUU perampasan aset dan pemberantasan uang kartal. Ini akan menjadi barier kuat pemberantasan korupsi.
Utamanya RUU perampasan aset. ICW pernah mendata, kerugian negara akibat ulah koruptor di 2022 mencapai Rp 48,6 triliun. Namun, yang berhasil dikembalikan ke negara dari uang yang dirampok itu hanya tujuh persen. “Artinya perampasan aset ini sangat lah penting,” paparnya.
Di sisi lain, sesuai dengan komitmen Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memproses seluruh perkara yang tengah mereka tangani. Termasuk diantaranya perkara dugaan korupsi. Di hari pertama kerja pada 2024, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung langsung meneruskan penanganan perkara dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta api Besitang – Langsa.
Perkara korupsi itu diduga terjadi pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan medio 2017 – 2023. Kemarin (2/1) penyidik JAM Pidsus Kejagung memanggil tiga orang saksi. Mereka berasal dari unsur swasta dan pejabat negara. ”Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana.
Ketut pun membeber ketiga saksi yang diperiksa dalam perkara tersebut. Mereka adalah Direktur PT Tiga Putra Mandiri Jaya berinisial ZZZ, Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang – Langsa pada Balai Perkeretaapian Medan Tahun 2017 – 2019 berinisial AAS, dan satu saksi lain berinisial RMY. ”RMY selaku kepala Seksi Prasarana Balai Teknis Perkeretaapian Medan Tahun 2017,” jelasnya.
Selain itu, RMY juga merupakan ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang – Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan Tahun 2017 – 2023. Sebagaimana telah disampaikan oleh Kejagung, dalam proyek pembangunan jalur kereta dari Sumatera Utara ke Aceh itu adalah salah satu pekerjaan besar. Nilai proyeknya mencapai Rp 1,3 triliun. Kejagung terus mendalami perkara dugaan korupsi tersebut. (*)
batampos – Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang memberikan dispensasi bagi pemilik Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masa berlakunya habis tepat saat libur tahun baru atau pada tanggal 31 Desember dan 1 Januari.
Dispensasinya berupa perpanjangan SIM tanpa harus bikin baru. Untuk perpanjangan bisa dilakujan pada tanggal 2 dan 3 Januari di Mapolresta Barelang.
“Kita berikan dispensasi, sesuai tanggal yang sudah ditentukan,” ujar Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Cut Putri Amelia Sari melalui KBO Satlantas Polresta Barelang, Ipda Yudhi Patra.
Ia mengatakan dispensasi ini bertujuan untuk memudahkan pemilik SIM yang masa berlakunya habis ketika pelayanan tutup. Sehingga, pemilik SIM bisa melakukan perpanjangan ketika layanan tersebut sudah kembali aktif.
“Jika pemohon tidak melakukan perpanjangan pada tenggang waktu yang telah diberikan, maka melaksanakan mekanisme penerbitan SIM baru,” katanya.
Sebelumnya, Satlantas Polresta Barelang juga memberlakukan dispensasi juga berlaku untuk SIM yang masa berlakunya habis pada 25-26 Desember 2023. Pemiliknya bisa melakukan perpanjangan tanggal 27 dan 28 Desember pelayanan dibuka kembali.
Yudhi menambahkan mekanisme untuk pembuatan atau perpanjangan SIM masih diberlakukan sistem yang lama. Bagi pemilik SIM yang mati tetap melakukan pembuatan SIM baru.
“Masih seperti lama. Belum ada perubahan,” tutupnya. (*)
batampos– Sejak dimulainya masa kampanye akhir November lalu, Bawaslu sebagai wasit belum menemukan adanya pelanggaaran yang dilakukan oleh Caleg atau tim sukses pasangan Capres dan Cawapres.
”Sampai saat ini belum ada pelanggaran yang ditemukan. Baik dari Caleg mau pun tim pemenangan Capres Cawapres,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, M Iskandar, Selasa (2/1).
Hanya saja, katanya, ada kegiatan kampanye Caleg di Kundur. Bentuknya kampanye tatap muka. Hanya saja, karena persyaratannya tidak cukup atau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pihak Panwas Kecamatan tidak membenarkan untuk dilakukan acarai tersebut.
Menyinggung tentang penertiban alat peraga kampanye (APK) akhir 2023 lalu, Iskandar menyebutkan, penertiban yang dilakukan pihaknya bersama dengan Panwas kecamatan sesuai dengan undang-undang saja. ”Artinya, jika bukan zonasinya, makan akan kita tertibkan. Termasuk juga yang memasang APK di pohon kita tertibkan,” paparnya.
Meski demikian, lanjutnya, ada kecamatan yang tidak memiliki zonasi untuk memasang APK. Bahkan ada kecamatan yang lokasi jalananya masuk jalan protokol dan tetap dipasang APK. Padahal, jalan protokol tidak boleh dipasang APK sesuai aturan yang berlaku.
”Contoh kecamatan yang tidak ada zonasi ada di Kecamatan Selat Gelam. Daerah di sana tidak ada zonasi. Kemudian, di sepanjang Jalan Letjen MT Haryono di Tebing masuk sebagai jalan protokol, tapi ada APK yang dipasang. Terkait hal ini kita akan mengajak KPU dan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk kembali rapat koordinasi agar kegiatan kampanye menggunakan APK bisa terus berjalan aman dan lancar,” ungkapnya. (*)
Rumah warga di Kelurahan Cipameungpeuk, Sumedang Selatan, rusak akibat gempa. (PANJI/RADAR SUMEDANG)
batampos – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan bahwa penanggulangan gempa bumi di Sumedang, Jawa Barat sudah berjalan sesuai prosedur. Warga terdampak pun dijamin mendapatkan dana tunggu hunian (DTH).
Suharyanto mengatakan, Tim Gabungan yang tergabung dalam Posko Siaga Nataru sudah mengambil langkah penanganan di lokasi terdampak gempa. ”ketika terjadi bencana seperti yang di Sumedang, tim langsung bergerak cepat,” kata jenderal bintang tiga TNI AD itu.
Ia menyampaikan bahwa yang menjadi prioritas saat ini adalah kebutuhan dasar untuk pengungsi. Pihaknya mengupayakan semua kebutuhan tersebut terpenuhi. Berkaitan dengan pendataan warga terdampak gempa, dia menyatakan bahwa instansinya melakukan kaji cepat. Tujuannya agar keputusan bisa segera diambil. Opsinya perbaikan rumah warga terdampak atau pemindahan rumah lantaran lokasi rumah berada di zona rawan bencana.
Menurut Suharyanto, tim dari BNPB bakal turut melakukan pendampingan dalam pembentukan posko, pendataan lanjutan, dan proses rehabilitasi serta rekonstruksi. Dia ingin penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi berjalan paralel. ”BNPB menerjunkan tim untuk posko komando, kemudian akan membantu pendampingan kaji cepat. Kami sepakat tidak menunggu sampai tujuh hari selesai namun secara paralel,” jelas dia.
Untuk semua warga yang sudah tidak bisa menempati rumah mereka akibat diguncang gempa, pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian atau DTH. Nantinya setiap keluarga mendapat dana Rp 500 ribu per bulan untuk mereka gunakan sebagai uang sewa hunian sementara. Dia meminta agar kaji cepat segera dituntaskan supaya segera ada kepastian. ”Semakin lambat data yang masuk maka semakin lambat juga dilakukan perbaikan,” imbuhnya.
Berdasar hasil peninjauan yang dilakukan oleh Suharyanto ke lokasi terdampak gempa, dia memastikan bahwa sejauh ini gempa bumi Sumedang tidak berpengaruh terhadap arus lalu lintas di Jalan Tol Cisumdawu. Dia menyebut, informasi yang menyatakan twin tunnel di jalan tol itu retak pada bagian dinding merupakan kabar tidak benar. Jalan tol tersebut masih berfungsi dan bisa digunakan. ”Katanya (gempa bumi) mengganggu Tol Cisumdawu, itu juga tidak benar,” tegas dia.
Hal ini diamini oleh Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian. Menurutnya, Kementerian PUPR menurunkan tim Ditjen Bina Marga bersama Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) untuk melakukan inspeksi kondisi terowongan yang berada di ruas tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan tersebut. “Sesuai inspeksi tersebut Terowongan Cisumdawu saat ini dalam kondisi aman beroperasi,” kata Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian.
Terowongan Cisumdawu merupakan bagian dari Jalan Tol Cisumdawu yang memiliki panjang 472 meter. Lokasi Terowongan terletak di Desa Pamulihan dan Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan.
“Untuk mengetahui pengaruh gempa yang terjadi terhadap terowongan Cisumdawu berdasarkan informasi yang beredar luas di sosial media, tim dari Kementerian PUPR yang melakukan inspeksi terdiri dari Direktorat Jenderal Bina Marga dan KKJTJ,” ucapnya. Menurutnya salah satu bagian penting yang diperiksa pada terowongan pasca gempa adalah bagian portal terowongan yang diduga terdampak beban gempa.
Hedy menyebut berdasarkan hasil inspeksi awal, tidak ditemukan retakan pada permukaan beton. Yang selama iji terlihat dan membentuk pola mirip retakan beton merupkan tumpukan debu pada permukaan beton yang tidak rata.
“Untuk mengetahui kondisi Terowongan Cisumdawu secara keseluruhan pasca gempa, akan dilakukan pemeriksaan detail secara spesifik,” ungkapnya. Lebih lanjut dia menyatakan untuk menjaga kondisi terowongan tetap berfungsi optimal dalam melayani pengguna jalan tol, tim telah melakukan pemeliharaan rutin.
Sementara itu, Dosen Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran (Unpad) Ismawan mengungkapkan, gempa bumi yang terjadi di Sumedang pada Minggu (31/12) dan Senin (1/12) menandakan jika wilayah Jawa Barat masih menyimpan potensi sesar yang belum terpetakan. Sebab, dia meyakini, peristiwa tersebut bukan merupakan aktivitas sesar Cileunyi-Tanjungsari. Mengingat, tiga lokasi episentrum gempa bumi Sumedang berada jauh dari ujung timur laut sesar Cileunyi-Tanjungsari. ”Jika melihat dari focal mechanism gempa bumi yang terjadi, diperkirakan arah sesar yang terlihat relatif dari barat ke timur. Sehingga, kalau dibandingkan dengan sesar Cileunyi-Tanjungsari, itu arahnya berbeda,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, lokasi episentrum tersebut diketahui belum pernah terjadi gempa bumi sebelumnya. Hal ini yang ditekankan olehnya untuk bisa segera dilakukan penelitian lebih jauh. ”Pemda dan ahli geologi harus menjelaskan ini sesar apa. Kalau sesar baru dia arahnya dari mana sampai di mana,” ungkapnya.
Sebetulnya, kata dia, Jawa Barat sudah memiliki sejumlah sesar aktif dan sesar kecil yang sudah dipetakan. Namun, di luar itu, ada banyak potensi sesar yang belum terpetakan tetapi memiliki dampak signifikan. Contohnya, peristiwa gempa bumi di Cugenang, Cianjur 2022 silam, yang ternyata diakibatkan aktivitas sesar yang belum terpetakan.
”Hal ini yang menjadi tugas peneliti maupun ahli geologi untuk melakukan pemetaan,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, sesar di Jawa Barat ini diakibatkan proses tumbukan lempeng tektonik Indo-Australia di selatan Jawa yang berlangsung setiap saat. Dampak dari tumbukan tersebut kemudian menyebar dan dikonversi menjadi energi kinetik. Lalu, saat ada bidang-bidang ‘lemah’, di situlah dia akan bergerak. ”Mungkin awalnya tidak bergerak karena masih bisa ditahan oleh lempeng yang ada, tapi begitu ada energi, jebol, di situlah terjadi gempa,” paparnya.
Lalu untuk Sumedang, dari hasil observasi yang dilakukan sebelumnya, Ismawan mengatakan, bahwa wilayah ini terdiri dari batuan rombakan gunung api yang belum terkonsolidasi lepas. Jenis batuan ini akan mengamplifikasi getaran apabila terjadi gempa bumi. Hal ini yang kemudian menyebabkan adanya dampak kerusakan akibat gempa bumi ini. Salah satunya, kabar soal retaknya dinding terowongan tol Cisumdawu meskipun lokasinya berada jauh dari episentrum gempa. ”Berbeda dengan di daerah batuannya yang sudah keras, jadi sedikit lebih aman. Itu yang harus diwaspadai,” ujarnya.
Berkaca dari peristiwa gempa bumi yang terjadi di Sumedang ini, Ismawan meminta agar mitigasi kebencanaan khususnya mengenai gempa bumi perlu terus digiatkan kepada masyarakat. Edukasi kebencanaan harus dikuatkan pada semua pihak meski wilayahnya disebut-sebut aman karena jauh dari sesar.
”Melihat dari peristiwa gempa bumi Sumedang, dengan lokasi episentrum gempa di wilayah yang sebelumnya tidak pernah terjadi gempa bumi (tapi akhirnya terjadi gempa, red) maka edukasi kebencanaan harus dilakukan intens,” pungkasnya. (*)
Kejari Batam menerima kunjungan Dinsos Kota Batam dan Disdukcapil Kota Batam, Selasa (2/1).
batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam akan memfasilitasi anak-anak panti asuhan di Batam untuk bisa memiliki akta lahir secara gratis. Hal tersebut sejalan dengan atensi Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri yang kemudian diamanatkan melalui Kejari Batam.
Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi mengatakan masih banyak anak-anak panti asuhan di Batam yang belum punya akta lahir. Kondisi itu membuat banyak anak di panti asuhan sulit untuk mendapat pendidikan.
“Di Batam ternyata masih banyak anak-anak panti asuhan yang belum punya akta lahir. Akhirnya mereka kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, khususnya di negeri,” kata Kasna, usai menerima kunjungan Dinas Sosial Kota Batam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, kemarin.
Menurut Kasna, bersama Dinsos Kota Batam dan Disdukcapil Kota Batam, pihaknya memiliki program untuk memfasilitasi anak-anak panti asuhan mendapat akta lahir. Sehingga kedepannya, anak-anak tersebut bisa mendapat hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Terutama dalam mendapat pendidikan dari sekolah negeri.
“Hari ini (kemarin, red) pertemuan dengan Dinsos dan Disdukcapil, untuk persiapan verifikasi anak yang akan mendapat akta lahir. Hal ini juga salah satu bagian dari pelayanan bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Batam,” kata Kasna.
Untuk tahap awal di bulan Januari, ada sekitar 100 anak dari 12 panti asuhan di Batam yang akan diuruskan akta lahir. Diharapkan, program yang telah berkerjasama dengan beberapa dinas ini sesuai dengan harapan Kajati. Dimana berharap anak-anak panti asuhan bisa mendapatkan hak yang sama dengan anak pada umumnya, setelah memiliki akta lahir.
“Untuk di Kejari Batam, program ini baru perdana. Semoga dapat berjalan lancar, sehingga seluruh anak panti asuhan di Batam bisa punya akta lahir tanpa terkecuali,” jelas Kasna.
Tak hanya itu, program lain untuk anak panti asuhan juga akan mengurus penetapan wali anak. Sehingga nantinya, anak-anak panti asuhan (yang tak punya wali) bisa memiliki wali juga yang telah ditetapkan pengadilan.
“Ini pelayanan lanjutan dari Datun. Semoga semua bisa berjalan lancar,” sebut Kasna.
Di tempat Yanga sama, Kepala Dinsos Kota Batam, Leo Putra mengatakan program fasilitas akta untuk anak panti asuhan sebelumnya sudah pernah berjalan. Hanya saja memang, proses tersebut berjalan tak maksimal.
“Sebelumnya program ini sudah ada. Tapi memang tak berjalan maksimal. Sudah ada 36 dari 80 panti asuhan yang kami bantu pengurusan akta. Cuma memang belum maksimal,” tegas Leo di Kantor Kejari Batam.
Menurut dia, dengan adanya atensi dari Kejaksaan Negeri Batam, ia berharap program tersebut bisa berjalan maksimal. Dimana dalam program itu, pihaknya juga akan melakukan Jemput bola data ke panti asuhan yang ada di Kota Batam
“Saya juga mengucapkan terimakasih atas atensi dari Kejari Batam yang akan melakukan pendampingan. Saya yakin program ini akan berjalan baik, karena adanya pendampingan Kejaksaan. Karena berjalan sesuai “rel” nya,” tegas Leo.
Masih kata Leo, dari 80 panti asuhan yang ada, tercatat kurang lebih ada 1500 anak. Namun menurutnya, tidak seluruh anak yang belum punya akta lahir.
“Karena itu kami lakukan verifikasi data. Rencana besok (hari ini, Rabu (3/1), verifikasi data untuk 12 panti asuhan. Untuk anak masih terkumpul 86 orang, saya harap juga bisa 100 anak, sesuai dengan atensi awal kejaksaan,” pungkas Leo. (*)
batampos– Sejak dimulainya masa kampanye akhir November lalu, Bawaslu sebagai wasit belum menemukan adanya pelanggaaran yang dilakukan oleh Caleg atau tim sukses pasangan Capres dan Cawapres.
