batampos – Rencana mengubah format debat calon presiden dan wakil presiden terus memantik perdebatan di publik. Untuk menghentikan polemik sekaligus menghindari kecurigaan publik pada institusi penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta mengembalikan format sesuai bunyi undang-undang.

Seperti diketahui, KPU melakukan inovasi dalam debat Pilpres. Di mana di setiap debat capres maupun debat cawapres, pasangan calon tampil bersama. Hanya saja, proporsi bicara disesuaikan dengan agenda. Jika debat capres, maka capres yang dominan. Sebaliknya, aaat debat cawapres, maka cawapres yang dominan.

Pengajar hukum tata negara Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, pasal 277 UU 7 tahun 2017 sudah mengatur secara jelas, bahwa debat di gelar lima kali. Terdiri dari 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres.

Oleh karenanya, dari sisi hukum, ketentuan itu yang harus dipakai sebagai pedoman. “Ketika debat capres haruslah debat antara capres, sedangkan ketika debat cawapres haruslah debat antara cawapres saja,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.

Jika momen debat capres, diikuti oleh cawapres ataupun sebaliknya, maka pemisahan debat menjadi tidak sejalan dengan UU 7/2017. “Kalau melibatkan pasangan saat sesi debat ya tidak sesuai pastinya,” imbuhnya.

Untuk itu, Titi menyarankan KPU untuk kembali ke aturan UU. Agar tidak ada spekulasi atau kontroversi yang bisa memantik prasangka publik pada integritas penyelenggara. Kalaupun ada inovasi untuk menunjukkan kekompakkan atau konsep dwitunggal, Titi menyarankan tidak pada substansi.

Misalnya, mereka tampil bersama hanya saat penyampaian visi misi awal di setiap sektor. “Namun ketika masuk sesi debat haruslah debat sesuai dengan apa yang diatur di dalam UU,” terangnya. Kesan kekompakan juga bisa ditunjukkan dengan sebatas kehadiran semua paslon di lokasi.

Titi juga mengingatkan KPU bahwa kondisi psikologis pada pemilu 2024 berbeda. Hal itu tak lepas dari polemik pencalonan anak Presiden Gibran Rakauming Raka yang prosesnya mendapat sorotan. Sehingga setiap kebijakan pasti akan dikait-kaitkan.

Untuk itu, KPU harus cermat dalam menggulirkan wacana ataupun kebijakan. “Makanya KPU harus hati-hati karena segala sesuatu rentan jadi polemik,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyampaikan hal senada. Dia menyarankan KPU kembali ke formula awal sesuai UU. Sehingga tidak memancing polemik dan spekulasi liar.

Lagi pula, lanjut dia, inovasi KPU tersebut justru memperumit aspek teknis. Dia mencontohkan, saat debat cawapres, namun disisi lain diberi ruang capres dengan porsi lebih sedikit. Menghitung pembagiannya saja merumitkan.

“Dengan dibuat penyertaan (pasangannya) harus diatur lagi,” ujarnya. Aspek teknis yang rumit, bisa berdampak pada ketidakefektifan debat itu sendiri.

Kemudian dari aspek realitas politik hari ini, dari tiga kubu yang bertanding, dua diantaranya sudah menolak formula itu. Sehingga tidak masuk akal untuk diterapkan. “Atas dasar apa diterapkan kalau dua kandidat menolak,” terangnya.

Ray juga mengkritik pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari yang menggulirkan wacana tersebut saat pembicaraan belum tuntas. Semestinya, tuntaskan dulu pembahasan bersama perwakilan paslon sebelum disampaikan ke publik. “Bilang formatnya begini, kenyataannya belum (selesai) dibicarakan,” kata Ray.

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, rencana format baru debat masih digodok. Dalam waktu dekat akan kembali di bahas termasuk dengan perwakilan paslon. “Dalam rapat mendatang, hal ini akan dimatangkan semuanya. Rapat akan dipimpin langsung oleh ketua KPU RI sebagaimana rapat sebelumnya,” ujarnya kemarin.

Soal waktunya, dia beluma bisa membeberkan. “Nanti rekan-rekan media akan diinformasikan,” tuturnya. Idham sendiri, masih berkeyakinan jika format baru tidak melanggar UU. Sebab, debat capres dan debat cawapres tetap digelar. Bedanya, pasangan mendampingi dengan porsi bicara yang terbatas sebagai perwujudan Dwitunggal.

Sementara itu, wacana format baru debat Pilpres menyudutkan nama calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Selama ini, Gibran dicitrakan sebagai sosok yang menghindari kegiatan debat gagasan.

Namun saat dikonfirmasi di sela-sela kegiatan kampanye kemarin di Jakarta, dia menepis. Gibran menegaskan, aturan berlaku untuk semua sehiggga tidak ada yang diuntungkan. “Sama aja, sama aja, nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa,” ujarnya.

Bagi Gibran sendiri, apapun format yang disepakati tidak masalah. Dirinya akan mengikuti debat sesuai aturan yang disusun KPU. “Saya juga nggak tahu updatenya di sana seperti apa, kita ngikut aja kok ya,” imbuhnya.

Walikota Solo itu menambahkan, pihaknya sudah siap mengikuti debat. Sejauh ini persiapan sudah dilakukan, termasuk dengan mendengarkan masukan dari para ahli.

Kubu Prabowo – Anies Saling Tuding

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Dradjad Wibowo menyebut usulan agar capres dan cawapres hadir di setiap sesi merupakan usulan pihak Anies – Muhaimin. Pendapat itu dia sampaikan berdasarkan cacatan notulensi timnya saat menghadiri rapat di Kantor KPU RI pada 29 November 2023.

Dalam kesempatan itu, tim AMIN yang mendapat kesempatan memberi masukan lebih dulu menyampaikan ide itu. “Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut ‘Agar dalam setiap sesi debat, Capres dan Cawapres

hadir bersama, pembagian waktu / porsi berbicara silakan diatur oleh KPU’,” ujarnya kemarin.

Berangkat dari ide tersebut, lantas perwakilan tim Prabowo – Gibran yang menyampaikan masukan setelahnya memberikan tanggapan. “Ketika perwakilan Prabowo-Gibran mendapat giliran berbicara, pak Burhan menyampaikan beberapa masukan usulan. Salah satunya adalah menyetujui usulan dari perwakilan Anies-Muhaimin,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Djadjat menegaskan, wacana soal perubahan format debat bukan berdasarkan intervensi Presiden Jokowi maupun pihak Prabowo-Gibran. Ide itu muncul dari pembicaraan di rapat. “Paslon kami pak Prabowo dan mas Gibran siap dengan format debat apa pun yang diputuskan oleh KPU,” tegasnya.

Sementara itu Co-Captain Timnas Amin Nihayatul Wafiroh memiliki versi berbeda. Dia menceritakan kembali perihal diskusi awal mengenai format debat capres-cawapres yang digelar KPU pada 29 November lalu. Nihayatul yang mewakili Timnas Amin dalam diskusi itu menyebut awalnya tim pasangan Prabowo-Gibran mengusulkan agar format debat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi-misi saja.

Format tersebut hanya berisi tanya-jawab antara paslon dengan moderator dan panelis, tanpa ada sanggahan antar paslon. Menurut tim Prabowo-Gibran, debat dengan model saling menanggapi antar paslon akan menghabiskan banyak waktu tanpa ada kesempatan menjelaskan visi-misi masing-masing paslon. ”Di kesempatan itu, kami dengan tegas menolak,” kata Nihayatul.

Dalam pertemuan diskusi itu, Nihayatul mengaku pihaknya yang mengusulkan agar pasangan capres-cawapres selalu dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat. Namun, bukan menghilangkan debat antar cawapres. ”Dalam pemikiran kami, kehadiran paslon secara lengkap tetap penting sekalipun hanya capres atau cawapres saja yang tengah berdebat,” ungkapnya.

Nihayatul menjelaskan, yang dimaksud capres hadir dalam debat cawapres itu adalah hadir berpasangan lengkap. Bukan capres hadir untuk berdebat. ”Serta bukan berarti menghilangkan debat antara cawapres,” imbuhnya. Nihayatul menegaskan, dalam konklusi rapat waktu itu hanya menyepakati lokasi agenda debat dan waktu pelaksanaannya.

Sementara terkait format dan teknis debat akan digelar kembali dengan menghadirkan seluruh tim paslon. Berikutnya, timnas Amin mengirimkan surat berisi masukan tertulis untuk melaksanakan debat cawapres. ”Kami masih menunggu KPU untuk mengadakan rapat sebagaimana dijanjikan pada pertemuan 29 November,” terangnya. (*)

Reporter: JP Group