batampos – Pemerintah Kota Batam bersiap menjalankan program gentengisasi sebagai bagian dari penataan estetika kota dan peningkatan kualitas hunian masyarakat. Program ini mendorong peralihan penggunaan atap seng ke genting, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan penataan kota tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah dan infrastruktur dasar, tetapi juga menyangkut kenyamanan serta tampilan kawasan permukiman.

“Ini bukan sekadar soal estetika, tapi juga kenyamanan warga dan wajah kota Batam,” ujar Amsakar, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Akses Modal Makin Mudah, Dana Bergulir KUKM Batam Kini Terima Jaminan Mobil

Menurutnya, penggunaan atap seng kurang mendukung upaya menjadikan Batam sebagai kota yang bersih, rapi, nyaman, dan indah. Selain tampilan yang dinilai kurang sedap dipandang, atap seng juga mudah menyerap panas dan berpotensi berkarat, sehingga kurang ideal untuk hunian jangka panjang.

Sebagai langkah awal, Pemko Batam akan berkoordinasi dengan para pengembang perumahan agar ke depan lebih memperhatikan kualitas material bangunan, termasuk pemilihan atap rumah. Dorongan tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan permukiman yang lebih tertata dan berstandar.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2). Dalam forum tersebut, Presiden menyoroti masih banyaknya rumah di Indonesia yang menggunakan atap seng.

“Seng ini panas untuk penghuni, seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng,” kata Prabowo.

Baca Juga: Universitas Batam Jadi Tuan Rumah Launching PPDS Empat Kampus di Sumatra

Presiden bahkan menggagas gerakan nasional “gentengisasi” guna mendorong penggunaan genting sebagai atap bangunan. Ia menilai industri genting relatif mudah dikembangkan dan dapat diperkuat melalui koperasi, termasuk dengan memanfaatkan bahan baku lokal serta inovasi pencampuran material seperti limbah batu bara agar menghasilkan genting yang ringan dan kuat.

Prabowo menegaskan, peralihan penggunaan atap tersebut bukan semata persoalan teknis bangunan, melainkan bagian dari simbol kemajuan dan peradaban bangsa. (*)

Artikel Batam Bersiap Terapkan Program Gentengisasi, Seng Dinilai Tak Layak Hunian pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Upaya pemberantasan narkotika di wilayah Barelang kembali mencatat capaian signifikan. Dalam rentang 14 Januari hingga 4 Februari 2026, Polresta Barelang berhasil membongkar 12 kasus peredaran narkoba dan menyita lebih dari 1,1 kilogram sabu. Pengungkapan tersebut diperkirakan menyelamatkan hampir 15 ribu jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Anggoro Wicaksono, mengatakan, dari belasan laporan polisi yang diungkap, polisi mengamankan 19 tersangka yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi berbeda di wilayah Kota Batam dan sekitarnya.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Barelang,” tegas Anggoro dalam rilis resmi, Selasa (4/2).

Baca Juga: Pemko Batam Siaga Karhutla, Warga Diingatkan Tak Bakar Lahan dan Sampah

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 52 paket sabu dengan berat total 1.130,93 gram. Selain itu, diamankan pula 46 butir ekstasi berbagai merek, di antaranya Minion, Kodok, Heineken, Redbull, dan Gold.

Tak hanya narkotika konvensional, aparat juga menemukan tren baru penyalahgunaan zat etomidate yang dicampurkan dalam liquid rokok elektrik. Total barang bukti liquid vape yang diamankan mencapai 238 pcs dengan beragam merek.

Kasat Narkoba Polresta Barelang AKP Arsyad Riyandi menyebut, pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras jajaran Satresnarkoba hingga polsek, serta dukungan aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada kepolisian.

“Kami mengapresiasi peran masyarakat. Informasi yang disampaikan sangat membantu pengungkapan kasus-kasus narkoba ini,” ujarnya.

Berdasarkan perhitungan asumsi, pengungkapan tersebut diperkirakan menyelamatkan sekitar 14.971 jiwa. Estimasi tersebut dihitung dari potensi konsumsi sabu, ekstasi, dan liquid vape yang berhasil diamankan.

Baca Juga: Disbudpar Batam Siapkan Deretan Bazar dan Event Semarakkan Ramadan 2026

Para tersangka dijerat pasal berlapis, antara lain Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan. Ancaman hukuman maksimal mencapai 20 tahun penjara disertai denda hingga Rp2 miliar.

Anggoro menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan intensitas penindakan dan pengawasan guna mempersempit ruang gerak jaringan narkotika di wilayah Barelang.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan narkotika. Perang melawan narkoba adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (*)

Artikel 12 Kasus Narkoba Terbongkar, Polresta Barelang Sita 1,1 Kg Sabu pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam menetapkan penyesuaian jam belajar selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Selama periode tersebut, seluruh satuan pendidikan di Batam memulai kegiatan belajar mengajar pukul 08.00 WIB.

Kebijakan tersebut tertuang dalam pedoman penyusunan kalender pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 yang resmi diterbitkan Disdik Batam. Penyesuaian mencakup jadwal pembelajaran Februari hingga Ramadan, termasuk pelaksanaan Pesantren Ramadan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan, kalender pendidikan tersebut menjadi acuan wajib bagi seluruh satuan pendidikan tingkat PAUD, SD, SMP, SKB, dan PKBM di Batam.

Baca Juga: Pemko Batam Siaga Karhutla, Warga Diingatkan Tak Bakar Lahan dan Sampah

“Kalender pendidikan ini sudah kami tetapkan dan wajib menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan di Kota Batam, terutama dalam pengaturan kegiatan belajar selama Ramadan,” ujar Hendri, Rabu (11/2).

Dalam Keputusan Nomor 83/400.5.3.1/VI/2025, dijelaskan bahwa pada 16 hingga 21 Februari 2026, peserta didik melaksanakan pembelajaran mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah. Sementara 17 Februari 2026 ditetapkan sebagai libur Tahun Baru Imlek.

Kegiatan Pesantren Ramadan dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 Februari 2026 dan dilaksanakan secara tatap muka di satuan pendidikan masing-masing. Setelah itu, proses belajar mengajar kembali berjalan normal mulai 26 Februari hingga 14 Maret 2026.

Untuk libur Idul Fitri 1447 Hijriah, Disdik Batam menetapkan masa libur pada 16 hingga 28 Maret 2026. Kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada Senin, 30 Maret 2026.

Baca Juga: Akses Modal Makin Mudah, Dana Bergulir KUKM Batam Kini Terima Jaminan Mobil

Selama Ramadan, durasi jam pelajaran juga mengalami penyesuaian. Untuk jenjang SD, durasi setiap jam pelajaran dikurangi lima menit. Sementara jenjang SMP dikurangi 10 menit per jam pelajaran.

Khusus peserta didik PAUD, pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri di rumah sesuai program satuan pendidikan. Hal serupa juga berlaku bagi siswa kelas I dan II SD yang mengikuti pembelajaran mandiri melalui penugasan dari guru. Adapun siswa kelas III SD hingga kelas IX SMP tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Untuk pelaksanaan Pesantren Ramadan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dianjurkan mengenakan pakaian Melayu atau bernuansa Islami. Sekolah juga didorong mengemas kegiatan yang edukatif, menyenangkan, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan.

“Pesantren Ramadan bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi menjadi momentum pembentukan karakter dan penguatan nilai spiritual peserta didik,” tegas Hendri.

Ia juga mengingatkan agar seluruh kegiatan selama Ramadan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan siswa. Setiap kegiatan di luar lingkungan sekolah wajib mendapat persetujuan orang tua dan berkoordinasi dengan Disdik Batam.

“Kami berharap seluruh satuan pendidikan dapat melaksanakan ketentuan ini dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya. (*)

Artikel Jam Sekolah Selama Ramadan Diubah, Disdik Batam Tetapkan Masuk Pukul 08.00 WIB pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Universitas Batam (UNIBA) menjadi tuan rumah peluncuran Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang digelar secara nasional bersama tiga perguruan tinggi di Sumatra, yakni Universitas Andalas, Universitas Riau, dan Universitas Sriwijaya, Senin (10/2).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Graha Bintang UNIBA tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan pendidikan kedokteran di wilayah Sumatra, khususnya dalam menjawab kebutuhan dokter spesialis di daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau.

Peluncuran PPDS ini menandai komitmen bersama perguruan tinggi untuk memperluas akses pendidikan dokter spesialis sekaligus mendukung pemerataan tenaga kesehatan di luar Pulau Jawa.

Dalam kesempatan itu, Universitas Batam secara resmi membuka empat Program Studi Dokter Spesialis melalui Fakultas Kedokteran, yakni Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Sp.KKLP), Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG), Spesialis Bedah (Sp.B), serta Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (Sp.An).

Kehadiran empat program tersebut diharapkan memberi kesempatan lebih luas bagi dokter umum untuk melanjutkan pendidikan secara linier hingga jenjang spesialis tanpa harus ke Pulau Jawa. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerataan tenaga dokter spesialis di berbagai daerah.

Rangkaian acara diawali dengan laporan Dekan Fakultas Kedokteran UNIBA, dr. Fachrul Jamal, Sp.An., KIC, yang menyampaikan bahwa pembukaan PPDS UNIBA merupakan bagian dari kolaborasi nasional empat perguruan tinggi di Sumatra.

Menurutnya, pengembangan PPDS selaras dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kota Batam yang terus berkembang sebagai kota industri dan perdagangan dengan jumlah penduduk yang meningkat.

“UNIBA berkomitmen menjaga standar akademik nasional serta menghasilkan dokter spesialis yang profesional, berintegritas, memiliki empati, dan berorientasi pada pengabdian masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Batam Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., IPU., ASEAN Eng., menyampaikan apresiasi kepada universitas pembina, yakni Universitas Padjadjaran, Universitas Andalas, dan Universitas Syiah Kuala, serta dukungan dari LLDIKTI Wilayah XVII.

Ia menyoroti masih adanya ketimpangan distribusi dokter spesialis yang selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa. Karena itu, kehadiran PPDS di UNIBA diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Kepulauan Riau dan wilayah Sumatra, khususnya di bidang bedah, obstetri dan ginekologi, anestesi, serta kedokteran keluarga layanan primer.

Perwakilan LLDIKTI Wilayah XVII turut mengapresiasi keberhasilan UNIBA membuka empat program studi dokter spesialis sekaligus. Menurutnya, capaian tersebut didukung kesiapan institusi yang matang, mulai dari akreditasi unggul Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter, kurikulum berbasis kompetensi, sarana dan prasarana memadai, hingga dukungan rumah sakit pendidikan milik sendiri.

Di tengah kondisi nasional yang masih menghadapi kekurangan dokter spesialis dan ketimpangan distribusi tenaga medis, khususnya di wilayah kepulauan, kehadiran PPDS UNIBA dinilai sebagai langkah strategis yang berdampak regional hingga nasional.

Perwakilan Wali Kota Batam dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan perguruan tinggi di Batam berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Ia berharap dengan hadirnya PPDS di UNIBA, lulusan kedokteran di Batam dan sekitarnya dapat melanjutkan pendidikan spesialis tanpa harus keluar daerah, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada rangkaian acara yang sama, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Batam dan Pemerintah Kota Batam yang ditandatangani Rektor UNIBA dan Wali Kota Batam Amsakar Achmad. Selain itu, Perjanjian Kerja Sama (PKS) juga diteken antara Dekan Fakultas Kedokteran UNIBA dan Dinas Kesehatan Kota Batam.

Kerja sama tersebut menjadi wujud sinergi strategis dalam pengembangan pendidikan kedokteran, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pembangunan sumber daya manusia di Kota Batam.

Dengan dibukanya PPDS ini, Universitas Batam tidak hanya memperluas peran akademiknya, tetapi juga mempertegas posisinya sebagai salah satu pusat pengembangan pendidikan kedokteran di wilayah Sumatra. (*/adv)

Artikel Universitas Batam Jadi Tuan Rumah Launching PPDS Empat Kampus di Sumatra pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tim penasihat hukum terdakwa kasus narkotika di Batam menyerang konstruksi dakwaan jaksa dalam perkara sabu seberat 0,72 gram. Dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi), mereka menilai perkara tersebut disusun keliru dan tidak mencerminkan fakta persidangan, Rabu (11/2).

Perkara ini bermula dari penangkapan terdakwa Chandra dengan barang bukti sabu seberat 0,72 gram. Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara enam tahun karena didakwa terlibat peredaran narkotika.

Sidang pledoi dipimpin Ketua Majelis Hakim Mona, dengan anggota Verdian dan Irpan Lubis, serta dihadiri jaksa penuntut umum Aditya Syaummil.

Baca Juga: Dirlantas Polda Kepri Rangkul Driver Ojek Online Batam, Dorong Keselamatan Lalu Lintas

Penasihat hukum Zeptha Lewik Turnip membuka pembelaan dengan menegaskan bahwa pledoi diajukan bukan semata untuk membebaskan terdakwa, melainkan memastikan penerapan hukum berjalan secara adil dan tepat.

“Pengadilan pidana tidak boleh hanya menghukum, tetapi harus memastikan hukum diterapkan secara benar dan proporsional,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Penasihat hukum lainnya, Nasib Siahaan, menilai jaksa keliru menerapkan Pasal 114 juncto Pasal 132 Undang-Undang Narkotika yang lazim digunakan untuk menjerat pelaku peredaran gelap narkotika.

Menurut dia, fakta persidangan tidak menunjukkan adanya aktivitas peredaran. Barang bukti sabu yang disita hanya 0,72 gram, berada di bawah ambang satu gram sebagaimana rujukan kebijakan penanganan perkara narkotika dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

“Tes urine terdakwa juga positif dan diakui digunakan untuk konsumsi pribadi,” kata Nasib.

Baca Juga: Investasi Rp1 Triliun, Gas Natuna Bakal Topang Listrik Batam

Tim pembela menilai tidak terdapat bukti transaksi, pembeli, maupun aliran dana yang mengarah pada praktik jual beli narkotika. Saat penangkapan, terdakwa juga tidak sedang menawarkan atau menjual narkotika kepada pihak lain.

Selain itu, mereka menyoroti sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses pembuktian. Di antaranya, adanya berita acara pemeriksaan (BAP) saksi yang tidak ditandatangani penyidik, serta BAP saksi lain yang dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Alat hisap sabu yang disebut disita pun, menurut pembela, tidak pernah dihadirkan di persidangan.

Tim pembela juga mempersoalkan penerapan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat. Menurut mereka, pasal tersebut hanya relevan untuk delik yang belum selesai, sementara jaksa justru menguraikan perbuatan yang dianggap telah terjadi secara utuh.

Dalam kesimpulannya, penasihat hukum menilai Chandra lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika, bukan pengedar.

“Mereka menekankan tidak adanya indikasi keuntungan ekonomi, jaringan peredaran, maupun jumlah barang bukti yang signifikan,” ujar Nasib.

Atas dasar itu, tim pembela meminta majelis hakim menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, yang membuka ruang rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Menurut mereka, tuntutan enam tahun penjara terhadap penyalahguna dengan barang bukti di bawah satu gram tidak sejalan dengan kebijakan pemidanaan berbasis rehabilitasi.

Tim pembela juga memohon majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair dan subsidiair serta menjatuhkan rehabilitasi medis dan/atau sosial dengan penetapan tempat rehabilitasi secara tegas dalam amar putusan.

Sidang selanjutnya dijadwalkan dengan agenda replik dari jaksa penuntut umum.

Dalam rangkaian persidangan sebelumnya, tim pembela juga menyoroti mekanisme penetapan daftar pencarian orang (DPO) yang disebut dalam dakwaan. Mereka mempertanyakan tidak adanya dokumen administratif pendukung, seperti surat penetapan resmi, foto, ciri-ciri, maupun upaya pelacakan yang jelas terhadap pihak-pihak yang disebut sebagai bagian jaringan.

Baca Juga: Disbudpar Batam Siapkan Deretan Bazar dan Event Semarakkan Ramadan 2026

Dalam dakwaan jaksa, Chandra disebut membeli sabu dari seseorang berstatus DPO seharga Rp2,5 juta, lalu menjual sebagian seharga Rp500 ribu dan mengonsumsi sisanya.

Penangkapan terdakwa terjadi pada 21 Juli 2025 dini hari oleh aparat Ditresnarkoba Polda Kepri. Polisi menyita satu paket sabu seberat 0,72 gram yang disimpan dalam lipatan kertas kunci Hotel Pasifik. Uji laboratorium memastikan barang tersebut mengandung metamfetamin.

Namun tim pembela menilai konstruksi dakwaan belum menyentuh aktor utama dalam rantai peredaran narkotika dan tidak disertai upaya penelusuran jaringan pemasok secara optimal. (*)

Artikel Pledoi Kasus Sabu 0,72 Gram, Kuasa Hukum Nilai Dakwaan Jaksa Salah Konstruksi pertama kali tampil pada Metropolis.