batampos – Menurut perhitungan secara aktuaria, BPJS Kesehatan akan mengalami defisit tahun berjalan atau selisih biaya sekitar Rp 19 triliun. Sebab tahun ini prediksi klaim BPJS Kesehatan mencapai Rp 176,8 triliun. Sementara penerimaan iuran Rp 157,8 triliun.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir menyatakan BPJS Kesehatan ada dalam bayang-bayang defisit.

Aset neto BPJS Kesehatan yang kini ada Rp 57,7 triliun akan tergerus untuk menutupi kekurangan pengeluaran.

“Sudah diprediksi pada 2024 ini kita akan mengalami defisit tahun berjalan,” ungkapnya. “(Jika) kewajiban untuk membayar klaim ke rumah sakit dibanding penerimaan yang diterima (maka) akan mengalami defisit,” kata Kadir saat ditemui di acara Kaledoskop Jaminan Sosial Kamis (11/1). Kadir menambahkan kondisi BPJS Kesehatan kemungkinan masih sehat sampai 2025 saja jika tidak ada intervensi apapun. Ini mengan-
dalkan aset neto BPJS Kesehatan yang disebut bisa membiayai klaim hingga empat atau lima bulan ke depan.

Dia berharap seluruh stakeholder memberikan atensi terhadap hal ini. Misalnya memilih opsi menaikkan iuran dan cost sharing dengan swasta. “Kenaikan iuran tergantung dengan presiden terpilih,” katanya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan beban klaim lembaganya semakin naik.
Pada 2023 beban klaim BPJS Kesehatan tercatat Rp 158,8 triliun yang harus dibayarkan kepada fasilitas kesehatan. Dibading tahun sebelumnya naik

Rp 45,4 triliun. Dengan kata lain 2022 hanya mencakup klaim Rp 113,4 triliun. “Ini meningkatnya kepercayaan
masyarakat,” katanya.

Ghufron mengungkapkan pengguna BPJS Kesehatan cukup banyak. Dalam sehari ada 1,6 juta orang yang memanfaatkan JKN untuk kesehatannya. “Sebelum 2014, ada buku yang judulnya orang miskin dilarang sakit. Sekarang orang sakit dilarang bayar asal peserta BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

BPJS Kesehatan tidak hanya memberikan klaim pada mereka yang sakit. Ghufron menyebutkan sudah ada 23 juta peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) sudah melakukan skrining. Salah satu fasiitasnya ada di aplikasi Mobile JKN.

Pada 2023 lalu, BPJS Kesehatan sudah mengalami selisih biaya. Sebab pendapatan dari iuran senilai Rp 151,4 triliun.
Sementara realisasi beban jaminan kesehatan adalah 158,8 triliun. Artinya sudah ada minus Rp 7,4 triliun.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan perlu gotong royong untuk keberlanjutan dan peningkatan kualitas JKN.

“Ini ada kaitannya dengan urun biaya. Namun sampai saat ini likuiditas di BPJS Kesehatan masih baik,” ucapnya.

Sementara itu Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mendesak agar ada kenaikan iuran. Sebab secara aturan menurut Perpres 82 Tahun 2018, iuran harus naik setiap dua tahun sekali. Terakhir iuran naik pada 2020.

“Kalau seperti sebelumnya, setelah pilpres (pemilihan presiden, red). Saya berharap 2024, setelah pilpres ada kenaikan iuran,” ucapnya.

Menurutnya pendapatan utama BPJS Kesehatan utamanya dari iuran peserta JKN.

“Kalau iuran tidak diutak-atik akan berpengaruh pada pembiayaan. Apalagi manfaat ditambah seperti biaya Covid-19 ditanggung dan vaksin untuk peserta PBI ditanggung JKN,” katanya. Kalau manfaat terus ditambah tapi tidak disertai dengan kanaikan iuran Amaka akan berisiko defisit. (***)

batampos – Pelaksanaan Pilkada 2024 yang tahapannya akan mulai berjalan menjadi beban baru bagi penyelenggara. Sebab, tahapannya beririsan dengan Pemilu 2024. Terlebih jika pilpres berlangsung dua putaran.

Dalam rancangan jadwal pelaksanaan pilkada yang diuji publik kemarin, KPU mencanangkan kesiapan regulasi dan anggaran tuntas pada 27 Januari. Jadi, pada Februari, tahapan awal bisa berjalan seperti pendaftaran pemantau.

Di sisi lain, KPU sudah menetapkan tahapan putaran kedua pilpres dimulai 22 Maret. ’’Pilpres putaran kedua, jika ada, pemungutan suara (digelar) pada 26 Juni 2024,’’ kata Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat di kantor KPU kemarin.

Nah, di antara Maret–Juni itu, tahapan pilkada mulai sibuk. KPU akan memulai proses penyerahan dukungan calon independen, pemutakhiran data pemilih, hingga pembentukan badan ad hoc.

Jadwal itu sesuai dengan ketentuan UU Pilkada. Sebab, UU tersebut mengamanatkan pemungutan di bulan November 2024.

Namun, jika rencana pemerintah dan DPR memajukan coblosan pilkada pada September terealisasi, KPU siap menyesuaikan. ’’Kalau ada perubahan, pasti kami juga ikuti. Kan sampai sekarang belum ada perubahan,’’ tuturnya.

Sejumlah pola disiapkan KPU agar efisien menghadapi potensi dua tahapan pemilu dan pilkada yang berjalan bersama.

Misalnya, menggunakan daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres putaran kedua sebagai daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada. Lalu, petugas ad hoc Pemilu bisa dimaksimalkan lagi untuk bekerja di Pilkada. (*)

batampos – Tren penggunaan kecerdasan buatan alias AI, kini mulai menjamur di berbagai lini, tak terkecuali dalam urusan politik tanah air.

Baru-baru ini, AI kembali membuat geger publik lantaran ‘menghidupkan’ sosok mantan Presiden Kedua Republik Indonesia, yakni Soeharto.

Sosok The Smiling General itu muncul dalam video yang diunggah oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa.

Dalam pantauan, Jumat (12/1), deepfake Presiden Soeharto muncul dengan penampilannya yang khas, yakni pakaian batik dan peci songkok hitam. Bahkan, wajah dan rambut putihnya pun tampak nyata.

Baca Juga: Dewas KPK Juga Usut Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron

Erwin Aksa sendiri, dalam keterangannya, menuliskan bahwa penggunaan teknologi AI terhadap sosok Soeharto bukan tanpa alasan.

Menurutnya, ini merupakan salah satu upaya untuk mengingatkan publik bahwa hak suara mereka amat penting dalam penentuan masa depan bangsa.

“Video ini dibuat menggunakan teknologi AI untuk mengingatkan kita betapa pentingnya suara kita dalam pemilihan umum yang akan menentukan masa depan agar harapan rakyat Indonesia terwujud dan sejahtera,” kata Erwin Aksa, dikutip dari akun X pribadinya (@erwinaksa_id).

Sementara Presiden Soeharto, dengan suara yang beratnya, juga menyampaikan ajakannya kepada masyarakat agar tidak bersikap acuh tak acuh terhadap pemilu 14 Februari 2024 nanti.

“Saya presiden soeharto, presiden Indonesia yang kedua, mengajak Anda untuk memilih wakil rakyat,” kata Soeharto.

Baca Juga: Ini Cara Perpanjang SIM Online di Tahun 2024, Tanpa Ribet dan Antre

Seperti menyadari bahwa dirinya adalah AI, sosok deepfake Soeharto bahkan bermimpi agar Indonesia memiliki sekolah-sekolah dengan teknologi AI yang modern.

“Saya bermimpi tentang sekolah-sekolah AI dan keamanan siber yang modern. Tempat anak-anak Indonesia dapat belajar menjadi pemimpin di dunia teknologi,” lanjutnya.

Kemunculan sosok Soeharto yang seolah-olah hidup lagi, sontak membuat warganet kaget. Tak sedikit dari mereka yang mengaku merasa ‘ngeri’ dengan sosok Soeharto.

“Gilaaa ngeri banget tech AI ini,” kata akun @ay*tsuc**

“Maap ini terlalu horor,” tulis akun @ji***s (*)

Reporter: JPGroup