ILUSTRASI. Komisioner KPU Jember Achmad Susanto memasang laporan sumbangan dana kampanye di papan pengumuman Kantor KPU Jember, Senin (2/11). (Zumrotun Solichah/Antara)
batampos – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta semua peserta pemilu untuk mencatat sumber sumbangan dan nominalnya secara terang. Bawaslu melarang penyumbang menggunakan nama anonim seperti ‘hamba Allah’.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, kejelasan penyumbang sudah diatur dalam Peraturan KPU. Tujuannya untuk menjaga akuntabilitas sumber dana kampanye.
“Itu harus jelas siapa yang nyumbang, jangan nanti ada Hamba Allah, itu tidak boleh sekarang dalam PKPU,” ujarnya di Kantor Bawaslu Selasa (19/12).
Jika terdapat nama anonim, hal itu bisa menjadi potensi persoalan. Sebab, dana kampanye akan dilakukan audit.
“Penyumbang itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi, kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan,” imbuhnya.
Selain kejelasan penyumbang, Bawaslu juga meminta dalam laporan nominal dicantumkan secara jelas. Sebab, ada ketentuan UU Pemilu yang membatasi jumlahnya.
Dalam Pasal 327 UU 7 Tahun 2017 disebutkan, sumbangan dana kampanye untuk yang bersumber dari perorangan, batasannya Rp 2,5 miliar. Sementara sumbangan dari lembaga berbadan hukum dibatasi maksimal Rp 25 miliar. (*)
Pelepasan personel SAR Tanjungpinang melaksanakan operasi Siaga Khusus Nataru. F. SAR Tanjungpinang
batampos– Kantor SAR Tanjungpinang menggelar operasi Siaga Khusus Natal dan Tahun Baru (Nataru) di 12 titik penjagaan di Kepri.
Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Slamet Riyadi, mengatakan Siaga Khusus Nataru kali ini, pihaknya akan bersiap siaga di Posko utama Kantor SAR Tanjungpinang dan Posko SAR Batam.
Kemudian, Posko SAR Karimun, Posko SAR Lingga, Posko Mobile Trikora-Bintan, Posko Mobile Pelawan, Posko Terpadu Pelabuhan Sri Bintan Pura, Posko Terpadu Pelabuhan Roro Tanjung Uban.
Selanjutnya, Posko Terpadu Pelabuhan Sei Kolak Kijang, Posko Terpadu Pelabuhan Sekupang, Posko Terpadu Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dan Posko Terpadu Lingga.
“Siaga khusus Nataru, akan dilaksanakan selama 22 hari, terhitung mulai 18 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024,” jelas Slamet, Selasa (19/12).
SAR Tanjungpinang juga berkoordinasi dengan beberapa unsur-unsur antara lain TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Pemerintah Daerah, BPBD, BMKG, serta beberapa organisasi terkait lainnya.
“SAR Tanjungpinang juga akan berkoordinasi dengan Posko Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024,” terangnya.
Seluruh personel yang bertugas, kata Slamet, harus menjaga dan mengutamakan kesehatan selama melaksanakan Siaga Khusus Nataru.
“Meningkatnya kasus Covid-19 dan Pneumonia akhir-akhir ini dan cuaca tak tentu, mengharuskan kita untuk selalu menjaga imunitas tubuh,” tegasnya.
SAR Tanjungpinang memprediksi puncak arus mudik pertama pada 22 hingga 23 Desember 2023 dan puncak arus mudik kedua pada 26-27 Desember 2023. Sedangkan arus balik Nataru, diprediksi akan terjadi pada 29-30 Desember 2023. (*)
Tim pendataan BP Batam saat berinteraksi dan melakukan verifikasi terhadap warga yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang.
batampos – Masyarakat Rempang Galang berharap Badan Pengusahaan (BP) Batam segera menyelesaikan persoalan relokasi yang selama ini masih simpang siur. Desakan lebih fokus ke proses pemindahan sementara masyarakat yang bersedia pindah ke Batam.
Mereka ingin proses pemindahan segera dirampungkan sehingga proses pembangunan lokasi relokasi juga segera berjalan.
“Kabarnya Perpres (peraturan presiden) sudah keluar. Secepatnya ini selesaikan karena sudah mau empat bulan terkatung-katung kami ini. Pindah apa tidak tak tahu lagi, ” ujar Jerry, warga Rempang Cate, Selasa (19/12).
Selama ini disebutkan warga di sana, proses pemindahan terkesan lambat. Dari sekitar 500 KK yang mendaftar untuk dipindah sementara ke Batam yang baru pindah belum sampai 100 KK.
Gejolak kerap terjadi selama mereka belum dipindahkan. Untuk itu dengan adanya kepastian hukum perpres yang telah keluar diharapkan segara menyelesaikan persoalan ini.
“Biar lokasi relokasi yang dijanjikan juga segera dibangun. Bereskan dulu proses pemindahan ini segera mungkin biar tak ada masalah lagi sesama masyarakat di sini,” ujar Ati, warga lainnya.
Harapan yang sama juga disampaikan oleh warga yang sudah pindah ke Batam. Penyelesaian proses pemindahan masyarakat yang pemukimannya masuk dalam kawasan pengembangan segera dirampungkan agar pembangunan rumah dan lokasi relokasi segera dimulai dan mereka segera pindah ke sana.
“Tak nyaman juga lama-lama di Batam ini. Tak ada kerjaan. Semoga semua proses ini secepatnya diselesaikan biar rumah dan kampung relokasi yang dijanjikan segera dibangun, ” ujar Rio, warga Rempang yang pindah sementara ke Batuaji. (*)
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menerima predikat “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023, Selasa (19/12/2023). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro (kanan) bersama Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.
Mewakili Kepala BP Batam, penghargaan ini diterima oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.
BP Batam merupakan satu dari 139 badan publik yang memperoleh predikat informatif. Wahjoe saat ditemui usai sermoni penghargaan, menyatakan apresiasinya kepada Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam yang membawahi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam.
“Penghargaan ini dapat tercapai tidak lepas dari hasil kerja keras Biro HPP Dalam mengumpulkan dan mengolah data, sehingga BP Batam dapat memberikan informasi yang transparan serta akuntabel kepada masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, prestasi membanggakan tersebut tidak lantas membuat BP Batam berpuas diri.
Menurut Wahjoe, BP Batam harus melahirkan inovasi baru Dalam digitalisasi informasi agar menjadi badan publik dengan sistem keterbukaan informasi yang terdepan di kelasnya.
“Harapan saya, ke depannya BP Batam dapat meraih predikat terbaik nasional pada ketegori Lembaga Non Struktural. Tentunya melalui inovasi berupa kemudahan akses informasi dengan pendekatan teknologi yang ramah pengguna (user friendly),” pungkasnya.
Meganggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik.
Menurutnya, dengan kerja sama yang baik dan dukungan penuh dari pimpinan, maka hal tersebut dapat tercapai.
”Untuk meraih predikat terbaik nasional, kita harus menjadi badan publik yang kreatif, inovatif, dan berorientasi IT. Semoga dengan dukungan dari pimpinan cita-cita tersebut dapat terlaksana,” kata Ariastuty.
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 merupakan salah satu penghargaan bergengsi yang menjadi barometer bagi keterbukaan informasi publik sebuah Badan Publik.
Terdapat lima klasifikasi penilaian, antara lain, informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.
Selain itu, terdapat tujuh kategori Badan Publik yang menerima penghargaan, yaitu Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi, Partai Politik, Badan Layanan Umum (BLU), LN-LNSP dan Perguruan Tinggi. (*/rilis)
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menerima predikat “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023, Selasa (19/12/2023). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro (kanan) bersama Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.
Mewakili Kepala BP Batam, penghargaan ini diterima oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.
BP Batam merupakan satu dari 139 badan publik yang memperoleh predikat informatif. Wahjoe saat ditemui usai sermoni penghargaan, menyatakan apresiasinya kepada Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam yang membawahi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam.
“Penghargaan ini dapat tercapai tidak lepas dari hasil kerja keras Biro HPP Dalam mengumpulkan dan mengolah data, sehingga BP Batam dapat memberikan informasi yang transparan serta akuntabel kepada masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, prestasi membanggakan tersebut tidak lantas membuat BP Batam berpuas diri.
Menurut Wahjoe, BP Batam harus melahirkan inovasi baru Dalam digitalisasi informasi agar menjadi badan publik dengan sistem keterbukaan informasi yang terdepan di kelasnya.
“Harapan saya, ke depannya BP Batam dapat meraih predikat terbaik nasional pada ketegori Lembaga Non Struktural. Tentunya melalui inovasi berupa kemudahan akses informasi dengan pendekatan teknologi yang ramah pengguna (user friendly),” pungkasnya.
Meganggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik.
Menurutnya, dengan kerja sama yang baik dan dukungan penuh dari pimpinan, maka hal tersebut dapat tercapai.
”Untuk meraih predikat terbaik nasional, kita harus menjadi badan publik yang kreatif, inovatif, dan berorientasi IT. Semoga dengan dukungan dari pimpinan cita-cita tersebut dapat terlaksana,” kata Ariastuty.
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 merupakan salah satu penghargaan bergengsi yang menjadi barometer bagi keterbukaan informasi publik sebuah Badan Publik.
Terdapat lima klasifikasi penilaian, antara lain, informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.
Selain itu, terdapat tujuh kategori Badan Publik yang menerima penghargaan, yaitu Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi, Partai Politik, Badan Layanan Umum (BLU), LN-LNSP dan Perguruan Tinggi. (*/rilis)
Ilustrasi. Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengecek suhu tubuh setiba di Pelabuhan Internasional Batam Center. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19 yang terjadi di Singapura dan Malaysia.
Kepala Dishub Kepri Junaidi mengatakan jalur perlintasan internasional di Kepri, terutama Batam diminta untuk meningkatkan kewaspadaan seiring adanya peningkatan kasus Covid-19, terutama memasuki musim liburan ini.
Antisipasi lonjakan penumpang di pelabuhan internasional, maupun bandara harus dilakukan. Hal ini guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di wilayah Kepri.
Tiga daerah yang termasuk dalam kewaspadaan peningkatan Covid-19 yaitu, Batam, Karimun, dan Tanjungpinang. Tiga daerah ini terintegrasi dengan negara tetangga.
Pelabuhan yang terintegrasi dengan negara tetangga itu harus menyiapkan protokol kesehatan (Protkes) yang sudah tetapkan oleh Karantina Kesehatan, seperti di Karimun, Tanjungpinang, dan Batam.
Selain itu, ia menambahkan surat edaran tersebut ditujukan kepada daerah perbatasan dengan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang cukup tinggi.
Hal tersebut juga seiring dengan momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, dimana Kepri menjadi salah satu pilihan bagi wisman untuk berkunjung.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan untuk saat ini Batam masih dalam kondisi baik, dan terkontrol. Hingga kini belum ada laporan terkait perkembangan kasus Covid-19 yang signifikan.
Untuk penerapan aturan, saat ini masih di pintu masuk. Menurutnya, Batam juga melihat perkembangan pengetatan aturan di Singapura maupun Malaysia yang tengah mengalami lonjakan kasus.
“Kita menyesuaikan dengan negara tetangga. Kalau memang diperlukan untuk gunakan masker, saya rasa untuk menjaga diri tidak ada masalah. Tapi di pelabuhan sudah ada alat pengontrol suhu, jadi nanti bisa membantu memindai orang yang masuk ke Batam,” bebernya. (*)
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han saat memasang garis police line di kapal isap milik PT EUM yang melakukan aktivitas ilegal di luar PKKPRL
batampos– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan untuk sementara aktivitas pengerukan pasir timah oleh PT. EUM di Perairan Karimun, Kepri. Hal ini dilakukan lantaran terdapat titik koordinat pengerukan yang berada di luar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han menyatakan bahwa penghentian sementara kegiatan berusaha pengambilan pasir timah oleh PT. EUM ini merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan kapal KIP.GT-2 yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan HIU 17 dan Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Batam, 8 Desember 2023 lalu.
“Pada prinsipnya, setiap orang yang ingin mengelola sedimentasi di laut wajib memiliki PKKPRL. Pelaku usaha yang telah mengantongi PKKPRL, bisa melakukan pemanfaatan sedimentasi di laut sesuai titik koordinat yang diberikan. Jika menambang di luar titik koordinat yang diberikan, maka pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar,” ungkap Adin, Selasa (19/12).
Adin melanjutkan bahwa dari hasil pendalaman terhadap PT. EUM selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penanggung jawab kegiatan penambangan, terdapat bukti kesengajaan pelaku usaha mengabaikan regulasi karena kapal terus mengikuti alur potensi kandungan pasir timah, yang mana sudah di luar luasan PKKPRL yang dimiliki PT. EUM.
“Semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut, dimungkinkan banyaknya kasus serupa yang terjadi di lapangan, yakni pelaku usaha melakukan kegiatan berusaha di luar izin PKKPRL yang dimiliki. Hal ini menjadi perhatian jajaran Ditjen PSDKP untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan dengan menggunakan teknologi 20 nano satelit dan Command Center,” papar Adin.
Diketahui bahwa kegiatan penambangan pasir timah menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) oleh KIP.GT-2 di Perairan Tanjung Balai Karimun, telah dilakukan sejak bulan Juli 2023. Adin menyebutkan bahwa PT. EUM sebelumnya telah mengantongi dokumen PKKPRL per tanggal 11 Juli 2023 dengan luas 52,7 hektar (ha). Namun, terpantau terdapat kegiatan penambangan pasir laut yang tidak sesuai PKKPRL seluas 11,37 Ha, Senin (11/12).
“Hasil pemantauan Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Batam, panjang pergerakan kapal yang diambil dari titik terluar pola pergerakan kapal berdasarkan data log book KIP.GT-2, didapati luasan area operasi yang tidak sesuai dengan PKKPRL seluas 11,37 Ha”, tutur Adin.
Atas pelanggaran yang dilakukan PT. EUM, Ditjen PSDKP telah melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dengan memasang Garis Polsus Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pengawas Kelautan) terhadap Kapal KIP.GT-2. Saat ini, kapal tersebut diamankan dan dikawal ke area lego jangkar Perairan Kundur Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Selain itu, PT. EUM juga akan dikenakan denda administratif dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.PT. EUM juga didorong untuk segera mengajukan permohonan PKKPRL seluas IUP yang dimiliki.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 mengumumkan bahwa KKP akan meningkatkan infrastruktur pengawasan kelautan berbasis sistem teknologi satelit, radar, sensor, drone bawah air, drone udara dan nano satelit. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap implementasi PP 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. (*)
Ilustrasi mengendarai mobil saat hujan deras. (Pixabay)
batampos – Musim hujan memberikan sejumlah tantangan berkendara, seperti kurangnya daya cengkeram ban, jarak pengereman bertambah, visibilitas terbatas, hingga hydroplaning.
Memilih jenis ban yang tepat untuk performa di medan basah menjadi faktor penting dalam keselamatan berkendara.
Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan darat jarak jauh, penting untuk memeriksa dan menyiapkan kendaraan dengan cermat sebelum berangkat.
Berkendara jarak jauh di musim hujan, memerlukan persiapan khusus karena kondisi jalan menjadi licin, timbul genangan air, dan membuat jarak pandang pengendara terbatas.
Simak tips dari Michelin berikut ini sebelum Anda mengawali kegiatan road trip:
1. Kurangi kecepatan
Ini adalah hal utama yang harus diingat dan diterapkan pengemudi saat berkendara di tengah hujan, terutama saat hujan lebat. Antisipasi akan jauh lebih mudah dilakukan ketika berkendara dengan hati-hati dengan mengurangi kecepatan.
2. Pilih jenis ban yang tepat
“Jalan basah mengurangi daya cengkeram ban dan memperpanjang jarak pengereman. Untuk itu, memilih jenis ban dengan daya cengkerem optimal di medan basah dan dilengkapi fitur pengereman pendek sangat direkomendasikan,” kata M. Fachrul Rozi, Customer Engineering Support PT Michelin Indonesia.
3. Periksa tingkat keausan ban
Pastikan ban kendaraan masih dalam kondisi baik (tidak aus) ketika Anda ingin membawanya dalam perjalanan jauh. Pengecekan oleh profesional disarankan. Jika anda ingin melakukan penggantian 2 ban saja, pastikan ban tersebut dipasang di bagian belakang, untuk mengurangi resiko terjadinya hydroplaning.
4. Periksa tekanan ban untuk keempat ban dan ban cadangan
Lakukan hal ini untuk mengoptimalkan keselamatan dan menjaga ketahanan ban. Saat memeriksa tekanan, perhatikan komponen muatan kendaraan (jumlah penumpang dan barang bawaan). Pastikan tekanan ban sesuai dengan rekomendasi pabrikan pembuat kendaraan yang bisa dilihat di pilar pintu pengemudi atau tutup bahan bakar.
5. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan
Karena visibilitas atau jarak pandang menurun di tengah hujan, pengemudi perlu memperpanjang jarak antar kendaraan. Jarak pengereman yang berpotensi menjadi lebih panjang di aspal basah—karena sistem pengereman yang terganggu atau traksi ban berkurang—membuat jarak aman semakin penting untuk diperhatikan.
6. Kenali dan redam potensi hydroplaning (kondisi ban tergelincir dan tidak merespons kemudi, pengereman, atau akselerasi)
Kendaraan bahkan bisa tergelincir atau berputar ketika air di antara ban dan jalan tidak dapat dialirkan dengan cukup cepat. Lapisan air ini menumpuk di bagian depan dan berujung pada kehilangan kontak dengan jalan.
“Anda bisa memilih ban yang memiliki fitur kendali optimal saat akselerasi, andal di medan basah, dan evakuasi air cepat untuk menghindari hydroplaning,” kata Fachrul Rozi.
Selain itu, Anda juga disarankan untuk rutin memeriksa tekanan ban, memeriksa kedalaman tapak, dan mengurangi kecepatan saat mendekati genangan air.
Cek kendaraan secara menyeluruh sebelum melakukan perjalanan jauh, terutama di musim hujan, seperti minyak rem, bantalan rem, wiper, lampu-lampu, dan perangkat keselamatan, seperti segitiga pengaman, senter, kotak P3K beserta isinya, dan pemadam api portabel. (*)
Penumpang kapal Pelni tujuan Belawan antri saat memsuki kapal di Pelabuhan Batuampar, Selasa (19/12). Menjerlang Natal dan Tahun Baru jumlah penumpang mengalami peningkatan. F cecedp Mulyana/batam Pos
batampos– Suasana mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah terlihat sangat ramai di Batu Ampar, Selasa (19/12) siang. Ribuan masyarakat memadati pelabuhan untuk menaiki Kapal KM Kelud dengan tujuan Belawan.
Di dalam pelabuhan, terlihat para penumpang melakukan antrian dan berdesakan. Sedangkan di jalan masuk pelabuhan terjadi kemacetan tanpa adanya pengaturan lalu-lintas.
“Kacau kali pelabuhan ini. Cuaca kek gini, antrinya panas-panasan. Kasihan anak,” keluh Yuliana Sianturi, salah seorang penumpang.
Kondisi Pelabuhan Batu Ampar saat momen mudik Nataru ini mendapat sorotan dari Anggota DPD RI Dapil Kepri, Richard Pasaribu. Ia menilai kondisi pelabuhan tersebut tak layak bagi penumpang.
“Infrastruktur ini bukan untuk penumpang, tidak layak untuk penumpang. Kalaupun sementara harus ada tanggung jawab dari BP Batam,” katanya usai meninjau pelabuhan dan KM Kelud.
Richard menilai seharusnya pelabuhan tersebur dilengkapi tenda dan kursi untuk penumpang mangantre. Sehingga, masyarakat yang mudik tetap merasan nyaman.
“Apa yang saya temui saya sampaikan ke Kementrian, ke Dirjen Perhubungan. Ini jangan tertunda lagi, kalau ada modal lagi buat pelabuhan seperti di Belawan,” katanya.
Ia berharap BP Batam segera merealisasikan pemindahan pelabuhan tersebut ke Pelabuhan Bintang 99.
“ini jangan dibiarkan lagi, mudah-mudahan sesuai rencana,” ungkapnya.
Kepala Pelni Cabang Batam Muhammad Iqbal, mengatakan, puncak mudik Nataru nanti akan terjadi pada terjadi pada H-3 sebelum hari Natal.
“Sampai saat ini tiket sudah habis,” katanya.
Ia menambahkan dalam mengatasi lonjakan penumpang saat mudik Nataru ini, Pelni menyediakan 2 kapal. Yakni KM Kelud dan KM Dorolonda.
“Untuk lonjakan Nataru kita sediakan ada 2 kapal. Rutenya sama,” tutupnya. (*)
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam Didi Kusmarjadi
batampos– Warga Batam harus lebih waspada dan mawas diri. Sebab covid dengan varian JN.1 sudah sampai ke Batam. Bahkan langsung terdeteksi dua orang. Satu pasien sudah pulang dari rumah sakit. Sedangkan satu lagi pasein masih dalam perawatan di RSUD Embung Fatimah.
Kadinkes Batam Didi Kusmarjadi, Selasa (19/12) mengatakan, pasien Covid-19 varian JN.1 yang teridentifikasi di Batam seorang pasein berusia 68 tahun dan sudah pulang dari Rumah Sakit Elisabeth, Batam.
Kata Didi, pasien diketahui tidak memiliki riwayat kontak dengan suspek pasien covid dan juga tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri selama 14 hari terakhir. Didi menambahkan, pasien juga sudah divaksin sebanyak 3 kali yakni, vaksin pertama pada Maret 2021, vaksin kedua di April 2021 dan vaksin ke tiga November 2021.
“Untuk kontak langsungnya belum kita lakukan tracing, ” ungkap Didi.
Selain pasien 68 tahun ini, lanjut Didi, satu pasein lagi masih di rawat di rumah sakit di RSUD Embung Fatimah.
“Dirawat dengan penyakit lain sebetulnya. Yang dari RSUD ini kita masih menunggu datanya, ” pungkas Didi. (*)
