Sabtu, 11 April 2026
Beranda blog Halaman 4331

BSI Dorong Pertumbuhan Bisnis di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

0

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) atau BRIS masih menjadi market leader dalam industri perbankan syariah di dalam negeri hingga kuartal III/2023. Bahkan BSI tetap mampu tumbuh di atas industri perbankan nasional di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu dan penuh tantangan. Hal ini disampaikan saat Public Expose (BRIS), Rabu (29/11).

(kiri-kanan) : Head Investor Relations PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rizky Budinanda (kiri), Direktur Compliance & Human Capital Tribuana Tunggadewi dan Direktur Risk Management Grandhis H.Harumansyah (paling kanan) saat memaparkan kinerja BSI kuartal III/2023 dalam Public Expose 2023.

Direktur Risk Management BSI Grandhis H.Harumansyah memaparkan, laba bersih perseroan tumbuh 31% secara tahunan (year on year/yoy) mencapai angka Rp4,2 triliun per kuartal III/2023. Pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan aset dan pembiayaan yang juga meningkat sebanyak dobel digit secara tahunan. Aset BSI tumbuh 14,23% secara (yoy) di angka Rp320 triliun, yang mana ini lebih tinggi dari aset perbankan nasional yang tumbuh 7,13% (yoy). Di sisi pembiayaan, BSI mengalami pertumbuhan sebesar 16% (yoy) menjadi Rp232 triliun, lebih tinggi dari pembiayaan perbankan nasional yang tumbuh 8,96% yoy.

“BSI berkomitmen untuk tetap menjadi market leader perbankan syariah nasional dengan membukukan pertumbuhan laba yang positif untuk memberikan imbal hasil yang optimal bagi para pemegang saham dalam jangka panjang,” kata Grandhis.

Salah satu komitmen tersebut akan dicapai dengan menjaga penyaluran pembiayaan yang berkualitas. Sebagai informasi, non-performing financing (NPF) BSI sudah berada di angka 2,21%, lebih rendah dibandingkan perbankan nasional dan angka ini terus membaik sejak awal merger.

Pembiayaan didominasi oleh segmen konsumer, gadai dan card sebesar Rp125,34 triliun, korporasi sebesar Rp54,39 triliun, mikro sebesar Rp21,45 triliun, SME Rp18,62 triliun dan komersial Rp11,86 triliun. Dari sisi rasio keuangan, ROA (Return of Asset) juga mengalami peningkatan menjadi 2,34%. Efisiensi juga terus mengalami perkembangan yang baik, di mana BOPO mampu turun dari level 74,02% menjadi 71,43% year on year.
BSI juga terus mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia lewat UMKM Center yang tersebar di sejumlah kota, yaitu Banda Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya, dengan total binaan sebanyak 2.526 UMKM.

Selain itu, BSI juga mendukung penuh pengurangan emisi karbon untuk menciptakan Indonesia bebas emisi karbon atau nol zero emission (NZE) di tahun 2060. BSI sudah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp53,6 triliun atau 23,10% dari total pembiayaan perseroan.

Pembiayaan berkelanjutan BSI berfokus pada 5 sektor utama yaitu UMKM, produk ramah lingkungan, pertanian dan perkebunan ramah lingkungan, energi bersih dan terbarukan, dan produk hijau lainnya seperti pembangunan gedung ramah lingkungan, industri pengelolaan air, transportasi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah.

Saat ini portofolio pembiayaan berkelanjutan di BSI terbesar untuk UMKM sebesar Rp43,4 triliun, lalu ada produk ramah lingkungan sebesar Rp4,9 triliun, pertanian dan perkebunan ramah lingkungan Rp10,9 triliun, energi bersih dan terbarukan Rp1,4 triliun dan Rp600 miliar yang terdiri dari pembangunan gedung ramah lingkungan, industri pengelolaan air, transportasi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah lingkungan.

“Selain di dalam negeri, BSI juga sudah go global dengan memiliki cabang penuh di Dubai. Dengan adanya cabang penuh ini, BSI bisa menjalankan serangkaian layanan, di antaranya transaksi ekspor dan impor, sindikasi, desk capital market, hingga agen untuk sukuk,” tutupnya. (*)

Anak Korban Pembunuhan Minta Yuda Dihukum Setimpal

0
yuda
Pelaku pembunuhan mantan direktur RSUD Padangsidimpuan, Ahmad Yuda Siregar, 46, diekspose di Polresta Barelang, Rabu (15/11). Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos– Keluarga dari Te, mantan Direktur RSUD Padang Sidempuan yang dibunuh secara keji oleh Ahmad Yuda Siregar, suami keduanya di di perumahan Muka kuning Indah I blok AD nomor 04, Sabtu (4/11) lalu angkat bicara terkait kasus pembunuhan ini. Mereka berharap pelaku dan siapa saja yang terlibat dengan pembunuhan sang ibu dihukum yang setimpal sesuai perbuatan dan peran masing-masing.

Kabar terakhir yang diterima keluarga, pelaku ada dua orang. Selain Yuda yang sudah duluan ditangkap, Bunga isteri muda Yuda juga terlibat. Bunga juga sudah ditangkap diharapkan mendapat hukuman yang setimpal.

BACA JUGA: Bunga, Istri Muda Pelaku Pembunuhan Mantan Direktur RSUD Akhirnya Ditangkap

“Siapapun yang terlibat tolong dihukum yang setimpal. Pelaku utamanya dihukum yang berat karena telah membunuh ibu kami secara keji, ” ujar anak sulung korban saat dihubungi.

Dijelaskan Windi, Yuda yang merupakan suami kedua sang ibu tidak dikenal betul oleh keluarga besar mereka. Yuda menikah sang ibu secara diam-diam. Sepak terjang Yuda belakangan mereka baru tahu. Yuda telah menggasak banyak uang dari sang ibu. Miliaran rupiah telah digerus Yuda. Salah satu yang sedang mereka telusuri saat ini adalah pembelian lahan fiktif sebanyak Rp 3 miliar.

“Ibu pernah cerita kalau dia beli layak di Kampung Rp 3 miliar melalui Yuda ini. Lahan itu ternyata fiktif. Uangnya sudah dikasih oleh ibu. Ini juga akan kami telusuri, ” ujarnya.

Sepak terjang Yuda yang cukup mengagetkan semakin meyakinkan keluarga bahwa motif pembunuhan ini sesungguhnya ingin menguasai harta. Selain mencoba membawa kabur surat tanah dan dokumen berharga korban, Yuda juga ternyata membawa Bunga ke Batam (sebelum kejadian pembunuh) untuk dinikahi secara resmi.

“Mau nikahan mereka di KUA, makanya bagaimana cara nya biar semua harta ibu ini pindah ke mereka. Alasan saja dengan modus minta yang untuk calon bupati. Dari mana dia punya pengalaman politik. Siapa dia. Pernah tak masuk dalam dunia politik. Itu alasan saja biar ambil semua harta ibu, ” ujarnya.

Selain Bunga, keluarga juga akan mengusur aliran harta sang ibu ke isteri pertama Yuda, sebab disebutkan keluarga, sebagian besar uang korban sudah mengalir ke isteri pertama pelaku untuk pembelian lahan kebun sawit yang saat ini dikelolah oleh isteri pertama di kampung mereka. “Banyak mas. Nanti ya kita bongkar semua. Ternyata sangat bobrok si Yuda itu,” ujarnya. (*)

reporter: eusebius sara

 

Gubkepri Buka Rakorwasda Provinsi Kepri Tahun 2023, Upaya Meningkatkan Koordinasi dan Pengawasan Intern Pemerintah

0

batampos– Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, bertempat di Ballroom Hotel Swiss Bell Harbour Bay Kota Batam, Selasa (28/11).

Rakorwasda ini berlangsung selama tiga hari, tanggal 28 -30 November 2023 dengan mengangkat tema “Pengawasan Efektif Pemerintahan Bersih Masyarakat Sejahtera” diikuti perwakilan BPKP, BPK, Kejati, Polda Provinsi Kepri, Bupati/Walikota, Sekertaris Daerah Kepala Inspektorat, serta kepala sekolah SMA/SMK/SLB se- Provinsi Kepri.

Dalam sambutannya Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad mengatakan, pemberantasan korupsi yang bersifat preventif telah dilakukan aparat penegak hukum. Meski begitu, banyak pejabat maupun masyarakat yang telah terjerat hukum. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani kasus korupsi di Kepri.

Menyadari korupsi mempunyai karateristik yang sistematis, kata Ansar, maka diperlukan upaya yang lebih smart dalam mendapatkan informasi untuk mendeteksi dan mencegahnya. Penggunaan teknologi dan metode baru serta pengembangan metode yang telah ada perlu dilakukan.

Adapun Instrument pengawasan dan audit yang selama ini merupakan Instrument untuk membuktikan fraud dan menghitung dampaknya, perlu di update dan diubah menjadi instrument yang dipergunakan untuk mencegah dan meminimalkan dampak yang mungkin terjadi.

“Karenanya, perlu adanya update metode pengelolaan informasi awal kejadian Fraud. Agar pelaksanaan penugasan pengawasan dan audit dapat digunakan sebagai instrument untuk mencegah Fraud, ” pinta Gubernur.

Sementara itu Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Edi Suryanto mengatakan, penanganan korupsi oleh KPK sejauh ini dilakukan berdasarkan jenis perkara yang masuk dan ditangani. Dimana jenis perkara yang masuk, mulai dari pengadaan barang dan juga jasa, perizinan hingga gratifikasi.

BACA JUGA: Terkait Rokok, KPK Geledah Kantor BP FTZ Tanjungpinang

Masih kata Edi Suryanto, jenis perkara lainnya yang ditangani di KPK, seperti pungutan atau pemerasan, penyalahgunaan anggaran, tindak pidana pencucian uang hingga merintangi penyidikan kasus yang tengah dilakukan oleh KPK.

“Sepanjang KPK menangani perkara, mulai dari tahun 2004 hingga 2023 ini, gratifikasi menjadi yang paling tinggi kita tangani. Kurang lebih 967 kasus atau hampir 65 persen yang ditangani KPK adalah kasus gratifikasi,” jelas Edi Suryanto.

KPK sendiri, tambah Edi Suryanto juga akan terus mendorong peran aktif Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di setiap pemerintah daerah, agar melakukan pengawasan kegiatan yang terukur, sehingga bisa menjalankan setiap tugasnya dengan baik.

“Termasuk kita akan meningkatkan peran dari APIP. Sehingga kita akan memiliki APIP yang berintegritas, baik, berani dan punya kemampuan,” pinta Edi Suryanto.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan, antara Pemerintah Provinsi Kepri oleh Gubernur Kepri H.Ansar Ahmad dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri yang dalam hal ini diwakili oleh Asdatun Kajati Kepri Eko Riendra Wiranto terkait pembinaan perumahan dan kawasan perumahan.

Dimana Eko Riendra Wiranto berharap, setiap penyerahan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 47. Hal itu guna menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan kedepannya.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini juga disejalankan dengan pemberian Penghargaan Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Tahun 2022 dan Penyelamatan Keuangan Daerah, yang diberikan kepada pemerintah daerah se- Provinsi Kepri, karena telah berhasil menjadi yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. (*)

Tabrakan, Pelajar SMP Patah Tulang

0
Personel Satlantas Polresta Tanjungpinang memeriksa lokasi kecelakaan di Jalan Batu Kucing Tanjungpinang. F. Yusnadi Nazar

batampos– Seorang pelajar SMP yang belum diketahui identitasnya mengalami patah tulang usai mengalami tabrakan di Jalan Batu Kucing Tanjungpinang, Rabu (30/11).

Awalnya, korban bersama rekannya berboncengan mengendarai motor Vario BP 3164 MT melaju dari Jalan Raja Ali Haji Tanjungpinang menuju Jalan Batu Kucing.

Sementara pengendara lainnya, seorang pekerja swasta yang mengendarai motor Supra BP 3867 OW melaju dari arah Jalan Batu Kucing Tanjungpinang menuju Jalan Raja Ali Haji.

BACA JUGA: Tabrakan di Jalan Raya Busung, Motor Ringsek, Pelajar di Bintan Dilarikan ke Rumah Sakit

Kemudian tiba-tiba saja dua motor saling berbenturan. Akibat kecelakaan itu, korban pelajar SMP mengalami patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara pekerja swasta mengalami luka namun tidak begitu parah.

Anggota Gakkum Satlantas Polresta Tanjungpinang, Briptu Christoper mengatakan kecelakaan ini melibatkan motor Vario putih BP 3164 MT dan Supra BP 3867 OW.

“Anak sekolah mau menyalip. Namun di depannya ada kendaraan lain, sehingga terjadi benturan dengan motor yang datang dari arah berlawanan,” ungkapnya.

Akibat kecelakaan itu, pelajar SMP mengalami patah tulang bagian paha sebelah kanan. Pelajar itu telah dibawa ke RSUP Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang untuk diberi pertolongan.

“Kami belum tau korban itu pelajar mana, yang jelas pakaian SMP,” tambahnya. (*)

reporter: yusnadi

PT BIB Berharap Pembangunan Terminal Dua Bandara Hang Nadim Tidak Dipolitisasi

0
Desain Terminal II Bandara Hang Nadim sangat mencerminkan Kota Batam.
Desain terminal II Bandara Hang Nadim Batam yang sangat mencerminkan identitas Kota Batam. Foto BP Batam untuk Batam Pos.

batampos – Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Pikri Ilham Kurniasyah berharap pembangunan terminal dua Bandara Hang Nadim Batam tidak dipolitisasi. Saat ini yang terlibat dalam pembangunan terminal dua telah menyetujui desain dan menunggu jadwal tepat untuk ground breaking.

“Usai kehadiran Presiden & CEO Incheon telah melihat persiapan akhir perkembangan terminal dua. Secara desain sudah disetujui semua pihak saat ini merampungkan DED-nya saja,” kata Direktur Utama PT BIB Pikri Ilham, Selasa (28/11).

Kedepan pihaknya segera merubuhkan terminal kargo yang lama karena akan menjadi tempat pembangunan terminal dua.

Baca Juga: Penumpang Pesawat Internasional dari Batam Meningkat, Domestik Turun

“Izin dari Kementrian sudah didapat untuk men demolish terminal kargo yang lama dan akan segera dipindahkan ke terminal kargo yang baru,” ujarnya.

Rencananya, setelah terminal kargo tersebut dipindahkan maka akan dilaksanakan ground breaking terminal dua.

“Untuk waktunya sedang dibicarakan dengan BP Batam kepastian harinya termasuk pihak-pihak yang terlibat nantinya,” ujarnya.

PT BIB juga berharap kegiatan ground breaking terminal dua Bandara Hang Nadim tidak bernuansa politis.

“Jangan sampai ground breaking nantinya jadi bagian dari politik identitas tertentu. Inilah yang kami jaga sampai saat ini,” kata dia.

Baca Juga: KPK RI dan DPRD Batam Perkuat Komitmen Dalam Pencegahan Korupsi

Pikri menyebutkan terminal dua ini dirancang sebagai terminal internasional dan domestik. Penerbangan domestik di terminal satu akan pindah sembari pembaharuan gedung terminal satu.

“Terminal dua akan difasilitasi 10 tempat parkir baru pesawat, mayoritas tetap untuk penerbangan internasional,” tutupnya (*)

 

 

Reporter: Azis Maulana

 

 

Hanya Rp 100 Ribu, Puas Bikin Konten dan Streaming dengan Smartfren 100 GB

0

Batampos – Smartfren baru saja merilis paket terbaru Kuota 100 GB seharga Rp 100 Ribu. Dengan paket ini, penggunanya bisa puas bikin konten dan streaming tanpa takut kuota habis.

Ilustrasi Paket Smartfren Kuota 100 GB. F Ist

Selain itu, paket ini memiliki banyak keunggulan. Begitu mengaktifkannya, pelanggan akan mendapatkan Kuota Utama 25 GB dan Kuota Lokal 75 GB. Keduanya sama-sama merupakan kuota internet yang bisa dipakai Selama 24 Jam penuh setiap harinya dengan masa aktif 30 hari untuk akses aplikasi apapun dan kapan pun tanpa syarat.
Adapun Kuota Lokal adalah paket data yang bisa digunakan di kota sesuai dengan lokasi asal ketika aktivasi paket pelanggan.
Kuota sebesar ini bisa dikatakan begitu melimpah untuk memenuhi kebutuhan internet harian.

Lalu apa saja sih yang bisa dilakukan kalau pakai Smartfren Kuota 100 GB? Diantaranya streaming sampai puluhan jam. Menonton film dengan kualitas standard definition (SD) rata-rata membutuhkan kuota data hingga sekitar 1 GB untuk durasi 1 jam. Sedangkan streaming musik dengan resolusi Medium/Normal kemungkinan membutuhkan sekitar 50 MB per jam. Menggunakan Kuota 100 GB ini, artinya, pelanggan bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menikmati streaming dan pastinya kuota tak akan habis.

Selain itu, bisa juga menjelajah website sampai dapat skil terbaru. Dimana, pengguna bisa browsing di berbagai website sepuasnya tanpa harus khawatir kehabisan paket data. Misalnya saja untuk mendukung cita-citamu menguasai ilmu memasak, maka kamu bisa menjelajah berbagai resep dan teknik memasak lewat internet.

Bagi kreator media sosial, paket ini sangat cocok. Kuota yang melimpah mampu membuat bercerita, meramu berbagai media konten, serta editing. Seorang kreator digital sangat membutuhkan dukungan internet. Bahkan bisa dibilang kebutuhan internet ini sangat besar, bisa mencapai puluhan GB per bulan tergantung pada jenis konten yang paling sering dibuat dan di-upload. Dengan memiliki Smartfren Kuota 100 GB tentu saja kebutuhan internet tersebut lebih mudah terpenuhi. Cita-cita pun jadi selangkah lebih dekat.

Nah, untuk mengaktifkan paket ini, bisa membelinya dengan ketik *888*100000#, melalui aplikasi MySmartfren, website, atau kunjungi outlet terdekat dan galeri smartfren di kota ini. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

Keberangkatan Penumpang Kapal Laut dari Batam Lebih Banyak daripada yang Datang

0
pelabuhan sekupang
Para penumpang memadati Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS). Foto: Rengga Yuliandra/Batam Pos

batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kedatangan penumpang angkutan laut domestik di pelabuhan yang ada di Kota Batam pada September 2023 sebanyak 126.472 orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 2,77 persen dibanding bulan lalu dengan jumlah kedatangan sebanyak 130.069 orang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, Agus Kadaryanto mengatakan jika dibanding dengan kondisi pada bulan yang sama tahun lalu, jumlah kedatangan penumpang angkutan domestik naik sebesar 14,14 persen.

Baca Juga: Penumpang Pesawat Internasional dari Batam Meningkat, Domestik Turun

Selama September 2023 terdapat sebanyak 127.402 orang penumpang embarkasi (berangkat) dari pelabuhan domestik di Kota Batam. Jumlah keberangkatan penumpang mengalami penurunan sebesar 3,86 persen dibandingkan bulan Agustus 2023.

“Dimana jumlah penumpang angkutan laut sebanyak 132.524 penumpang. Jika dibanding dengan kondisi pada bulan yang sama tahun lalu, jumlah keberangkatan penumpang angkutan domestik naik sebesar 14,54 persen,” ungkap Agus.

Baca Juga: Bunga, Istri Muda Pelaku Pembunuhan Mantan Direktur RSUD Akhirnya Ditangkap

Sementara itu jumlah penumpang angkutan laut internasional yang datang (debarkasi) ke Kota Batam pada September 2023 sebanyak 173.817 orang. Jumlah penumpang ini mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen dibanding bulan sebelumnya.

Dimana jumlah kedatang penumpang Internasional Agustus 2023 sebanyak 173.456 orang. Jika dibanding September2022 jumlah kedatangan penumpang angkutan laut internasional mengalami kenaikan sebesar 25,18 persen,” pungkasnya. (*)

 

Reporter: Rengga Yuliandra

 

 

Kementerian PUPR RI Serahkan Rusun Kabil dan Tanjung Uncang Kepada BP Batam

0

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), menghadiri seremoni Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Tahun 2023, pada Rabu (29/11/2023).

rusunKegiatan bertajuk “Uang Kita Sigap Membangun Negeri” ini digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta.

Hadir dalam acara, Menteri PUPR RI, Mochamad Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, serta para perwakilan 6 Kementerian/Lembaga, 57 Pemerintah Daerah, 10 Pemerintah Kabupaten, dan 1 yayasan sebagai penerima BMN.

Kedua menteri tersebut sepakat, proses serah terima BMN ini telah selaras dengan aspek akuntabilitas atas anggaran pada Kementerian PUPR sesuai arahan Kementerian Keuangan, yang menekankan prinsip pemanfaatan dan berorientasi kepada kesejahteraan sosial.

“Pembangunan ini kami laksanakan dari dana rakyat dan kami kembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pemanfaatan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah,” ujar Basuki

Ia berharap, dengan diserahterimakannya BMN ini, maka akan terwujud kepercayaan publik kepada pemerintah untuk terus membangun negeri dan memakmurkan rakyat Indonesia.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, didampingi oleh Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo hadir pada seremoni tersebut.

Adapun BMN yang diserahkan kepada BP Batam, yaitu Rumah Susun Kabil dan Rumah Susun Tanjung Uncang.

Wahjoe mengatakan, penyerahan aset ini merupakan langkah awal BP Batam untuk meningkatkan pengelolaan rusun, baik dari segi fasilitas maupun layanannya.

“Yang jelas kita harus menyusun strategi peningkatan pendapatan atas kedua rusun yang telah diserahkan. Karena kalau sebaliknya, aset ini akan jadi beban di BP Batam. Ini yang kita antisipasi,” tegas Wahjoe.

Menurutnya, dengan pemasaran yang baik, maka cita-cita tersebut dapat tercapai.

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, aset ini harus kita maksimalkan agar pendapatan yang diterima dapat kita olah untuk melakukan pemeliharaan ke dua rusun tersebut,” pungkasnya.

Menjawab tantangan tersebut, Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan Direktorat Fasilitas dan Lingkungan BP Batam untuk memulai proses pemasaran atas kedua rusun yang sudah diserahkan.

(rud/rilis)

Kementerian PUPR RI Serahkan Rusun Kabil dan Tanjung Uncang Kepada BP Batam

0

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), menghadiri seremoni Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Tahun 2023, pada Rabu (29/11/2023).

rusunKegiatan bertajuk “Uang Kita Sigap Membangun Negeri” ini digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta.

Hadir dalam acara, Menteri PUPR RI, Mochamad Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, serta para perwakilan 6 Kementerian/Lembaga, 57 Pemerintah Daerah, 10 Pemerintah Kabupaten, dan 1 yayasan sebagai penerima BMN.

Kedua menteri tersebut sepakat, proses serah terima BMN ini telah selaras dengan aspek akuntabilitas atas anggaran pada Kementerian PUPR sesuai arahan Kementerian Keuangan, yang menekankan prinsip pemanfaatan dan berorientasi kepada kesejahteraan sosial.

“Pembangunan ini kami laksanakan dari dana rakyat dan kami kembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pemanfaatan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah,” ujar Basuki

Ia berharap, dengan diserahterimakannya BMN ini, maka akan terwujud kepercayaan publik kepada pemerintah untuk terus membangun negeri dan memakmurkan rakyat Indonesia.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, didampingi oleh Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo hadir pada seremoni tersebut.

Adapun BMN yang diserahkan kepada BP Batam, yaitu Rumah Susun Kabil dan Rumah Susun Tanjung Uncang.

Wahjoe mengatakan, penyerahan aset ini merupakan langkah awal BP Batam untuk meningkatkan pengelolaan rusun, baik dari segi fasilitas maupun layanannya.

“Yang jelas kita harus menyusun strategi peningkatan pendapatan atas kedua rusun yang telah diserahkan. Karena kalau sebaliknya, aset ini akan jadi beban di BP Batam. Ini yang kita antisipasi,” tegas Wahjoe.

Menurutnya, dengan pemasaran yang baik, maka cita-cita tersebut dapat tercapai.

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, aset ini harus kita maksimalkan agar pendapatan yang diterima dapat kita olah untuk melakukan pemeliharaan ke dua rusun tersebut,” pungkasnya.

Menjawab tantangan tersebut, Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan Direktorat Fasilitas dan Lingkungan BP Batam untuk memulai proses pemasaran atas kedua rusun yang sudah diserahkan.

(rud/rilis)

KPK RI dan DPRD Batam Perkuat Komitmen Dalam Pencegahan Korupsi

0
Korupsi
Ilustrasi

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengajak anggota DPRD Batam untuk konsisten dalam mencegah tindakan korupsi di tingkat legislatif.

Kepala Satgas I.1 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK RI, Maruli Tua menyampaikan tindakan korupsi bisa terjadi, dan menjerat siapa saja. Untuk itu, perlu langkah pencegahan agar hal ini tidak terjadi.

Salah satunya melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan inovasi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan sistem.

“Rapat ini untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi di tingkat eksekutif dan legislatif. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya, Selasa (28/11).

Baca Juga: Bunga, Istri Muda Pelaku Pembunuhan Mantan Direktur RSUD Akhirnya Ditangkap

Lanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi fokus KPK, di antaranya bagaimana mencegah korupsi dari tahap perencanaan penganggaran APBD.

“Termasuk mencegah pengaturan pemenang proyek dan pengaturan penganggaran. Untuk di sektor pengadaan barang dan jasa, mencegah mark up proyek, kemudian modus melalui pokok-pokok pikiran,” tegas dia.

Menurutnya, pengadaan langsung barang dan jasa memiliki kerawanan yang cukup tinggi sehingga pihaknya mendorong lebih banyak menggunakan e-katalog. Dengan harapan dukungan DPRD memperkuat pengawasan oleh inspektorat agar lebih kuat untuk pengawasan di eksekutif.

Langkah-langkah lainnya mencangkup pencegahan jual beli jabatan, manajemen ASN, pencegahan penyalahgunaan pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan pajak, pencegahan korupsi sektor pendapatan daerah, juga perizinan.

Maruli Tua juga menekankan keteladanan DPRD Batam dalam memperkuat sistem kelembagaan pencegahan korupsi melalui kepatuhan ketepatan pelaporan LHKPN.

“Mencegah atau menghindari gratifikasi. Melaporkan gratifikasi kalau tak sanggup menolak,” tegas dia.

Baca Juga: Penumpang Pesawat Internasional dari Batam Meningkat, Domestik Turun

Ia juga menilai, tahun politik seperti ini bagi KPK memiliki kerawanan atau resiko korupsi cukup meningkat, sehingga pihaknya mengharapkan DPRD betul-betul melaksanakan tugas kewenangannya.

“Tak menyalahkan kewenangannya, sehingga APBD yang terbatas bisa optimal dicegah dari korupsi,” kata dia.

Senada juga diutarakan, Ketua DPRD Batam Nuryanto. Pertemuan yang dilakukan KPK dalam kegiatan ini sebagai pengingat agar DPRD Batam menjalankan tugasnya sesuai jalannya agar terhindar dari praktek korupsi.

“Supaya praktek melaksanan fungsi tugas DPRD Batam dan Sekretariat bisa terbebas dan terhindar dari korupsi,” pesan Nuryanto.

Menurutnya, dalam kegiatan itu, KPK menitikberatkan terkait penganggaran dan pokok pikiran (Pokir). Karena hal tersebut berada dalam wilayah DPRD Batam.

“Proses penganggaran jangan ada kongkalikong, kayak kerja sama. Sehingga mengambil keuntungan untuk diri sendiri, dan merugikan negara. Misalnya mark-up di segala macam anggaran,” tutupnya. (*)

 

 

Reporter: YULITAVIA