batampos – Polisi menetapkan tersangka berinisial RH, 50, pada peristiwa kebakaran yang mengakibatkan satu orang tewas di Rawamelati RT 004/ RW 001, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis (14/12), dikutip dari Antara.

“Kami mengamankan dan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka kasus kebakaran hingga mengakibatkan satu orang korban meninggal,” ujar Kapolsek Kalideres Kompol Abdul Jana Jana saat dikonfirmasi pada Jumat.

BACA JUGA: ASN Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Liburan

Adapun RH merupakan suami dari korban berinisial RI, 41, yang mengalami luka bakar serius.

“Dalam peristiwa kebakaran tersebut mertua dari pelaku berinisial SH, 70, meninggal dunia akibat luka bakar serius,” kata Abdul.

Adapun motif RH melakukan tindak kejahatan tersebut adalah tidak terima akan digugat cerai oleh istrinya.

“Hingga pelaku nekat dan membakar rumah dengan niatan ingin mengakhiri hidup secara bersama-sama,” kata RH.

Akibat peristiwa tersebut pelaku mengalami luka bakar 58 persen di sekujur tubuh dan istri dari RH yakni RI mengalami luka bakar 45 persen.

“Kini pelaku dan korban sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Cengkareng Jakarta Barat,” kata Abdul.

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan Pasal 187, 188 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun.

Sementara itu, peristiwa itu juga mengakibatkan satu orang lainnya yang mengalami luka berat, yakni Rosyin yang belum dirinci kondisi terkini oleh Kepolisian.

Sebelumnya, dilaporkan satu orang tewas dan tiga orang mengalami luka bakar serius akibat kebakaran rumah tinggal di Jalan Rawa Melati, RT 004/ RW 001, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis, sekitar pukul 14.30 WIB.

“Bapak Rosyin (pemilik rumah) luka bakar, Ibu Saanah meninggal dunia, Rohayani luka bakar, Rudi luka bakar,” lapor Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin saat dihubungi.

Gulkarmat Jakarta Barat menurunkan 60 personel dan 12 unit kendaraan pemadam untuk mengatasi kebakaran tersebut. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah menunda implementasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dari yang semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024.

Dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak pada Jumat (15/12), hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

BACA JUGA: KPU: Vanue hingga Keriuhan Penonton Debat jadi Evaluasi

“Mempertimbangkan keputusan penyesuaian waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) pada pertengahan tahun 2024 dan juga setelah melakukan assessment kesiapan seluruh stakeholder terdampak, seperti ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnnya) dan Wajib Pajak, maka kesempatan ini diberikan kepada seluruh stakeholder untuk menyiapkan sistem aplikasi terdampak sekaligus upaya pengujian dan habituasi sistem yang baru bagi Wajib Pajak,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, Selasa (12/12), dalam Siaran Pers tertulis.

Dengan adanya pengaturan kembali ini, maka NPWP dengan format 15 digit (NPWP lama) masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Sementara itu, NPWP format 16 digit (NPWP baru atau NIK) digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi yang sekarang dan implementasi penuh pada sistem aplikasi yang akan datang.

“Sebagai informasi, sampai dengan 7 Desember 2023, total terdapat sebanyak 59,56 juta NIK-NPWP yang dipadankan. Sebanyak 55,76 juta dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta dipadankan oleh WP. Jumlah pemadanan tersebut mencapai 82,52% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri,” ungkapnya.

Secara singkat, alur validasi NIK menjadi NPWP secara daring adalah:

1. Masuk ke laman www.pajak.go.id lalu tekan “Login”

2. Masukkan 15 digit NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (captcha) yang tersedia, lalu klik ‘Login’

3. Setelah berhasil Login, pilih menu “Profil”

4. Masukkan NIK sesuai KTP, cek validitas NIK, dan klik “Ubah Profil”

5. Lakukan “Logout” dari menu Profil

6. “Login” kembali menggunakan 16 digit NIK, masukkan kata sandi yang sama, dan kode keamanan yang tersedia

7. Apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil dengan status valid (warna hijau), maka NIK Anda telah terbarui dan dapat digunakan pada laman www.pajak.go.id

8. Wajib pajak juga dapat melakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan melengkapi data profil berupa alamat surel, nomor telepon/ponsel, data Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), serta data anggota keluarga sesuai kondisi saat ini. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menggelar evaluasi pelaksanaan debat perdana pemilihan presiden (Pilpres) bersama perwakilan ketiga paslon. Salah satu hal yang disoroti adalah desain vanue panggung dan keriuhan penonton yang dinilai mengganggu jalannya debat.

Dalam debat perdana, panggung menggunakan sistem town hall. Dalam konsep tersebut, semua paslon ada di tengah dan dikelilingi para undangan dan penonton.

Komisioner KPU RI August Mellaz, secara desain konsep tersebut menarik. Sebab paslon dekat dengan audience. Namun di sisi lain, ada sejumlah kendala teknis. “Meskipun menarik tapi ada keterbatasan juga dalam konteks broadcast, lighting segala macam,” ujarnya di Kantor KPU RI tadi malam.

Untuk debat selanjutnya, lanjut dia, konsep vanue akan dipertimbangkan lebih lanjut. Selain itu, KPU juga mempertimbangkan adanya atribut lain di panggung seperti podium. Namun, itu baru sebatas usulan.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah ketaatan pada tata tertib. Diakuinya, masih ditemukan insiden-insiden yang membuat acara kurang kondusif. “Jadi nanti akan ada lebih memperkuat koordinasi antar KPU dengan tim paslon dalam rangka pendukung,” imbuhnya.

Salah satu insiden yang menjadi sorotan adalah perilaku cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang kedapatan melakukan provokasi ke arah penonton untuk lebih bersemangat. Mellaz mengatakan, peristiwa itu menjadi catatan yang disampaikan KPU kepada tim paslon nomor urut dua. “Teguran disampaikan ke tim paslon,” terangnya.

Sementara itu, Juru Bicara Anies – Muhaimin Surya Tjandra mengatakan, salah satu catatan pihaknya adalah akses bagi kelompok disabilitas. Dari keluhan yang diterima, banyak kelompok disabilitas yang tidak memahami isi debat.

KPU memang menyediakan peraga bahasa isyarat. Namun dari keluhan yang masuk, jenis bahasa isyarat yang digunakan sudah tidak update. “Banyak isyaratnya itu udah ketinggalan, jadi sudah tidak dipakai oleh tuli yang sekarang,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, tayangan alat peraga yang muncul di televisi juga ukurannya terlalu kecil. “Jadi gak keliatan. Jadi kami mengusulkan supaya ada perbaikan,” kata mantan politisi PSI tersebut.

Bahasa isyarat yang tak dipahami, kata Surya, bisa berdampak fatal. Sebab, bisa jadi dimaknai berbeda dengan maksud yang sebenarnya. “Ada istilah (bahasa isyarat) bebas demokrasi itu isyaratnya jadi sebagian teman-teman tuli menangkapnya perkosa,” tuturnya.

Untuk itu, dia mengusulkan agar kualitas dari juru bahasa isyarat ditingkatkan. Bahkan perlu satu capres satu juru bahasa isyarat. “Kenapa? Karena debat. Ketika dia cuma satu juru bahasa isyarat padahal perdebatan, mereka gak tau siapa yg sedang bicara,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk debat ketiga, KPU mengisyaratkan akan menggunakan hotel sebagai tempat debat. Untuk hotel apa yang akan digunakan, KPU masih menunggu usulan dari pihak penyiaran. (*)

Reporter