batampos-Ditengah perbedaan pandangan antara pengusaha dan perwakilan pekerja, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengambil jalan tengah dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Kepri 2024. Dalam Surat Keputusan Nomor 1282 Tahun 2023 UMP Kepri 2024 ditetapkan sebesar Rp3.402.492.

“UMP Kepri 2024 ditetapkan naik sebesar 3,76 persen atau Rp123.298 dari UMP Kepri 2023,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Mangara Simarmata, Selasa (21/11) di Tanjungpinang.

Keputusan Gubernur ini, juga mengaju pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

“Keputusan ini, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di Provinsi Kepri serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di Kepri,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, ada beberapa variabel data yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan ini.

Pertama adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut provinsi adalah Rp1.989.703. Kedua rata-rata banyaknya anggota rumah tangga menurut provinsi 3,91. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja menurut provinsi 1,66.

“Sedangkan yang keempat pertumbuhan ekonomi (PDRB Triwulan IV 2022 + Triwulan I, II, III 2023) terhadap (PDRB Triwulan IV 2021 + Triwulan I, II, III 2022) menurut provinsi 5,70. Kelima yakni, inflasi gabungan September 2022 sampai dengan September 2023 menurut provinsi 2,05 persen,” jelasnya lebih lanjut.

Diungkapkannya, dalam pembahasan yang dilakukan Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) terjadi perbedaan usulan nilai UMP Kepri. Disebutkannya, dari pihak pengusaha menyampaikan usulan UMP Kepri 2024 sebesar Rp.3.365.109 atau naik sebesar Rp85.915 (2,62 persen) dari UMP Tahun 2023.

BACA JUGA:UMP Kepri Tahun 2024 hanya Naik Rp 123.298 

“Sedangkan dari pihak pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konferasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) juga berbeda usulan,” paparnya.

Dikatakannya, dari pihak SPSI berharap Gubernur Kepri menetapkan UMP Kepri 2024 dengan kenaikan 10,7 persen (Rp352.411) atau Rp3.631.605. Menurut mereka, kenaikan harus lebih besar dari kebutuhan hidup layak pekerja dikarenakan sasaran upah minimum adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja.

“Sedangkan FSPMI dan KSBSI menghendaki UMP Kepri 2024 naik 15 persen atau sebesar Rp491.969 dari UMP Kepri 2023. Alasannya juga karena harus menyesuaikan dengan kebutuhahan hidup layak,” paparnya lebih lanjut.

Sementara itu, dari unsur pengusaha mengusulkan kenaikan UMP Kepri Tahun 2024 menjadi sebesar Rp3.365.109 atau naik
Rp85.915 (2,62 persen) dari UMP Tahun 2023. Kemudian unsur Perwakilan Pakar/Perguruan Tinggi berpendapat, agar Gubernur dalam menetapkan UMP Tahun 2024 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Guna mengakomodir hal tersebut, Gubernur Kepri memutuskan bahwa pada penetapan Upah Minimum tahun 2024 ini sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tutup Mangara. (*)

reporter: jailani

batampos– Sebanyak 30 pelaku UMKM se Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, mengikuti pelatihan managemen keuangan, pemasaran dan visual branding tahun 2023, Selasa (21/11) kemarin. Pelatihan yang akan berlangsung selama dua hari itu, dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, HM Firmansyah.

Selama dua hari, peserta pelatihan dibekali materi oleh narasumber dari Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun.
Selain itu, peserta juga diberikan informasi tentang perizinan produk termasuk sertifikasi halal, dan BPOM.

BACA JUGA: Kantor Bahasa Kepri Beri Pelatihan Peningkatan Kemahiran Berbahasa untuk Jurnalis

“Saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menambah pengetahuan, sekaligus memperluas jaringan UMKM. Mengingat kegiatan ini bersumber dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Pusat, maka hendaknya bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan,” ujar Firmansyah.

Melalui kegiatan ini, lanjut Firmansyah, bisa bermanfaat bagi pelaku UMKM dalam mengatur keuangan serta mempromosikan produk.
“Makanya saya berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi pelaku UMKM,” ucap Firman.

Sementara Lurah Lubuk Semut, Said Faisal Nugraha mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan keuangan bagi pelaku UMKM. Termasuk pemahaman teknis, dan informasi tentang visual branding usaha di tengah masyarakat.

“Yang pasti, melalui pelatihan ini kami mengajak pelaku UMKM di Kelurahan Lubuk Semut menaikkan taraf, dan kualitas usahanya. Tentunya disamping meningkatkan produktifitas,” harap Said Faisal. (*)

reporter: ichwanul fahmi

batampos-Dalam upaya meningkatkan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, berbagai langkah yang telah dilakukan Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

Promosi adalah bentuk strategi yang dilakukan Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dalam memperkenalkan potensi investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Bentuk promosi yang telah dilaksanakan Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan antara lain pemasangan baleho yang mengekspose potensi investasi dan fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha yang berinvestasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, mengikuti pameran dalam forum business, Ekspose langsung ke kota kota besar dan negara potensial serta promosi melalui media elektronik.

Kepala Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan melalui media TV Nasional CNBC Indonesia menyampaikan keunggulan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan pada Kamis, 16 Nopember 2023 di Jakarta. Kepala Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan pada acara tersebut didampingi Yusuf-Kabid Pemasaran, Adi-Kabid Data dan Egel-staf Bidang Pemasaran Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

”Lokasi yang strategis dan alam yang indah serta adanya fasilitas dan kemudahan berinvestasi merupakan sisi-sisi potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor periwisata, industri dan maritim di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan,” sebut Kepala Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

BACA JUGA: BP Bintan Kenalkan Peluang Investasi di FTZ Bintan kepada Investor Malaysia

Lebih lanjut Kepala Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan menyampaikan,” selain faktor alam dan lokasi yang strategis, Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan telah melakukan berbagai aksi untuk mendukung peningkatan investasi dengan cara membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan menuju lokasi yang merupakan potensi investasi.

Untuk menjamin investasi berkesinambungan yang progresif, Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan membantu mencari solusi dari persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam berinvestasi, pelayanan perizinan yang cepat secara online, melayani pengaduan/keluhan pelayanan perizinan secara online, dan merespon secepatnya pengaduan/keluhan tersebut.

Dengan potensi plus yang dimiliki dan apa yang telah dilakukan Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dalam menarik dan meningkatkan investasi, pada satu sisi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Kepulauan Riau dan  nasional, pada sisi lainnya dapat memberikan kepuasan, kenyamanan dan jaminan kemanan modal pelaku usaha yang telah melakukan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. (*)