Jalan Piayu, Seibeduk banjir, Selasa (21/11). F Dalil Harahap/batam Pos
batampos– Sejumlah wilayah di Kota Batam masih terendam genangan air, akibat curah hujan yang tinggi yang terjadi Selasa (21/11) siang.
Genangan air merendam sejumlah ruas jalan seperti di Tanjungpiayu, Duriankang, Seipancur, dan beberapa titik lainnya. Persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah yang belum kunjung terselesaikan oleh Pemerintah Kota Batam hingga saat ini.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, Wan Taufik mengatakan hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan beberapa wilayah direndam genangan air.
Sebelumnya, alat berat sudah dikerahkan untuk melakukan normalisasi, guna meminimalisir dampak hujan deras, dan air pasang agar tidak meluap ke jalan, dan terjadi genangan.
Ia menyebutkan hujan deras yang terjadi selama kurang lebih dua jam, dan ditambah dengan air pasang kurang lebih 2-3 meter membuat kondisi air meluber hingga ke jalan.
“Salah satu titik terparah, dan memang membutuhkan penanganan permanen itu di WR Suprapto hingga jembatan menuju kantor camat Seibeduk,” jelasnya, Selasa (21/11).
Di titik tersebut ada pertemuan air dari arah muka kuning atau depan kantor PUPR itu merupakan salah satu kendala. Penanganan titik tersebut sebenarnya sudah diusulkan untuk dilebarkan paritnya.
Ia menyebutkan saat ini parit lebar 6-7 meter, agar bisa optimal menampung debit air parit harus dilebarkan dua kali lipat atau 15 meter.
“Dua kali lipat dari sekarang dengan dari titik T sampai ke jembatan ke arah kantor camat 500 meter, itu yang harus dilebarkan. Agar bisa menampung debit air dengan optimal, dan mencegah luapan ke jalan,” jelasnya.
Wan menjelaskan yang bisa dilakukan saat ini hanya normalisasi. Di titik banjir tersebut juga sudah dilakukan normalisasi pekan lalu. Sehingga dampaknya tidak terlalu parah ketika hujan hari ini.
“Alat baru masuk seminggu yang lalu, dinormalisasi. Tadi kondisi air pasang mulai dari pagi hingga sore diperkirakan 2- 3 meter,” ungkapnya.
Ia menambahkan pihaknya sudah mengusulkan agar dilebarkan, namun karena terbentur anggaran, hal itu tidak dapat dilakukan hingga tahun 2024 mendatang. Meskipun kondisi sudah masuk kategori mendesak.
“Kami sudah perjuangkan. Namun terpaksa dihold dulu untuk perbaikan permanen. Hal yang bisa dilakukan sementara ini adalah normalisasi. Itu yang bisa dilakukan untuk meminimalisir meluapnya air,” tambahnya.
Sementara untuk titik lainnya adalah luapan air bersumber dari sungai BWS. Lebar parit tersebut mencapai 70 meter, bahkan itu masih meluap.
“Seperti yang tadi di media sosial batampos yang dikirimkan ke saya. Tadi kan kelihatan itu paritnya besar saja masih meluap,” sebutnya.
Pada intinya Wan Taufik mengungkapkan persiapan luapan air yang terjadi di sejumlah titik disebabkan karena penyempitan, dan adanya air pasang. Solusi jangka panjang adalah dibutuhkan perbaikan permanen atau pelebaran aliran air.
“Butuh anggaran yang cukup banyak. Kami sudah usulkan namun belum disetujui,” imbuhnya. (*)
ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)
batampos – Baru 15 provinsi di Indonesia sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 per 21 November. Tenggat waktu yang diberikan pemerintah pusat dalam penetapan UMP 2024 adalah pada Selasa (21/11).
Diketahui, ada 14 dari total 38 provinsi di Indonesia yang sudah merilis kenaikan UMP 2024. Berikut daftar kenaikan UMP dari 15 provinsi yang dikutip dari website resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta berbagai sumber lain.
1. Jawa Barat Dikutip JawaPos.com dari instagram resmi @disnakertransjabar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar 3,57 persen atau Rp 70.824 menjadi Rp 2.057.495 dari yang sebelumnya Rp 1.986.670.
Kenaikan UMP itu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep.768-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
2. Jawa Timur
Dikutip dari akun instagram resmi @naker_jatim, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan UMP 2024 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 125.000 atau 6,13 persen dari awalnya Rp 2.040.244,30 menjadi Rp 2.165.244,30.
Hal itu ditetapkan Gubernur Khofifah melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/606/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
3. Bali
Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2024 sebesar Rp 2.813.672. Jumlah itu naik sekitar 3,68 persen atau Rp100.000 dari UMP sebelumnya sebesar Rp 2.713.672.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menetapkan nominal tersebut melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 979/03-M/HK/2023.
4. Nusa Tenggara Barat
Besaran UMP NTB Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.444.067, dengan kenaikan 3.06 persen, atau sebesar Rp72.660 dari UMP NTB tahun 2023 sebesar Rp 2.371.407.
Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sesuai dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B- M/243/HL.01.00/X1/2023.
5. Kalimantan Selatan
Dikutip dari diskominfomc.kalselprov.go.id, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel mengalami kenaikan menjadi Rp 3.282.812,21 yang awalnya Rp3.149.977,65 atau naik 4.22 persen.
Penetapan ini berdasar keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0792/KUM/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.
6. Aceh
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, secara resmi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2024 sebesar Rp 3.460.672. Adapun penyesuaian UMP Aceh 2024 naik sebesar 1,38 persen dari UMP tahun sebelumnya Rp 3.413.666.
Diketahui, keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur No. 560/1666/2023 tentang Penetapan UMP Aceh Tahun 2024.
Sumatera Utara
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 2.809.915.
Diketahui jumlah tersebut naik sekitar 3,67 persen dari UMP tahun lalu yang sebesar Rp 2.710.493.
Sumatera Barat
Melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 562-768-2023, UMP Sumatera Barat resmi mengalami kenaikan sebesar 2,52 persen.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2024 dengan nilai sebesar Rp 2.811.449,27. Jumlah tersebut naik Rp68.973 dari UMP Sumbar sebelumnya yaitu sebesar Rp 2.742.476.
Jambi
Dikutip dari akun YouTube JambiTV, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan UMP 2024 naik Rp 94.000 atau sekitar 3,2 persen menjadi Rp 3.037.121 dari sebelumnya Rp 2.943.033.
Bangka Belitung
UMP Bangka Belitung naik sebesar 4,04 persen atau Rp 141.521 dari yang awalnya sebesar Rp 3.498.479 menjadi Rp 3.640.000.
Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1220/DISNAKER/2023.
Keputusan itu didasari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 688 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, ditetapkan pada 20 November 2023.
Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Utara akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 naik 1,67 persen atau Rp 57.920 yang akhirnya digenapkan menjadi Rp 60.000.
Sehingga UMP Sulut 2024 diumumkan menjadi Rp 3.545.000. Jumlah ini naik dari UMP 2023 lalu sebesar Rp 3.485.000.
Sulawesi Selatan
Dikutip dari sulselprov.go.id, Pemerintah Provinsi Sulsel menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel 2023 dengan kenaikan 6,9 persen atau Rp 219.000 menjadi Rp 3.385.145 dari sebelumnya Rp 3.165.876.
Kenaikan UMP Sulsel tersebut ditetapkan SK Gubernur Sulsel No 1671/12/2023/21.11.2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 21 November 2023.
Maluku Utara
Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara (Malut) telah mencapai kesepakatan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7.50 persen. Kenaikan UMP mencapai Rp 221.646,57. Total UMP Maluku Utara 2024 mencapai Rp 3.200.000.
15. Kepulauan Riau
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri tahun 2024 sebesar Rp. 3.402.492. Angka ini naik 3,76 persen dari UMP tahun 2023 yang sebesar Rp. 3.279.194.
ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)
batampos – Baru 15 provinsi di Indonesia sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 per 21 November. Tenggat waktu yang diberikan pemerintah pusat dalam penetapan UMP 2024 adalah pada Selasa (21/11).
Diketahui, ada 14 dari total 38 provinsi di Indonesia yang sudah merilis kenaikan UMP 2024. Berikut daftar kenaikan UMP dari 15 provinsi yang dikutip dari website resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta berbagai sumber lain.
1. Jawa Barat Dikutip JawaPos.com dari instagram resmi @disnakertransjabar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar 3,57 persen atau Rp 70.824 menjadi Rp 2.057.495 dari yang sebelumnya Rp 1.986.670.
Kenaikan UMP itu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep.768-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
2. Jawa Timur
Dikutip JawaPos.com dari akun instagram resmi @naker_jatim, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan UMP 2024 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 125.000 atau 6,13 persen dari awalnya Rp 2.040.244,30 menjadi Rp 2.165.244,30.
Hal itu ditetapkan Gubernur Khofifah melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/606/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
3. Bali
Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2024 sebesar Rp 2.813.672. Jumlah itu naik sekitar 3,68 persen atau Rp100.000 dari UMP sebelumnya sebesar Rp 2.713.672.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menetapkan nominal tersebut melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 979/03-M/HK/2023.
4. Nusa Tenggara Barat
Besaran UMP NTB Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.444.067, dengan kenaikan 3.06 persen, atau sebesar Rp72.660 dari UMP NTB tahun 2023 sebesar Rp 2.371.407.
Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sesuai dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B- M/243/HL.01.00/X1/2023.
5. Kalimantan Selatan
Dikutip JawaPos.com dari diskominfomc.kalselprov.go.id, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel mengalami kenaikan menjadi Rp 3.282.812,21 yang awalnya Rp3.149.977,65 atau naik 4.22 persen.
Penetapan ini berdasar keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0792/KUM/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.
6. Aceh
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, secara resmi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2024 sebesar Rp 3.460.672. Adapun penyesuaian UMP Aceh 2024 naik sebesar 1,38 persen dari UMP tahun sebelumnya Rp 3.413.666.
Diketahui, keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur No. 560/1666/2023 tentang Penetapan UMP Aceh Tahun 2024.
Sumatera Utara
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 2.809.915.
Diketahui jumlah tersebut naik sekitar 3,67 persen dari UMP tahun lalu yang sebesar Rp 2.710.493.
Sumatera Barat
Melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 562-768-2023, UMP Sumatera Barat resmi mengalami kenaikan sebesar 2,52 persen.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2024 dengan nilai sebesar Rp 2.811.449,27. Jumlah tersebut naik Rp68.973 dari UMP Sumbar sebelumnya yaitu sebesar Rp 2.742.476.
Jambi
Dikutip JawaPos.com dari akun YouTube JambiTV, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan UMP 2024 naik Rp 94.000 atau sekitar 3,2 persen menjadi Rp 3.037.121 dari sebelumnya Rp 2.943.033.
Bangka Belitung
UMP Bangka Belitung naik sebesar 4,04 persen atau Rp 141.521 dari yang awalnya sebesar Rp 3.498.479 menjadi Rp 3.640.000.
Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1220/DISNAKER/2023.
Keputusan itu didasari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 688 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, ditetapkan pada 20 November 2023.
Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Utara akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 naik 1,67 persen atau Rp 57.920 yang akhirnya digenapkan menjadi Rp 60.000.
Sehingga UMP Sulut 2024 diumumkan menjadi Rp 3.545.000. Jumlah ini naik dari UMP 2023 lalu sebesar Rp 3.485.000.
Sulawesi Selatan
Dikutip JawaPos.com dari sulselprov.go.id, Pemerintah Provinsi Sulsel menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel 2023 dengan kenaikan 6,9 persen atau Rp 219.000 menjadi Rp 3.385.145 dari sebelumnya Rp 3.165.876.
Kenaikan UMP Sulsel tersebut ditetapkan SK Gubernur Sulsel No 1671/12/2023/21.11.2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 21 November 2023.
Maluku Utara
Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara (Malut) telah mencapai kesepakatan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7.50 persen. Kenaikan UMP mencapai Rp 221.646,57. Total UMP Maluku Utara 2024 mencapai Rp 3.200.000.
15. Kepulauan Riau
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri tahun 2024 sebesar Rp. 3.402.492. Angka ini naik 3,76 persen dari UMP tahun 2023 yang sebesar Rp. 3.279.194.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. (Muhammad Zulfikar/Antara)
batampos – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengedepankan asas praduga tak bersalah terkait kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Ia memastikan akan menghormati proses hukum yang menjerat Eddy Hiariej oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jadi kita silahkan saja, ini kan proses dan kita harus tetap berpijak pada asas praduga tak bersalah. Jadi ada koreksi, ada ini silahkan saja ya kan, kita menghormati proses-proses seperti itu pada saat yang sama kita juga menghargai asas praduga tak bersalah,” kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/11).
Ia mengaku sudah meminta klarifikasi dari Eddy Hiariej terkait kasus tersebut. Meski Eddy terjerat kasus hukum, ia memastikan setiap pekerjaan di Kemenkumham berjalan normal.
“Soal pekerjaan normal-normal aja itu berjalan seperti penegakan hukum biasa,” tegas Yasonna.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya telah menetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Surat perintah penyidikan (sprindik) dengan tersangka terhadap Eddy Hiariej itu telah ditandatangani pimpinan KPK dua pekan lalu.
“Benar, itu sudah kami tandatangani sekitar dua minggu yang lalu,” ujar Alex Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/11).
Selain Eddy Hiariej, KPK juga menjerat tiga orang lainnya sebagai tersangka. Namun, Alex masih enggan mengungkap identitas tiga orang lainnya itu.
“Empat orang tersangka, dari pihak pemerima tiga, dan pemberi satu. Itu. Clear,” ungkap Alex.
Dalam proses penyelidikan, KPK juga sudah memerikaa Wamenkumham Eddy Hiariej, pada Jumat (28/7) lalu. Ia didalami soal dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar.
Sebagaimana diketahui, Eddy Hiariej dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar. Bahkan, belakangan beredar kabar Eddy bertemu pengusaha Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, yang diduga membahas persoalan PT Citra Lampia Mandiri (CLM). (*)
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menghadiri penandatangan Heads of Agreements: PTVI Divestment Commitment (“HoA”) yang ditanda tangani oleh Direktur Utama BUMN Holding Industri Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (“MIND ID”), CEO Vale Canada Limited (“VCL”), Senior Managing Executive Officer Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (“SMM”), serta CEO PT Vale Indonesia Tbk. (“PTVI”) serta disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Wakil Menteri BUMN yang diselenggarakan di San Fransisco pada Jumat, 17 November 2023 waktu setempat.
Foto: Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden
HoA (Perjanjian Induk) ini merupakan langkah awal dalam pemenuhan komitmen divestasi PTVI dalam rangka pemenuhan persyaratan konversi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mengingat akan berakhirnya masa berlaku Kontrak Karya (“KK”) PTVI pada akhir tahun 2025.
Selaras dengan Aspirasi Pemegang Saham, maka melalui penandantangan HoA ini diharapkan MIND ID akan menjadi pemegang saham terbesar di PTVI dengan kepemilikan sebesar 34% dan memiliki peran penting dalam pengelolaan PTVI kedepannya.
Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso juga mengungkapkan bahwa MIND ID bersama VCL akan melakukan kontrol bersama atas PTVI. “Dengan menjadi Pemegang saham terbesar PT Vale Indonesia Tbk, MIND ID bersama VCL akan memiliki kontrol bersama yang lebih dalam terkait operasionalisasi Perusahaan dan juga dalam pengelolaan dan pengembangan Perusahaan kedepannya,” ujar Hendi.
Melalui struktur kerjasama pengelolaan PTVI ini, diharapkan MIND ID bersama dengan pemegang saham lainnya dapat bekerja sama dengan lebih erat yang dituangkan dalam prinsip Tata Kelola yang Baik untuk mendukung pengembangan Perusahaan ke depan serta mendukung program Pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan pemanfaatan cadangan dan sumberdaya nikel nasional melalui Program Hilirisasi yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari rantai nilai nikel di dalam negeri.
“Hal ini akan memperkuat lini bisnis MIND ID dan upaya optimalisasi pemanfaatan cadangan dan hilirisasi nikel yang terus digaungkan oleh Pemerintah RI,” tambah Hendi.
Setelah penandatanganan HoA, MIND ID dan pemegang saham utama lainnya masih akan berdiskusi lebih lanjut guna menyepakati mekanisme transaksi detail, sebagai dasar pelaksanaan proses divestasi yang diharapkan selesai pada tahun 2024. Setelah proses divestasi selesai, MIND ID sebagai BUMN akan berupaya untuk memberikan dampak positif yang optimal dalam mendorong sektor pertambangan Indonesia lebih maju lagi.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo berharap kedua Pemegang saham utama PTVI bisa terus berkolaborasi untuk mengembangkan potensi dan penambahan Nilai yang lebih maksimal untuk Indonesia.
“MIND ID dan Vale Canada tentunya akan terus berkolaborasi untuk mengembangkan potensi PT Vale Indonesia kedepannya,” ungkap Tiko sapaan akrab Kartika.
MIND ID terus berkomitmen menjalankan praktik pertambangan yang sesuai dengan prinsip good mining practices dan mengedepankan semangat keberlanjutan. Hal ini sesuai dengan Noble Purpose MIND ID, We Explore Natural Resources for Civilitzation, Prosperity and a Brighter Future.
Sebuah mobil berusaha melewati geangan air hujan dijalan Gurindam Batamcenter, Selasa (21/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos– Sejumlah ruas jalan di wilayah Kecamatan Seibeduk terendam banjir saat hujan, Selasa (21/11) siang. Arus lalulintas terganggu sebab tidak semua kendaraan bisa melintasi lokasi jalan yang terendam banjir.
Pantauan di lapangan, sepeda motor dan kendaraan yang roda nya pendek tak bisa melintas karena banjir akan naik hingga ke mesin kendaraan. Jika dilaksakan kendaraan akan mogok. Hanya truk dan kendaraan berat yang bisa melewati genangan banjir. Sejumlah pemotor harus mendorong sepeda motor nya karena mogok terjebak banjir.
Banjir terjadi hampir di semua ruas jalan S Parman namun titik yang paling parah di sekitaran pasar Pancur dan bundaran GMP. Air hujan di dalam drainase naik melebihi ruas jalan. Banjir ini disebabkan aliran air ke daerah lokasi pembuangan terhambat, curah hujan yang tinggi menyebabkan air meluap dari drainase dan menggenangi bahu jalan. Tersendat nya aliran air ini karena ada penyumbatan sampah dan material tanah di bagian hilir drainase.
“Hujannya deras kali makanya air naik. Ngalir sih ngalir, cuman tak seimbang. Air hujan terlampau banyak makannya naik, ” ujar Ilham, warga Seipancur.
Camat Seibeduk Dwiki Septiawan menuturkan hal yang sama. Intensitas hujan yang cukup deras sebabkan air meluap ke ruas jalan. Hampir semua lokasi jalan R Parman terendam banjir termasuk di depan kawasan Industri Batamindo yang harus menggunakan satu jalur.
“Deras hujannya makanya naik air. Kita koordinasi langsung dengan Dinas Bina Marga untuk turunkan alat berat, ” ujar Dwiki. (*)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus menunjukkan komitmennya untuk mencapai visinya menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Dengan respons tegas terhadap tantangan dan kepiawaian mengoptimalkan peluang, BSI menegaskan komitmennya dalam mengisi peran kunci di dunia perbankan syariah.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi saat mengisi kuliah umum dalam rangka kegiatan literasi keuangan syariah yang bertajuk Sharia Financial Literacy: Islamic Banking & Future of Work di Theater Room, Tower B UIII Depok, Selasa (21/11).
Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi menjabarkan tantangan yang dihadapi sektor perbankan syariah di Indonesia dan proyeksi masa depan dalam konteks global di hadapan para mahasiswa Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Kegiatan tersebut sebagai upaya BSI dalam memberikan literasi keuangan syariah kepada kalangan generasi muda.
Hery mengatakan bahwa industri keuangan syariah memiliki potensi yang luar biasa besar dan hal ini terlihat dari pertumbuhan yang luar biasa secara global yang mencapai total nilai $3,05 triliun pada tahun 2021. “Pertumbuhan global ini diprediksi dapat mencapai $4,94 triliun pada tahun 2025. Pangsa pasar perbankan syariah yang mencapai 68,7% ini kemudian terus membentuk lanskap layanan keuangan di seluruh dunia. Tentunya hal ini merupakan peluang yang besar bagi perbankan dan keuangan syariah untuk terus tumbuh,” jelas Hery.
Dalam kancah perbankan syariah global, bank-bank Timur Tengah mendominasi kapitalisasi pasar, sementara di tingkat regional, Malaysia menjadi pusat bank syariah terbesar berdasarkan aset. Di peringkat global, Al Rajhi Bank dari Arab Saudi memimpin sebagai yang teratas, sedangkan BSI saat ini berada di posisi ke-13 secara global. “BSI sendiri saat ini telah melakukan ekspansi global dengan membuka cabang di Dubai dan memiliki rencana ekspansi di Arab Saudi, termasuk Jeddah, Mekkah, dan Madinah, yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun depan, dan mendukung terwujudnya visi dan ambisi kami untuk menjadi Top 10 Global Islamic Bank” kata Hery.
Dalam konteks domestik, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia merupakan satu-satunya bank syariah yang berada di KBMI 3 dengan total aset Rp33,57 triliun. “Dengan 87% populasi Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Muslim dan 46% menyatakan preferensi kuat terhadap produk syariah, bank-bank syariah terutama BSI siap untuk mengembangkan peran mereka di Indonesia,” kata Hery.
Dengan meningkatnya preferensi terhadap perbankan syariah di kalangan nasabah, BSI memperluas fokus lebih dari sekedar individu untuk mencakup nasabah korporasi dan komersial, tapi juga memanfaatkan karyawan atau ekosistem mereka untuk peluang cross-selling. Di BSI sendiri, Hery mengatakan, perusahaan memiliki preferensi dalam memberikan layanan keuangan bagi haji dan umrah. Volume transaksi pembayaran umrah dan haji sudah menguasai pangsa pasar sebesar 85%. “Oleh karena itu, kami menawarkan solusi komprehensif bagi umat Islam di negara ini, yang mencakup pengelolaan kas dan pembiayaan, termasuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui layanan panggilan dan penawaran,” kata Hery.
Dalam pemaparannya, Hery juga menjelaskan bahwa terdapat peran krusial teknologi dalam transformasi perbankan, terutama dengan dominasi Generasi Z, Y, dan X. Hasil survei menyoroti pentingnya perbankan online dan investasi tanpa pertemuan tatap muka, dengan segmen muda diperkirakan akan berkontribusi hingga 75% dari total pendapatan bank pada tahun 2030.
Dalam menjawab tantangan tersebut, BSI terus berinovasi dan melakukan transformasi digital, salah satunya lewat BSI Mobile untuk memberikan solusi komprehensif bagi kebutuhan harian pelanggan yang dapat mencakup aspek keuangan, spiritual, gaya hidup, dan sosial. BSI juga terus memperluas penyediaan layanan ATM, EDC, QRIS untuk memudahkan seluruh transaksi nasabah. “Ini sejalan dengan komitmen kami untuk mendukung seluruh ekosistem ekonomi Islam, menjadikan keuangan Islam lebih relevan untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Hery.
Di sisi lain, per September 2023, BSI berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari sepuluh bank terbesar di Indonesia. Dalam pencapaian tersebut, BSI menempati peringkat ketujuh berdasarkan total aset dengan pertumbuhan sebesar 14,23%. Selain itu, bank ini mengukir prestasi sebagai peringkat keenam dalam hal pembiayaan dengan pertumbuhan yang signifikan mencapai 16,26%, dan menempati peringkat kelima dalam hal tabungan. Pencapaian luar biasa juga terlihat dalam pertumbuhan laba bersih yang mencapai 31,03%, menjadikan BSI sebagai salah satu pemimpin di sektor tersebut.
Dalam acara yang sama, Mantan Rektor UIII, Komaruddin Hidayat, menyoroti potensi bank syariah dalam memainkan peran kunci di masa depan Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan untuk UMKM dan wirausaha mikro. Dalam sambutannya, Komarudin menekankan bahwa UMKM dan wirausaha mikro adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, namun sering mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya keuangan.
“Bank syariah diharapkan dapat memberikan dukungan finansial kepada UMKM untuk memperluas bisnis dan menciptakan lapangan kerja, serta mempromosikan inklusi keuangan di komunitas yang kurang dilayani,” ungkapnya.
Dalam komitmennya terhadap pembiayaan berkelanjutan, BSI berhasil menyalurkan dana sebesar Rp53,6 triliun ($3,47 miliar) hingga Q3-2023, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembiayaan UMKM sebesar 43,4 triliun. Upaya nyata ini merupakan bagian dari dukungan aktif BSI terhadap ekonomi hijau melalui inisiatif seperti pendirian bangunan hijau, penggunaan sepeda motor listrik, dan penyediaan stasiun pengisian umum.
Dengan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan dan dukungan terhadap UMKM, BSI terus menunjukkan perannya sebagai pelaku utama dalam mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kesimpulannya, perbankan syariah mempunyai potensi untuk berperan besar dalam kemajuan dunia kerja di Indonesia. Dengan menyediakan layanan keuangan kepada pengusaha UKM & Mikro, mendorong inklusi keuangan dan memanfaatkan revolusi digital, perbankan syariah dapat membantu menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan adil bagi semua orang,” pungkas Komarudin.(*)
batampos – Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang dalam sepekan berhasil menggagalkan dua pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Dari dua kasus ini, polisi menangkap tiga pelaku dan menyelamatkan 12 orang korban. Di antara korban tersebut ada yang bayar Rp 36 juta.
Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono mengatakan pengungkapan ini dilakukan pada tanggal 8 dan 15 November.
Pengungkapan pertama dilakukan di Bandara Hang Nadim. Di lokasi, polisi menyelamatkan 6 warga Batam yang akan diberangkatkan dan dipekerjakan di Taiwan.
“Pengungkapan pertama ini kami dapatkan dari informasi dari BP2MI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Bahwa PT Kepodang akan memberangkatkan PMI ke Taiwan melalui bandara,” ujar Budi.
Selain menyelamatkan korban, polisi menangkap Direktur PT Kepodang, R, 44. Pelaku bertugas merekrut, mengurus dokumen dan memberangkatkan korban.
“Pelaku ini bekerja sama dengan agency di sana (Taiwan). Korban tidak membayar, tapi nanti akan ada pemotongan gaji sebagai ganti rugi,” kata Budi.
Dari pemeriksaan polisi, perusahaan ini sudah beroperasi atau memberangkatkan PMI ilegal sejak 2021. Rencananya, para korban dipekerjakan sebagai welder.
“Perusahaan yang dimiliki pelaku ini merupakan pekerja dalam negeri sama pengurus jasa travel. Tapi faktanya memberangkatkan pekerja ke Taiwan,” ungkapnya
Sedangkan pengungkapan kedua dilakukan polisi di Ruli Baloi Kolam dan Hotel di Seipanas. Dari lokasi, polisi menyelamatkan enam calon PMI ilegal asal Lombok, Jawa Timur, dan Lampung.
Selain itu, polisi menangkap pasangan suami istri ST, 52, dan YN, 50. Keduanya bertugas mengurus dan memberangkatkan korban ke Tiongkok.
“Pengungkapan ini kita lakukan dari informasi keluarga korban. Awalnya korban akan dipekerjakan, tapi sudah 6 bulan di Batam tak kunjung berangkat,” terang Budi.
Kepada polisi, korban mengaku membayar uang dari Rp 9,5 juta hingga Rp 36 juta. Rencananya, korban dipekerjakan di perusahaan instalasi listrik.
“Korban membayar bervariasi. Awalnya ke Tiongkok, tapi karena terkendala dialihkan ke Singapura dan Malaysia,” tuturnya.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Jo Pasal 83 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 Miliar. (*)
batampos – Kamu termasuk seorang social butterfly atau hanya senang bersosialisasi? Simak ciri-cirinya. Social butterfly sering dilayangkan kepada orang-orang yang memiliki orientasi sosial yang tinggi, mudah bergaul, karismatik, dan menawan.
Dikutip dari Mind Body Green, social butterfly merupakan seseorang yang menempatkan hubungan sosialnya di skala prioritas yang tertinggi dan sering disebut juga sebagai ekstrovert.
Menjadi orang yang suka bersosialisasi lebih dari sekadar ciri-ciri kepribadian dan dalam praktiknya pun tidak selalu mudah seperti yang kebanyakan orang asumsikan.
Untuk mengetahui apakah kamu seorang social butterfly atau hanya sekadar senang bersosialisasi simak ulasannya di sini!
Ciri-ciri social butterfly
Menjadi seorang yang ekstrovert berkembang dalam interaksi sosial dan lebih menyukai interaksi sosial daripada sendiri.
Seorang social butterfly biasaya selalu merencanakan sesuatu untuk bertemu atau hanya sekadar berbincang dengan orang lain. Mereka suka pergi ke acara-acara dan tidak masalah jika harus bertemu dengan orang baru.
Social butterfly cenderung menjadi pembicara yang terampil. Mereka tidak canggung, jika harus berinteraksi dengan orang asing, membangun jaringan secara profesional, dan diskusi kelompok.
Orang-orang social butterfly seringkali memiliki karisma tertentu yang terlihat jelas di mata orang lain. Umumnya mereka ramah dan hangat ketika menghabiskan waktu mereka bersama orang lain.
Cara bergaul dengan social butterfly
Dilansir dari Well and Good, seseorang dengan kecenderungan social butterfly akan memiliki lebih banyak komitmen sosial dan tertarik ke berbagai arah.
Mengingat ketertarikan mereka dengan hal-hal baru, luasnya jaringan sosial, dan keinginan mereka untuk berkumpul dan bergaul dengan kelompok yang lebih besar, mereka banyak teman dan menghadiri banyak acara sosial.
Risiko menjadi social butterfly
Kecintaan seorang social butterfly terhadap kehidupan sosialnya dapat menghalangi tugas dan aktivitas lain yang perlu diselesaikan.
Tak jarang, seorang social butterfly menimbulkan masalah bagi lingkungan kerja mereka, dimana mereka menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengobrol daripada menyelesaikan tugas mereka.
Selain itu, mereka juga kesulitan untuk melakukan apapun dengan tepat waktu karena banyaknya orang yang ingin bersosialisasi dengannya menjadi suatu hambatan baginya.
Walaupun terbangun hubungan secara sosial, namun hubungan ini hanya bersifat dangkal, dan akan sulit mengembangkan hubungan intim yang lebih dekat dengan orang lain.
Kondisi ini menyebabkan kualitas hubungan dengan orang lain tidak terlalu baik karena hanya mementingkan kuantitas atau jumlah lingkaran sosial yang semakin luas.
Sifat seorang social butterfly yang selalu jadi sorotan, tidak membiarkan orang lain menjadi sorotan meskipun mereka perlu atau pantas menjadi sorotan. Hal-hal seperti itu yang bisa menyebabkan perselisihan dalam hubungan pribadi dengan orang lain. (*)
Jenazah korban di instalasi pemulasaran jenazah RSJKO EHD Tanjunguban, Selasa (21/11/2023) sekira pukul 14.30 WIB. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Diduga kesetrum, seorang pekerja proyek pembangunan Indigo Hotel, kawasan Lagoi Bay, Lagoi, Steven Nandito Lampus, 27, tewas usai terjatuh dari scaffolding di lokasi proyek pada Selasa (21/11/2023) sekira pukul 14.30 WIB.
Warga Batam ini sempat dilarikan ke RSJKO Engku Haji Daud (EHD) Tanjunguban.
Pengawas lapangan proyek, I Komang Gede Dharma Yasa mengatakan, korban sedang mengelas saat memasang knalpot dari pompa disel.
“Knalpot ini gunanya untuk mengeluarkan udara panas yang dihasilkan pompa disel,” kata dia.
Pria yang akrab disapa Mangde mengatakan, tidak tau kejadiannya. “Saya di tempat lain,” kata dia.
