batampos – Anggota DPR RI Fadli Zon mengikuti pertemuan dialog ‘the 3rd Inter-Regional European Parliament (EP) – ASEAN Inter-Parliamentary Assembly’ (AIPA) di Strasbourg, Prancis pada akhir November 2023.

Dilansir dpr.go.id pada Minggu (26/11), pada pertemuan itu, Fadli Zon sebagai Ketua Delegasi menyebutkan bahwa pihak Barat dan siapapun yang mendukung kekejaman Israel di Gaza akan kehilangan kompas moral.

Politikus partai Gerindra itu bahkan mengatakan bahwa praktik yang dilakukan oleh Israel saat ini adalah praktik NAZI di era modern.

Baca Juga: Untuk Pengguna Premium, YouTube Luncurkan Fitur Main Game Bernama Playables

Fadli Zon menilai keadaan di Gaza saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Setidaknya ada 14 ribu warga Palestina meninggal dunia akibat serangan brutal Israel.

Fadli juga mengatakan bahwa rakyat Palestina mengalami kekurangan akses terhadap makanan, air, listrik, dan juga pemadaman komunikasi di tengah tragedi kemanusiaan yang mengerikan tersebut.

Kemudian, standar ganda dan mental kolonialisme negara-negara yang mendukung Israel juga tak luput dari sorotan Fadli.

“Saya juga ingatkan Uni Eropa bahwa agenda bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas tidak akan ada artinya, jika hak-hak rakyat Palestina tak diperhatikan,” kata Fadli Zon.

Walaupun gencatan senjata selama 4 hari perlu diterima dengan baik, namun komunitas internasional, termasuk Uni Eropa harus tetap memperhatikan keadaan di Gaza.

“Kita perlu menyambut baik langkah gencatan senjata 4 hari ini, khususnya untuk bantuan kemanusiaan, tapi harus ada solusi permanen agar tercipta perdamaian di kawasan,” tuturnya.

Fadli menilai sangat penting bagi Uni Eropa menekan Israel demi menghentikan pembunuhan terhadap warga Palestina.

“Saya juga ingatkan Uni Eropa bahwa agenda bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas tidak akan ada artinya, jika hak-hak rakyat Palestina tak diperhatikan,” ujar Anggota Komisi I DPR RI tersebut. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta akan memanggil Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024 dalam acara Desa Bersatu, pada Minggu (19/11). Pengurus Apdesi bakal dipanggil untuk digali pengetahuannya terkait netralitas kepala desa dalam acara Desa Bersatu.

BACA JUGA: Tegaskan Peserta Pemilu harus Patuhi Aturan, Bawaslu Bentuk Tim Pengawasan Kampanye

“Teman-teman Bawaslu DKI sedang bekerja memanggil Apdesi. Kalau nggak salah Senin (27/11) ini untuk meminta keterangan dari Apdesi,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (26/11).

Bagja memastikan, pihaknya akan mendalami laporan terkait dugaan ketidaknetralan perangkat desa, jika ditemukan adanya pelanggaran. Namun sampai saat ini, belum ada kesimpulan terkait ada atau tidaknya pelanggaran berkenaan dengan netralitas kepala desa dalam acara tersebut.

“Jika ada dugaan pelanggaran tentu akan kami dalami sesuai dengan laporan hasil pengawasan karena pada saat statement itu laporan pengawasan sedang dibuat, tapi kami harus merespon dengan cepat pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen media,” ucap Bagja.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMPPJ) melaporkan panitia acara Desa Bersatu ke Bawaslu RI. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang juga hadir dalam acara tersebut turut dilaporkan ke Bawaslu.

Adapun kegiatan Desa Bersatu yang dilaporkan itu digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11). AMPPJ melaporkan ketua hingga sekretaris panitia acara, serta Gibran yang hadir dalam acara tersebut.

Koordinator Desa Bersatu Muhammad Asri Anas menjelaskan, acara silaturahmi nasional Desa Bersatu dihadiri oleh delapan organisasi perangkat desa. Menurutnya acara itu merupakan sebuah silaturahmi perangkat desa, bukan deklarasi terhadap capres-cawapres pada Pilpres 2024.

“Kami delapan organisasi buat desa bersatu,” ucap Asri kepada JawaPos.com, Rabu (22/11).

Saat disinggung kartu tanda pengenal yang beredar terdapat gambar Prabowo-Gibran, Asri menegaskan acara tersebut hanya sebuah silaturahmi nasional, bukan acara deklarasi.

“Kita silatnas desa, bukan deklarasi,” ucap Asri.

Asri menyatakan bahwa terdapat capres-cawapres tertentu yang marah karena tidak diundang dalam acara Desa Bersatu. Ia menyatakan, dua capres lainnya yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga pernah diundang dalam acara forum perangkat desa.

“Ganjar sudah pernah hadir di forum desa. Anies udah pernah hadir di forun Desa Bersatu, ko sekarang diributkan,” ujar Asri.

Meski demikian, Asri mengku siap jika dirinya dipanggil Bawaslu untuk mengklarifikasi acara Desa Bersatu yang dihadiri putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka. “Saya datang kalau dipanggil enggak masalah,” tegas Asri.

Adapun perangkat desa, dilarang melakukan politik praktis. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 490 Undang-Undang Nomot 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu.

Dalam Pasal 280 ayat (2), disebutkan bahwa perangkat desa termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu. Selain tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye, perangkat desa juga dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Sementara itu, dalam Pasal 494 dijelaskan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Sedangkan Pasal 282 memuat aturan tentang larangan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye. Sanksinya dalam Pasal 490, dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi setiap wajib pajak di Indonesia.

Memiliki NPWP banyak memberikan manfaat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya maupun untuk keperluan lain di luar perpajakan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap wajib pajak untuk memilikinya.

Salah satu hal penting terkait NPWP adalah integrasinya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

BACA JUGA: Guru Harus Mendapatkan Kemerdekaannya dalam Mengajar

Dilansir dari antaranews pada Minggu (26/11), pemerintah tengah mengintegrasikan data NIK sebagai NPWP untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

Dengan begitu diharapkan administrasi perpajakan menjadi lebih praktis, karena menggunakan identitas wajib pajak yang sudah ada sebelumnya.

Integrasi NIK menjadi NPWP juga diharapkan dapat memperluas basis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, data perpajakan dan data kependudukan menjadi terhubung sehingga memudahkan pengelolaan administrasi di kedua sisi.

Pemadanan data NIK dengan NPWP bersifat mandiri, dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib pajak juga diberikan layanan virtual dan bantuan jika mengalami kesulitan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan implementasi penuh NIK menjadi NPWP diperkirakan terealisasi di pertengahan 2024.

Tepatnya saat Sistem Inti Administrasi Perpajakan (core tax) dijalankan.

Dengan demikian, masih terdapat kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan pemadanan data sebelum batas waktu tersebut.

Cara Cek Status Nik-Npwp:

Tata cara pengecekan NIK sudah terdaftar belumnya sebagai NPWP bisa diakses secara online melalui laman https://pajak.go.id sebagai berikut:

Akses laman https://ereg.pajak.go.id/ceknpwp
Pilih kategori “Orang Pribadi” untuk mengecek apakah NIK Anda sudah ber-NPWP
Masukkan NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), dan kode captcha
Klik “Cari”.

Nantinya apabila NIK telah terintegrasi sebagai NPWP, maka pencarian yang dilakukan memunculkan sejumlah data seperti nomor NPWP, wajib pajak.

Serta KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat NPWP terdaftar, dan status keaktifan NPWP sesuai NIK.

Sementara itu, untuk mengecek NIK PT Anda sudah terdaftar sebagai NPWP atau belum, bisa memilih kategori Badan.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dan memastikan kesiapan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan para pemangku kepentingan terkait.

Pemangku kepentingan terkait meliputi perbankan dan kementerian/lembaga lainnya.

Hal ini untuk memastikan tidak ada hambatan pada saat implementasi penuh NIK sebagai NPWP nantinya.

Dengan pengintegrasian NPWP dan NIK ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar dan patuh akan kewajibannya dalam memenuhi administrasi perpajakan.

Setiap wajib pajak dapat secara mandiri melakukan pemadanan data melalui website resmi, tanpa harus repot ke Kantor Pajak.

Pengelolaan administrasi perpajakan juga diprediksi menjadi lebih efisien melalui integrasi database ini.

Pemerintah akan dapat melacak wajib pajak dan pajak yang harus dibayarkan secara lebih akurat.

Dengan begitu, penerimaan negara dari sektor perpajakan diharapkan dapat terus meningkat seiring meningkatnya kepatuhan perpajakan. (*)

Reporter: JP Group