batampos – Krisis air bersih yang melanda kawasan Bengkong Kolam, Batam, memasuki pekan kedua tanpa kepastian. Warga terpaksa mengorbankan waktu istirahat mereka demi menunggu air mengalir pada jam-jam yang tidak menentu, bahkan hingga dini hari.

Dalam dua hari terakhir, air sempat mengalir, tapi jadwalnya berubah-ubah dan sering kembali mati saat dibutuhkan. Kondisi ini membuat banyak warga harus berjaga di depan keran hampir sepanjang malam.

“Dua hari ini memang ada nyala, tapi jamnya tidak karuan. Jam setengah dua pagi saya bangun, keran masih kering. Kami dipaksa jadi ‘penjaga keran’ tiap malam hanya untuk bisa mandi atau sekadar menampung air buat masak,” keluh warga, Arie.

Baca Juga: Psikolog: Korban Pencabulan Perlu Dipulihkan Mental dan Identitasnya

Ketiadaan air bersih tidak hanya mengganggu kebutuhan mandi dan mencuci, namun juga aktivitas dasar lain seperti memasak dan beribadah. Sebagian warga kini bergantung pada air galon atau sisa tampungan yang kualitasnya semakin menurun.

Penderitaan semakin terasa karena gangguan terjadi berkepanjangan tanpa informasi jadwal distribusi yang jelas. Banyak warga mengaku kesulitan mengatur kegiatan harian karena tidak tahu kapan air akan tersedia.

Selain itu, muncul pula kecurigaan di tengah masyarakat bahwa krisis di wilayah mereka berkaitan dengan penanganan gangguan di daerah lain, seperti Tanjung Uma dan Batu Merah.

“Seolah-olah air kami dikorbankan untuk dialirkan ke tempat lain. Setiap kali ada kabar pipa bocor di mana pun posisinya, Bengkong selalu jadi yang paling terdampak dan paling lama menderita,” katanya.

Baca Juga: Imigrasi Batam Pastikan Pengawasan Ketat TKA di KEK Nongsa

Di tengah situasi tersebut, warga juga menilai kampanye penghematan air yang disampaikan pengelola air bersih terasa tidak relevan dengan kondisi lapangan. Bagi mereka, imbauan untuk menghemat air sulit diterapkan ketika pasokan air justru tidak tersedia.

Warga kini mendesak pihak pengelola, PT Air Batam Hilir (ABH), agar memberikan penjelasan transparan sekaligus solusi teknis yang mampu menjamin distribusi air merata. Mereka berharap tidak ada lagi wilayah yang harus menanggung dampak paling berat setiap kali terjadi gangguan. (*)

Artikel Warga Bengkong Kolam Terpaksa Begadang Demi Air Bersih pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kebijakan pemerintah pusat menonaktifkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) per 1 Februari 2026 memunculkan kekhawatiran di sejumlah daerah, termasuk Batam. Secara nasional, sekitar 11 juta peserta dinonaktifkan dalam proses pemutakhiran data berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Di Batam, sebanyak kurang lebih 49 ribu peserta PBI pusat terdampak kebijakan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dan tidak sampai memutus terapi pasien, terutama penderita penyakit kronis dan katastropik.

BACA SELENGKAPNYA DI harian.batampos.co.id

Artikel 49 Ribu Peserta Batam Terdampak pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memastikan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA), termasuk tenaga kerja asing (TKA) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa, terus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
‎
‎Kasi Humas Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya terus memantau aktivitas orang asing di seluruh wilayah kerja Batam, termasuk kawasan strategis seperti KEK Nongsa yang tengah berkembang pesat.
‎
‎“Setiap WNA yang masuk dan berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang sesuai dengan tujuan kedatangannya dan tercatat dalam sistem keimigrasian,” ujar Kharisma, Jumat (13/2) siang
‎
‎Ia membenarkan bahwa terdapat tenaga kerja asing yang beraktivitas di kawasan KEK Nongsa. Data tersebut diperoleh melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) serta laporan resmi dari perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Sengketa Izin Parkir Gratis di K-Square Selesai, Dishub Pastikan Masuk PAD Lewat Skema Parkir Mandiri

Menurutnya, keberadaan TKA di KEK Nongsa umumnya berkaitan dengan proyek strategis, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti pusat data (data center) dan fasilitas penunjang lainnya. Seluruh data tersebut tercatat secara administratif dan menjadi objek pengawasan berkelanjutan oleh Imigrasi Batam.
‎
‎Secara konsisten, Imigrasi Batam melakukan pengawasan baik secara administratif maupun lapangan terhadap WNA yang berkegiatan di KEK Nongsa. Dari sisi administratif, setiap tenaga kerja asing yang bekerja diwajibkan memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
‎
‎“Sebagai prasyarat penerbitan ITAS, yang bersangkutan harus terlebih dahulu memiliki izin ketenagakerjaan berupa Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari instansi berwenang. Dengan mekanisme ini, kami memastikan jenis izin tinggal sesuai dengan jabatan, lokasi kerja, serta aktivitas di lapangan,” jelasnya.
‎
‎Kharisma menambahkan, hingga saat ini Imigrasi Batam belum menerima laporan maupun menemukan secara langsung adanya tenaga kerja asing yang menggunakan visa kunjungan untuk melakukan pekerjaan fisik atau konstruksi di KEK Nongsa.
‎
‎Namun, pihaknya pernah mendapati WNA pemegang visa kunjungan yang berada di lokasi untuk keperluan rapat, pertemuan bisnis, atau pembahasan proyek. Aktivitas tersebut bersifat non-produktif dan tidak melibatkan pekerjaan fisik sehingga masih diperbolehkan sesuai ketentuan keimigrasian.
‎
‎Terkait rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, Kharisma menyatakan bahwa pengawasan tenaga kerja asing memang bersifat lintas sektor. Imigrasi menjadi bagian dari unsur pengawasan tersebut melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).
‎
‎“Koordinasi selama ini dilakukan melalui pertukaran data WNA pengguna izin tinggal, pengawasan gabungan, serta rapat lintas instansi. Pada prinsipnya, Imigrasi Batam siap mendukung setiap langkah pengawasan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah bersama instansi teknis,” ujarnya.
‎
‎Ia juga menegaskan bahwa dokumen seperti RPTKA, notifikasi izin kerja, maupun sertifikasi profesi dan registrasi PII merupakan ranah instansi ketenagakerjaan dan lembaga profesi. Sementara Imigrasi memastikan adanya dasar izin kerja dari instansi berwenang serta izin tinggal yang diterbitkan memang sesuai untuk tujuan bekerja.
‎
‎“Apabila dalam pengawasan gabungan ditemukan izin kerja atau persyaratan profesional tidak terpenuhi, maka akan dilakukan koordinasi lanjutan dengan instansi teknis. Dari sisi keimigrasian, kami dapat menindak melalui izin tinggalnya,” katanya.
‎
‎Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan keimigrasian, Imigrasi Batam dapat mengambil langkah berupa pembatalan izin tinggal, deportasi, pencantuman dalam daftar penangkalan, hingga proses hukum keimigrasian apabila memenuhi unsur pidana.
‎
‎Pengawasan orang asing, lanjutnya, dilakukan secara berlapis dan berkelanjutan. Selain operasi lapangan rutin, pengawasan administratif juga dilakukan melalui pemantauan data perlintasan, izin tinggal, penjamin, serta kewajiban pelaporan keberadaan orang asing oleh perusahaan atau sponsor.
‎
‎Ia menegaskan, pada dasarnya sebagian besar WNA masuk ke Indonesia secara prosedural dan menggunakan dokumen yang sah. Tantangan muncul ketika terdapat oknum yang menyalahgunakan izin tinggal, seperti menggunakan visa kunjungan untuk bekerja.
‎
‎“Karena itu, pengawasan berbasis informasi dan sinergi lintas instansi menjadi faktor penting. Jika ditemukan pelanggaran, Imigrasi Batam akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan, mulai dari pembatalan izin tinggal hingga deportasi,” tegas Kharisma. (*)

Artikel Imigrasi Batam Pastikan Pengawasan Ketat TKA di KEK Nongsa ‎ pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Jajaran Polsek Sagulung bersama Polsek Batuaji terus menggencarkan sosialisasi layanan Call Center Polri 110 kepada masyarakat. Layanan darurat ini diharapkan dapat dimaksimalkan selama bulan Ramadan.

Kapolsek Sagulung, Iptu Husnul Afkar, mengatakan Call Center 110 merupakan layanan darurat kepolisian yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk meminta bantuan maupun melaporkan gangguan kamtibmas. Layanan ini dapat diakses gratis dan aktif selama 24 jam.

“Masyarakat bisa memaksimalkan layanan 110 selama Ramadan. Layanan ini aktif 24 jam dan tidak dipungut biaya,” ujarnya, Jumat (13/2).

Baca Juga: Keluarga Korban Apresiasi Gerak Cepat Kepolisian Ungkap dan Tangkap Pelaku Curas Lansia di Lubukbaja

Ia menjelaskan, layanan 110 dapat diakses melalui sambungan telepon. Setiap laporan atau pengaduan yang masuk akan diteruskan ke jajaran kepolisian sesuai wilayah kejadian.

“Nantinya laporan akan masuk ke tingkat Polres dan Polda, kemudian diteruskan ke jajaran Polsek sesuai lokasi kejadian,” katanya.

Adapun jenis laporan yang dapat disampaikan, antara lain kecelakaan lalu lintas, bencana, keributan, hingga tindak pidana. Sementara pengaduan mencakup ancaman maupun tindak kekerasan.

“Jika terjadi gangguan selama pelaksanaan ibadah, segera laporkan. Selama Ramadan, kami berupaya memberikan pelayanan maksimal agar masyarakat dapat beribadah dengan khusyuk,” ungkapnya.

Baca Juga: PELNI Batam Tambah KM Dorolonda Perkuat Angkutan Lebaran 2026

Husnul juga mengingatkan agar masyarakat menggunakan layanan 110 secara bijak dan tidak main-main. Pihak kepolisian akan menindak tegas laporan palsu yang disengaja.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat semakin sadar dan proaktif memanfaatkan fasilitas pelayanan kepolisian demi terciptanya keamanan dan ketertiban bersama,” tutupnya. (*)

Artikel Layanan Call Center 110 Gratis, Polisi Minta Warga Maksimalkan Selama Ramadan pertama kali tampil pada Metropolis.