batampos – Judi online menjadi saat ini menjadi masalah serius bagi masyarakat Indonesia, aparat penegak hukum dan pemerintah. Efek candunya yang menjerat korban dengan serius dan menimbulkan turunan kejahatan lainnya membuat judi online saat ini sama-sama diperangi oleh berbagai pihak.

Dari sisi pemerintah, judi online dan konten terkait lainnya ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Selama 167 hari masa jabatan atau sampai akhir 2023, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengklaim telah berhasil memutus akses lebih dari 800 ribu konten judi online berupa situs, IP, aplikasi, dan file sharing.

“Capaian tersebut setara dengan akumulasi pemblokiran konten judi online yang telah dilakukan selama lima tahun sebelumnya,” ungkapnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

BACA JUGA: Transaksi Judi Online Selama 6 Tahun Capai 200 Triliun

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo, sepanjang 17 Juli 2023 hingga 30 Desember 2023 total konten judi online telah ditangani sebanyak 805.923 konten. Adapun jumlah konten judi online yang diblokir pada periode 17 sampai 31 Juli 2023 sebanyak 30.013 konten.

Sementara periode 1 sampai 31 Agustus 2023 sebanyak 55.846 konten, periode 1 sampai 30 September 2023 sebanyak 96.371 konten, dan periode 1 sampai 31 Oktober 2023 merupakan capaian tertinggi yakni sebanyak 293.665 konten.

Selanjutnya, konten judi online yang diblokir pada periode 1 sampai 30 November sebanyak 160.503 konten, periode 1 sampai 30 Desember sebanyak 168.895 konten.
Berdasarkan platform, Kemenkominfo menyebut pihaknya telah memutus akses konten judi online pada 596.348 situs dan IP, 173.134 platform Meta, 29.257 akun platform file sharing, 5.993 platform Google dan Youtube, 367 platform X, 170 platform Telegram, 15 platform TikTok, 8 platform App Store, dan 1 platform Snack Video.

Tidak hanya konten judi online, Budi yang menggantikan Menkominfo sebelumnya karena kasus korupsi menara BTS itu menyatakan telah berhasil memblokir lebih dari 5.000 rekening bank dan akun e-wallet yang terindikasi dimanfaatkan untuk aktivitas judi online.

Kemenkominfo juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemblokiran pada rekening terkait judi online. “Kominfo berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam memberantas judi online. Kami bekerja sama dengan OJK, penyelenggara layanan telekomunikasi dan internet dan platform digital,” tegasnya.

Kemudian, dirinya juga menyatakan telah meminta penyedia layanan internet (ISP) dan operator seluler untuk meningkatkan upaya pemberantasan judi online dengan memastikan ketepatan sinkronisasi sistem pada database situs yang mengandung konten perjudian.

Bahkan, Budi juga memberikan teguran keras pada raksasa teknologi Meta karena masih ditemukan banyak konten judi online di platform tersebut. “Teguran ini mengharuskan Meta untuk segera meningkatkan penanganan konten, dan iklan dengan muatan perjudian online pada platform yang dikelolanya dalam 1×24 jam,” tegas Budi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai tak kunjung ditangkapnya buron Harun Masiku oleh KPK menimbulkan sejumlah pertanyaan. Lembaga anti rasuah itu dinilai tak serius menangani kasus suap yang melibatkan Harun. MAKI juga menduga melihat posisinya, Harun telah meninggal dunia.

“Ada beberapa analisa saya terkait Harun Masiku diduga telah meninggal,” ucap Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id) kemarin. Pertama, soal kondisi Harun yang tidak terlampau kaya. Hidup Harun sebelum dinyatakan tersangka adalah sebagai lawyer, kerja di bank, dan terakhir menjadi tenaga ahli di DPR.

Melihat realitas itu, sulit membayangkan dia bisa terus kabur ke luar negeri. Mungkin, saat awal-awal pengejaran oleh KPK, ada yang membiayainya untuk kabur. Namun, saat ini, dia buron sudah sejak hampir empat tahun.

Boyamin sempat mendengar kabar bahwa Harun lari ke Malaysia, tepatnya di Negeri Malaka. Namun, dia sanski bahwa dia hingga kini masih berada di luar negeri. Lagi pula, tidak ada perkembangan signifikan dari KPK mengenai keberadaan buronan yang ditetapkan DPO sejak 17 Januari 2020 itu.

“Sehingga Harun Masiku diduga sudah meninggal itu makin kuat. Saya juga pernah mendapat kabar dari seseorang bahwa Harun sudah meninggal,” katanya. Namun, Boyamin memang belum bisa membuktikan kabar soal kabar kematian Harun itu.

Dia pun berharap, jika KPK tak kunjung bisa menangkap, segera dilakukan sidang inabsentia. Artinya proses persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Kondisi ini lebih mudah dan memberikan kejelasan pada publik. Ketimbang, keberadaan Harun yang masih simpang siur. Toh, tidak tersangka lain, dalam kasus melibatkan Harun ini sudah menjalani hukuman.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memberi pendapat lain soal tanggapan meninggalnya Harun itu. “Maksud pernyataan Boyamin Saiman itu kami yakin biar KPK tetap semangat terus mencari dan menangkapnya,” paparnya.

Namun, Ali meminta agar Boyamin yakin punya data kuat soal kematian Harun, dipersilakan sampaikan langsung kepada penegak hukum terdekat. Bukan malah mengumbar di ruang publik seperti ini. “Sejauh ini kami pun belum memperoleh informasi soal hal dimaksud,” jelasnya.

KPK sejak awal sudah membangun kerjasama sama dengan penegak hukum lain dalam pencarian para buron KPK. Pengejaran tidak hanya di dalam negeri namun juga bekerjasama dengan negara lain. Dan sampai hari ini, KPK terus berupaya melakukan upaya pencarian semua sisa DPO .”Tentu dengan cara dan strategi kami, yang kami kira langkahnya pun juga tidak perlu terus dipublikasikan,” paparnya. (*)

Reporter: JP Group

Disparitas harga bahan pokok dengan kota besar bisa ditekan, biaya pengiriman juga dapat dihemat, dan jumlah muatan bisa ditambah. PT Pelni pun terus berupaya menambah jadwal pelayaran kapal yang menjadi bagian dari program tol laut.

TAUFIQ ARDIANSYAH, Tahuna

KEPULAUAN Sangihe hanya sepelemparan batu dari Filipina. Jadi, tak mengherankan kalau jiran Indonesia itu jadi alternatif tiap kali warga setempat menghadapi suatu kendala.

Misal, stok sembilan bahan pokok (sembako). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Sangihe Rifai Mahdang menyebut beberapa waktu lalu sempat ada permintaan pasokan sembako dari kepulauan di utara Sulawesi Utara itu.

”Waktu itu, belum ada kapal tol laut. Kapal perintis pun masih proses lelang,’’ ungkap Rifai kepada rombongan media, termasuk Jawa Pos, yang diundang PT Pelni ikut dalam kunjungan ke Tahuna, ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, akhir November lalu (27/11/2023).

Pagi itu, Kapal Logistik Nusantara II tengah bersandar di Pelabuhan Tahuna. Kapal tersebut salah satu kapal yang berdinas dalam program tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada November 2015.

Program tersebut merupakan konsep pengangkutan logistik via laut. Program itu bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia.

Kapal itu singgah di Sangihe sekali dalam sebulan. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, kedatangan kapal tersebut sangat berarti. Sebab, mereka tidak perlu mengeluarkan bujet mahal untuk mengirim barang ke berbagai kota di Indonesia.

’’Saya bisa menghemat biaya pengiriman,’’ ujar Husiyo Hadinoto, salah seorang pelaku usaha arang di Tahuna.

Pria yang akrab disapa Yoyo itu sudah menekuni bisnis tersebut selama lima tahun. Setiap bulan, dia mengirim arang sebanyak 3–4 kontainer. Per kontainer beratnya mencapai 11 ton.

”Biaya ekspedisi per kontainernya Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. Sebelum ada tol laut, selisih harga lebih mahal Rp 2 jutaan,’’ ujar pria asal Madiun, Jawa Timur, itu.

Steven Ang, pengusaha ikan di Tahuna, juga menyebut kuantitas barang yang bisa dikirim via tol laut jadi lebih banyak. Andi Wahyu Haris, pegawai yang bekerja di perusahaan ikan milik Steven, menambahkan bahwa sebelum ada tol laut, ikan-ikan dikirim melalui kapal feri.

Dalam sebulan, perusahaan hanya bisa mengirim 24 ton ikan. Jumlah pengiriman itu tidak sebanding dengan hasil produksi perusahaan.

”Dalam sebulan, kami bisa memproduksi 50 ton. Jadi, ada 26 ton yang ditinggal,’’ ungkap Wahyu.

Rifai menambahkan, tol laut juga membuat disparitas harga bahan makanan pokok di Kepulauan Sangihe tidak terlalu jauh dengan kota besar seperti Manado, ibu kota Sulawesi Utara. Bahkan, pilihan bahan makanan pokok di Kepulauan Sangihe kini semakin beragam.

”Contohnya, beras. Dulu, hanya ada beberapa jenis beras di sini. Sekarang beras premium sudah ada di sini. Sebelum ada tol laut, pilihan masyarakat terbatas,’’ ujar Rifai.

Meski bukan berarti dalam perjalanannya program itu tanpa kritik. Ekonom Faisal Basri, misalnya, pada akhir 2019 pernah menyebut tol laut tak terlampau berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tapi, Kementerian Perhubungan menjawab kritik tersebut dengan mengatakan bahwa program itu sangat dibutuhkan sejumlah daerah.

Di wilayah-wilayah seperti Kepulauan Sangihe, transportasi laut memang sangat diandalkan. Baik untuk antar jemput orang maupun barang.

Dalam kunjungan ke Kepulauan Sangihe, Manajer Penjualan Nonkomersial PT Pelni Achmad Deshariradian Tamzak juga mendapat banyak masukan dan aspirasi dari para pelaku usaha. Salah satunya soal penambahan jadwal pengiriman barang.

Para pelaku usaha berharap jadwal pengiriman barang di Kepulauan Sangihe ditambah dari sekali dalam sebulan menjadi dua kali dalam sebulan. Permintaan itu, kata Tamzak, bukan sesuatu yang mudah diwujudkan.

Tapi, PT Pelni terus berupaya untuk meningkatkan jadwal pelayaran. Tamzak menjelaskan, dalam satu kali trip menuju Sangihe, diperlukan waktu 30–33 hari. Artinya, dalam setahun sepanjang 2023, hanya ada sebelas trip ke Sangihe.

”Lama, sebab ada penambahan rute ke Pelabuhan Nunukan (Kalimantan Utara). Pada 2024, Kapal Logistik Nusantara II tidak lagi ke Nunukan. Sehingga bisa mengurangi waktu sampai lima hari,” katanya.

Artinya, lanjut dia, yang tadinya butuh waktu 33 hari diupayakan menjadi 27–28 hari. ”Dengan begitu, di 2024, kami bisa mengejar 12–13 trip (ke Sangihe),’’ jelas Tamzak.

Rifai berharap, siapa pun yang menjadi presiden tahun ini, tol laut masih dilanjutkan. Kalau tidak, warga di kepulauan yang jauh dari pusat pemerintahan dan perekonomian seperti Sangihe akan sangat terdampak.

”Jangan lupa kalau Filipina lebih dekat dengan sini. Jadi, ini bisa berdampak terhadap urusan kedaulatan,’’ katanya. (*)