batampos – Beredar sebuah video pendek yang menarasikan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo tidak pernah menjalani masa penahanan di Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Di lapas hanya tertera nama Sambo, tapi yang bersangkutan tidak pernah ada di dalam tahanan. Selain itu, Sambo disebut hanya ke lapas saat ada pemeriksaan.

Kalapas Kelas IIA Salemba, Beni Hidayat membantah tuduhan terebut. Pada awal masa penahanan, Sambo ada di dalam lapas sebelum akhirnya dipindah.

“Pernyataan itu jelas tidak benar. Sebagai Warga Binaan, Ferdy Sambo bin William Sambo tidak pernah ditahan di Lapas Salemba. Yang bersangkutan menjalani pidana di Lapas Salemba dan telah menjalani masa pengenalan lingkungan (MAPENALING) terhitung tanggal 24 Agustus 2023 sampai 29 Agustus 2023. Hanya saja kemudian yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Kelas II A Cibinong, berdasarkan Surat Kalapas Kelas II A Salemba perihal pemindahan 3 orang warga binaan ke Lapas Kelas II A Cibinong,” ujar Beni, Kamis (4/1).

Beni juga membantah tudingan Ferdy Sambo tidur di ruang KPLP selama menjalani pidana di Lapas Salemba. “Kami menyayangkan tuduhan bahwa Sambo tidur di ruang KPLP selama menjalani pidana di Lapas Salemba karena itu tuduhan yang ngawur. Sebagai Warga Binaan, Ferdy Sambo ditempatkan di Blok hunian Paviliun Saroso, Lantai I Ruang 23/Type 1. Kami ada dokumentasinya semua,” tegasnya.

Beni tidak menampik bahwa Ferdy Sambo memang mendapat pengawasan melekat dari jajaran KPLP, namun itu semua berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban, serta berdasarkan assesmen risiko PK BAPAS dan Instrument screening Penempatan Narapidana (ISPN).

“Jadi bukan tidur di ruang KPLP. Lagi pula ucapan Alvin Lim bahwa dirinya sebagai warga binaan dapat bebas berjalan-jalan ke kantor depan jelas tidak benar. Setiap warga binaan yang akan beraktivitas keluar blok hunian harus dilengkapi dengan surat keputusan TPP dan tercatat dalam buku expedisi lalu lintas warga binaan, jadi tak bisa sembarangan,” jelasnya.

Sementara, mengenai tudingan bahwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bin Sunandag Yunus Lumiu hanya foto-foto dan roll di Lapas Salemba, Beni juga membantahnya.

“Richard Eliezer diterima di Lapas Salemba pada tanggal 27 Februari 2023, namun berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perihal permohonan penempatan terpidana dan rekomendasi hak memperoleh penghargaan sebagai saksi pelaku (justice collaborator), yang bersangkutan kemudian ditempatkan di Rutan Bareskrim Polri,” ucapnya.

Beni menyatakan, tudingan-tudingan yang beredar hanya sebatas mengada-ada. Sebab, pelaku penyebaran isu ini juga tidak melihat langsung proses penempatan Ferdy Sambo dan kawan-kawan di dalam lapas.

“Selama Ferdy Sambo di Lapas Salemba, Alvin kan tidak ada karena sedang menjalani perawatan medis di RSU terhitung mulai tanggal 16 April 2023 hingga 29 September 2023,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) terus mengejar target pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji (CJH). Pasalnya, itu menjadi syarat bagi jemaah untuk bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2024 atau tidak.

Direktur Bina Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengatakan, sesuai jadwal, pelunasan bipih tahap pertama dibuka 9 Januari sampai 7 Februari. Kemudian, pelunasan bipih tahap kedua berlangsung pada 20 Februari–8 Maret.

Dia mengingatkan, dalam pelunasan bipih kali ini berlaku skema baru. Yaitu, jemaah wajib cek kesehatan terlebih dahulu. Jika dinyatakan istitaah atau mampu secara kesehatan, jemaah tersebut bisa melunasi. ”Jadi, kemarin itu sudah 10 persen (CJH cek kesehatan),” kata Saiful di sela apel Hari Amal Bhakti (HAB) Ke-78 Kemenag kemarin (3/1).

Kemenag mengupayakan CJH yang sudah cek kesehatan lebih banyak lagi. Targetnya, 40–50 persen CJH sudah cek kesehatan sampai 8 Januari.

Saiful menuturkan, data hasil kesehatan itu sudah terkoneksi. Mulai Siskohat Kesehatan milik Kemenkes, kemudian masuk ke Siskohat Kemenag. Lalu, terhubung ke basis data bank penerima setoran (BPS). Menurut dia, jemaah bisa langsung mengecek di bank, apakah masuk kategori istitaah atau belum. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi UU ITE ini terdapat 20 poin perubahan dan tambahan dalam substansi revisi UU ITE jilid kedua.

Perubahan sejumlah aturan ini untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Pasal 45 UU Nomor 1 tahun 2024 mengatur soal hukuman terhadap pelanggar ITE.

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana, dapat dipidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar,” bunyi Pasal 45 ayat (1), dikutip Kamis (4/1).

BACA JUGA: Kominfo Berantas 800 Ribu Lebih Konten Judi Online di Indonesia Sepanjang Tahun 2023

Dalam Pasal 45 ayat (1) yang dapat dipidana berupa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

Sementara, perbuatan perjudian melalui ITE dalam Pasal 45 ayat (3) sebagaimana diatur dapat dipidana penjara selama 10 tahun.

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar,” bunyi Pasal 45 ayat (3).

Sementara pada Pasal 45 ayat (4) mengatur bahwa pencemaran nama baik melalui ITE dapat dipidana selama dua tahun penjara.

“Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400 juta,” tulis Pasal 45 ayat (4).

Namun, dalam Pasal 45 ayat (5) diatur bahwa delik pencemaran nama baik merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

Sementara, apabila pihak pengadu dalam hal ini korban tidak bisa membuktikan aduannya dapat dipidana paling lama empat tahun.

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750 juta,” bunyi Pasal 45 ayat (6). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej telah mengajukan kembali gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menggugat keabsahan penetapan tersangka dalam perkara dugaan penerimaan suap. Gugatan praperadilan Eddy awalnya sempat dicabut dengan dalih untuk memperbaiki substansi.

“Memang betul telah diajukan kembali permohonan praperadilan oleh pemohon mantan Wamenkumham Prof Edward Oemar Hiariej yang didaftarkan ke kepaniteran pidana PN Jaksel hari Rabu tanggal 3 Januari 2024,” kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto kepada wartawan, Kamis (4/1).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim tunggal Estiono untuk memimpin sidang praperadilan ini. Adapun sidang perdana akan digelar pada 11 Januari 2024 mendatang.

BACA JUGA: Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Segera Dipanggil KPK

“Oleh hakim tunggal yang dimaksud telah ditetapkan sidang pertama itu pada 11 Januari 2024,” jelas Djuyamto.

Diketahui, Eddy Hiariej diduga menerima suap senilai Rp 8 miliar, dari Direktur Utama (Dirut) PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan. Penerimaan suap itu berkaitan pengurusan status hukum PT CLM dan status hukum Helmut Hermawan di Bareskrim Polri.

Selain Eddy, KPK juga menetapkan tiga pihak lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan status hukum PT. Citra Lampia Mandiri (CLM). Adapun ketiga pihak tersangka lainnya yakni, dua asisten pribadinya (aspri) Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, serta Direktur Utama PT. CLM Helmut Hermawan.

KPK saat ini baru menahan, Helmut Hermawan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK. Penahanan Helmut Hermawan terhitung sejak 7 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023.

Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Reporter: JP Group