Rabu, 13 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 4399

Jelang Natal dan Tahun Baru Polisi Perketat Pengawasan di Pusat Keramaian dan Perbankan

Ahmadi Sultan
-
0
Jelang Natal dan Tahun Baru Polisi Perketat Pengawasan di Pusat Keramaian dan Perbankan
WhatsApp Image 2023 12 19 at 13.14.26 e1702979397516
Personil gabungan dari tim patroli, intel dan Bhabinkamtibmas bekerja sama melakukan pengawasan di tempat keramaian dan perbankan, Selasa (19/12).

batampos – Jajaran Polsek Batuaji mulai intens mengawasi aktivitas masyarakat di pusat keramaian dan perbankan dalam rangka menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam urusan persiapan menyambut Natal dan tahun baru.

Personil gabungan dari tim patroli, intel dan Bhabinkamtibmas bekerja sama melakukan pengawasan di lapangan. Lokasi perbankan yang jadi fokus perhatian polisi karena ada kenaikan transaksi keuangan selama sepekan terakhir.

“Banyak yang setor ataupun ambil dan tukar uang. Ini kita awasi biar tak ada peluang bagi pelaku kejahatan memanfaatkan momen-momen seperti ini. Ini upaya pencegahan,” ujar Kapolsek Batuaji AKP Benny Syahrizal, Selasa (19/12).

Seperti diketahui momen hari raya biasanya jadi peluang bagi pelaku kejahatan untuk mencari mangsa. Warga yang beramai-ramai melakukan transaksi keuangan di perbankan ataupun pasar tentunya diincar pelaku kejahatan.

Jajaran Polsek Batuaji tak mau kecolongan sehingga intens melakukan patroli dan pengawasan di lapangan. Bank-bank yang ada di wilayah hukum Polsek Batuaji diawasi secara ketat.

“Langkah proaktif ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi peningkatan aktivitas kejahatan menjelang libur natal dan tahun baru. Polsek Batuaji berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di Batuaji,” ujar Benny.

Patroli dan pengawasan ini fokus pada titik-titik strategis, termasuk kawasan perbankan dan pusat perdagangan emas maupun pegadaian. Selain itu, polisi juga memberikan imbauan kepada para pemilik usaha dan karyawan agar tetap waspada dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan.

“Ini juga untuk membangun sinergi dengan masyarakat. Kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman baik menjelang Nataru dan Pemilu 2024,” imbau Benny.

Jhoni salah seorang warga yang sedang melakukan transaksi keuangan di Bank BNI Fanindo, Batuaji mengapresiasi upaya pihak kepolisian menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat tersebut. Dia berharap agar liburan dan perayaan Natal ataupun tahun baru nanti semuanya berjalan dengan aman dan lancar.

“Bagus sebagai upaya pencegahan. Saya apresiasi dengan upaya preventif pihak kepolisian ini. Semoga semuanya aman dan berjalan sesuai yang diharapkan, ” ujarnya. (*)

 

Reporter: Eusebius Sara

Praperadilan Firli Bahuri Ditolak, Penetapan Tersangka Pemerasan Dinilai Sah

Ahmadi Sultan
-
0
Praperadilan Firli Bahuri Ditolak, Penetapan Tersangka Pemerasan Dinilai Sah
Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)

batampos – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Dengan begitu penetapan tersangka kepada Firli oleh Polda Metro Jaya dianggap sah.

“Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Tunggal Imelda Herawati dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/12).

BACA JUGA: Praperadilan Firli Bahuri Diputus Hari Ini, Polda Metro Ingin Putusan Hakim Objektif

Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.

“Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).

Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.

Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022.

Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.

Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.

Firli dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP. (*)

Reporter: JP Group

Taekwondo Kharisma Bangsa Gelar UKT, Lima Taewondoin Cilik Lulus Sabuk Hitam

Ahmadi Sultan
-
0
Taekwondo Kharisma Bangsa Gelar UKT, Lima Taewondoin Cilik Lulus Sabuk Hitam
Ray Virendra Wanas (dobok merah) saat bertanding di Kejuaraan 9TH Daedo Taewondo Open Championship di Singapura beberapa waktu lalu.

batampos– Pengurus Taekwondo Kharisma Bangsa menggelar Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) di DC Mall, Minggu (17/12). Sebanyak 80 an peserta mengikuti ujian yang terdiri dari Dojang Universitas Internasional Batam, Palazzo Garden, Orchad Park, Mall Botania 2, Sekolah Kalam Kudus, Sekolah Avava, Kepri Mall dan DC Mall.

Penguji Nasional yang juga Ketua Bidang UKT Universal Taekwondo Indonesia Profesional (UTI Pro) Kepri Master Soewito Trikusuman mengatakan, UKT ini digelar untuk menguji kemampuan para atlet sejauh mana mereka menguasai materi atau ilmu yang telah ditempuh selama masa berlatih bagi mereka yang ingin naik sabuk atau tingkatan lebih tinggi.

Kata Soewito, UKT Ini juga bagian dari komitmen pengembangan skill dan semangat para atlet di Batam. Dia juga berharap agar UKT itu bisa memberikan peluang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

Lebih lanjut Soewito mengatakan, penyelenggaraan UKT ini berlaku sama bagi seluruh organisasi beladiri taekwondo yang ada di Indonesia. Peserta yang dinyatakan lulus, mendapat ijazah atau sertifikat bertaraf internasional yang dikeluarkan lembaga sertifikasi taekwondo dunia di Korsel. Adapun materi yang diujikan, kata Soewito, berupa jurus-jurus, perkelahian (kyorugi), pemecahan benda keras (kyukpa) juga ketahanan fisik.

BACA JUGA:  Atlet Taewondo Kharisma Bangsa Raih Prestasi Gemilang di Kejuaraan 9TH Daedo Taekwondo Open Championship

Soewito berharap, dengan ujian ini, para taekwondoin dapat meningkatkan pengalaman dan kemampuannya agar bisa bersaing di kejuaraan-kejuaraan yang lebih besar lagi. Tetapi yang paling penting katanya, dari ujian ini anak didiknya dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengimplementasikan janji-janji taekwondo dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi UTI Pro Indonesia, Master Siauw Lung Wu mengatakan, UKT ini untuk mengembangkan pelatihan taekwondo di setiap kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia. Katanya, ujian kenaikan tingkat ini bukan hanya sekadar ujian. Namun, dari ujian ini, ia berharap akan menemukan pelatih-pelatih potensial yang bisa mengembangkan beladiri taekwondo di seluruh Indonesia.

“Kita berharap semoga dari sini nantinya akan banyak yang menjadi atlet andalan yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional. Atlet potensial yang nantinya prospektif untuk terus dibina dan diandalkan di kejuaraan-kejuaraan taekwondo bertaraf internasional. Selain itu, atlet yang mampu mengembangkan olahraga taekwondo di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu dari 80 an peserta UKT, ada lima orang taewondoin cilik yang lulus ujian sabuk hitam Poom Internasional Kukkiwon Korea, mereka yaitu, Ray Virendra Wanas, Mikhayla Putri Willian, Doderick Franklin, Alexander Lincoln dan Dave Qin. Sedangkan Ray Virendra Wanas menjadi lulusan terbaik karena mampu menampilkan performa yang baik saat bertanding dan menampilkan jurus-jurus. Diketahui Ray Virendra Wanas mulai aktif berlatih taekwondo sejak usia 5 tahun dan saat ini tidak sedikit medali yang berhasil dikumpulkannya dari berbagai kejuaraan di tingkat nasional dan internasional. (*)

Reporter: Iman

Jaksa Segera Eksekusi Hadi Candra dan Ilyas Sabli, Terpidana Korupsi Tunjangan Rumah Dinas DPRD Natuna

Tunggul Manurung
-
0
Jaksa Segera Eksekusi Hadi Candra dan Ilyas Sabli, Terpidana Korupsi Tunjangan Rumah Dinas DPRD Natuna

batampos– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menyatakan, akan segera melakukan eksekusi dua terdakwa korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Natuna. Eksekusi dilaksanakan jika Jaksa telah menerima petikan putusan lengkap Mahkamah Agung (MA).

Kasi Penkum Kejati Kepri, Denny Anteng Prakoso memastikan bahwa Jaksa akan melakukan eksekusi terhadap dua terdakwa yamg divonis bersalah oleh MA. “(Petikan putusan lengkap) belum kami terima,” katanya, Senin (18/12).

Denny menegaskan, pihaknya pasti melakukan eksekusi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku jika telah menerima petikan putusan lengkap dari Pengadilan.

“Itu pasti (eksekusi) karena ketentuannya begitu,” tegasnya.

BACA JUGA: MA Vonis Hadi Candra dan Ilyas Sabli  Bersalah, Korupsi Tunjangan Rumah Dinas DPRD Natuna

Sebelumnya diketahui, dua terdakwa kasus korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Natuna, Hadi Chandra dan Ilyas Sabli divonis bersalah oleh MA.

Hadi Chandra yang sebelumnya divonis bebas pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, divonis Hakim MA 1 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Selain itu, Hadi Chandra harus membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 345 juta. Jika tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara 1 tahun.

Sedangkan Ilyas Sabli yamg sebelumnya divonis bebas pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, divonis Hakim MA 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara.

Saat ini, Hadi Chandra merupakan anggota DPRD Kepri dan terdaftar sebagai Calon Legislatif dari Partai Golkar Dapil Kepri 7. Sedangkan Ilyas Sabli merupakan anggota DPRD Kepri dan terdaftar sebagai Calon Legislatif dari Partai Nasdem Dapil Kepri 7.

Dalam kasus ini, Kejati Kepri menetapkan lima tersangka korupsi Rumah Dinas DPRD Natuna pada 31 September 2017 silam. Lima tersangka yaitu mantan Bupati Natuna, Ilyas Sabli dan Raja Amirullah, mantan Sekda Natuna Syamsurizon, mantan Sekwan Makmur serta mantan Ketua DPRD Natuna Hadi Candra.

Penyidik menemukan bukti pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011 hingga 2015. Sehingga dalam kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp 7,7 miliar. (*)

Reporter: Yusnadi Nazar

Biaya Pengurusan Dokumen Pemberangkatan PMI Butuh Rp 30 Juta per Orang

Ahmadi Sultan
-
0
Biaya Pengurusan Dokumen Pemberangkatan PMI Butuh Rp 30 Juta per Orang
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani.

batampos – Momen peringatan Hari Buruh Migran Internasional 2023 di Jakarta kemarin (18/12), jadi ajang Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyampaikan uneg-uneg. Diantaranya adalah masih mahalnya biaya pengurusan dokumen pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI). Di hadapan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dia mengusulkan supaya beban biaya itu ditanggung negara.

Dalam pidatonya, Benny mengatakan amanah UU 18/2017 tentang Pelindungan Buruh Migran Indonesia menyebutkan, pekerja migran tidak boleh dibebani biaya. Namun ternyata kondisi di la pangan belum ideal. Negara masih belum mampu menjalankan amanah UU 18/2107 itu.

“Paspor, visa, medical checkup, pelatihan, tes psikologi, masih bayar,” kata Benny. Menurut dia, biaya yang dikeluarkan calon pekerja migran untuk mengurus dokumen-dokumen itu sangat membebani. Bahkan tidak sedikit pekerja migran yang harus berhutang dulu untuk mencukupi biaya pra penempatan itu.

Dia berharap di pemerintahan mendatang, pekerja migran Indonesia dibebaskan dari biaya-biaya itu. Seluruhnya ditanggung negara. Dengan catatan pekerja migran yang berangkat itu secara legal atau prosedural.

Benny membuat hitungan kasar biaya yang perlu disiapkan negara untuk menggratiskan pengurusan dokumen itu. Dengan asumsi rata-rata pekerja migran yang berangkat setiap tahunnya sebanyak 270 ribu orang. Lalu biaya pengurusan dokumen dan syarat lainnya sekitar Rp 30 juta per orang. Maka dalam satu tahun dibutuhka anggaran cuma Rp 8,2 triliunan.

Dia menekankan kata cuma, karena ongkos itu tidak sebanding dengan devisa yang dihasilkan para pekerja migran Indonesia. Benny mengatakan devisa yang dihasilkan pekerja migran Indonesia setiap tahunnya sekitat Rp 159,6 triliun. “Mungkin (anggaran itu) lebih bermanfaat, dari pada anggaran yang dikorupsi oleh para koruptor,” katanya.

Benny menuturkan negara sejatinya sudah memberikan perlakuan yang sangat baik kepada para pekerja migran. Sebagai imbal balik devisa yang dihasilkan, dimana menjadi terbesar kedua setelah sektor migas. Diantara kebijakan terbaru soal pekerja migran adalah pembebasan bea masuk untuk barang-barang bawaan pekerja migran. Dengan catatan nilai totalnya USD 1.500 atau sekitar Rp 23,2 juta.

Kemudian pekerja migran juga dibebaskan dari ketentuan pengurusan IMEI untuk maksimal dua ponsel mereka. Aturan ini memudahkan ketika para pekerja migran Indonesia kembali ke tanah air. Pelayanan lainnya adalah jalur cepat atau fast track di sejumlah bandara untuk keberangkatan pekerja migran. Kemudian juga ada klinik untuk keluarga pekerja migran dan layanan perlindungan lainnya.

Benny lantas menyampaikan diantara upaya perlindungan adalah penegakan hukum. Ketua gugus tugas perlindungan pekerja migran dilimpahkan dari Menteri PPPA ke Kapolri. Karena Menteri PPPA tidak punya kewenangan penegakan pidana serta jaringan sampai daerah.

Sejak kepala gugus tugas dipegang Kapolri, sudah ada 900 orang tersangka TPPO dan penempatan ilegal pekerja migran yang diproses. Kemudian berhasil menyelamatkan 3.000-an calon pekerja migran. “Yang ditangkap masih (kelas) ikan teri. Saya berharap sindikatnya bisa disentuh juga,” tuturnya.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespon baik usulan BP2MI itu. Dia akan membicarakan dengan kementerian/lembaga terkait soal usulan biaya pra penempatan ditanggung negara. Ma’ruf juga menekankan praktik ilegal penempatan pekerja migran harus diberantas. Karena merugikan pekerja migran sendiri. Seperti rawan jadi korban eksploitasi, gaji tidak sesuai, bekerja di atas jam kerja yang wajar, hingga diperjualbelikan antarmajikan. (*)

Reporter: JP Group

Bawaslu Ingatkan Parpol Peserta Pemilu Patuh Gunakan RKDK Selama Masa Kampanye

Ahmadi Sultan
-
0
Bawaslu Ingatkan Parpol Peserta Pemilu Patuh Gunakan RKDK Selama Masa Kampanye
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja saat apel siaga pengawasan kampanye Pemilu 2024 di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (26/11/2023). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

batampos – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan partai politik peserta Pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Hal ini merespons hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan aliran mencurigakan pada masa kampanye Pemilu 2024.

“Partai politik peserta Pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (19/12).

BACA JUGA: Resmi Dikukuhkan Jadi Ketua Lakspedam PBNU, Ini Janji Erick Thohir di Depan Gus Yahya

Bawaslu meminta parpol peserta pemilu untuk menggunakan RKDK sesuai tingkatannya. Sebab berdasarkan temuan PPATK, RKDK itu cenderung statis.

“Partai politik peserta pemilu termasuk calon melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye melalui Rekening Khusus Dana Kampanye sesuai tingkatannya,” tegas Bagja.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya mengakui, transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. PPATK mencatat, pihaknya menerima kenaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan proses Pemilu.

“Kita dapati transakai terkait pemilu ini masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikannya lebih dari 100 persen, baik di transaksi keuangan tunai, transaksi mencurigakan, dan segala macam,” ungkap Ivan di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (14/12).

Ivan menjelaskan, rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang sudah disiapkan justru tidak mengalami peningkatan. Padahal, RKDK itu seharusnya menjadi tempat penampungan dana kampanye.

“Kita kan beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita, RKDK rekening khusus dana kampanue itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik, ya itu cenderung plat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya,” ucap Ivan.

Ivan menduga, ada ketidaksesuaian perolehan maupun penggunaan dana kampanye. Karena itu, ia mempertanyakan RKDK itu cenderung tak bergerak transaksinya, khawatir ada sumber yang salah dari pembiayaan kampanye.

“Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana, kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang apa mendapatkan sumber dari hasil ilegal, dipakai untuk membantu,” ujar Ivan.

Lebih jauh, Ivan memastikan pihaknya telah menyerahkan analisis transaksi dana kampanye itu ke KPU dan Bawaslu. Ia tak memungkiri, jumlah dugaan transaksi mencurigakan itu nilainya fantastis.

“Kita sudah sampaikan ke KPU dan Bawaslu beberapa transaksi yang angka-angka nilainya luar biasa besar. Kita masih menghitung,” pungkas Ivan. (*)

Reporter: JP Group

Sudah 27 Mobil Pribadi dan Truk Daftar Ikut Roro

Tunggul Manurung
-
0
Sudah 27 Mobil Pribadi dan Truk Daftar Ikut Roro
Kepala UPT Pelabuhan Roro Parit Rampak Dishub Kabupaten Karimun, Purnama mengecek pelabuhan Roro

batampos– Menjelang puncak Natal dan tahun baru, pelayaran kapal Roro, KMP Tandeman dari Pelabuhan Parit Rampak Tanjungbalai Karimun menuju ke Selari, Bengkalis, Riau akan berangkat pada Rabu (20/12) atau H-5. Sudah ada puluhan kendaraan bermotor yang terdaftar untuk keberangkatan menjelang Natal pada Senin (25/12).

”Berdasarkan data yang sudah terdaftar di kita sampai dengan pukul 17.00 WIB tadi (Senin, ref), sudah ada 27 mobil pribadi dan termasuk juga dengan truk. Dengan jumlah ini, KMP Tandeman masih mampu untuk mengangkut semuanya. Karena, kapasitas kapal Roro ini sebanyak 35 unit mobil,” ujar Kepala UPT Pelabuhan Parit Rampak Dishub Kabupaten Karimun, Purnama.

BACA JUGA: Pelabuhan Roro Siap Layani Penumpang Libur Nataru

Dikatakannya, penumpang yang akan berangkat ke Riau menggunakan KMP Tandeman masih ada waktu. Karena kapal akan berangkat pada Rabu (20/12) malam. Namun, pihaknya mengingatkan agar segera mendaftar.

”Jika nanti sampai dengan hari Rabu itu jumlah mobil pribadi lebih banyak, maka keberangkatan untuk truk kita tunda. Artinya, kita dahulukan mobil pribadi. Dan juga sesuai dengan skala prioritas. Hal ini agar dapat dimaklumi oleh penumpang,” paparnya.

Diperkirakan, tambah Purnama, tidak menutup kemungkinan kendaraan, baik mobil, truk dan sepeda motor akan bertambah jumlahnya sebelum hari keberangkatan. Karena, kapal Roro setelah Rabu (20/12) baru akan berangkat lagi Rabu (27/12) atau setelah Natal.

”Mesk demikian, jika kondisi di lapangan nanti terjadi penumpukan penumpang dan kendaraan bermotor, maka sesuai dengan hasil rapat bersama beberapa hari lalu akan dilakukan penambahan trip keberangkatan kapal,” jelasnya. (*)

Reporter: Sandi P

Pasien Covid-19 Varian JN.1 Teridentifikasi di Batam

Ahmadi Sultan
-
0
Pasien Covid-19 Varian JN.1 Teridentifikasi di Batam
Covid 19 RSKI Galang
Ilustrasi. Perawat RSKI Galang saat menangani pasien Covid-19. Foto: RSKI Galang

batampos – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan virus corona (Covid-19) varian JN.1 yang merupakan sublineage dari BA.2.86 teridentifikasi satu kasus di Kota Batam.

Kepala Dinkes Kota Batam Didi Kusmarjadi menyebutkan pasien berusia 68 tahun dan baru pulang dari Rumah Sakit Elisabeth.

Pasien diketahui tidak memiliki riwayat kontak dengan suspek pasien covid dan juga tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 hari terakhir.

Baca Juga: Positif Covid-19 Gejala Ringan Tidak Memerlukan Perawatan, Cukup Isolasi Mandiri

Didi menambahkan, pasien juga sudah divaksin 3 kali yakni, vaksin pertama pada Maret 2021, vaksin kedua di April 2021 dan vaksin ke tiga November 2021.

“Untuk kontak langsungnya belum kita tracing,” ungkap Didi, Selasa (19/12).

Selain pasien 68 tahun ini, lanjut Didi, sebenarnya ada dua pasien varian JN.1 yang dirawat di rumah sakit di Batam. Pasien dua lainnya dirawat di RSUD Embung Fatimah. “Dirawat dengan penyakit lain sebetulnya. Yang dari RSUD ini kita masih menunggu datanya,” pungkas Didi.

Baca Juga: Ahmad Yuda Masih Tepis Tuduhan Bunuh Mantan Direktur RSUD Karena Harta

Sebagaimana diketahui, warga Batam mempertanyakan penanggulangan dari pemerintah saat ini jika seseorang terkena Covid-19. “Kalau sekarang bagaimana ya, sebab ada customer saya teman kantornya 5 orang kena Covid-19 di Batam, ” ujarnya. (*)

 

Reporter: Rengga Yuliandra

Brigjen Yan Fitri Berharap Insan Pers Berkontribusi Positif Demi Kamtibmas yang Aman Jelang Pemilu

Ahmadi Sultan
-
0
Brigjen Yan Fitri Berharap Insan Pers Berkontribusi Positif Demi Kamtibmas yang Aman Jelang Pemilu
image2 e1702972603505
Kapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah saat disambut di Mapolda Kepri, Selasa (19/12)

batampos– Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah telah resmi menjabat Kapolda Kepri usai penyerahan bendera petaka oleh Kapolda Kepri sebelumnya Irjen Pol Tabana Bangun, Selasa (19/12).

Diawali dengan upacara pedang pora Kapolda Kepri disambut kedatangannya Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Asep Safrudin, Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolres/ta jajaran di halaman Mapolda Kepri.

“Terima kasih kepada Irjen Pol Tabana Bangun yang telah menjalankan tugasnya. Saya sebagai Kapolda Kepri memberikan apresiasi,” ujar Kapolda Kepri, Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah.

Sebagai penerus tugas Kapolda Kepri kedepan akan memberikan peran dan hal yang perlu ditingkatkan dan penekanan.

“Di sini akan didukung oleh Wakapolda Kepri yang akan memberikan informasi kedepan yang harus dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi ke pimpinan sebelumnya,” sebutnya.

Yan Fitri berharap peran insan pers media memberikan kontribusi positif dalam menciptakan situasi kamtibmas menjelang pemilu 2024 dan Nataru 2023-2024.

BACA JUGA: Sertijab di Mabes Polri, Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah Resmi Jabat Kapolda Kepri

“Ini juga termasuk agenda nasional di tahun depan dan diharapkan kepada rekan media melalui pemberitaan positif sehingga wilayah Kepri dapat terjaga kamtibmas,” ujarnya.

Dan tak terlupa mengharapkan dukungan dapat memberikan informasi seusai dengan fakta agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Di samping itu, Irjen Pol Tabana Bangun, mengatakan ada estafet kepemimpinan yang harus dijalankan di Polda Kepri dan dilanjutkan oleh Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah.

“Terima kasih kepada masyarakat Kepri yang sudah banyak mendukung dan membangun suasana yang kondusif,” katadia.

Demikian juga rekan media yang sudah membangun kebersamaan dengan kepolisian dari tingkat Polda, Polres, dan Polsek.

“Hal ini menjadi suatu yang positif dan dukungan pemberitaan Polda Kepri membangun suasana kamtibmas,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

Program Fuel Card JBT Solar Disperindag Batam Raih Penghargaan Nasional

Ahmadi Sultan
-
0
Program Fuel Card JBT Solar Disperindag Batam Raih Penghargaan Nasional
IMG 20231218 WA0037 e1702971187304
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menunjukkan penghargaan nasional yang diterima Pemko Batam.

batampos – Pemerintah Kota Batam lagi-lagi menoreh prestasi. Kali ini prestasi disumbangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam program kartu kendali atau Fuel Card 3.0 JBT Solar. Program yang sudah berjalan sejak tahun 2014 ini berhasil meraih Innovative Goverment Award (IGA) 2023 dengan Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengapresiasi kerja Dinas Perindag Kota Batam hingga meraih beberapa kali penghargaan atas program kartu kendali atau Fuel Card solar.

“Terimakasih kepada Disperindag yang telah bekerja keras, berinovasi sehingga Batam kembali mendapat penghargaan,” ujar Rudi usai memperingati HJB 194 di Dataran Engkuputri, Senin (18/12).

Baca Juga: 2024 Beli Pertalite Wajib Pakai Fuel Card di Batam

Menurut Rudi, ASN memang dituntut untuk berinovasi untuk menciptakan pelayanan yang memudahkan, transparan, hingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

“Kemudahan adalah tujuan dari pelayanan. Batam bisa menjadi percontohan bagi daerah lain, dan itu adalah hal yang membanggakan, dan prestasi bagi Batam yang tengah menuju Kota Maju ini,” ungkap Rudi.

Sementara Kadisperindag Kota Batam, Gustian Riau bersyukur program yang telah diinisiasinya kembali meraih penghargaan. Dimana penghargaan sebelumnya diraih di tingkat propinsi. Kali ini penghargaan diraih di tingkat nasional, bersaing dengan inovasi-inovasi publik daerah lainnya.

“Alhamdulillah, penghargaan dan apresiasi ini adalah berita baik bagi kami. Semua penghargaan yang telah kami raih, tak lepas dari peran Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Beliau telah mendukung penuh program ini, hingga meraih beberapa kali penghargaan,” ujar Gustian.

Selain mengucapkan rasa terimakasih kepada Walikota Batam, Gustian juga mengucapkan terimakasih kepada Pertamina Kepri, Hiswana Migas Kepri, Seluruh SPBU di Batam, pegawai Dinas Perindustrian dan pihak lainnya yang terlibat.

“Terimakasih untuk semua pihak yang terlibat hingga program ini kembali meraih penghargaan. Program ini juga jadi acuan atau studi banding oleh daerah lain. Program ini dinilai terbukti menghemat penyaluran solar subsidi. Juga penyaluran jadi tempat sasaran dan guna bagi masyarakat,” pungkas Gustian Riau.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dalam acara Penganugerahan IGA 2023 kepada Pemerintah Daerah Kategori Provinsi Terinovatif, Kabupaten Terinovatif, Kota Terinovatif, Daerah Perbatasan Terinovatif dan Daerah Tertinggal Terinovatif dan Penyerahan Trophy dan Piagam untuk Pemda Kategori sangat Inovatif, Pemda dengan Indeks Inovasi Tertinggi pada Tiap Regional, Pemda Tercepat Melaporkan Inovasi Daerah, di Jakarta.

Baca Juga: Positif Covid-19 Gejala Ringan Tidak Memerlukan Perawatan, Cukup Isolasi Mandiri

Diketahui, Fuel Card 3.0 diterapkan di Kota Batam sejak 2014 dan terakhir dilakukan penyempurnaan Tahun 2022 melalui sistem digital, sehingga memudahkan pengguna JBT Solar untuk registrasi lebih cepat secara online melalui aplikasi myfuelcardbatam.com dan transaksi di SPBU menggunakan Fuel Card 3.0.

Fuel Card 3.0 terbukti efektif, sehingga distribusi JBT Solar tepat sasaran dan tepat volume, sehingga kuota BBM Bersubsidi khususnya JBT Solar dapat dinikmati masyarakat pengguna sebagaimana diatur dalam Perpres 191 Tahun 2014 maupun Surat Edaran Walikota Batam 57 Tahun 2022.

Kartu Kendali/Fuel Card 3.0 dapat berjalan sukses dan mendapatkan penghargaan IGA 2023 tentunya karena kesadaran masyarakat yang tinggi dan kerja sama yg baik Pemerintah Kota Batam dg semua pihak seperti PT. Pertamina Patra Niaga Kepri, Hiswana Migas Kepri dan SPBU Penyalur BBM serta Bank KB Bukopin. (*)

 

Reporter: Yashinta

1...4,3984,3994,400...14,303Halaman 4,399 dari 14,303

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000