batampos– Hasil penyelidikan, ASN Lapas Tanjungpinang inisial ES mengaku sabu diperoleh dari salah seorang narapidana. Bahkan, pelaku mendapatkan barang haram itu secara cuma-cuma (gratis).
Kasat Narkoba Polresta Tanjungpinang AKP Arsyad Riyandi, mengatakan pelaku ES mengaku mendapatkan sabu dari narapidana. Pelaku mendapatkan sabu tidak hanya sekali. Namun beberapa kali.
“Terungkap pelaku mendapatkan sabu itu tidak hanya sekali dari napi,” kata Arsad.
Berdasarkan pemeriksaan komunikasi elektronik, lanjut Arsyad, ditemukan sejumlah bukti bahwa tidak hanya satu narapidana yang memberikan sabu kepada ES.
“Sabu itu dia dapatkan gratis dari napi, kami belum tau kemudahan apa yang diterima napi. Rencana kami akan periksa napi tersebut,” terangnya.
Terkait sabu gratis itu diperjualbelikan oleh ES, Arsyad masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun ES terbukti positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
“Faktanya pelaku ini mengkonsumsi sabu dan anaknya yang menjual sabu itu,” jelas Kasat.
Sebelumnya diketahui, ibu dan anak ditangkap Satnarkoba Polresta Tanjungpinang di dua lokasi berbeda di Tanjungpinang. Dua pelaku ditangkap karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu. (*)
batampos – Kementrian Kesehatan menyatakan kasus Covid-19 di Indonesia meningkat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per6 Desember, rata-rata kasus harian Covid-19 bertambah sebanyak 35 sampai 40 kasus. Sementara, pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit tercatat antara 60 sampai 131 orang. Dengan tingkat keterisian rumah sakit saat ini sebesar 0.06 persen dan angka kematian 0 sampai 3 kasus per hari.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu kemarin (7/12) mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Alasanya ada peningkatan kembali kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. “Yang sakit, sekarang mewajibkan diri sendiri pakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga imunitas dengan konsumsi makanan bergizi seimbang, kemudian jaga jarak,” kata Maxi.
“Kenaikan kasus ini didominasi oleh subvarian Omicron XBB 1.5 yang juga menjadi penyebab gelombang infeksi Covid-19 di Eropa dan Amerika Serikat,” ucapnya. Selain varian XBB Indonesia juga sudah mendeteksi adanya subvarian EG2 dan EG5. Maxi menyampaikan meskipun ada kenaikan, namun kasus ini masih jauh kebih rendah dibandingkan saat pandemi yang mencapai 50.000 sampai 400.000 kasus per minggu.
Maxi juga mengingatkan, masyarakat perlu waspada apabila mengalami gejala penyakit yang mengarah pada Covid-19. Contohnya batuk, pilek, demam dan gangguan pernapasan. Yang seperti ini agar segera melakukan pemeriksaan antigen. “Tentu dengan kesadaran melakukan isolasi mandiri kalau gejala ringan, kalau berat ke rumah sakit,” tuturnya.
Selain disiplin prokes, dia juga mendorong masyarakat terutama kelompok rentan agar menyegerakan vaksinasi Covid-19 baik dosis lengkap maupun booster. Tahun ini masih gratis. “Tahun depan, hanya untuk kelompok rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit penyerta serta immunocompromised atau orang yang memiliki masalah dengan sistem imun,” ucapnya.
Sementara itu, meski terjadi kenaikan kasus Covid-19 di Singapura, Malaysia, dan Indonesia dalam seminggu terakhir, namun di saat yang sama angka Covid-19 dunia justru sedang ada penurunan. Merujuk publikasi WHO akhir November 2023, yang membandingkan data 28 hari, antara 28 Oktober sampai 19 November 2023, dengan 28 hari sebelumnya menunjukkan ada penurunan 13 persen jumlah kasus. Begitu pula untuk angka kematian akibat Covid-19 yang juga dilaporkan menurun hingga 72 persen.
Meski begitu, Menurut Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI Tjandra Yoga Aditama, WHO meminta penurunan angka ini tidak diinterpertasikan sebagai sudah terjadinya penurunan masalah Covid-19 di dunia. “Sebab penurunan angka ini masih perlu dianalisa mendalam, dapat saja terjadi karena berbagai sebab,” katanya.
Misal, peningkatan imunitas karena alamiah tertular atau vaksinasi. Atau, secara umum pelayanan kesehatan membaik dan bisa juga karena sistem pencatatan.
Dengan pola pikir yang sama, lanjut dia, maka baiknya dianalisa terlebih dahulu secara mendalam mengapa ada kenaikan kasus di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Ini bisa saja terjadi lantaran adanya penurunan imunitas karena situasi penularan alamiah sudah rendah atau vaksinasi sudah lama dilakukan. Apalagi kalau vaksinasi Covid-19 ini belum lengkap atau cakupan boosternya rendah. Indonesia sendiri diketahui memiliki cakupan booster vaksinasi Covid-19 yang rendah.
Per Mei 2023, penerima vaksinasi Covid-19 dosis keempat atau booster kedua tercatat 3.174.811 orang. Angka ini jauh dari target vaksinasi sebanyak 234.666.020 orang atau setara 1,75 persen dari total sasaran.
Tapi, bisa juga karena adanya peningkatanmasalah infeksi paru dan saluran napas karena masuk musim penghujan di pelayanan kesehatan. Tentu bisa juga karena sistem pencatatan, misalnya karena berita di Singapura maka sekarang jadi lebih banyak orang memeriksa Covid-19 dan lainnya.
“Selain itu, tentu saja mungkin karena angkanya memang sedang naik. Tapi ingat bahwa di Singapura, yang angkanya amat rinci ini berdasar evaluasi mingguan di minggu 47 pencatatan epidemiologi mereka,” paparnya.
Dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut memang jelas Indonesia perlu waspada. Tetapi, kata dia, di saat yang sama maka analisa ilmiah perlu dilakukan secara mendalam. “Jangan cepat mengambil kesimpulan berdasar data dan informasi yang belum memadai,” tegas Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara tersebut. (*)
Pemenang Batam Pos Badminton Turnamen I tahun 2023 di TM Square. f dok
batampos– Batam Pos akan menggelar event turnamen badminton kedua di Januari 2024. Bagi pecinta olahraga badminton tentunya momen ini ditunggu untuk berpartisipasi dengan total hadiah Rp 25 juta.
“Setelah sukses menggelar Batam Pos Badminton Tournament pada bulan Maret 2023 lalu, kami akan kembali menggelar Batam Pos Tournament Badminton II berkerjasama dengan TM Square,” ujar Ketua Panitia Batam Pos Badminto Turnamen, Levina, Kamis (7/12).
Ia menjelaskan, Batam Pos menggelar seperti tahun sebelumnya dengan bekerja sama dengan TM Square selaku Group Induk dari Gor TM Badminton sekaligus tempat pelaksanaan turnamen ini.
“Pertandingan akan digelar di GOR TM Square,Batam Center. Formatnya yakni ganda putra dan ganda campuran,” jelasnya.
Pertandingan digelar tanggal 13, 14, 20 dan 21 Januari 2024. Panitia telah membuka pendaftaran dengan biaya Rp 250 ribu per tim dan Rp 400 ribu untuk peserta yang mendaftar dua kategori sekaligus.
“Pendaftaran telah dibuka dan ditutup 10 Januari 2024. Untuk Pendaftaran dapat menghubungi 0821 7246 8359 atau 0821 7272 2127,” tutupnya. (*)
batampos – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan fatwa agar umat Islam menghindari transaksi produk terafiliasi Israel. Fatwa tersebut dengan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina.
Ketua MUI Batam, Kyai Haji Lukman Rifai mengatakan pihaknya sejauh ini belum melakukan sosialisasi. Sebab, MUI Pusat belum menerbitkan secara detail produk yang akan dibokot tersebut.
“MUI pusat hanya memberikan garis besar, isi fatwanya bersifat global. Dan MUI Pusat belum menerbitkan, merilis daftar produknya,” ujar Lukman yang ditemui di Mapolresta Barelang, Kamis (7/12) pagi.
Lukman menjelaskan dengan tidak dikeluarkan detail jenis produk, masyarakat Batam masih merasa ambigu atau kebingungan. Untuk itu, MUI Batam mendorong MUI Pusat untuk merilis daftar produk tersebut.
“Di lapangan itu ada ambigu atau kebingungan. Kamipun berhati-hati karena ini persoalan halal dan haram,” katanya.
Namun, hingga saat ini, kata Lukman, MUI Pusat hanya menyerahkan ke masyarakat untuk mencari sendiri produk yang terafiliasi dengan Israel tersebut.
“Tapi ini tidak mudah. Harapan kita ada relese yang jelas. Sehingga kitapun tidak kebingungan,” ungkapnya.
Pantauan Batam Pos, tempat usaha di Batam yang disebut terafiliasi Israel tersebut masih ramai dikunjungi masyarakat. Seperti di kawasan Batam Centre, dan Nagoya.
“Setelah relese itu keluar, tentu kita minta petunjuk ke pusat. Sampai saat ini belum ada petunjuk teknis tentang persoalan pemboikot produk,” tutupnya. (*)
batampos– Pangkalan PLP Klas II Tanjunguban menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang membahas penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran.
Direktur KPLP, Jon Kenedi menyampaikan, KPLP tidak hanya bertugas memantau penegakkan hukum di laut namun melindungi laut dari pencemaran yang terjadi.
Dia mengatakan, selama ini penanggulangan akibat limbah yang mencemari laut sering dilakukan.
Direktur KPLP, Jon Kenedi saat membuka kegiatan FGD penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran Gedung Serbaguna Sarotama, Kompleks Pangkalan PLP Kelas II Tanjunguban, Kamis (7/12/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
“Penanggulangan sering dilakukan, yang kita harus cari sumbernya agar limbah tidak dibuang ke laut,” kata dia setelah membuka kegiatan FGD di Gedung Serbaguna Sarotama, Kompleks Pangkalan PLP Klas II Tanjunguban, Kamis (7/12/2023).
Dia mengatakan, pihaknya selalu melakukan patroli di laut. Hanya, terkadang pelaku selalu memantau gerak-gerik petugas di lapangan.
“Saling melihat. Pas kami mengintai, mereka tidak melakukan. Pas kami tidak ada di laut, mereka malah melakukan,” kata dia.
Sebagai upaya pencegahan, dia meminta pengusaha yang memiliki kapal untuk tidak membuang limbah dengan ketentuan yang ada di laut.
“Kesadarannya yang kita minta, agar mereka sadar dampak dari pencemaran yang sudah dilakukan,” kata dia.
Dia juga meminta kerja sama dari nelayan apabila melihat kegiatan ilegal di laut agar segera melaporkan ke Pangkalan PLP Klas II Tanjunguban.
“Kita akan tindak lanjuti,” kata dia.
Dari diskusi ini, dia berharap, ada solusi bersama yang didapat agar pencemaran di laut tidak terjadi lagi.
“Bagaimana solusinya agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan laut kita,” kata dia.
Kepala Pangkalan PLP Kelas II Tanjunguban, Sugeng Riyono menyampaikan, kegiatan ini bentuk sinergi dan komitmen Pangkalan PLP Kelas II Tanjunguban bersama stakholder terkait penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran.
“Perairan Kepri, terutama Batam sering terjadi pencemaran limbah minyak, sejauh ini kita hanya menanggulanginya,” kata dia.
Dari diskusi ini, dia berharap, dapat menyatukan persepsi dalam penanggulangan pencemaran, karena dampak pencemaran di laut selain merusak lingkungan dan biota laut, juga berpotensi terjadi kebakaran. (*)
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan KPK, Senin (4/12/2203). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej menerima suap senilai Rp 8 miliar, dari Direktur Utama (Dirut) PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan. Penerimaan suap itu berkaitan pengurusan status hukum PT CLM dan status hukum Helmut Hermawan di Bareskrim Polri.
KPK total menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka di antaranya eks Wamenkumham Eddy Hiariej, dua asisten pribadinya (aspri) Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, serta Direktur Utama PT. CLM Helmut Hermawan.
“KPK menjadikan pemberian uang sejumlah sekitar Rp 8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAN sebagai bukti permulaan awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/12).
Penerimaan uang Rp 8 miliar itu terjadi dalam beberapa tahap melalui transfer uang kepada Yogi dan Yosi. Saat pertemuan Helmut Hermawan dengan Eddy Hiariej di rumah dinas, pada April 2022 terjadi kesepakatan memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM di Kemenkumham.
“EOSH kemudian menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran fee yang disepakati untuk diberikan HH pada EOSH sejumlah sekitar Rp 4 miliar,” ucap Alex.
Tak hanya soal status hukum PT CLM, lanjut Alex, Helmut Hermawan juga meminta Eddy Hiariej mengurus kasus hukumnya di Bareskrim Polri. Eddy Hiariej menjanjikan kasus yang menjerat Helmut Hermawan dapat dihentikan alias SP3, dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp 3 miliar.
Helmut Hermawan kembali meminta bantuan Eddy Hiariej untuk membantu proses buka blokir dan atas kewenangannya selaku Wamenkumham maka proses buka blokir akhirnya terlaksana. “Informasi buka blokir disampaikan langsung EOSH pada HH,” papar Alex.
Helmut pun kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar untuk keperluan pribadi Eddy Hiariej maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti). “Uang itu melalui transfer rekening bank atas nama Yogi dan Yosi,” pungkas Alex.
“Informasi buka blokir disampaikan langsung EOSH pada HH,” papar Alex.
Adapun KPK baru menahan, menahan Helmut Hermawan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK. Penahanan Helmut Hermawan terhitung sejak 7 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023 Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)
Wali Kota Batam yang juga Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Rudi. F.Yulitavia
batampos – Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Rudi menanggapi beredarnya foto makan bersama Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Gibran.
Rudi terlihat mengenakan kemeja putih berkumpul bersama Ketua TKD Prabowo Gibran Asman Abnur, kader Gerindra Ahmad Surya, Ketua Partai Gerindra Provinsi Iman Sutiawan, dan beberapa tokoh lainnya.
Rudi terlihat menyantap makan bersama, dan berfoto santai dengan penuh senyum bersama TKD Prabowo Gibran Provinsi Kepri.
Wali Kota Batam itu mengatakan pertemuan tersebut merupakan kunjungan biasa. Sebagai kepala daerah menurutnya, adalah hal yang wajar bertemu dengan TKD peserta Pemilu 2024 mendatang di Kepri.
“Semua saya temui. Kapasitas saya sebagai kepala daerah. Jadi saya bertemu untuk memastikan jalannya Pemilu di Batam ini berjalan lancar, tanpa adanya konflik,” kata dia, usai pelantikan di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (7/12).
Rudi menapik terkait keterlibatannya dalam TKD Prabowo Gibran di Kepri. Pertemuan tersebut diakui Rudi untuk membahas Pemilu 2024 mendatang berjalan damai.
“Posisi saya sebagai kepala daerah, saya sampaikan bagaimana mewujudkan suasananya yang kondusif di Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.
Terkait kabar ingin berpindah partai, Rudi enggan menanggapi hal tersebut. Saat ini tugas utama ada mendukung kesuksesan Pemilu, khususnya di Kota Batam.
Terkait bergabungnya Marlin ke TKD Prabowo Gibran, Rudi menjawab silakan tanyakan kepada Sekretaris DPW Partai NasDem Kepri, Kamaludin.
“Tanya Kamal saja, kepala saya penuh. Banyak yang harus saya pikirkan,” imbuhnya.
Sebelumnya, TKD Amin di Kepri menyayangkan tidak terlibatnya Ketua DPW Provinsi Kepri, Muhammad Rudi di tim kampanye daerah. Partai Pengusung Anis Baswedan ini dinilai lemah, dan lesu di Kepri. (*)
Kepala Kantor Kementerian Agama Batam, Zulkarnain Umar. (F.YULITAVIA)
batampos – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam mencatat sebanyak 5.927 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Batam telah memiliki sertifikat halal. Rinciannya, sebanyak 5.731 sertifikat halal self declare dan 196 sertifikat halal reguler.
“Ya, sampai Desember 2023 ini sudah 5.927 pelaku UMKM yang memiliki sertifikat halal,” ujar Kepala Kantor Kemenag Batam Zulkarnain Umar, Kamis (7/12).
Zulkarnain menyebutkan, saat ini ada dua skema sertifikasi halal yang disiapkan pemerintah. Pertama, sertifikasi halal melalui skema pernyataan pelaku usaha (self declare). Skema ini berlaku bila produk memenuhi kriteria tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
“Proses verifikasi kehalalan produk melalui skema self declare dilakukan Pendamping Proses Produk Halal (PPH),” tuturnya.
Kedua, sertifikasi halal melalui skema reguler. Ini ditujukan bagi pelaku usaha yang memiliki produk yang masih perlu diuji kehalalan. Dalam skema ini, diperlukan keterlibatan auditor halal yang tergabung dalam Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
“Kalau semua bahannya di luar berbahan daging itu jalur self declare dan biayanya gratis. Tapi Kalau seperti catering, rumah makan resto itu masuk jalur reguler,” kata Zulkarnain.
Dikutip dari halalcenter.id, untuk pengurusan sertifikat halal self declare, pelaku UMKM tidak dikenakan biaya alias gratis. Biaya pengurusan sertifikat halal sudah dianggarkan dalam APBN, APBD, atau fasilitator yang memfasilitasi UMK.
Sementara itu, sertifikat halal skema reguler, pelaku UMKM dikenakan biaya Rp 300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp 350.000 sehingga biaya yang keluarkan oleh pelaku UMK melalui skema reguler adalah Rp.650.000.
“Hal ini sesuai Keputusan Kepala BPJPH No 141/2021. Biaya ini, terdiri dari biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp 300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH sebesar Rp 350.000,” sebut Zulkarnain.
Sementara itu pelaku UMKM yang mengajukan sertifikat halal skema self declare bisa memilih Lembaga Pendamping PPH yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Diantarnya seperti Ormas Islam, Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi, ataupun Lembaga Keagamaan Islam yang berbadan hukum di Indonesia.
Ia menambahkan, saat ini bagi masyarakat Batam yang ingin melakukan pendaftaran sertifikasi halal sudah tersedia layanan online. Artinya pelaku usaha tidak perlu membawa berkas ke lokasi pendaftaran. Cukup melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara online melalui aplikasi PUSAKA Kemenag Super Apps di Play Store dan App Store atau laman ptsp.halal.go.id.
“Bisa secara online tapi kalau ada masyarakat yang kesulitan mengurus secara online bisa dibantu oleh kemenag dengan membawa berkas seperti NPWP KTP dan NIB,” pungkasnya. (*)
batampos – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi dan rotasi jabatan ratusan personal baik perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati). Berdasarkan dua Surat Telegram bernomor ST/2749/XII/KEP./2023 dan ST/2750/XII/KEP./2023 tertanggal 7 Desember 2023, total ada 535 personel yang dimutasi dan dirotasi.
Dari ratusan personel, terdapat lima Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang mengalami pergantian pimpinan yakni Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel), Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Kapolda Papua Barat dan Kapolda Kepulauan Riau (Kepri).
Kapolda Sulsel yang saat ini dijabat Irjen Pol Setyo Budi Moempoeni Harso diganti Irjen Pol Andi Rian Djajadi yang saat ini menjabat Kapolda Kalsel. Pengganti Irjen Pol Rian yakni Irjen Pol Winarto yang kini menjabat Pati Baintelkam Polri (penugasan pada BIN).
Lalu Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Misinter Divhubinter Polri. Penggantinya yaitu Irjen Pol Daniel Tahi Monang yang kini menjabat Kapolda Papua Barat.
Pengganti Irjen Pol Daniel sebagai Kapolda Papua Barat yakni Brigjen Pol Johnny Eddizon Isir yang kini menjabat Karojianstra Sops Polri. Jabatan Kapolda Kepri yang kini dijabat Irjen Tabana Bangun digantikan oleh Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah yang saat ini menjabat Karosundokinfokum Divkum Polri.
Selain jabatan Kapolda, ada dua jabatan lainnya yang mengalami pergantian yakni Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi yang memasuki masa pensiun digantikan Brigjen Aan Suhanan yang kini menjabat Dirgakkum Korlantas Polri.
Lalu jabatan Kadensus 88 Antiteror Polri berganti dari sebelumnya dijabat Irjen Pol Marthinus Hukom digantikan Brigjen Pol Sentot Prasetyo. Irjen Marthinus akan menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Pergantian jabatan juga berlaku untuk Wakapolda. Brigjen Abioso Senoaji Wakapolda Jawa Tengah diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.I Sespim Lemdiklat Polri. Posisinya digantikan oleh Kombes Agus Suryonugroho.
Wakapolda Jambi Brigjen Yudawan Roswibarso dimutasi dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Kalimantan Timur. Jabatan Wakapolda Jambi kini dipercayakan kepada Brigjen Edi Mardianto yang sebelumnya menjabat Wakapolda Sumatera Barat.
Lalu, jabatan Wakapolda Sumatera Barat dipercayakan kepada Brigjen Gupuh Setiyono, yang sebelumnya sebagai Karoprovos Divpropam Polri. Posisi Puguh di Divpropam Polri digantikan oleh Kombes Sumarto.
Brigjen Raden Slamet Santoso yang semula menjabat sebagai Wakapolda DIY diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirgakkum Korlantas Polri.
Dalam mutasi dan rotasi kali ini, ada 4 polisi wanita (polwan) yaitu Kombes Pol Nurul Azizah dipromosikan menjadi Dirprogsarjana STIK, Kombes Pol Emi Sumijati dipromosi menjadi Karo SDM Polda DIY, AKBP Yolanda Evalyn Sebayang dipromosi menjadi Wakapolres Metro Tangerang dan AKBP Herlina dipromosi menjabat Kapolres Magelang.
Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo membenarkan perihal mutasi dan rotasi yang dilakukan.
“Mutasi hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Pergantian dilakukan kepada personel memasuki masa purna bakti. Lalu ada promosi, menambah pengalaman tugas tour of duty dan tour of area serta fokus persiapan pengamanan pemilu dan Operasi Lilin, pengamanan Nataru serta menjaga harkamtibmas,” katanya. (*)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Utama (Dirut) PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/12). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Utama (Dirut) PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Penahanan terhadap Helmut Hermawan dilakukan usai dirinya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, Helmut Hermawan akan ditahan selama 20 hari pertama. Helmut akan menjalani penahanan di rumah tahanan (Rutan) KPK.
“Untuk kebutuhan penyidikan dan perkembangan perkara, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka HH (Helmut Hermawan) selama 20 hari ke depan terhitung mulai 7 Desember sampai dengan 26 Desember 2023,” kata Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/12).
Helmut Hermawan yang diduga penyuap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Ia pun terlihat duduk di kursi roda.
Dalam kasus pengurusan status hukum PT CLM di Kemenkumham, KPK total menetapkan empat tersangka. Mereka di antaranya mantan Wamenkumham Eddy Hiariej, dua asisten pribadinya (aspri) Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, serta Direktur Utama PT. CLM Helmut Hermawan.
Alex menjelaskan, perkara itu bermula dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terkait status kepemilikan. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, Helmut Hermawan selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum atas rekomendasinya, diperolehlah Eddy Hiariej.
“Sebagai tindak lanjutnya, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas (Wamenkumham Eddy Hiariej),” ucap Alex.
Dalam pertemuan itu, Helmut Hermawan bersama stafnya, serta Eddy Hiariej bersama dua asprinya yakni Yosi dan Yogi. Pertemuan itu menjadikan kesepakatan bahwa Eddy Hiariej siap memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM.
“EOSH kemudian menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran fee yang disepakati untuk diberikan HH pada EOSH sejumlah sekitar Rp 4 miliar,” ucap Alex.
Tak hanya soal status hukum PT CLM, lanjut Alex, Helmut Hermawan juga meminta Eddy Hiariej mengurus kasus hukumnya di Bareskrim Polri. Eddy Hiariej menjanjikan kasus yang menjerat Helmut Hermawan dapat dihentikan alias SP3, dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp 3 miliar.
Sempat terjadi hasil RUPS PT CLM terblokir dalam sistem adminitrasi badan hukum. Sehingga Helmut Hermawan kembali meminta bantuan Eddy Hiariej untuk membantu proses buka blokir dan atas kewenangannya selaku Wamenkumham maka proses buka blokir akhirnya terlaksana.
“Informasi buka blokir disampaikan langsung EOSH pada HH,” papar Alex.
Helmut pun kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar untuk keperluan pribadi Eddy Hiariej maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti). Uang itu melalui transfer rekening bank atas nama Yogi dan Yosi
“KPK menjadikan pemberian uang sejumlah sekitar Rp 8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAN sebagai bukti permulaan awal untuk terus ditelusurii dan didalami hingga dikembangkan,” ucap Alex.
Saat ini, KPK langsung menahan Helmut Hermawan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK. Penahanan Helmut Hermawan terhitung sejak 7 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023
Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)
