batampos – Sengketa lahan antara Yayasan Pagaruyung dan Ikatan Keluarga Sumatera Barat (IKSB) Batam kembali menuai perhatian. Praktisi hukum yang juga perantau Minangkabau, Taufiq Idris, mengingatkan agar konflik tersebut tidak terus berlarut-larut dan diselesaikan secara bermartabat dengan menjunjung tinggi marwah urang Minang di tanah rantau.

Taufiq menegaskan, perbedaan pandangan maupun ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan merupakan hal yang wajar dalam proses hukum. Namun demikian, seluruh pihak tetap wajib menghormati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik yang diputuskan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) maupun Mahkamah Agung.

“Tidak puas dengan putusan pengadilan itu manusiawi. Tapi penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang sah dan beretika, bukan dengan cara-cara yang justru merusak kepastian hukum,” ujarnya, Jumat (30/1).

Baca Juga: Gugatan Yayasan Pagaruyung Ditolak Tergugat, PN Batam Lanjutkan Sidang ke Tahap Pembuktian

Ia juga mengingatkan agar upaya mencari bukti baru atau novum dilakukan secara jujur, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam mekanisme peninjauan kembali.

“Novum tidak boleh direkayasa atau dipaksakan demi kepentingan sepihak. Kalau dilakukan tanpa itikad baik, itu bisa memunculkan persoalan hukum baru,” tegasnya.

Terkait polemik lahan yang disengketakan, Taufiq menyebut berdasarkan pengetahuannya, lahan tersebut sejak awal diperuntukkan bagi masyarakat Minangkabau di Kepulauan Riau melalui IKSB. Lahan itu dialokasikan oleh Otorita atau BP Batam untuk pembangunan fasilitas bersama, seperti gedung serba guna atau Minang Centre.

“Pengajuan lahan menggunakan nama Yayasan Pagaruyung merupakan hasil musyawarah pengurus dan pendiri IKSB saat itu. Bahkan pengurus yayasan dan IKSB kala itu adalah orang-orang yang sama, para senior Minang yang sudah lama merantau di Batam,” jelasnya.

Ia juga menyoroti gugatan yang diajukan Yayasan Pagaruyung terhadap Ketua IKSB Batam saat ini, H. Marion. Menurutnya, gugatan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam.

“Jika objek sengketa merupakan aset organisasi, maka harus dibedakan antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab organisasi. Dasar kerugiannya juga harus jelas,” ujarnya.

Sebagai sesama perantau Minangkabau, Taufiq mengaku prihatin konflik tersebut terus bergulir hingga ke ranah pengadilan. Ia menilai, perselisihan ini berpotensi mencoreng citra masyarakat Minang di Batam.

“Kita ini sama-sama anak nagari di rantau. Sudah semestinya saling menjaga dan mengedepankan musyawarah. Jangan sampai paguyuban justru menjadi sumber perpecahan,” katanya.

Taufiq yang juga mantan Ketua Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD), salah satu dari 18 ikatan kabupaten/kota asal Sumatera Barat di Batam, mengajak semua pihak kembali pada semangat kebersamaan dan gotong royong.

“Persatuan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan pribadi. Tidak ada yang benar-benar menang jika paguyuban terpecah,” pungkasnya. (*)

Artikel Konflik IKSB Batam Disorot, Praktisi Hukum Ingatkan Hormati Putusan Pengadilan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan suci Ramadan di Kota Batam masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat. Ketua Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam, Defri Frenaldi, mengatakan hingga kini belum ada arahan resmi terkait perubahan mekanisme penyaluran MBG saat Ramadan.

“Untuk sementara kami masih menunggu petunjuk,” kata Defri saat dikonfirmasi, Jumat (30/1).

Namun demikian, Defri menyebut jika berkaca pada pelaksanaan MBG pada Ramadan tahun lalu, program tersebut tetap berjalan normal, dengan penyesuaian menu agar dapat dikonsumsi saat berbuka puasa.

“Kalau melihat pengalaman tahun lalu, MBG tetap berjalan. Hanya saja makanan yang diberikan disesuaikan untuk berbuka puasa,” ujarnya.

Baca Juga: Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Batam Sasar 90 Ribu Peserta Tahun Ini

Defri menegaskan, SPPG Batam siap mengikuti kebijakan pusat dan akan segera menyesuaikan pola distribusi maupun jenis makanan begitu petunjuk teknis diterbitkan. Menurutnya, prinsip utama program ini tetap memastikan kebutuhan gizi penerima manfaat terpenuhi, meskipun dalam suasana ibadah puasa.

“Intinya kami siap menjalankan kebijakan apa pun yang ditetapkan, demi memastikan program MBG tetap berjalan dan manfaat gizinya tetap diterima masyarakat,” ucap Defri.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa akan ada perubahan menu MBG selama Ramadan, khususnya bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa. Nantinya, makanan tidak lagi disajikan siap santap, melainkan dalam bentuk makanan kering yang bisa dibawa pulang.

“Contoh untuk puasa, kurma, telur rebus atau telur asin atau telur pindang, buah, susu, abon,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, skema ini berlaku untuk sekolah-sekolah dengan mayoritas siswa beragama Islam. Makanan akan dibagikan pada siang hari saat jam sekolah dan dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa.

Baca Juga: Rawan Kecelakaan di Bukit Kemuning, Warga Minta Pasang Pita Penggaduh

“Untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas puasa, itu akan dibagikan di siang hari untuk dibawa pulang sebagai menu buka puasa,” jelasnya.

Sementara itu, untuk sekolah dengan mayoritas siswa non-muslim, pelaksanaan MBG akan tetap berjalan seperti hari biasa. Hal yang sama juga berlaku untuk penerima manfaat lain seperti ibu hamil dan balita.

Adapun untuk SPPG yang berada di lingkungan pesantren, Dadan menyebut pelayanan MBG akan digeser ke sore hari dengan menu makanan normal, mengingat penerima manfaatnya bersifat lokal. (*)

Artikel MBG Tetap Dibagikan saat Ramadan, SPPG Batam Tunggu Petunjuk pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam terus memperkuat jaring pengaman kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Melalui program Bantuan Kesehatan Daerah (Bankesda), Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam memastikan puluhan ribu warga tetap memiliki akses layanan kesehatan, meski status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tidak aktif atau belum terdaftar.

Pada APBD murni Tahun Anggaran 2026, Bankesda dialokasikan sebesar Rp44,38 miliar untuk menjamin 90 ribu peserta, terutama warga yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Kepala Dinkes Batam Didi Kusmarjadi menjelaskan, alokasi tersebut baru mencakup sembilan bulan anggaran, namun sudah disiapkan untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.

“Fokus kita adalah warga yang BPJS Kesehatannya tidak aktif dan masyarakat yang belum masuk JKN, supaya tetap bisa berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Didi, Jumat (30/1).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Ganjar Kinerja Investasi Batam

Tak hanya untuk iuran BPJS, dana Bankesda juga dimanfaatkan untuk bantuan pelayanan kesehatan, termasuk rujukan ke luar daerah, transportasi, hingga akomodasi pasien dan pendamping.

“Anggarannya kita proporsionalkan sesuai kebutuhan layanan di lapangan,” kata dia.

Didi menyebutkan, pada Tahun Anggaran 2025, program Bankesda memiliki anggaran lebih besar, yakni Rp79 miliar, yang menyasar sekitar 80 ribu penerima, sekaligus mencakup layanan kesehatan dan rujukan pasien ke luar Kota Batam.

Meski pada 2026 anggaran awal lebih kecil, peluang penambahan masih terbuka. Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah (TAPD) Pemko Batam berencana meningkatkan alokasi pada APBD Perubahan 2026, sehingga jumlah penerima bantuan iuran bisa mencapai 100 ribu peserta.

“Di perubahan nanti akan ditambah, karena di APBD murni ini hanya sembilan bulan,” ujarnya.

Baca Juga: Kapal Bermuatan Limbah Hitam Kandas di Sekupang, Khawatir Laut Tercemar

Untuk memastikan layanan berjalan optimal, Pemko Batam menggandeng sejumlah rumah sakit, di antaranya RSUD Embung Fatimah, RSBP, RS Harapan Bunda, RS Soedarsono, RS Bhayangkara, RS Elisabeth Batam Kota, hingga beberapa rumah sakit swasta lainnya. Rujukan khusus layanan kesehatan jiwa juga menjangkau fasilitas di Pekanbaru dan Tanjung Uban.

Melalui skema Bankesda, Dinkes Batam berharap tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena keterbatasan ekonomi.(*)

Artikel Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Batam Sasar 90 Ribu Peserta Tahun Ini pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yasmin Yayasan Segitiga Berkah Abadi di kawasan Nongsa Batu Besar 6 resmi beroperasi. Peresmian digelar pada Jumat (30/1) dan dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris, bersama jajaran pemerintah daerah serta pengelola yayasan.

SPPG Yasmin merupakan bagian dari dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

Kepala Yayasan Segitiga Berkah Abadi selaku mitra pelaksana SPPG, Rinasti, mengatakan kehadiran dapur MBG Yasmin menjadi langkah konkret dalam memperluas jangkauan program gizi nasional, khususnya di Kota Batam.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung program pemerintah. Kami berharap SPPG Yasmin dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi para penerima manfaat, sejalan dengan program Presiden,” ujar Rinasti.

Sementara itu, Kepala SPPG Kota Batam Nongsa Batu Besar 6, Athya Kania Nabila, menjelaskan pada tahap awal SPPG Yasmin menargetkan 1.000 penerima manfaat. Penerima berasal dari empat sekolah di sekitar lokasi, mulai dari jenjang SD hingga SMP.

“Target awal sebanyak 1.000 penerima manfaat. Ke depan, sesuai arahan dan kesiapan, jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi sekitar 2.000 penerima,” kata Athya.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris dalam sambutannya mengapresiasi Yayasan Segitiga Berkah Abadi dan seluruh pengelola SPPG yang telah berkontribusi dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau.

Ia menyebutkan, secara nasional capaian pembangunan SPPG di Kepri tergolong tinggi. Saat ini, sekitar 78,8 persen SPPG di Kepri telah aktif, menempatkan provinsi tersebut di peringkat ketiga nasional.

“Untuk wilayah 3T secara nasional terdapat sekitar 150 titik dan hampir 90 persen sudah terbangun. Sementara untuk wilayah reguler, mudah-mudahan bisa mencapai 70 persen dan dituntaskan seluruhnya hingga akhir 2025,” ujar Nyanyang.

Nyanyang menegaskan, pemerintah tidak membedakan penanganan wilayah 3T dan reguler, baik di mainland maupun hinterland. Menurutnya, seluruh kabupaten dan kota di Kepri memiliki semangat yang sama dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pemenuhan gizi adalah modal utama untuk meningkatkan kecerdasan, kesehatan, dan kualitas generasi ke depan. Ini sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia juga menyinggung capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri yang kini berada di peringkat ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Capaian tersebut, kata Nyanyang, merupakan hasil kerja bersama orang tua, guru, serta seluruh pemangku kepentingan.

“IPM ini harus kita pertahankan dan terus ditingkatkan. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada anak putus sekolah, dari SD hingga SMA, termasuk dukungan beasiswa untuk perguruan tinggi,” pungkasnya.

Dengan beroperasinya SPPG Yasmin Nongsa Batu Besar 6, diharapkan pemerataan program pemenuhan gizi di Batam semakin optimal dan mampu memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di Kepulauan Riau. (*)

Artikel SPPG Yasmin Batu Besar 6 Mulai Beroperasi, Targetkan 1.000 Penerima Manfaat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah pusat memberikan apresiasi atas capaian realisasi investasi di Kota Batam yang menembus sekitar Rp69 triliun sepanjang 2025. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Batam Investment Gala yang digelar di Ballroom Marriott Hotel, Harbour Bay, Batam, Kamis (29/1) malam.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyampaikan, gala dinner tersebut sekaligus jadi momentum pemberian apresiasi dari Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian UMKM, dengan dukungan BRI, kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam atas pencapaian investasi yang dinilai signifikan.

“Apresiasi ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada para pelaku usaha. Investasi merupakan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha,” katanya.

Ia memaparkan, secara nasional Batam masuk dalam lima besar kabupaten/kota dengan realisasi investasi tertinggi. Untuk kategori Penanaman Modal Asing (PMA) tingkat kota, Batam berada di peringkat ketiga. Sementara dalam kategori kota otonom, Batam menempati peringkat pertama dalam realisasi investasi.

Baca Juga: Usai Sengkuang kini Giliran Tanjung Uma

Capaian itu menjadi endorsement sekaligus penyemangat bagi Pemko Batam, BP Batam, dan pelaku usaha menghadapi 2026 yang diprediksi penuh tantangan bagi realisasi investasi dan perekonomian global. “Semangat ini harus tetap terjaga agar pertumbuhan ekonomi Batam tetap stabil,” kata Todotua.

Dari perspektif Kementerian Investasi, sektor manufaktur diyakini akan terus menjadi tulang punggung pertumbuhan Batam. Hal ini ditopang posisi strategis Batam yang memiliki sekitar 17 kawasan industri serta status sebagai kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).

Pada konteks perdagangan internasional, tarif ekspor ke Amerika Serikat berada di kisaran 19 persen, sementara ke Eropa telah mencapai 0 persen. Kondisi tersebut ia nilai dapat memperkuat daya saing produk manufaktur Batam di pasar global.

Selain manufaktur dan fabrikasi, industri perkapalan disebut menunjukkan pertumbuhan signifikan. Industri elektronik tetap menjadi sektor unggulan, disusul pertumbuhan pesat industri data center dan sektor digital. Dengan posisinya sebagai hub logistik strategis, Batam diproyeksikan tetap menjadi magnet investasi di sektor-sektor tersebut.

“Sektor-sektor ini memiliki dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pembentukan ekosistem ekonomi, termasuk yang didukung oleh UMKM,” kata dia.

Baca Juga: Kapal Bermuatan Limbah Hitam Kandas di Sekupang, Khawatir Laut Tercemar

Sementara itu, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Moraza, menyebut, penguatan peran UMKM sebagai penopang ekonomi nasional sangat dibutuhkan. Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi 61-62 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Bagaimana menaikkan kelas UMKM? Pertama dari sisi pembinaan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Kedua, dari sisi usaha, kita perlu mensinergikan mereka dengan pengusaha besar,” ujarnya.

Baginya, Batam sebagai pusat investasi dengan banyak pelaku usaha besar memiliki peluang besar untuk membangun kemitraan yang kuat dengan UMKM. Pemerintah mendorong agar pelaku mikro, kecil, dan menengah dirangkum dan dipersiapkan agar mampu bekerja sama dengan industri besar.

“Yang mendukung dan memperkuat investasi adalah ekosistem yang ada. Di situlah UMKM berperan,” katanya. (*)

Artikel Pemerintah Pusat Ganjar Kinerja Investasi Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kenaikan harga beras di sejumlah wilayah Kepulauan Riau (Kepri) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kepri. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipatif agar lonjakan harga tidak berujung pada inflasi maupun kelangkaan bahan pokok.

Nyanyang mengakui, harga beras di Kepri mulai menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Kepri langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Perum Bulog, guna memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga di pasaran.

“Di Kepri ini harga beras sudah mulai merangkak naik. Ini tidak boleh dibiarkan. Kemarin saya sudah rapat koordinasi, termasuk dalam forum business matching. Jangan sampai nanti beras menjadi penyumbang inflasi atau bahkan terjadi kelangkaan,” ujar Nyanyang, Jumat (30/1).

BACA SELENGKAPNYA DI harian.batampos.co.id

Artikel Waspadai Kenaikan Harga Beras pertama kali tampil pada Metropolis.