Antusias warga sembako murah di Batuiaji, Jumat (3/11). Besok giliran Kecamatan Batuampar. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Program paket sembako murah di Batam dalam rangka intervensi harga pasar serta pengendalian inflasi masih terus berlanjut. Program paket sembako bersubsidi ini dilakukan mulai tanggal 1 hingga 15 November 2023 mendatang.
Nah, besok, Selasa (7/11), giliran Kecamatan Batuampar. Ada total 5.5 paket sembako bersubsidi akan didistribusikan untuk empat kelurahan yakni Kampung Seraya, Seijodoh, Tanjung Sengkuang, dan Batumerah.
Rinciannya, 1.300 paket untuk Kampung Seraya, 1.300 paket untuk Seijodoh, dan Tanjung Sengkuang mendapat 2.000 paket. Sementara untuk Batumerah hanya 900 paket. Untuk jadwalnya, Kampung Seraya dan Seijodoh mulai pukul 08.30 WIB, serta Tanjung Sengkuang dan Batumerah mulai pukul 09.00 WIB.
Adapun lokasi pendistribusian paket sembako murah, untuk Kelurahan Kampung Seraya dan Seijodoh di Komplek Sumebr Agung, RT 002/RW 005, Siejodoh. Untuk Kelurahan Tanjungsengkuang dan Batumeeah di Fasum RW 06 Melchem.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau mengatakan paket sembako murah ini seharga Rp50 ribu. Paket sembako berisikan 5 kilogram beras, satu liter minyak goreng, dan satu kilogram gula.
“Program paket sembako murah ini di 12 Kecamatan Kota Batam dengan total paket sembako sebanyak 76.830,” katanya. (*)
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman usai menjalani sidang etik di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Sumber: (MIFTAHUL HAYAT/JPG)
batampos – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memutus dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua MK Anwar Usman dkk, pada Selasa (7/11) besok. Putusan MKMK dinilai tidak akan menggugurkan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Undang-Undang tentang Pemilu terkait batas minimal usia capres-cawapres, meski Ketua MK Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka divonis bersalah.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid menilai, jika ditelaah secara cermat, baik dari aspek filosofis maupun legalistik, tidak terdapat argumentasi untuk menjustifikasi bahwa produk putusan dari lembaga etik, dalam hal ini MKMK dapat membatalkan produk putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebab pada hakikatnya, MK yang merupakan lembaga konstitusional sangat limitatif terkait dengan kewenagan atributifnya. Termasuk sifat putusannya yang bercorak ergo omnes dan final and binding.
“Dengan demikian sepanjang mengenai produk putusan yang telah dikeluarkannya, sama sekali tidak dibuatkan sebuah mekanisme banding atau peninjauan kembali untuk me-review terhadap segala hal, baik materil maupun formil yang melingkupinya,” kata Fahri, Senin (6/11).
Fahri mengungkapkan, meski dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tasqib Birru terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) atau alasan hukum yang berbeda (concurring opinion) para hakim konstitusi saat dibacakan. Maka tentu letak keabsahan atau keberlakuannya hanya saat diputuskan.
“Apakah sifatnya putusan MK yang Self Implementing, atau Legally Null And Void atau Conditionally Constitutional ataukah yang Conditionally Unconstitutional dst, sehingga tidak tersedia alat konstitusional untuk dapat mengujinya,” tegas Fahri.
Fahri mengurai, kelembagaan MKMK berbeda yang hanya berdasarkan pada mandat hukum setingkat UU. Dimana UU mendelegasikan agar MK wajib menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Isinya norma harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.
“Sehingga jika kita mencoba mendalami dengan metode penafsiran yang sistematis serta teleologis, maka sesungguhnya produk putusan MKMK dalam hal hakim terlapor atau hakim terduga, menurut Majelis Kehormatan, jika terbukti melakukan pelanggaran, maka konsekwensi hukumnya adalah diberikan sanksi, baik ringan maupun berat, dan sangat sulit untuk menalar jika putusan etik dapat menganulir putusan pengadilan (MK),” ucap Fahri.
Ia berpendapat, belum menemukan suatu argumentasi konstitusional dan hukum yang kokoh terkait dangan ekstensifikasi produk putusan lembaga etik yang dapat membatalkan produk putusan MK. Ia menyebut, masih terdapat kekosongan pengaturan terkait pranata tersebut.
“UU MK tidak mengatur jalan keluar secara yuridis jika keadaan hukum yang demikian itu memang terjadi. Sebab hal tersebut secara ideal harus diatur dalam undang-undang organik yang mengatur secara khusus dengan hukum acaranya dalam UU 24 tahun 2003 tentang MK, dan yang terakhir diatur dalam UU No. 7/2020,” ungkap Fahri.
Selain tidak diatur dalam UU MK, lanjut Fahri, secara khusus juga tidak diatur dalam peraturan MK terkait dengan pranata konstitusional itu. Sehingga ia berpandangan memang masih terdapat kekosongan hukum atau recht vacuum, idealnya norma tersebut dapat diatur secara khusus sebagai ketentuan derivatif langsung dari UU kekuasaan kehakiman.
“Sehingga rumusan lebih lanjut diatur dalam UU MK atau peraturan mahkamah konstitusi, dengan demikian bangunan norma menjadi jelas dan terang,” tegas Fahri.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan, MKMK tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan Hakim MK yang bersifat final dan mengikat.
“Jadi, kalau pertanyaannya apakah kita khawatir kalau putusan MK dibatalkan, tidak mungkin secara akal sehat, tidak mungkin secara konstitusi, tidak mungkin secara asas hukum,” ucap Habiburokhman.
Habiburokhman mengungkapkan, tidak mungkin secara rasional, konstitusional, dan hukum jika putusan MK dibatalkan. Ia menyebut, putusan MKMK hanya sebatas pada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, bukan pada hasil putusan MK.
“Mana ada putusan dewan etik, lembaga etik, membatalkan putusan pengadilan, apalagi ini mahkamah, ya kan nggak ada,” pungkas Habiburokhman. (*)
Razia pajak kendaraan bermotor di jalan raya depan stadion Tumenggung Abdul Jamal, Mukakuning, Senin (6/11) pagi.
batampos – UPT Samsat Batuaji mulai melakukan razia pajak kendaraan bermotor di jalan raya. Razia dalam rangka menertibkan wajib pajak ini dibuka di jalan raya depan stadion Tumenggung Abdul Jamal, Mukakuning, Senin (6/11) pagi.
Bersama Satlantas Polresta Barelang, Razia ini berjalan dengan lancar dan sedikitnya ada 45 kendaraan yang ditindak, karena kedapatan belum membayar pajak. Pemilik kendaraan diwajibkan menuntas tunggakan pajak kendaraannya saat itu juga.
Tunggakan pajak tahunan langsung bayar ditempat dan pajak lima tahunan diarahkan melunasinya di Samsat Batam Center.
Kepala UPT Samsat Batuaji Patrick Nababan di lokasi razia menuturkan, razia pajak kendaraan bermotor ini akan terus dilaksanakan kedepannya, dengan target semua pemilik kendaraan wajib membayar pajak kendaraan bermotor nya.
Sebelumnya Dispenda Kepri mencatat masih ada 40 persen kendaraan di Kepri yang menunggak pajak dan terbanyak di Kota Batam.
“Kebetulan program pemutihan juga masih berjalan sehingga yang belum melaksanakan wajib pajak kendaraannya diarahkan untuk segera membayar dengan memanfaatkan program pemutihan yang masih berjalan ini,” ujar Patrick.
Razia pajak kendaraan bermotor ini juga sekaligus ajakan kepada masyarakat di Batam yang masih menunggak pajak agar segera melaksanakan pembayaran pajak.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Kepri menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Program ini untuk membantu meringankan beban masyarakat dengan denda ataupun biaya admin pajak kendaraan bermotor. Program ini dimulai tanggal 16 Oktober hingga 18 November 2023.
“Insentif pajak kendaraan bermotor yaitu Pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan diskon denda sebesar 50 persen serta penghapusan sanksi administrasi dan juga bebas biaya balik nama kendaraan bermotor bermotor. Mari manfaatkan program ini,” ujar Ansar.
Selain melaksanakan razia, dalam mencapai target penarikan pajak kendaraan bermotor juga sudah melaksanakan penagihan aktif kepada pemilik kendaraan bermotor dari rumah ke rumah.
“Tagih aktif juga masih berjalan, cuman ada kendala dengan alamat di dokumen kendaraan yang tidak sama. Yang alamatnya sama tetap kita laksanakan tagih aktif, sementara yang alamatnya beda, ditertibkan dengan razia seperti ini,” ujar Patrick. (*)
Festival musik Greenlane Bandung dibatalkan karena panitia menilep uang kegiatan senilai 1,5 Miliar untuk foya-foya.
batampos – Festival musik Greenlane Bandung dibatalkan karena panitia menilep uang kegiatan senilai 1,5 Miliar untuk foya-foya. Acara musik tersebut seharusnya digelar pada Minggu, (5/11), di Laswi Heritage, Bandung.
Festival musik tersebut kabarnya akan menghadirkan sederet musisi tanah air diantaranya Cosmo Pyke, Ramengvrl, hingga Fariz RM.
Kabar terkait dibatalakannya konser music tersebut dibagikan oleh akun Instagram @hai_online. Dalam unggahannya menyebut seorang panitia yang menilep uang kegiatan mencapai Rp 1,5 miliar.
Salah satu panitia yang bernama Bagus bahkan mengaku uang tersebut diakuinya untuk keperluan pribadi.
Padahal diketahui panggung musik untuk gelaran acara Festival Greenlane Bandung telah dibangun.
“Saya mengakui dari dana investasi Rp 1,5 miliar itu terpakai untuk kehidupan saya pribadi, untuk foya-foya saya, dan pembayaran utang saya,” kata Bagus Rama Setiaji selaku salah satu panitia, Minggu (5/11).
Ia melanjutkan bahwa untuk menutupi uang yang terpakai, dia menutupi dengan meminjam, pertama sebesar Rp390 juta, lalu Rp800 juta.
Pinjaman dibuat dengan menjaminkan harta pribadinya yaitu mobil dan rumah.
Dalam video tersebut, dirinya mengaku siap menanggung semua konsekuensi hukum dan utang piutang yang harus diselesaikan.
Dia memastikan siap bertanggung jawab kerugian materil dan nonmateril yang dialami semua pihak.
“Saya tidak akan kabur sejengkal pun dari permasalahan ini,” ujarnya.
Dia menyebut selama ini sudah berusaha total kebutuhan untuk acara ini, tapi dana yang didapat tidak memenuhi.
Setelah menjabarkan kondisi acara yang batal digelar, Bagus pun terlihat dalam video langsung digelanggang aparat kepolisian. (*)
batampos– KPU Kabupaten Karimun telah melakukan pertemuan dengan partai politik yang ada di Kabupaten Karimun terkait surat suara Caleg DPRD Kabupaten Karimun. Ada dua opsi yang disepakati. Yakni, di surat suara Caleg bisanada gamba atau foto dan bisa tidak.
”Memang, pada saat pertemuan dengan partai politik beberapa hari lalu sudah sepakat untuk menyampaikan bentuk surat suara Caleg DPRD Kabupaten Karimun. Ada dua pilihan bisa pakai gambar Caleg dan bisa tidak,” ujar Ketua KPU Kabupaten Karimun, Mardanus, Minggu (5/11).
Rencana, katanya, KPU Kabupaten Karimun akan ke Jakarta untuk pencetakan surat suara. Nanti akan dicoba cetak surat suara menggunakan foto Caleg DPRD Kabupaten Karimun beserta nama. Jika hasilnya bagus bisa digunakan.
”Sebaliknya, jika memang hasilnya tidak bagus. Misalnya jika menggunakan foto hasilnya foto pecah atau tidak jelas gambarnya, maka sudah tentu tidak bisa menggunakan foto. Karena, kalau foto Caleg tidak jelas, kabur atau pecah fotonya, dikhawatirkan akan menimbulkan komplain dari Caleg. Lagi pula dengan jumlah Caleg yang banyak dan space kertas kecil kemungkinannya bisa memasang gambar dengan ukuran besar di surat suara. Kecuali, untuk calon DPD jumlahnya tidak banyak,” ungkapnya.
Meski demikian, tambah Mardanus, sebelum dilaksanakan pemungutan suara akan dilakukan simulasi pemungutan suara menggunakan surat suara. Sehingga, jika saat simulasi ada temuan keraguan, sudah bisa dideteksi sejak dini. (*)
batampos – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap meyakini, Polda Metro Jaya akan segera menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka, kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ia pun meyakini, Polda Metro Jaya masih mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan sangkaan terhadap Firli Bahuri.
“Saya yakin, nggak akan (Polda Metro Jaya masuk angin). On progres semua,” kata Yudi dikonfirmasi, Senin (6/11)
Yudi pun mengimbau Firli Bahuri untuk tidak mangkir, dalam penjadwalan pemeriksaan, pada Selasa (7/11) besok. Menurut Yudi, publik akan melihat bagaimana kepatuhan Firli Bahuri, sebagai Ketua KPK terhadap prosea hukum, dalam hal ini pemanggilan kembali menjadi saksi di Polda Metro Jaya.
Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK ini pun berpendapat, Polda Metro Jaya akan menggelar ekspose untuk menentukan status hukum, setelah memeriksa kembali Firli Bahuri sebagai saksi.
“Karena setelah pemeriksaan Firli, pasti akan ada ekspose,” ucap Yudi.
Ia mengatakan, penyidik Polda Metro Jaya sudah bekerja profesional dalam mengusut dugaan pemerasan tersebut.
Berdasar pengalamannya, pemeriksaan tambahan penting untuk kembali menggali keterangan Firli Bahuri berdasar hasil pendalaman dari pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti yang disita, termasuk hasil dari tempat penggeledahan.
“Sehingga sebelum ekspose atau gelar perkara penetapan tersangka, tentu penyidik menganggap perlu memanggil Firli kembali sebagai saksi,” tegas Yudi.
Oleh karena itu, Yudi memahami bahwa publik menunggu hasil ekspose Polda Metro Jaya tersebut. Hal ini akan menentukan sematan status hukum terhadap Firli Bahuri.
“Masyarakat menunggu hasil dari gelar perkara yang akan dilakukan Polda Metro Jaya untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkas Yudi. (*)
Para demonstran memblokade kapal militer AS yang hendak menuju Israel di Pelabuhan Oakland, California, Jumat (3/11). (cbsnews.com)
batampos – Ratusan demonstran yang terdiri dari Yahudi Amerika dan organisasi Arab Resource Organizing Center memblokade kapal kargo militer Amerika yang hendak menuju Israel di Pelabuhan Oakland, California, Jumat (3/11).
Para demonstran memblokir kapal kargo militer AS di Pelabuhan Oakland selama berjam-jam dengan cara bergelantungan di atas kapal dan mengisolasi diri di dalam kapal, sehingga mereka tidak bisa berangkat.
Selain itu, para demonstran juga memblokade pintu masuk untuk menuju tempat kapal militer pengangkut bernama Cape Orlando itu. Menurut demonstran, kapal tersebut akan menuju Israel setelah memuat senjata peralatan militer di Tacoma, Washington.
Dilansir dari cbsnews.com, sekitar 200 orang berada di Pelabuhan Oakland, kebanyakan memegang bendera Palestina dan tulisan-tulisan spanduk yang menuntut diakhirinya bantuan militer AS kepada Israel.
Para demonstran sudah berada di pelabuhan sekitar pukul 6.45 pagi menurut waktu setempat. Tiga demonstran berpegangan pada tangga tali dan menolak pekerja menutup pintu kapal militer tersebut.
“Itu adalah kapal militer AS. Kapal ini akan berangkat ke Tacoma (Washington) untuk mengambil senjata militer AS, kemudian membawa senjata itu ke Israel,” kata demonstran bernama Meena Abushamala.
Beberapa Yahudi juga ikut serta dalam protes tersebut. “Saya di sini sebagai seorang Yahudi, cucu dari penyintas Holocaust. Saya tumbuh dengan mendengarkan cerita nenek saya yang selamat dari tragedi itu,” kata demonstran Yahudi, Anna Baltzer.
“Dan hari ini, Israel mempersenjatai sejarah saya, sejarah keluarga saya yang dibunuh, untuk membunuh keluarga Palestina di Gaza,” lanjutnya.
Namun, tepat sebelum jam 3 sore waktu setempat, para petugas berhasil memindahkan demonstran yang berpegangan pada tangga tali, dan membuat para demonstran keluar dari pelabuhan.
Abushamala, Anna Baltzer, dan demonstran lainnya kecewa. Mereka berharap tindakan mereka akan memberikan dampak suara jangka panjang yang didengar oleh anggota parlemen di AS.
“Tidak ada lagi bantuan militer AS kepada Israel. Itu ada dalam kekuasaan Anda. Jangan biarkan rasa takut menghentikan anda,” tutur Abushamala.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat baru saja memutuskan untuk memberi Israel tambahan senjata senilai USD 14,3 miliar.
Dilansir dari USA Today, RUU Alokasi Tambahan Keamanan Israel tersebut disetujui oleh majelis dengan hasil pemungutan suara 226 berbanding 196.
Sebagian besar anggota Partai Republik menyetujui undang-undang tersebut dan sebagian besar anggota Partai Demokrat memberikan suara untuk menantang keputusan.
RUU itu hanya akan menyediakan miliaran dolar untuk militer Israel, termasuk USD 4 miliar untuk pengadaan sistem pertahanan Iron Dome Israel dan David’s Sling untuk melawan ancaman roket jarak pendek, serta jumlah transfer peralatan dari persediaan AS. (*)
Ribuan massa aksi bela Palestina memadati kawasan silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (05/11/2023). (DERY RIDWANSAH)
batampos – Ada perwakilan lintas agama dan gender. Ada massa dari beragam profesi serta organisasi.
Dan, juga sejumlah tokoh nasional. Semuanya bersatu di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, kemarin (5/11) pagi untuk memberikan dukungan terhadap warga Jalur Gaza, Palestina, yang sedang ditindas Israel.
Aksi bertajuk Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, yang diperkirakan diikuti 2 juta peserta itu, diwarnai berbagai macam atribut identik dengan Palestina.
Mulai bendera, syal, hingga tali kepala. Ada juga sebagian peserta yang membentangkan bendera raksasa Palestina dan Indonesia.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang turut hadir mengungkapkan bahwa membela kemanusiaan merupakan ajaran semua agama. ”Di agama Islam diajarkan, bila mereka bukan saudaramu dalam iman, mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga turut turun dalam aksi menandaskan sikap tegas dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Bukan hanya sikap politik, tetapi juga peduli kemanusiaan yang ada di sana.
Bahkan, bantuan peduli kemanusiaan yang telah dikirim Sabtu (4/11) lalu tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari berbagai lapisan masyarakat. ”Perjuangan kita tidak akan berhenti. Perjuangan kita masih panjang dan kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin,” ucapnya.
Retno mengatakan, sebagai seorang perempuan, ibu, dan nenek, dirinya merasa miris dengan apa yang terjadi di Palestina saat ini. Terlebih, anak-anak Palestina setiap sepuluh menit meninggal dunia akibat aksi brutal Israel.
”Saat ini juga masih ada sekeluarga WNI (warga negara Indonesia) yang masih terus kita upayakan evakuasi dari Gaza Selatan. Dan, untuk proses evakuasi ini memang sangat rumit. Kita doakan semoga hari ini (kemarin, Red) berhasil,” ungkap Retno.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang berada dalam aksi yang sama menambahkan, pihaknya mengutuk apa yang telah dilakukan Israel terhadap warga Palestina. ”Kami minta dengan sangat agar Israel segera menghentikan apa yang sudah dilakukan terhadap Palestina,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau yang juga dikenal dengan Indonesian AID tengah menyiapkan bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk Palestina. Bantuan tersebut diharapkan dapat dikirim pekan ini.
”Untuk bantuan kemanusiaan tahap kedua sudah kita alokasikan Rp 31,9 miliar atau setara dengan USD 2 juta. Nantinya kita kirim dalam bentuk kebutuhan medis berupa obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang sekarang ini sangat dibutuhkan oleh warga Palestina, terutama di Jalur Gaza,” ujar Direktur Utama LDKPI Tormarbulang Lumbantobing.
Dukungan dari masyarakat internasional, termasuk dari Indonesia, sangat dibutuhkan warga Palestina, khususnya yang berada di Gaza. Mengutip data yang dirilis OCHA, selain lebih dari 9.000 korban tewas, tercatat 22.911 warga di Gaza dan 2.281 warga di Tepi Barat mengalami luka-luka sehingga membutuhkan pertolongan medis secepatnya. (*)
Suar tentara Israel menerangi langit di atas kamp pengungsi al-Shatea selama baku tembak di Jalur Gaza utara. (Mohammed Sabre/EPA)
batampos – Pada Minggu (5/11) malam terjadi serangkaian ledakan besar di Gaza dan membuat komunikasi dengan jalur pantai terputus. Hal ini diiringi dengan kekerasan yang juga meningkat di perbatasan utara Israel dengan Lebanon.
Serangan di Gaza terjadi ketika Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengindikasikan bahwa pasukan mereka berencana memasuki Kota Gaza, mungkin dalam waktu 48 jam ke depan.
Para jurnalis di Gaza dan yang menyaksikan dari perbatasan Israel menggambarkan serangan intens Israel di jalur pantai, dan video menunjukkan ledakan besar di langit malam.
Laporan dari Gaza mengatakan serangan itu datang dari udara, laut dan darat, termasuk dari utara jalur dimana pasukan Israel kini berada.
Dilansir dari The Guardian, di Israel utara, komunitas perbatasan, termasuk kota Kiryat Shmona, mendapat serangan mortir dan roket dari Hizbullah setelah serangan Israel di Lebanon selatan menewaskan tiga gadis berusia delapan hingga 14 tahun dan nenek mereka.
Seorang anggota parlemen Hizbullah menyebut serangan itu sebagai “perkembangan berbahaya” yang harus dibayar oleh Israel, karena warga Israel diperintahkan untuk berlindung di ruangan yang aman dan jalan utama di utara ditutup untuk lalu lintas.
Warga di utara menggambarkan setidaknya satu serangan langsung terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona, ketika Hizbullah menembakkan roket dan mortir melintasi perbatasan.
Para pejabat mengatakan satu warga Israel tewas, faksi militan Lebanon mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan mereka terjadi sebagai tanggapan terhadap “kejahatan keji dan brutal” Israel.
Sebelumnya pada hari Minggu, para pejabat dari kementerian kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas menuduh jet Israel menyerang kamp pengungsi al-Maghazi di Gaza tengah, menewaskan sedikitnya 47 orang dan melukai puluhan lainnya.
Meningkatnya kekerasan di dua front terjadi bersamaan dengan intensifikasi diplomasi AS dalam upaya menghentikan pertempuran, guna meredakan krisis kemanusiaan akut di Gaza dan membebaskan sandera, di tengah kekhawatiran akan meningkatnya perang regional antara Israel dan Hamas. (*)
Calon pemain naturalisasi Justin Hubner saat berlatih bersama Timnas U-20 Indonesia di Turki pada November tahun lalu. Hubner mendapat perpanjangan kontrak di Wolves. (ANTARA/HO-PSSI )
batampos – Impian Justin Hubner untuk membela Timnas Indonesia agaknya bisa segera terwujud. Proses naturalisasi Justin Hubner untuk menjadi Warga Negara Indonesia telah memasuki tahap akhir.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Ia menyampaikan hal tersebut melalui sebuah pernyataan singkat sambil mengunggah video penampilan Justin Hubner.
“Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi, pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir,” tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya pada Jumat (3/11) malam.
Dikutip JawaPos.com dari situs resmi PSSI, Minggu (5/11), proses naturalisasi Justin Hubner untuk menjadi WNI tinggal menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo. Kemudian langkah terakhir yang harus Justin lalui adalah pengambilan sumpah menjadi WNI.
“Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia,” kata Erick menambahkan.
Hubner saat ini tercatat sebagai pemain Wolverhampton Wanderers, yang sedang berlaga di Liga Primer Inggris. Ia telah bergabung dengan Wolves sejak Februari 2020 sebagai pemain junior.
Pemain kelahiran 2003 tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Sedangkan ibunya adalah warga asli Belanda.
Hubner pada awalnya diminati Shin Tae-yong untuk menjadi bagian dari skuad tim U-20 Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U-20 2023.
Meskipun Indonesia batal tampil di Piala Dunia U-20 2023, keinginan Hubner untuk bergabung dengan Tim Garuda tidak surut.
Erick berharap proses naturalisasi Hubner menjadi WNI dapat berjalan dengan lancar. Menurutnya, ini menjadi salah satu kabar baik untuk perkembangan sepakbola Indonesia.
“Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar demi memajukan sepakbola Tanah Air,” ujar Erick.
Proses naturalisasi Hubner sebenarnya telah berjalan bersamaan dengan Ivar Jenner dan Rafael William Struick. DPR telah menyetujui proses naturalisasi ketiganya melalui sidang paripurna ke-19 Masa Sidang IV tahun sidang 2022-2023.
Pada saat itu, Hubner sempat maju-mundur dan kini ia sudah menunjukkan komitmen yang jelas untuk berseragam merah putih. (*)
