Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyerahkan Rancangan APBD 2024 kepada Ketua DPRD M Yusuf Sirat untuk disahkan.
batampos– DPRD Kabupaten Karimun, Rabu (29/11) melaksanakan sidang paripurna pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024. Salah satu anggaran yang masuk dalam pembiayaan tahun depan itu adalah biaya Pilkada Karimun.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq yang membacakan rancangan APBD 2024 menjadi APBD menyebutkan, bahwa terdapat peningkatan target pendapatan tahun depan. ”Dengan demikian, APBD kita tahun depan sebesar Rp1,6 triliun lebih atau tepatnya Rp1.649.276.692.175.000 dan pendapatan sebesar Rp1,5 triliun lebih,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, M Yusuf Sirat yang dikonfirmasi secara terpisah menyebutkan, bertambahnya belanja APBD 2024 juga disebabkan karena adanya pembiayaan yang harus dianggarkan.
”Tentunya belanja diiringi dengan pendapatan. Untuk belanja kita tahun depan itu sebesar Rp1,6 triliun lebih karena di dalamnya ada anggaran biaya untuk Pilkada 2024 sebesar Rp26 miliar. Kemudian, adanya biaya yang dianggarkan sebesar Rp120 miliar,” paparnya.
Dikatakannya, biaya ini merupakan kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan pada 2023. Namun, pekerjaan yang telah selesai tidak bisa dibayarkan pada tahun ini. Sehingga, menjadi tunda bayar dan masuk dalam APBD 2024. (*)
Tangkapan layar – Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam agenda Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (29/11/2023). (ANTARA/Andi Firdaus).
batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024, kemarin (29/11), mengungkapkan belanja negara belum maksimal. Dia juga menyinggung terkait koordinasi pusat dan daerah yang harus dipererat dalam melanjutkan pembangunan.
“Pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran,” katanya. Dia meminta agar mengedepankan akuntabilitas dan transparansi sehingga tidak ada celah penyalahgunaan anggaran. Apalagi saat ini situasi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim yang makin terlihat, serta potensi krisis, dan resesi yang makin menguat.
Kepala Negara pun menegaskan untuk sesegera mungkin melakukan realisasi anggaran yang telah disiapkan. Jokowi menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74 persen dan pemerintah daerah sebesar 64 persen. “Sejak awal (pemerintahan) sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini, tapi ternyata saya cek lagi masih. Memang mengubah cara kerja, mengubah mindset tidak mudah,” tuturnya.
Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi melalui automatic adjustment. Dia pun mengingatkan bahwa anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga orientasinya harus fokus pada hasil. Sehingga dapat bermanfaat bagi rakyat.
Yang lebih penting, pusat dan daerah harus bersinergi. Tujuannya agar pembangunan bisa selaras. “Sudah bikin jalan tol mestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan,“ ungkapnya. Dia juga menginstuksikan jajarannya memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tahun depan, APBN menargetkan Pendapatan Negara sebesar Rp 2.802,3 triliun. Sementara, untuk Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp 3.325,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.467,5 triliun (naik 8,6 persen) dan TKD Rp 857,6 triliun (naik 5,3 persen).
Ani menekankan, DIPA 2024 menjadi penyerahan terakhir kalinya pada masa periode kedua kepemimpinan Jokowi. ’’Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir dari Kabinet Indonesia maju APBN didesain dengan defisit sebesar 2,29 persen dari PDB atau nilainya Rp 522,8 triliun pembiayaan,’’ jelasnya.
Berbeda dari tahun sebelumnya, proses pengesahan DIPA 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi. Bahkan sejak perencanaan penganggaran hingga penandatanganan secara elektronik.
Penerapan digitalisasi itu merupakan salah satu upaya penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sebelum penerapan digitalisasi, proses pengesahan dokumen anggaran itu harus melalui 12 tahap. Sementara, saat ini hanya empat tahap dan menggunakan aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI).
’’Penerapan penandatanganan DIPA secara elektronik akan tersertifikasi dan merupakan salah satu upaya dari sisi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan atau penolakan terhadap mereka yang memiliki otoritas anggaran,’’ jelas Bendahara Negara.
Digitalisasi itu diharapkan meningkatkan tata kelola, sehingga memudahkan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan, dan penggunaan kertas pro-lingkungan. ’’Dalam hal ini bisa disebutkan green budgeting, serta meningkatkan keamanan dokumen dan data,’’ katanya. (*)
batampos – anggal pelaksanaan debat capres-cawapres telah ditetapkan oleh KPU RI. Rencananya, debat akan digelar selama lima kami. Yakni Selasa, 12 Desember 2023, Jumat, 22 Desember 2023, Minggu, 7 Januari 2024, Minggu, 14 Januari 2024, Minggu, 4 Februari 2024.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari membenarkan hal itu. “Iya benar,” ujarnya tadi malam. Kemarin, KPU menggelar diskusi dan menjaring masukan dengan berbagai kalangan. Selain berbagai organisasi masyarakat sipil, KPU juga mengundang perwakilan partai.
Komisioner KPU RI August Mellaz menambahkan, rencana menggelar debat di lima kota berpotensi batal terlaksana. Sehingga debat kemungkinan akan digelar di Jakarta seperti pemilu sebelumnya.
Mellaz menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan. Selain memudahkan pengamanan, pelaksanaan sepenuhnya di Jakarta juga untuk memudahkan mobilisasi.
“Mobilisasi segala macam di pindah di satu daerah bukan di jakarta itu juga kan tidak mudah,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas kembali mengingatkan agar ASN menjunjung netralitas dalam menghadapi masa Pemilu saat ini. “Korpri merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. Keluarga besar Korpri juga harus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalime,” tegasnya dalam acara HUT KOrpri, kemarin.
Selain itu, aturan netralitas ASN sudah jelas kriteria hingga sanksi-sankinya. KemenPANRB telah melakukan MOU bersama Bawaslu, Kemendagri, Polri, dan kejaksaan untuk mengawasi dan memberikan sanksi pada pelanggaran netraliras sesuai tingkatannya. Mulai teguran, pemberhentian, hingga sanksi pidana.
Dalam kesempatan itu, ia pun menekankan bahwa birokrasi pemerintahan harus lincah dan cepat. Hal ini salah satunya disebabkan karena meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan dari pemerintah. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi jalan tengah untuk menghadapi perubahan cepat yang saat ini terus terjadi. ”Digitalisasi dalam layanan pemerintahan sudah merupakan keharusan,” ungkapnya.
Arahan Menteri PANRB tersebut diamini oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya, menjaga netralitas adalah hal yang mutlak dilakukan oleh ASN untuk menjaga kedamaian dan keutuhan NKRI.
Tak hanya itu, di usia Korpri yang ke-52 ini, Zudan berharap agar Korpri dapat terus mendorong kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi. ”Saat ini sudah ada 34 provinsi sudah bergerak ke digital dan 412 kabupaten/kota yang sudah bergerak ke arah digitalisasi. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bersama-sama mendorong seluruh penyelenggara pemerintahan meninggalkan tanda tangan basah dan cap,” paparnya.
KOmitmen untuk tetap netral dalam pemilu digabungkan oleh seluruh pegawai ASN dan Non ASN Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kemarin, seluruh pegawai menandatangani Pakta Integritas Netralitas sebagai bentuk komitmen netralitas ASN menghadapi kontestasi Pemilu Presiden 2024 mendatang.
Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas dilakukan secara bersamaan oleh 3250 ASN, 2300 Non ASN, dan 191 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara luring dan daring.
”Seluruh pegawai Kemenaker harus menjaga netralitas, tidak memberi dukungan atau memihak kepada calon tertentu sehingga ikut mendukung dan memastikan adanya proses demokrasi dan pemilihan umum yang adil, bebas dan transparan,” tegas Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi.
Netralitas ini, kata dia, telah diamanatkan UU ASN Nomor 20 tahun 2023 yang mewajibkan seluruh Pegawai ASN untuk melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik, serta kode perilaku ASN serta menjaga netralitas. Apabila terdeteksi ada yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dapat dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin hukuman terberatnya dapat menghilangkan status ASN.
”Netralitas menjadi sebuah prinsip yang diwajibkan bagi para ASN dan pegawai Kemnaker. Prinsip ini menjadi sangat penting saat ini dalam konteks demokrasi terutama dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan umum,” jelasnya.
Anwar menambahkan, sebagai mesin utama birokrasi ASN harus profesional, netral dan bebas dari intervensi politik. Hal ini untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara adil, transparan, bebas intervensi politik yang tidak sehat serta tanpa memandang siapa masyarakat yang dilayani.
Selain itu, dia juga mengingatkan, seluruh pegawai Kemenaker wajib berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial. Termasuk berhati-hati dalam berpose, memposting sesuatu, memberikan komentar, share atau bahkan memberikan ‘like’ atas sebuah postingan. Ia menilai hal tersebut dianggap tidak netral, dan dapat dijatuhi hukuman disiplin apabila mampu dibuktikan seorang ASN tidak netral. ”Jangan sampai jempol kita menjadi sumber masalah untuk kita karena pelanggaran netralitas,” ujarnya. (*)
Potret Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat sesi konferensi pers usai pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat. (YouTube Sekretariat Presiden)
batampos – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (29/11/2023).
MaruliSimanjuntak dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 103/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Keppres yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 29 November 2023 itu dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.
MaruliSimanjuntak sebelumnya menjabat sebagai Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Maruli menggantikan Jenderal Agus Subiyanto yang telah dilantik menjadi Panglima TNI.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK, harta yang dilaporkan Maruli per 31 Maret 2022, Maruli memiliki total harta kekayaan Rp 52,8 Miliar.
Harta tersebut meliputi 13 tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah dengan nilai Rp 23.222.909.095.
Kemudian Pria kelahiran 27 Februari 1970 tersebut memiliki 4 kendaraan yang totalnya Rp 605.093.000.
Meliputi 3 sepeda motor Piaggio LXV-125IE tahun 2010 senilai Rp 20.000.000, Kawasaki LX 150E CCK 2014 seharga Rp 23.000.000 dan motor BMW K-75 tahun 1995 yang harganya Rp 109.950.000.
Sedangkan untuk kendaraan roda empat alias mobil, Maruli hanya memiliki Toyota Innova Venturer tahun 2021 seharga Rp 452.143.000. Dari laporan LHKPN KPK, Pria kelahiran Bandung itu juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 2.239.659.810.
Selain itu meruli memiliki surat berharga sebesar Rp 4.382.807.080 juga Kas dan setara kas sebesar Rp 43.390.069.325. Kemudian harta lainnya berjumlah Rp 900.000.000 dan hutang Rp 21.851.000.000.
Sehingga total harga kekayaan MaruliSimanjuntak berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK adalah Rp 52.889.538.310. (*)
Ilustrasi: Suasana di pelabuhan roro Punggur, Batam.
batampos – PT ASDP Telaga Punggur Batam mengimbau kepada pengguna jasa atau penumpang roro pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) agar mendaftarkan kendaraannya menggunakan sistem antrean online.
“Pendaftaran nomor antrean bagi pengguna jasa yakni kendaraan angkutan penumpang akan dibuka pada 1 Desember 2023 melalui hotline Whatsapp ASDP Telaga Punggur,” ujar General Manager ASDP Telaga Punggur, Nana Sutisna, saat dihubungi, Rabu (29/11) .
Nana menjelaskan, pendaftaran tersebut nantinya untuk keberangkatan 11 Desember 2023 sampai 5 Januari 2024 tujuan Sei Selari, Riau, dan Kuala Tungkal, Jambi.
“Kami tidak menerima pendaftaran antrean secara manual di pelabuhan ataupun nomor kontak lainnya selain hotline resmi ASDP Telaga Punggur,” jelasnya.
Nana memperkirakan, puncak arus mudik saat Nataru tahun ini akan dimulai pada H-3 Natal. Pihaknya mengimbau agar para calon pemudik yang ingin melaksanakan mudik agar berangkat lebih awal.
“Tentunya agar nanti tidak menumpuk di H-3 semuanya,” kata dia.
PT ASDP menegaskan bahwa segala fasilitas pelabuhan dan armada telah siap untuk melayani masyarakat yang akan melaksanakan mudik nataru tahun ini.
Seorang pedagang, Ami menata sayuran di lapak yang terletak di Pasar Kawal, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan pada Rabu (29/11/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Hujan yang terjadi akhir-akhir ini telah mempengaruhi harga sayuran.
Seperti di Pasar Kawal, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, harga sayuran terpantau mulai mengalami kenaikan, Rabu (29/11/2023).
“Harga sayuran mulai naik sejak musim hujan akhir-akhir ini,” kata pedagang sayuran di Pasar Kawal, Alex.
Seperti harga sawi saat ini sekira Rp 22 ribu per kilogram dari sebelumnya sekira Rp 16 ribu sampai Rp 18 ribu per kilogram.
Kemudian harga kangkung sekira Rp 12 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 8 ribu sampai Rp 10 ribu per kilogram, harga bayam sekira Rp 18 ribu dari sebelumnya sekira Rp 10 ribu sampai Rp 12 ribu per kilogram.
Lalu, harga kacang panjang Rp 12 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 8 ribu per kilogram. Harga tomat dari sebelumnya Rp 12 ribu per kilogram naik menjadi Rp 18 ribu per kilogram.
Harga nanas juga mengalami kenaikan dikisaran Rp 20 ribu sampai Rp 24 ribu per kilogram dari sebelumnya sekira Rp 10 ribu per kilogram.
“Sebelumnya harga nenas dikisaran Rp 6 ribu sampai Rp 8 ribu, paling tinggi Rp 10 ribu. Tapi sekarang sampai Rp 24 ribu per kilogram,” kata dia.
Sementara harga sayuran lain terpantau stabil seperti harga kol dikisaran Rp 12 ribu per kilogram, harga timun dikisaran Rp 10 ribu per kilogram.
“Harga daun ubi juga masih stabil dikisaran Rp 4 ribu per kilogram,” kata dia.
Harga tempe di pasar tersebut terpantau stabil dikisaran Rp 4 ribu per biji dan harga tahu Rp 1.200 per biji.
Selain harga sayuran, harga cabai rawit terpantau Rp 72 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 60 ribu per kilogram, harga cabai keriting dikisaran Rp 100 ribu sampai Rp 105 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 90 ribu per kilogram, harga cabai hijau saat ini dikisaran Rp 50 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 35 ribu per kilogram.
Sementara harga cabai merah saat ini mengalami penurunan dikisaran Rp 86 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 90 ribu per kilogram. “Harga cabai merah turun beberapa hari ini,” kata dia.
Sebelumnya harga bawang merah India dikisaran Rp 16 ribu per kilogram, sementara saat ini mengalami kenaikan sekira Rp 25 ribu sampai Rp 26 ribu per kilogram.
Kemudian harga bawang putih mengalami kenaikan dari sekira Rp 28 ribu per kilogram menjadi sekira Rp 34 ribu per kilogram dan harga bawang bombay naik dari sekira Rp 20 ribu per kilogram menjadi sekira Rp 26 ribu per kilogram. (*)
Bukit yang longsor di Jalan Yos Sudarso Kampung Pelita, Lubukbaja. F Dalil Harahap
batampos – Proyek pelebaran jalan di Jalan Yos Sudarso berimbas buruk bagi warga sekitar, khususnya warga Kampung Pelita, Lubukbaja. Bukit yang berada di kawasan tersebut atau tepatnya di depan Sekolah Pelita Utama terancam longsor.
Pantauan Batam Pos, tanah bukit tersebut sudah terkikis hujan. Bahkan, saluran drainase U-Ditch atau parit beton di lokasi tersebut sudah patah.
“Kalau hujan, lumpurnya hanyut. Parit-parit sudah tertutup, penuh tanah,” ujar warga RT 05 Baloi Kolam, Mulia Sitompul, Rabu (29/11).
Menurutnya, saat hujan rumah-rumah warga tergenang lumpur. Hal itu imbas dari parit yang sudah penuh dengan lumpur, sehungga air tidak mengalir lancar.
“Sudah satu bulan warga menderita, setiap hujan turun pasti banjir lumpur,” katanya.
Warga berharap instansi terkait dapat menindaklanjuti keresahan warga ini. Warga juga meminta kontraktor pelebaran jalan tersebut untuk bertanggung jawab.
“Kami minta kepada pemerintah dan juga perusahaan yang menjadi kontraktor untuk bertanggungjawab, sebelum kami melakukan demo,” kata Rahmat, warga lainnya.
Sementara Ketua RT 05 Baloi Kolam, Buyung Adang saat dikonformasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, saat hujan deras tiba maka akan terjadi banjir lumpur setinggi betis kaki orang dewasa.
“Kalau hujan deras pasti banjir. Padahal parit ini tempat mancing, sekarang sudah sama tinggi dengan tanah,” tutupnya. (*)
Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/11/2023). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar 8 jam, SYL mengaku sudah menyampaikan seluruh hal yang dia ketahui dalam kasus ini.
“Pemeriksaan ini adalah lanjutan dari pemeriksaan-pemeriksaan yang sebelumnya, apa yang saya alami, apa yang saya tahu, saya sudah sampaikan ke penyidik,” kata SYL di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).
Meski begitu, SYL tak merinci ihwal pemeriksaan kali ini. Sebab, hal itu menjadi ranah penyidik.
“Tentu saja secara teknis saya tidak bisa sampaikan. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan tentu saja jadi tanggung jawab saya secara yuridis, sebagai warga negara,” jelas SYL.
Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.
“Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).
Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.
Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.
Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022.
Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.
Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya. (*)
batampos – Perbaikan pipa 800 mm yang bocor di jalur Sukajadi Batamcenter sudah selesai sejak, Selasa (28/11) malam. Hanya saja, normalisasi distribusi air ke rumah-rumah pelanggan masih dalam proses. Terutama untuk rumah pelanggan yang berada di dataran tinggi atau di ujung pipa.
Corporate Communication (Corcom) Spam Batam, Ginda Alamsyah mengatakan saat ini proses perbaikan pipa sudah selesai. Dimana pengerjaan pipa dilakukan tak henti-henti, dari pagi hingga malam, bahkan dalam kondisi hujan dan panas.
“Alhamdulillah untuk perbaikan pipa sudah selesai pada Selasa malam sekitar pukul 23.00 WIB. Karena memang tim di lapangan bekerja maksimal dalam proses perbaikan,” jelas Ginda.
Disinggung masih banyak pelanggan yang belum mendapat distribusi air bersih setelah selesainya perbaikan, menurut Ginda masih dalam proses. Sebab, proses normalisasi membutuhkan waktu, dan menyesuaikan dengan kontur lokasi dan lainnya.
“Masih proses normalisasi. Untuk berapa lamanya, itu tergantung lokasi dan bagian ujung pipa juga,” jelas Ginda.
Salah satu daerah terdampak yang memang agak lambat mendapat aliran air bersih seperti di area Bengkong, Tanjungsengkuang dan beberapa daerah lainnya.
“Ada beberapa lokasi yang memang agak lambat, namun intinya pengerjaan telah selesai. Tinggal menunggu proses normalisasi saja,” imbuh Ginda.
Sementara, Ari salah satu warga Batamcenter mengakui aliran air di rumahnya masih belum maksimal. Kalau pun mengalir, itu hanya kecil dan masih belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Airnya masih sangat kecil. Hidup baru tadi siang. Untuk masak masih pakai air galon,” jelas Agus. (*)
Gubkepri Ansar Ahmad saat diskusi dengan menkominfo
batampos– Peluncuran Satelit Republik Indonesia (Satria) 1 pada Senin (19/6) yang lalu tak lama lagi akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal, yang dikenal sebagai daerah 3T di Kepulauan Riau. Hal itu dipastikan saat Gubernur Kepri Ansar Ahmad bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi di Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (28/11).
Atas peluncuran Satelit Satria 1, Gubernur Ansar mengucapkan terima kasihnya untuk Presiden RI Joko Widodo yang telah mengupayakan program memecahkan keterisoliran komunikasi di Provinsi Kepri dengan satelit tersebut. Dukungan Presiden Jokowi ditambah dengan penyaluran VSAT dari Kemenkominfo untuk memperlancar komunikasi dan konektivitas dari daetah 3T di Kepri.
“Kami mengucapkan terima kasih untuk bapak presiden yang benar-benar memperhatikan konektivitas di wilayah seperti Kepri yang sangat sulit, kini perlahan-lahan masalah komunikasi dan konektivitas bisa kita pecahkan dengan hadirnya Satria-1,” kata Gubernur Ansar.
Pada pertemuan tersebut, Gubernur Ansar membahas penguatan internet di daerah 3T dan pengusulan tambahan tower Base Transceiver Station (BTS) dengan Menkominfo. Pertemuan ini sebagai upaya Gubernur Ansar mengatasi masalah konektivitas daerah 3T di Kepulauan Riau yang selama ini terisolir blankspot.
Dari pembahasan, Menkominfo menyampaikan untuk internet daerah 3T di Kepri akan diakomodir melalui Satelit Satria-1 yang telah diluncurkan.
Untuk dapat beroperasi, SATRIA-1 memerlukan perangkat stasiun bumi dan very-small-aperture terminal (VSAT) yang perlu disiapkan agar bisa menerima dan menyalurkan akses internet dari SATRIA-1. Di Kepri juga terdapat 1 dari 10 stasion bumi (gateway), yakni di Batam.
“Satria-1 rencananya akan mulai dapat digunakan pada 29 Desember 2023 yang akan datang. Untuk memenuhi kebutuhan jangkauan, Kementerian Kominfo telah mengalokasikan 151 VSAT untuk Provinsi Kepri” ujarnya.
Adapun VSAT yang dialokasikan untuk Provinsi Kepri adalah Type KA Band HNS dengan rincian distribusi VSAT tersebut terdiri dari 9 unit untuk Kabupaten Bintan, 22 unit untuk Kabupaten Karimun, 21 Unit untuk Kota Batam, 70 unit untuk Kabupaten Natuna, 14 unit untuk Kabupaten Lingga, 12 unit untuk Kabupaten Anambas, dan 3 unit untuk Kota Tanjungpinang.
Di hadapan Menkominfo, Gubernur Ansar yang didampingi Kadiskominfo, Hasan dan Kepala Biro Adpim Dody Sepka, memaparkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta telah membangun jaringan telekomunikasi berbasis Layanan Broadband 4G pada periode tahun 2021 – 2022 di 77 titik buta atau blindspot signal yang masih ada di seluruh area Provinsi Kepulauan Riau.
“Ini terdiri dari 35 titik Pembangunan Jaringan 4G Dengan Transmitter VSAT oleh Pihak BAKTI Kemenkominfo dan 42 titik Pembangunan Jaringan 4G metode Terrestrial oleh pihak operator swasta” paparnya.
Gubernur Ansar kemudian memaparkan usulan titik blindspot tambahan yang terdiri dari 6 titik di Anambas, 16 titik di Natuna, dan 35 titik di Lingga. Gubernur Ansar juga menyampaikan usulan Fasilitasi instalasi BTS VSAT untuk 341 titik di Anambas, 118 titik di Karimun, dan 62 titik di Lingga.
Gubernur Ansar pun menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Kemenkominfo atas upaya memeratakan konektivitas internet di seluruh Indonesia khususnya di daerah 3T.
“Satelit Satria-1 akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan internet. Kami berharap satelit ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan budaya di seluruh pelosok negeri” kata Gubernur Ansar. (*)
