batampos – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi dan rotasi jabatan ratusan personal baik perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati). Berdasarkan dua Surat Telegram bernomor ST/2749/XII/KEP./2023 dan ST/2750/XII/KEP./2023 tertanggal 7 Desember 2023, total ada 535 personel yang dimutasi dan dirotasi.

Dari ratusan personel, terdapat lima Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang mengalami pergantian pimpinan yakni Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel), Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Kapolda Papua Barat dan Kapolda Kepulauan Riau (Kepri).

Kapolda Sulsel yang saat ini dijabat Irjen Pol Setyo Budi Moempoeni Harso diganti Irjen Pol Andi Rian Djajadi yang saat ini menjabat Kapolda Kalsel. Pengganti Irjen Pol Rian yakni Irjen Pol Winarto yang kini menjabat Pati Baintelkam Polri (penugasan pada BIN).

Lalu Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Misinter Divhubinter Polri. Penggantinya yaitu Irjen Pol Daniel Tahi Monang yang kini menjabat Kapolda Papua Barat.

Baca Juga: Kembali ke Kepri Lagi, Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah jadi Kapolda

Pengganti Irjen Pol Daniel sebagai Kapolda Papua Barat yakni Brigjen Pol Johnny Eddizon Isir yang kini menjabat Karojianstra Sops Polri. Jabatan Kapolda Kepri yang kini dijabat Irjen Tabana Bangun digantikan oleh Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah yang saat ini menjabat Karosundokinfokum Divkum Polri.

Selain jabatan Kapolda, ada dua jabatan lainnya yang mengalami pergantian yakni Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi yang memasuki masa pensiun digantikan Brigjen Aan Suhanan yang kini menjabat Dirgakkum Korlantas Polri.

Lalu jabatan Kadensus 88 Antiteror Polri berganti dari sebelumnya dijabat Irjen Pol Marthinus Hukom digantikan Brigjen Pol Sentot Prasetyo. Irjen Marthinus akan menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pergantian jabatan juga berlaku untuk Wakapolda. Brigjen Abioso Senoaji Wakapolda Jawa Tengah diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.I Sespim Lemdiklat Polri. Posisinya digantikan oleh Kombes Agus Suryonugroho.

Wakapolda Jambi Brigjen Yudawan Roswibarso dimutasi dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Kalimantan Timur. Jabatan Wakapolda Jambi kini dipercayakan kepada Brigjen Edi Mardianto yang sebelumnya menjabat Wakapolda Sumatera Barat.

Baca Juga: 35 Motor Curian Diamankan Polisi di Pulau Karas, Ini Asalnya

Lalu, jabatan Wakapolda Sumatera Barat dipercayakan kepada Brigjen Gupuh Setiyono, yang sebelumnya sebagai Karoprovos Divpropam Polri. Posisi Puguh di Divpropam Polri digantikan oleh Kombes Sumarto.

Brigjen Raden Slamet Santoso yang semula menjabat sebagai Wakapolda DIY diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirgakkum Korlantas Polri.

Dalam mutasi dan rotasi kali ini, ada 4 polisi wanita (polwan) yaitu Kombes Pol Nurul Azizah dipromosikan menjadi Dirprogsarjana STIK, Kombes Pol Emi Sumijati dipromosi menjadi Karo SDM Polda DIY, AKBP Yolanda Evalyn Sebayang dipromosi menjadi Wakapolres Metro Tangerang dan AKBP Herlina dipromosi menjabat Kapolres Magelang.

Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo membenarkan perihal mutasi dan rotasi yang dilakukan.

“Mutasi hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Pergantian dilakukan kepada personel memasuki masa purna bakti. Lalu ada promosi, menambah pengalaman tugas tour of duty dan tour of area serta fokus persiapan pengamanan pemilu dan Operasi Lilin, pengamanan Nataru serta menjaga harkamtibmas,” katanya. (*)

Reporter: JPGroup

batampos – Masyarakat dalam mendapatkan jaminan air bersih di Batam saat ini makin kesulitan. Tak hanya masyarakat golongan permukiman saja, sektor bisnis dan pariwisata seperti perhotelan bisnis kuliner juga menjerit lantaran aliran air bersih sering macet. Hal tersebut mengakibatkan membengkaknya biaya pengeluaran hanya untuk mendapatkan pasokan air bersih yang mencukupi, yang seharusnya bisa digunakan untuk biaya kebutuhan lainnya.

Apalagi seringnya macet aliran air bersih ke masyarakat di Batam ini disebabkan hal-hal yang seharusnya bisa dihindari atau diantisipasi sebelumnya yakni karena pipa saluran air bersihnya rusak karena terkena alat berat pembangunan pelebaran jalan di Batam. Atas hal itulah, calon anggota DPD RI Nomor 12 dari dapil Provinsi Kepri, Sirajudin Nur, merasa prihatin dengan kondisi tersebut.

”Kenapa saya harus berkomentar atau protes atas kesulitan warga dalam mendapatkan aliran air bersih di Batam? Karena hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih itu wajib dijamin pemenuhannya oleh pemerintah di Batam ini. Apalagi air merupakan kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Sira, panggilan akrabnya Sirajudin Nur.

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat sendiri, lanjut politisi PKB yang duduk sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri ini, tertera jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air.

”Di dalam poin pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sendiri jelas diatur di pasal 72 ayat d, setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan pada prasarana sumberdaya air, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 bulan dan paling lama 1 tahun, serta denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 2 miliar. Artinya apa? Apabila tersendatnya aliran air bersih disebabkan karena pipa air rusak oleh alat berat seperti misalnya beko untuk pengerjaan jalan, maka pemilik alat berat bisa dipidana juga, apabila ditemukan adanya unsur kelalaian,” tegas pria kelahiran 11 Juni 1973 yang sudah duduk sebagai anggota DPRD Kepri selama dua periode berturut-turut dari Batam ini.

Sementara, lanjut Sirajudin, untuk masyarakat yang terdampak aliran airnya akibat rusaknya pipa air bersih akibat terkena alat berat, harusnya mendapatkan penggantian yang layak atau kerugian yang dialaminya itu.

”Dalam hal ini, pemerintah wajib menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan penyediaan air bersih ke masyarakatnya. Masyarakat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, terkait masalah sumber daya air di Batam yang sudah menyusahkan dan merugikan masyarakat,” tegasnya.

Negara sendiri, lanjut Sira, wajib menjamin hak rakyat, hak masyarakat atas air bersih, guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dalam jumlah yang mencukupi, berkualitas baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan tentunya dengan tarif yang terjangkau seluruh kalangan masyarakat, khususnya yang tinggal dan hidup di Batam. (*/adv)

Reporter : GALIH ADI SAPUTRO
Editor : RATNA IRTATIK

batampos – Sejumlah masyarakat di area terdampak pipa bocor jalur Baloi masih mengeluh karena tak kunjung mendapatkan suplai air bersih. Kondisi air tak mengalir sudah hampir satu pekan dialami.

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, tak sedikit warga yang mengeluarkan uang untuk air galon.

Seperti Ati, warga Tanjungsengkuang yang mengeluhkan air di rumahnya masih belum mengalir hingga Kamis sore. Padahal, informasi yang ia terima perbaikan pipa bocor telah selesai sejak Senin malam (23.30 wib).

“Perbaikan sudah selesai sejak Senin, tapi sampai Kamis ini kami belum dapat sama sekali aliran air. Sudah satu minggu ini, dari Kamis ke Kamis,” tegas Ati.

Menurut dia, hampir setiap hari sejak air mati ia harus mengangkat puluhan galon untuk kebutuhan rumah tangga. Air itu ia dapat dari rumah saudara yang tidak terdampak pipa bocor.

“Ambil air bolak balik setiap hari, angkat lagi sampai dapur. Luar biasa perjuangan, karena kondisi pinggang suami lagi sakit, jadi mau tak mau saya yang angkat galon tiap hari,” ungkap Ati.

Yang membuat ia merasa sedih, karena hampir setiap saat daerah tempat tinggalnya terdampak pipa bocor. Dalam dua bulan terakhir, sudah tiga kali distribusi air bersih ke rumahnya terganggu.

“Sekali rusak itu lama, pernah hampir sampai dua minggu hidup tanpa aliran air bersih. Jadi sehari-hari itu numpang mandi tempat keluarga,” kata Ati.

Hal senada diungkapkan, Kusman warga lainnya. Dimana air di rumahnya sampai Kamis siang juga belum mengalir.

“Katanya perbaikan sudah selesai, tapi kok air belum hidup juga. Sudah satu minggu ini,” kata Kusman.

Sementara, Corporate Communication (Corcom) Spam Batam, Ginda Alamsyah mengatakan proses perbaikan sudah selesai sejak beberapa hari lalu. Hanya saja, proses normalisasi masih terus berlangsung.

“Secara menyeluruh belum mendapat pengaliran normal, akibat perbaikan kebocoran tempo hari lalu, termasuk Tanjung Sengkuang,” ungkap Ginda. (*)

Reporter: Yashinta

batampos– Batam Pos akan menggelar event turnamen badminton kedua di Januari 2024. Bagi pecinta olahraga badminton tentunya momen ini ditunggu untuk berpartisipasi dengan total hadiah Rp 25 juta.

“Setelah sukses menggelar Batam Pos Badminton Tournament pada bulan Maret 2023 lalu, kami akan kembali menggelar Batam Pos Tournament Badminton II berkerjasama dengan TM Square,” ujar Ketua Panitia Batam Pos Badminto Turnamen, Levina, Kamis (7/12).

Ia menjelaskan, Batam Pos menggelar seperti tahun sebelumnya dengan bekerja sama dengan TM Square selaku Group Induk dari Gor TM Badminton sekaligus tempat pelaksanaan turnamen ini.

BACA JUGA: Kepala BP Batam Buka Batam Pos Badminton Tournament

“Pertandingan akan digelar di GOR TM Square,Batam Center. Formatnya yakni ganda putra dan ganda campuran,” jelasnya.

Pertandingan digelar tanggal 13, 14, 20 dan 21 Januari 2024. Panitia telah membuka pendaftaran dengan biaya Rp 250 ribu per tim dan Rp 400 ribu untuk peserta yang mendaftar dua kategori sekaligus.

“Pendaftaran telah dibuka dan ditutup 10 Januari 2024. Untuk Pendaftaran dapat menghubungi 0821 7246 8359 atau 0821 7272 2127,” tutupnya. (*)

reporter: azis

batampos – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan fatwa agar umat Islam menghindari transaksi produk terafiliasi Israel. Fatwa tersebut dengan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina.

Ketua MUI Batam, Kyai Haji Lukman Rifai mengatakan pihaknya sejauh ini belum melakukan sosialisasi. Sebab, MUI Pusat belum menerbitkan secara detail produk yang akan dibokot tersebut.

“MUI pusat hanya memberikan garis besar, isi fatwanya bersifat global. Dan MUI Pusat belum menerbitkan, merilis daftar produknya,” ujar Lukman yang ditemui di Mapolresta Barelang, Kamis (7/12) pagi.

Lukman menjelaskan dengan tidak dikeluarkan detail jenis produk, masyarakat Batam masih merasa ambigu atau kebingungan. Untuk itu, MUI Batam mendorong MUI Pusat untuk merilis daftar produk tersebut.

“Di lapangan itu ada ambigu atau kebingungan. Kamipun berhati-hati karena ini persoalan halal dan haram,” katanya.

Namun, hingga saat ini, kata Lukman, MUI Pusat hanya menyerahkan ke masyarakat untuk mencari sendiri produk yang terafiliasi dengan Israel tersebut.

“Tapi ini tidak mudah. Harapan kita ada relese yang jelas. Sehingga kitapun tidak kebingungan,” ungkapnya.

Pantauan Batam Pos, tempat usaha di Batam yang disebut terafiliasi Israel tersebut masih ramai dikunjungi masyarakat. Seperti di kawasan Batam Centre, dan Nagoya.

“Setelah relese itu keluar, tentu kita minta petunjuk ke pusat. Sampai saat ini belum ada petunjuk teknis tentang persoalan pemboikot produk,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI