batampos – Area longsor di tepi Jalan Trans Barelang menuju Pulau Galang Baru, Kecamatan Galang, belum diperbaiki. Longsoran di sebelah kanan jalan dari arah Jembatan IV ke Pulau Galang Baru ini berpotensi memutus jalan, sebab di sisi kiri dan kanannya merupakan tebing yang curam.

Meskipun kendaraan masih bisa lewat namun tetap berbahaya. Area longsor ditutup terpal dan tiang penanda oleh pihak kecamatan agar kendaraan tidak melewatinya.
Masyarakat sekitar khawatir musim hujan ini akan terjadi longsor susulan. Jika ini terjadi, maka arus lalu lintas ke Pulau Galang Baru akan putus total.

”Sudah berbulan-bulan, sejak bulan Mei (longsor) itu dan sekarang sudah musim hujan. Kalau tak diperbaiki, putus jalan ini nanti,” kata Herlan, warga Galang Baru, kamarin.
Camat Galang, Uthe Rambe, sebelumnya membenarkan longsoran di Jalan Trans Barelang tersebut. Lokasinya masuk ke wilayah Kelurahan Sembulang

”Sudah kami Surati Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait masalah jalan itu. Sudah ada penanganan di lapangan. Di bagian bawah lokasi longsor telah ditahan supaya tak turun lagi. Semoga ada perbaikan secepatnya,” jelas Rambe.

Berdasarkan kondisi di lapangan, lokasi jalan yang longsor ini, sebut Rambe, berada di lokasi yang terjal. Sisi kanan dari arah Jembatan IV cukup curam sehingga berpotensi terjadi longsor. Butuh penanganan yang tepat agar jalan ini aman.

”Penanganan harus dari bawah supaya saat bagian atas dikerjakan, tidak turun lagi tanahnya. Itu lagi dikerjakan oleh BP Batam,” kata Rambe.

Jalan Jadi Dua Jalur hingga Galang Baru
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, sebelumnya mengatakan, pihaknya akan membuka jalan dua jalur hingga ke Pulau Galang Baru. Ini juga untuk mendukung program investasi pengem-bangan Pulau Galang sebagai kawasan ekonomi baru di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan lahan untuk investasi pengembangan kawasan ekonomi baru di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Untuk tahap awal, kawasan ini akan dikembangkan oleh PT MEG di atas lahan seluas 18 ribu hektare dengan nilai investasi sebesar Rp 172 trilliun.

Untuk mendukung pengem-bangan kawasan tersebut, BP Batam punya satu tugas khusus yakni peningkatan infrastruktur jalan. Akses Jalan Trans Barelang akan dibuka jadi dua lajur semua.

”Tim kami sudah memasukkan ini ke Kementerian Keuangan. Semoga tak ada kendala nantinya. Akan jadi dua lajur semua,” ujar Kepala BP Batam, Muhamad Rudi.

Disebutkan Rudi, peningkatan infrastruktur jalan ini penting. Sebab, jika semua proses peralihan lahan yang ditempati warga itu untuk kawasan ekonomi baru berjalan dengan baik, tentu akan bagus bagi perkembangan Batam ke depan. Investor lain tentu akan berdatangan juga. (*)

Reporter : Eusebius Sara
Editor : RATNA IRTATIK

batampos – Menjelang ketok palu penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2024, pembahasan usulan angka upah belum kunjung dilakukan. Padahal, sesuai aturan, UMK tahun depan harus ditetapkan paling lambat 40 hari sebelum awal tahun berikutnya atau tanggal 21 November. Artinya, hingga Jumat (10/11) kemarin atau 11 hari jelang penetapan UMK 2024, belum diadakan pembahasan usulan upah minimum tahun depan.

Ketua PC SPL FSPMI Batam, Suprapto, mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum mendapat undangan pembahasan UMK Batam tahun 2024. Menurutnya, berdasarkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, pembahasan masih menunggu pentunjuk pelaksa-naan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengenai formula pembahasan angka UMK tersebut dari Kementerian Ketenagakerjaan.

”Informasinya perundingan akan dilakukan Senin (13/11) depan, namun ditarik kembali oleh Disnaker Batam karena formula pembahasannya masih belum clear (jelas),” katanya, Jumat (10/11).

Dikatakan Suprapto, bila tahun lalu pembahasan UMK Batam memakai formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, dimana UMK dihitung dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi di suatu daerah, maka di tahun ini sudah tidak bisa dipakai lagi karena Permenaker itu hanya berlaku untuk pembahasan UMK 2023.

”Makanya ini yang masih rancu, seperti apa formulasinya kita belum tahu,” ungkapnya.
Namun begitu, untuk mempersiapkan pembahasan bersama dewan pengupahan, pihaknya sudah mulai mengumpulkan data termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan buruh pada saat pembahasan upah untuk tahun 2024 nanti.

”Intinya kami masih menunggu undangan dari pemerintah terutama Disnaker selaku Dewan Pengupahan Kota Batam untuk membicarakan UMK Batam 2024 ini,” tegasnya.

Untuk diketahui, upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pengusaha atas pekerjaan yang telah dilakukan. Nilai UMK ini cenderung naik setiap tahun dan sebelum diputuskan besaran kenaikan tersebut, akan terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama Dewan Pengupahan Kota Batam dengan tenggat waktu penetapan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November.

Disinggung mengenai rencana usulan kenaikan upah 15 persen tahun 2024 dari kalangan buruh, Suprapto menjelaskan bahwa kenaikan itu sudah dihitung dari meroketnya harga kebutuhan pokok dan juga hal-hal yang lain yang selama ini menjadi konsen buruh atau pekerja.

Sebagai contoh, ia melanjutkan, harga sembako rata-rata naik 10 sampai 12 persen, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maupun kenaikan lainnya yang mempengaruhi penge-luaran pokok seorang buruh.

”Maka pada tahun ini kami meminta 15 persen untuk UMK 2024, dan itu hal yang wajar. Kalau pengusaha merasa itu terlalu besar, maka selama ini pengusaha sudah diuntungkan dengan kenaikan upah yang kecil dan mereka diam saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan, UMK Batam ditetapkan paling lambat 40 hari sebelum penerapan upah di Januari 2024. Ia menjelaskan, pembahasan upah dilakukan mulai dari Upah Minimum Provinsi (UMP), setelah itu baru dilanjutkan dengan pembahasan UMK di setiap kabupaten/kota yang ada di Kepri.

”Paling lambat 40 hari sebelum penerapan harus sudah ada angkanya. Paling lambat 21 November Batam sudah ketok palu untuk UMK 2024 mendatang,” kata Rudi.

Terkait tuntutan kenaikan upah sebesar 15 persen yang diusulkan buruh, Rudi menjelaskan, pihaknya masih menunggu surat dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pembahasan UMK ini akan dirumuskan bersama Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam November ini.

”Insyaallah ada kenaikan, dan lebih baik dari tahun 2023 lalu. Untuk besarannya masih menunggu, termasuk formula yang dipakai,” tuturnya. (*)

batampos – Polda Kepri mendalami dugaan keterlibatan atasan pelaku pembobol dan pencurian data milik nasabah. Akibat pencurian ini nasabah dirugikan lebih dari Rp 25 miliar.

Direskrimsus Polda Kepri, Kombes Nasriadi, mengatakan bahwa pelaku merupakan karyawan biasa, sehingga untuk mengakses data nasabah terlalu berisiko. Apalagi data nasabah tingkat keamanan dan kerahasiaan yang ketat. Itu sebabnya, muncul dugaan keterlibatan atasan yang punya akses ke data nasabah tersebut.

”Kami masih mengumpulkan informasi dari pelaku ini. Sementara kami sudah dapat informasi ada keterlibatan oknum petinggi di bank tersebut. Sekelas kacab (kepala cabang, red) lah,” ungkapnya, Jumat (10/11).

Nasriadi juga menjelaskan bahwa pihaknya masih mengejar pemilik rekening penampung tabungan yang dicuri dari nasabah. ”Ini kami lagi melakukan pengejaran. Keterangan sudah kami dapatkan dari pelaku yang sudah kami amankan,” ucapnya.

Nasriadi menjelaskan bahwa informasi pembobolan diketahui nasabah ketika saat melakukan transaksi pembelian sebuah apartemen. ”Karena tidak punya SMS dan mobile banking. Jadi, nasabah tahunya saat transaksi apartemen ini. Jadi ada penarikan yang mencurigakan. Makanya kita bisa telusuri dan meringkus sindikat ini,” sebutnya.

Terkait kerugian yang diderita nasabah, katanya, menjadi kewenangan pihak bank. Pihaknya hanya fokus pada tindakan kriminal yang dilakukan pelaku.

Sementara itu, Kepala Perwakilan OJK Provinsi Kepri, Rony Ukurta Barus, saat dikonfirmasi mengenai pencurian data yang mengakibatkan kerugian nasabah, menjelaskan bahwa untuk penggantian uang nasabah yang menjadi korban pembobolan harus melihat situasi keseluruhan dari permasalahan yang terjadi.

”Bank sudah memiliki prosedur baku untuk menangani hal-hal tersebut. Ada kondisi pihak bank melakukan penggantian dana nasabah,” katanya.

Yakni, lanjutnya, apabila terbukti tidak ada keterlibatan atau kesalahan, bahkan kelalaian nasabah dalam permasalahan tersebut. Namun sebaliknya, ada juga kondisi bank tidak melakukan penggantian jika ternyata terbukti ada keterlibatan/kesalahan/kelalaian nasabah.

Hal ini juga tentunya mengacu kepada ketentuan Pasal 8 POJK 6 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa PUJK atau Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK, adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan.

PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.
Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul.

Bentuk tanggung jawab atas kerugian konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh konsumen dan PUJK. Tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan Konsumen.

”Kalau untuk pergantian uang nasabah, nah, untuk ini saya harus didiskusikan dulu dengan kantor pusat,” ujarnya. (*)

batampos – Ada beberapa fakta saat ditemukannya jenazah Te,mantan Direktur RSUD Padangsidempuan di Perumahan Muka Kuning Indah I, Buliang, Batuaji, Sabtu (4/11) lalu. 

Fakta pertama adalah didapati bentangan kain dari pintu hingga kamar tempat jenazah korban. 

Dan cukup mengejutkannya, di atas kain tersebut berjejer beberapa botol bensin. Tidak hanya itu saja, di dekat jenazah korban juga ditemukan tujuh tabung gas. 

Ada dugaan, skenario yang dirancang pelaku untuk membakar jenazah mantan Direktur RSUD Padangsidempuan ini. 

Baca Juga: Mantan Direktur RSUD Tewas Terbakar di Batuaji

Saat pintu rumah didobrak paksa, botol bensin masih berjejer menindih kain. 

Saat ditemukan oleh polisi dan masyarakat, kepala korban tertutup plastik dan berlumuran darah. Korban diduga kuat dibunuh secara sadis. 

Sehingga dibuat skenario seperti musibah kebakaran, namun skenario itu gagal. 

Polisi terus mendalami kasus ini dan identitas pelaku sudah diketahui dan sedang dicari.

Reporter: EUSEBIUS SARA