batampos – Mabes TNI telah merespons instruksi Presiden Joko Widodo untuk segera menyusun rencana pengiriman bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.

Dalam misi kemanusiaan ini, TNI gerak cepat menyiapkan rencana mengirimkan dukungan logistik untuk rakyat Palestina.

Mabes TNI telah mempersiapkan rencana mobilisasi logistik bantuan yang akan diangkut dengan menggunakan pesawat Hercules yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara.

Bantuan kemanusiaan ini akan diangkut ke Mesir sebelum diteruskan ke rakyat Palestina. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan melepas pengiriman bantuan kemanusiaan itu.

Dikutip dari laman website tni.mil.id, Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono menjelaskan bahwa TNI telah menyiapkan dua Pesawat Hercules C-130, yaitu A-1327 dan A-1328, yang merupakan milik TNI AU dari Skadron Udara 31 dan 32.

Dia juga mengatakan bahwa telah disiapkan dua pesawat Hercules cadangan untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Laksda Julius Widjojono juga menyampaikan bahwa Mabes Polri juga telah memasukkan satu pesawat charter (Boeing 737 Garuda) dalam operasi ini, sehingga secara keseluruhan, terdapat tiga pesawat yang akan digunakan untuk mengangkut logistik Bantuan Kemanusiaan ke Palestina.

Kapuspen TNI juga menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung proses pengajuan dokumen diplomatik untuk mendapatkan izin penerbangan melalui wilayah lain, izin mendarat, pelayanan darat, dan persyaratan lainnya melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Pertahanan juga memberikan dukungan finansial dalam beberapa tahapan pengiriman bantuan ini.

Dalam laporan JawaPos.com yang dikutip dari Antara News, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan bahwa tujuan utama dari perjuangan rakyat Palestina adalah untuk mencapai kemerdekaan mereka.

Rieke juga menyatakan bahwa dia menentang pendapat yang menghubungkan konflik antara Israel dan Hamas saat ini dengan isu terorisme.

Menurutnya, perjuangan kemerdekaan rakyat dan negara Palestina adalah sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia dan juga sesuai dengan visi para pendiri negara ini.

Rencana pengiriman bantuan kemanusiaan ini akan diterbangkan ke Mesir sebagai titik transit sebelum akhirnya sampai kepada rakyat Palestina.

Pengiriman ini akan dimulai dengan pelepasan resmi yang pimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 4 November 2023, pukul 8.30 WIB, di Base Ops Lanud Halim PK. Setelah pelepasan, diperkirakan bantuan akan tiba di Mesir pada tanggal 6 November 2023.

Rute perjalanan dalam misi ini dimulai dari Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta), kemudian melalui Aceh, Yangon (Myanmar), New Delhi (India), Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Jeddah (Arab Saudi), dan akhirnya mencapai El Arish di Mesir.

Pengiriman bantuan kemanusiaan ini merupakan langkah konkrit yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina dalam situasi sulit yang mereka hadapi.

Bantuan ini akan memenuhi keperluan dasar dan kemanusiaan yang sangat mendesak bagi masyarakat Palestina.

Rakyat Palestina telah lama berjuang dalam konflik yang rumit. Dengan kerjasama antara Indonesia, Mesir, dan Palestina, diharapkan bantuan ini dapat memberikan bantuan yang efektif dan relevan bagi mereka yang membutuhkannya.

Tindakan simpati seperti yang telah diwujudkan oleh Indonesia ini semakin marak dan banyak diikuti oleh sejumlah negara di penjuru dunia.

Hal itu menjadi pertanda bahwa negara-negara di penjuru belahan dunia tidak menghendaki terjadinya genosida Israel di Palestina.

Indonesia melalui TNI-POLRI yang berkolaborasi dalam misi kemanusiaan itu, harus menjadi garda terdepan untuk mewujudkan perdamaian dunia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pelapor, pada Kamis (2/11). Dalam sidang itu, turut hadir Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani.

Terdapat fakta baru yang terungkap dalam persidangan kali ini terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dianggap menuai konflik kepentingan. Dokumen perbaikan permohonan yang dilayangkan pemohon Almas Tsaqibbirru Re A tersebut tak ditandatangani kuasa hukum maupun Almas sendiri.

Dokumen tersebut didapat PBHI dari situs resmi MK yang dipaparkan di dalam persidangan.

“Kami mendapatkan satu catatan dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh MK melalui situsnya,” kata Ketua PBHI Julius Ibrani secara daring.

Julius berharap, agar MKMK dapat memeriksa dokumen tersebut dengan teliti. Sebab, MK sebagai role model konstitusi yang sangat disiplin dalam berbagai konteks, termasuk kedisplinan.

“MK adalah role model pemeriksaan persidangan yang begitu tertib, begitu disiplin dalam berbagai macam konteks termasuk salah satunya administrasi,” tegas Julius.

“Kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonannya,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, MK menerima uji materi yang diajukan seorang mahasiswa asal Kota Solo bernama Almas Tsaqibbirru Re A terkait batasan usia capres-cawapres dalam pasal 169 huruf q UU Pemilu. Perkara itu bernomor 90/PUU-XXI/2023.

Pemohon, ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.Putusan MK itu menjadi pintu masuk bagi pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Kendati masih berusia 36 tahun, dengan munculnya putusan MK tersebut, Gibran akhirnya bisa diusung sebagai cawapres oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meragukan pernyataan pengacara Ketua KPK Firli Bahuri, Ian Iskandar yang mengklaim bahwa Firli tidak mengenal Alex Tirta. Padahal, Firli Bahuri pernah dalam satu momen foto bersama Alex Tirta.

Mencuatnya nama Alex Tirta setelah muncul dugaan penyewaan safe house senilai Rp 650 juta di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan. Bahkan, rumah tersebut telah digeledah Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan oknum Pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“MAKI menemukan foto dimana itu terjadi pada 2019 ketika Pak Filri syukuran, ketika diangkat menjadi Kabaharkam, setelah jadi Kapolda Sulsel, jadi sebelum dilantik sebagai ketua KPK, itu ternyata bikin acara syukuran dan di situ ada Alex Tirta,” kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (2/11).

Oleh karena itu, Boyamin meminta Polda Metro Jaya mendalami hubungan Alex Tirta dengan Firli Bahuri. Sebab, keterangan pengacara Firli, Ian Iskandar berbeda dengan pernyataan Alex Tirta.

“Jadi ini sekaligus pernyataan lawyernya Pak Firli, Ian Iskandar yang mengatakan bahwa Pak Firli tidak mengenal Alex Tirta, dan ini justru memperkuat hal-hal yang patut didalami. Karena keterangannya law yernya Pak Firli dan Alex Tirta itu banyak yang berbeda, banyak bertentagan begitu,” ucap Boyamin.

Tetapi justru Alex Tirta mengenal dengan Firli Bahuri. Karena itu, perbedaan ini perlu didalami Polda Metro Jaya.

“Nah justru nampak pak Alex Tirta mengakui kenal dengan pak Firli, tapi justru lawyer-nya pak Firli mengatakan tidak kenal, nah ini yang justru harus didalami betul,” pungkas Boyamin. (*)

Reporter: JP Group

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pencopotan baliho bergambar calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali. Pencopotan baliho bergambar Ganjar-Mahfud dan bendera PDI Perjuangan itu dilakukan menjelang kedatangan Presiden Jokowi.

Baliho bergambar Ganjar-Mahfud itu dicopot sekitar pukul 10.30 WITA, pada Selasa (31/10). Baliho itu dicopot oleh Satpol PP, menjelang kedatangan Presiden Jokowi untuk menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi keluarga penerima manfaat.

Baca Juga: Serahkan Bantuan Pangan ke Masyarakat, Jokowi: November dan Desember akan Ada Transfer Rp 200 Ribu

Berikut poin pernyataan Presiden Jokowi soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud.

1. Sudah dapat informasi dari Pj Gubernur Bali

Jokowi mengaku dirinya mendapat informasi dari penjabat (Pj) Gubernur Bali perihal sterilisasi lokasi yang akan dikunjungi atau dilewati rombongan Presiden dari atribut partai. “Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang,” kata Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11).

2. Jokowi ingatkan ASN harus netral

Jokowi mengingatkan, seluruh jajaran pemerintah daerah harus bersikap netral pada pemilu 2024. Termasuk aparat penegak hukum, harus netral menyikapi pesta demokrasi 2024.

“Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” ucap Jokowi.

3. Pencopotan baliho harus seizin perwakilan partai di daerah

Menurut Presiden Jokowi, pencopotan baliho seharusnya dilakukan setelah mendapat izin dari perwakilan partai yang ada di daerah. Baliho itu sebelumnya terpasang di jalan lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali.

“Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya, pemerintah Kabupaten/Kota serta Provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” pungkas Jokowi. (*)

Reporter: JP Group