batampos – Pemerintah dan buruh lagi-lagi tak satu suara soal kenaikan nilai upah minimum. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah memastikan upah minimum (UM) 2024 naik. Namun, kenaikan tersebut tidak sesuai dengan harapan buruh/pekerja karena dinilai terlalu kecil.

Kepastian kenaikan UM itu diberikan Ida melalui aturan tentang pengupahan yang baru saja diterbitkan. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. ’’Melalui aturan baru ini, maka upah minimum dipastikan naik,” katanya dalam keterangan resmi kemarin (11/11).

BACA JUGA: Upah Minimum 2023 Diumumkan 21 November 

Dalam PP baru itu disebutkan bahwa provinsi atau kabupaten/kota harus melakukan penyesuaian nilai upah minimum setiap tahun. Perhitungannya mempertimbangkan sejumlah variabel. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Formula perhitungannya, upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan. Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan. Hal itu diatur dalam pasal 26 ayat (5).

Ida menjelaskan, indeks tertentu itu ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Pertimbangan lainnya adalah faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Dengan tiga variabel itu, kata dia, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan suatu daerah akan terakomodasi secara seimbang. Upah minimum (UM) yang akan ditetapkan pun bisa menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha.

Selain itu, dengan ketentuan tersebut, akan ada penguatan Dewan Pengupahan Daerah berupa peran tambahan. Yakni, memberikan saran dan pertimbangan ke kepala daerah untuk penerapan UM serta struktur dan skala upah di perusahaan wilayah masing-masing.

’’Ketentuan pengupahan dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. PP ini diharapkan bisa mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah,’’ paparnya.

Ida menegaskan, kenaikan UM merupakan bentuk penghargaan kepada pekerja/buruh yang berkontribusi bagi pembangunan ekonomi selama ini. Kenaikan UM juga diyakini bisa mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Kenaikan daya beli itu pada akhirnya berdampak pada peningkatan penyerapan barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha. Sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru.

Ida menambahkan, PP Pengupahan yang baru diterbitkan itu juga bertujuan mencegah disparitas atau kesenjangan upah antarwilayah. ’’Jadi, dalam hal mencegah kesenjangan atau disparitas upah minimum antarwilayah, PP Nomor 51 Tahun 2023 ini lebih baik daripada regulasi pengupahan yang ada selama ini,” ungkapnya.

Usai terbitnya PP itu, para gubernur, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, dan Dewan Pengupahan Daerah diminta segera menetapkan upah minimum provinsi paling lambat 21 November 2023. Sedangkan untuk upah minimum kabupaten/kota pada 30 November 2023.

Meski ada jaminan kepastian kenaikan UM, serikat pekerja/buruh tetap menolak revisi PP tentang pengupahan itu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bahkan terang-terangan meminta kenaikan UM tahun depan sebesar 15 persen. ’’KSPI dan Partai Buruh menolak tegas isi revisi PP No 36 tentang Pengupahan, karena tidak sesuai dengan harapan seluruh buruh Indonesia. Termasuk di dalamnya menolak formulasi kenaikan upah minimum,’’ tegas Presiden KSPI Said Iqbal.

Dia mengatakan, formulasi di PP No 36/2021 maupun aturan revisinya menetapkan indeks tertentu berkisar di angka 0,1–0,3. Angka itu akan sangat berpengaruh terhadap perhitungan UM. Variabel tersebut bahkan dinilai bisa menurunkan perhitungan besaran UM.

Selain itu, besaran perhitungan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab, harga kebutuhan pokok terus melambung. Iqbal mengaku sempat berbincang dengan Penasihat Presiden Brasil Bidang Ketenagakerjaan Valter Sanchez. Dalam obrolan itu diketahui bahwa kenaikan upah minimum Brasil mencapai 13 persen, dengan tingkat inflasi 4 persen dan pertumbuhan ekonomi 3,2 persen.

’’Sedangkan Indonesia memiliki tingkat inflasi 2,8 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Jadi, kalau kita minta naik 15 persen, itu masih logis dan rasional,’’ ungkap pria yang juga menjabat Deputy Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok pekerja tersebut.

Iqbal menegaskan, tuntutan kenaikan UM 2024 sebesar 15 persen akan terus disuarakan. Aksi massa di beberapa daerah sudah dimulai pada 7 November 2023. ’’Puncaknya, antara 30 November–1 Desember nanti, kami akan melakukan aksi mogok nasional,” ungkapnya.

Selama dua hari tersebut, pekerja dan buruh akan melakukan stop produksi. Aksi itu menjadi langkah serius dalam upaya memperjuangkan tuntutan agar pemerintah bisa menyikapi secara bijak.

Dia mengklaim ada 5 juta buruh yang bakal terlibat dalam aksi mogok nasional. Artinya, lebih dari 100 ribu perusahaan akan berhenti beroperasi. ”Termasuk buruh di sektor transportasi dan pelabuhan,” sambungnya.

Aksi mogok itu diklaim menggunakan dasar hukum yang jelas. Yakni, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, yang di dalam pasal 4, salah satu fungsi serikat adalah mengorganisasi pemogokan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Bank Indonesia (BI) menilai perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memiliki dampak secara ekonomi. Terutama kontestasi pemilihan umum presiden (pilpres). Durasi kontestasi demokrasi itu akan berpengaruh pada pola konsumsi pemerintah.

Seperti diketahui, Pilpres 2024 akan diikuti tiga pasangan calon (paslon). Sesuai urutan pendaftaran, mereka adalah paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keberadaan tiga paslon tersebut membuka peluang pemungutan suara pilpres berlangsung dua putaran.

BACA JUGA: Susunan TKN Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024 Resmi Dirilis, Ini Daftarnya 

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Erwindo Kolopaking menyatakan, tren yang biasanya muncul di saat pemilu adalah perlambatan konsumsi pemerintah. Hal itu ditambah momen coblosan pilpres dan pemilu legislatif (pileg) yang akan berlangsung pada Februari di mana tren perlambatan konsumsi juga muncul di luar tahun politik.

”Triwulan awal biasanya agak stop. Karena nantinya (pada 2024, Red) akan ada dua presiden yang berbeda dan menteri yang berbeda,” kata Erwindo dalam editors meeting BI di Raja Ampat kemarin (11/11).

Menurut Dodo, sapaan akrab Erwindo, di saat figur presidennya berbeda, sejumlah pihak melihat pola yang akan dijalankan. Apakah presiden baru tersebut akan melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan ataukah mengubah sesuai dengan visi dan misi mereka.

Situasi tersebut, lanjut Dodo, juga melihat durasi pilpres itu. Jika pilpres berjalan satu putaran, pemimpin baru Indonesia sudah akan terlihat pada periode awal 2024. Sebaliknya, jika pilpres berjalan dua putaran, perlambatan konsumsi pemerintah juga akan berjalan lebih lama. Hal tersebut mengingat pilpres putaran kedua akan berjalan setidaknya hingga Juni 2024. ”Jadi, saat itu nanti (pilpres) satu atau dua putaran, akan berpengaruh,” ujarnya menegaskan.

Di luar pemerintah, lanjut Dodo, aktivitas ekonomi akan terus bergerak. Bahkan cenderung naik. Misalnya meningkatnya pesanan terkait kebutuhan pemilu. ”Pesanan terkait poster, percetakan, apa pun itu, itu akan memengaruhi dan berkontribusi,” tandasnya.

Aktivitas Tiga Capres

Para calon presiden (capres) terus menyapa masyarakat. Capres Ganjar Pranowo, misalnya, berkeliling ke Sumatera Utara (Sumut). Dia berkunjung ke Museum Simalungun, Kecamatan Pematang Siantar Barat. Ganjar disambut tarian Tortor Sombah. Tarian itu merupakan penghormatan untuk raja, tamu, dan kerabat dekat.

Djomen Purba, tokoh masyarakat Simalungun, menghadiahkan kain ulos kepada Ganjar dan mengikatkan di pinggangnya. ”Ini simbol kita siap bekerja atau berjuang,” katanya.

Ganjar berjanji tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan masyarakat Simalungun. Dia juga berterima kasih atas sambutan yang meriah dan terhormat. ”Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan lebih banyak masyarakat. Untuk mendengarkan apa yang kemudian menjadi harapan dan pikiran warga,” harapnya.

Capres Prabowo Subianto juga aktif berkeliling daerah. Kemarin dia berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng Jombang. Prabowo berziarah ke makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH Hasyim Asy’ari, dan KH Wahid Hasyim.

Kehadiran Prabowo disambut hangat oleh para peziarah lain. Prabowo juga turut mengungkapkan rasa hormat dan ucapan terima kasih atas undangan dan kesempatan kepada dirinya untuk hadir dan memberikan pandangannya di hadapan alim ulama. Menurut dia, yang hadir adalah para ulama, pemimpin umat, dan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

”Bapak-bapak adalah yang paling dekat sama umat. Sehingga kehadiran Bapak-bapak yang mengundang saya di sini saya anggap suatu kehormatan yang besar dan suatu kesempatan yang baik untuk kita saling tukar pandangan,” terangnya.

Prabowo menegaskan, peran para kiai, ulama, dan santri sangat vital dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Jawa Timur, lanjut dia, menjadi lokasi ujian proklamasi pasca kemerdekaan.

Sementara itu, capres Anies Baswedan menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, kemarin. Dia hadir bersama cawapres Muhaimin Iskandar. Anies mengatakan, perjalanan Nasdem selama 12 tahun ini penuh dinamika dan tantangan. Tema ulang tahun kali ini sangat relevan, yaitu Tegar di Jalan Restorasi Menuju Perubahan. Walaupun penuh gelombang, Partai Nasdem menghadapinya dengan tegar dan tidak goyah.

Menurut Anies, sebagai nakhoda Nasdem, Surya Paloh memberikan keteladanan. ”Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Itu jadi pegangan kita semua, 12 tahun torehkan banyak catatan,” terangnya seusai acara.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, Surya Paloh juga memberikan pesan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya mengembalikan marwah kehidupan berbangsa dan bernegara. ”Mengembalikan prinsip-prinsip etika, moral, dan prinsip kebenaran,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Otto Hasibuan, pengacara Jessica Kumala Wongso mengatakan bahwa pernyataan Edward Omar Sharif Hiariej atau biasa disapa Prof Eddy, banyak yang tidak benar atau bahkan menjurus ke arah fitnah terkait kliennya.

“Sangat kejam juga apa yang dia katakan terkait kasus jessica menurut saya,” ujar Otto Hasibuan dalam acara Doa Bersama dan Solidaritas untuk Jessica Kumala Wongso di bilangan Sudirman Jakarta Pusat, Jumat (10/11).

Otto Hasibuan mengatakan, Prof Eddy sebenarnya termasuk orang yang akan dilaporkannya ke polisi karena keterangannya diduga memuat fitnah dan perkataan tidak benar. Namun dia tidak tega karena Prof Eddy sudah menyandang status sebagai tersangka atas kasus korupsi. Selain itu, dia juga merupakan salah satu sahabatnya.

“Waktu itu saya berpikir, apakah seorang sahabat harus saya laporkan? Tapi apakah karena sahabat keadilan tidak saya tegakkan? Kadang ada pertanyaan kayak gitu,” tuturnya.

Otto Hasibuan secara pribadi tidak tega untuk melaporkan Prof Eddy karena yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka atas kasus lain. Akan tetapi desakan untuk turut melaporkan Prof Eddy mengemuka di kalangan advokat pembela Jessica Wongso.

“Teman-teman mendesak saya untuk itu, tapi saya bilang tunggu dulu lah. Saya punya prinsip, kalau tidak bisa membantu teman, minimal tidak ikut memukul,” tuturnya.

Jessica Wongso sudah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas kasus kematian Mirna Salihin. Celah untuk mempersoalkan kembali kasus sekitar 7 tahun silam tersebut muncul lagi setelah adanya film Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso.

Tim pengacara Jessica pun memperjuangkan kembali kasus ini dengan harapan Jessica bisa mendapatkan keadilan. Otto yakin betul bukan Jessica pembunuh Mirna Salihin.

Otto Hasibuan pun membuka kesempatan terhadap para advokat untuk memberikan dukungan dan menjadi kuasa hukum Jessica Wongso. Sampai sekarang, sudah lebih dari 3.800 pengacara menyatakan kebersediaan mereka dalam membantu dan memperjuangkan keadilan bagi Jessica. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan keterlibatan aparat dalam pemasangan baliho pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran di Jawa Timur. Ketua PBHI Julius Ibrani menduga, pemasangan baliho itu diduga kuat dilakukan oleh oknum polisi di Jawa Timur.

BACA JUGA: Tiga Bos BUMN Putusan Letakkan Jabatan Usai Masuk TKN Prabowo-Gibran

Ia menduga ada ketidaknetaralan aparat keamanan terhadap proses Pemilu. Ia menganggap, Polri sudah melanggar tugas dan fungsi utamanya dalam bernegara.

“Tugas dan fungsi utama polisi adalah menjalankan penegakkan hukum dan menjaga kemananan ketertiban masyarakat sesuai mandat Konstitusi UUD 1945 dan UU Polri No. 2 Tahun 2002, dan bukan terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan Baliho,” kata Julius dalam keterangannya, Sabtu (11/11).

Ia pun menduga, ada keterlibatan negara sehingga proses Pemilu 2024 akan berjalan tidak netral. Hal ini untuk memenangkan calon tertentu pada Pilpres 2024.

Sebab di sisi lain, baliho-baliho dari kandidat pemilu lainnya secara tegas diturunkan. Seperti yang terjadi di Bali dan Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Hal ini juga diperparah dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal batas usia capres-cawapres. Menurutnya, hal itu tak bisa dilepaskan dengan Presiden Jokowi, yang diduga ada dibelakangnya.

“Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan Pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka yakni Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024,” ujar Julius.

Senada juga disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto. Ia khawatir jika alat negara digunakan untuk kepentingan pemenangan Pemilu 2024.

“Hal itu melanggar undang-undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun,” terang Agus.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis merupakan koalisi yang terdiri dari PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia, Indonesian Corruption Watch atau ICW, KontraS, YLBHI, dan lembaga-lembaga organisasi masyarakat sipil lain. (*)

Reporter: JP Group