Rabu, 6 Mei 2026
Beranda blog Halaman 4541

Militer Israel Masuk dan Geledah Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza

0

batampos – Pengepungan yang dilakukan oleh militer Israel (IDF) terhadap satu-satunya fasilitas medis di Gaza yaitu Rumah Sakit AL-Shifa telah mencapai puncaknya pada Rabu (15/11). Tank-tank serta para tentara Israel telah berhasil memasuki wilayah RS Al-Shifa melalui gerbang timur.

Dilansir dari Arab News, IDF juga memasuki gedung dan menggeledah ruangan bawah tanah yang berada di RS. Sebelum memasuki fasilitas medis tersebut, pasukan Israel terlebih dahulu bertempur dengan pejuang Palestina di luar gerbang utama.

Ahmed El Mohallalati, seorang ahli bedah, mengatakan kepada wartawan melalui telepon bahwa staf bersembunyi ketika pertempuran terjadi di luar rumah sakit semalaman.

BACA JUGA: Ma’ruf Amin: Fatwa MUI Itu Diperlukan untuk Menghentikan Kebiadaban Israel 

“Jadi pada sore hari dimulai, penembakan di sekitar rumah sakit dan di dalam rumah sakit. Dan suaranya sungguh mengerikan. Lihat, Anda bisa merasakannya, dekat sekali dengan rumah sakit,” katanya.

“Semua jenis senjata digunakan di sekitar rumah sakit. Mereka menargetkan rumah sakit secara langsung. Kami berusaha menghindari berada di dekat jendela,” tambahnya.

Usai baku tembak terjadi, tidak butuh waktu lama, tank-tank milik IDF berhasil menjebol gerbang dan memasuki wilayah RS Al-Shifa dari arah timur.

“Dan kemudian kami menyadari bahwa tank-tank tersebut bergerak di sekitar rumah sakit. Salah satu tank besar masuk ke dalam rumah sakit dari gerbang utama timur, dan mereka baru saja diparkir di depan unit gawat darurat rumah sakit,” ujar El Mohallalati.

Salah satu saksi lain mengatakan, tank-tank IDF berhasil masuk pada pukul 03.00 pagi. Mereka langsung menyebar ke berbagai sudut terutama ruangan bawah tanah RS untuk melakukan penggeledahan.

“Sangat berbahaya melihat dari jendela kaca. Pihak administrasi rumah sakit mengatakan kepada kami bahwa tentara pendudukan memberi tahu mereka bahwa mereka ingin menggeledah kami dan menggeledah ruangan demi ruangan. Saya sangat takut,” kata saksi tersebut.

“Tidak ada penembakan karena tidak ada orang bersenjata di dalam fasilitas tersebut. Para prajurit bertindak bebas, begitu pula orang-orang di dalam rumah sakit, para dokter, korban luka, dan pengungsi,” tambahnya.

Sementara itu juru bicara militer Israel, Letkol Peter Lerner beralasan bahwa pengepungan RS Al-Shifa dilakukan karena diklaim menjadi markas pejuang Hamas. “Pusat operasi mereka, bahkan mungkin jantung yang berdetak dan bahkan mungkin pusat gravitasi,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

 

Panwascam Karimun Turunkan Baliho Caleg yang Melanggar Aturan

0

batampos– Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Karimun menurunkan sejumlah baliho caleg yang dianggap melanggar aturan, Kamis (16/11).

Penurunan baliho caleg dilakukan menindaklanjuti laporan monitoring yang dilakukan Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD).

“Kami masih menemukan ada sembilan baliho caleg yang dinilai melanggar aturan masih terpasang di pinggiran jalan. Makanya, hari ini (Kamis, red) kami turunkan,” ujar Ketua Panwascam Karimun, Jufri Hardika.

BACA JUGA:Belum Masa Kampanye, Bawaslu Sarankan Parpol Turunkan Baliho APK

Sebelum diturunkan, kata Jufri menambahkan, pihaknya sudah membuat imbauan kepada partai politik untuk segera menurunkan. Nyatanya, masih ada baliho yang dinilai melanggar aturan belum diturunkan.

“Tanggal 30 Oktober lalu, kita sudah melakukan penertiban baliho yang melanggar aturan sekaligus mengimbauan ke parpol. Namun sampai saat ini masih terdapat baliho yang melanggar, kita tindak hari ini,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan penertiban baliho itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu dan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2023.

Selain itu, penertiban ini juga sesuai dengan instruksi Bawaslu Karimun, berkaitan dengan beberapa kategori baliho atau spanduk caleg yang wajib diturunkan, seperti halnya memiliki unsur ajakan memilih.

“Pemasangan baliho atau spanduk caleg akan diperbolehkan kembali pada saat masa kampanye tepatnya tanggal 28 November mendatang,” katanya.

Penertiban baliho tersebut dilakukan dengan menyusuri jalan-jalan utama di wilayah Kecamatan Karimun dengan didampingi aparat Kepolisian setempat. (*)

reporter: ichwanul fahmi

Firli Klaim Tak Pernah Peras SYL

0
obil yang ditumpangi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kelar gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/11/2023).Firli menghindari awak media usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sebagaimana diketahui, pemeriksaan Firli dilakukan di Bareskrim Polri atas permintaan Firli. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)

batampos – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim, dirinya tidak pernah mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Firli telah menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali pada 24 Oktober 2023 dan 16 November 2023.

Pernyataan ini disampaikan Firli usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, pada Kamis (16/11) kemarin. Saat keluar ruang pemeriksaan, Firli mengumpat dan menutupi wajahnya dengan tas untuk menghindar dari kejaran awak media.

“Saya Firli Bahuri telah memenuhi panggilan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tambahan secara utuh dan lengkap kepada pihak penyidik, setelah sebelumnya tanggal 24 Oktober 2023 dilakukan hal yang sama. Adapun permohonan perubahan tanggal yang terjadi selama ini, merupakan hal-hal yang ditempuh oleh konfirmasi yang komunikatif, berkaitan dengan urgency tanggung jawab di lembaga tempat bekerja,” kata Firli dalam keterangannya, Jumat (17/11).

BACA JUGA: Setelah Firli Diperiksa 3 Jam, Penetapan Tersangka Belum Pasti

Firli Bahuri juga mengaku telah menyerahkan LHKPN sebagaimana permintaan penyidik PMJ melalui Biro hukum KPK.

“Saya bersikap menghormati kewenangan penyidik, dan sebagai Warga Negara Indonesia dipastikan akan selalu kooperatif melaksanakan kewajiban pada proses penegakan hukum tersebut,” ucap Firli.

Menurut Firli, sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar 20 pegawai KPK sudah dipanggil oleh penyidik PMJ dan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen KPK, dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Firli mengakui, dua kediamannya yang berlokasi di Villa Galaxy Bekasi telah dilakukan penggeledahan oleh Polda Metro Jaya pada 26 Oktober 2023. Ia menyebut, tidak ada barang bukti yang disita dari rumah di Bekasi.

Sementara di rumah sewa yang berlokasi di Kertanegara 46, Jakarta Selatan terdapat tiga barang yang disita berupa kunci dan gembok gerbang, dompet warna hitam serta kunci mobil keyless. Firli pun mengklaim, dirinya akan selalu kooperatif untuk kebutuhan penegakan hukum, dan berharap ini bisa diselesaikan dengan baik.

“Saya Firli Bahuri menyatakan bahwa tidak pernah ada kegiatan memeras, gratifikasi dan suap. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Firli Bahuri, tidak ditemukan benda sitaan terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada tahun 2020-2023,” pungkas Firli. (*)

Reporter: JP Group

KPK Amankan Dokumen hingga Catatan Keuangan Usai Geledah Ruangan Anggota VI BPK Pius Lustrilanang

0
Pius Lustrilanang. (Dok.JawaPos.com)

batampos – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang pada Rabu (15/11).

Hasilnya, ditemukan berbagai dokumen, catatan keuangan dan bukti elektronik yang diduga berkaitan kasus dugaan suap untuk mengondisikan temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Semua temuan dari penggeledahan itu diamankan.

KPK segera melakukan penyitaan dan analisis untuk melengkapi berkas perkara penyidikan kasus yang menjerat Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala BPK perwakilan Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing.

“Tim Penyidik telah selesai menggeledah salah satu ruangan kerja dari Anggota VI BPK RI. Di tempat tersebut ditemukan dan diamankan bukti antara lain terkait dengan berbagai dokumen, catatan keuangan dan bukti elektronik yang diduga kuat erat kaitannya dengan penyidikan perkara ini,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (17/11).

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya mengantongi informasi dan temuan awal dugaan keterlibatan Pius Lustrilanang dalam sengkarut dugaan suap untuk mengondisikan temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Ruang kerja Pius Yustrilanang sebelumnya sempat disegel saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

“Masih (disegel, red), tapi mungkin Anda mau bertanya berikutnya, bisa saja itu ada pengembangan. Tapi, saya pastikan penyegelan ruangan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oknum BPK yang sudah dilakukan penangkapan dan penahanan hari ini,” tegas Firli, Selasa (14/11).

Dalam kasus itu, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka itu adalah Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong Efer Sigidifat; Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle; Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Daya Patrice Lumumba Sihombing; Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Daya Abu Hanifa; dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*) 

Reporter: JP Group

Ditemukan KTA Polisi Tidak Berlaku

0

batampos – Jajaran Polsek Bengkong melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan kedisiplinan diri seluruh personelnya, Rabu (15/11). Dari pengecekan tersebut, didapati Kartu Tanda Anggota (KTA) polisi yang sudah habis masa berlakunya.

polisi
F. Dalil Harahap/Batam Pos
Personel Provost Polresta Barelang memeriksa identitas anggota Polsek Bengkong, Rabu (15/11).

Kapolsek Bengkong, Iptu Doddy Basyir, mengatakan, kegiatan ini untuk mengantisipasi dan meminimalisir pelanggaran anggotanya. Doddy mengatakan, pemeriksaan ini rutin dilakukan dan merupakan pelaksa-naan perintah pimpinan yakni Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto.

”Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk kedisiplinan kami, mulai dari surat kendaraan maupun kelengkapan Kartu Tanda Anggota (KTA),” ujarnya.

Adapun, perlengkapan yang dicek melipu-ti pemeriksaan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Anggota Polri (KTA), Kartu Tanda Penduduk (KTP), sikap tampang dan kelengkapan lainnya.

Selain sebagai identitas, kata Doddy, pengecekan ini juga sebagai kontrol bagi pelaksa-naan tugas anggota di lapangan.

“Sebagai penegak hukum, jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada masya-rakat,” ujarnya.

Doddy menyebut, dari hasil pemeriksaan pengecekan kelengkapan personel, tidak didapati jenis pelanggaran. Namun, ada beberapa KTA anggota Polsek Bengkong yang sudah tidak berlaku.

“Pemeriksaan ini merupakan bentuk pengawasan terhadap seluruh anggota Polsek sebelum melayani masyarakat. Hasil pemeriksaan personel tadi, didapat ada beberapa KTA yang sudah tak berlaku,” tutupnya. (*)

 

Reporter : YOFI YUHENDRI

Seleksi PPPK Batam Digelar 4 Sesi

0

batampos – UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemko Batam, Jumat (17/11). Ujian CAT dijadwalkan mulai pukul 06.30 WIB untuk sesi pertama, dan sesi kedua dimulai pukul 13.00 WIB.

PNS Pemko Batam
F. Cecep Mulyana/Batam Pos
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fungsional guru dan tenaga kesehatan formasi tahun 2022 Pemko Batam meninggalkan Dataran Engku Putri, Senin (25/9) lalu. Seleksi PPPK formasi tahun 2023 mulai digelar.

Kepala Bidang Mutasi, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Batam, Tri Eka Jauhari, mengatakan, seleksi PPPK dibuka tiga sesi untuk hari biasa. Satu sesi akan diikuti 200 peserta ujian. Untuk perlengkapan ujian CAT disiapkan oleh BKN.

”Insyaallah aman karena sudah berjalan sejak Senin lalu. Satu hari ada 4 sesi, tiap sesi 200 pelamar. Hari ini (kemarin, red) peserta rata-rata dari kementerian, PPPK Bintan, dan Karimun. Kalau tidak salah besok (hari ini, red) Pak Sekda (Kota Batam) dijadwalkan membuka untuk sesi PPPK Batam,” jelasnya, Kamis (16/11).

Ia menjelaskan, untuk lokasi ujian dipilih oleh masing-masing peserta. Jadi, tidak semua dari pelamar untuk formasi Batam ikut ujian di Golden Prawn.

”Peserta memiliki kesempatan memilih lokasi ujian mereka sendiri. Jadi tidak harus ke Batam. Makanya lokasi ujian ada yang di luar Batam,” jelasnya.

Berdasarkan jadwal yang dirilis BKPSDM Batam, untuk pelaksanaan ujian PPPK di lingkungan di Kota Batam, hari pertama pelaksanaan ujian akan diikuti oleh PPPK Tenaga Teknis.

Sebanyak 882 peserta dijadwalkan mengikuti ujian hingga 19 November 2023 mendatang. Berikutnya, terdapat 496 peserta PPPK guru. Sementara, peserta pelamar prioritas sebanyak 64 orang.

”Silakan persiapkan diri, dan tentunya dokumen seperti kartu ujian, pensil, dan perleng-kapan lainnya. Karena semua informasi sudah dibagikan, termasuk juga bahan atau materi yang akan diujikan. Semua informasi tersedia di bkpsdmbatam.go.id. informasi kami update di sana,” bebernya.

Sebelumnya, sebanyak 1.998 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi, dan berhak mengikuti tahap ujian. Berdasarkan data jumlah pelamar terinci yaitu, PPPK teknis sebanyak 951 pelamar, PPPK Kesehatan sebanyak 482 pelamar, dan PPPK Guru sebanyak 565 pelamar.

Pemko Batam mendapatkan PPPK guru sebanyak 277 formasi, untuk tenaga kesehatan sebanyak 168 formasi. Ribuan peserta akan bersaing untuk lolos menjadi tenaga PPPK di 2024 mendatang.

Jumlah soal SKD terdiri 110 soal dengan rincian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebanyak 30 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) sebanyak 35 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 45 soal.

Peserta harus mengerjakan 110 soal SKD CPNS tersebut dalam waktu 100 menit untuk pelamar umum dan 130 menit untuk pelamar penyandang disabilitas. Selain itu, peserta juga harus memberikan hasil yang maksimal saat mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB).

Peserta wajib membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eI) Asli, atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el sah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kartu Keluarga asli (atau sainan yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang). Peserta wajib membawa Kartu Pendaftaran Seleksi Kompetensi PPPK dan Kartu Tanda Peserta Ujian. Peserta pria mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam, dan sepatu hitam. Peserta wanita mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana panjang rok kain panjang warna hitam, dan sepatu hitam, khusus yang berhijab menggunakan jilbab warna hitam, dan membawa alat tulis pribadi (pensil kayu). (*)

 

Reporter : YULITAVIA

Setwan Kota Batam Kumpulkan Honorer Bahas Kontrak Kerja

0

batampos – Sekreta-riat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Setwan Kota Batam mengumpulkan seluruh tenaga honorer yang terdaftar di Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (16/11) pagi. Sebanyak 147 tenaga honorer menghadiri pertemuan tersebut. Tahun ini, ada 168 honorer terdaftar di Setwan, dan 11 orang lolos menjadi PPPK tahun ini.

DPRD Batam
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Sekwan, Aspawi Nangalie, memaparkan pengarahan kepada honorer DPRD Batam, Kamis (16/11).

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Batam, Aspawi Nangalie, mengatakan, menjelang akhir tahun, seluruh tenaga honorer diminta untuk mengajukan surat lamaran kembali. Tujuannya, agar bisa melanjutkan tugasnya di 2024 mendatang.

”Akan ada evaluasi terhadap kinerja tenaga honorer yang memiliki tugas dan fungsi di Setwan. Jadi, itu yang saya tekankan tadi (kemarin),” kata Aspawi usai pertemuan dengan para honorer.

Ia mengatakan, ada tiga hal yang menjadi pembahasan, pertama mengenai tugas dan fungsi selama menjalankan tugas. Mereka yang bertanggung jawab untuk urusan surat perintah perjalan dinas (SPPD) harus paham dan mengerti akan tugas mereka.

”Saya minta lebih teliti. SPPD harus rampung dalam waktu lima hari setelah perjalanan dilakukan. Saya juga tekankan untuk dokumen pendukung dikumpulkan semua, termasuk bukti transaksi SPPD,” ujarnya.

Aspawi meminta tidak ada kesalahan dan keterlambatan dalam menyiapkan keperluan SPPD DPRD Batam tersebut. Selain itu, honorer diminta bekerja dengan serius dalam menjalankan tugas sesuai dengan penempatan yang sudah ditetapkan.

”Pada intinya saya minta bekerja lebih profesional. Agar bisa menghindarkan dari hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Mantan Kepala Dinas Pertanahan ini menegaskan, Setwan tidak akan menerima atau merekrut tenaga honorer baru, meskipun ada yang sudah lolos PPPK dan ditempatkan di luar Setwan. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk tidak melakukan perekrutan, karena dinilai membebani keuangan daerah. Untuk itu, pihaknya mendorong tenaga honorer ini memanfaatkan seleksi menjadi tenaga ASN, baik itu seleksi PPPK maupun PNS.

”Dengan ketentuan yang ada ini, kami ingin mengoptimalkan yang sudah ada. Sebab, kami tak boleh tambah, sudah ada ketentuannya,” terang Aspawi.

Honorer yang ada sekarang resmi dan terdaftar sebagai pegawai dan aktif bekerja. Mereka juga menerima upah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

”Ini juga kami pastikan, karena nanti bisa jadi temuan kalau ada yang tidak sesuai,” tutupnya. (*)

Reporter : YULITAVIA

Pelamar PPPK Batam Diminta Persiapkan Diri hingga Kelengkapan Dokumen Ujian

0

batampos – Sebanyak 882 peserta pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPL) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dijadwalkan mengikuti ujian hingga 19 November 2023 mendatang. Berikutnya terdapat untuk peserta PPPK guru sebanyak 496 peserta. Terdapat juga peserta pelamar prioritas sebanyak 64 orang.

“Silakan persiapkan diri, dan tentunya dokumen seperti kartu ujian, pensil, dan perlengkapan lainnya. Karena semua informasi sudah dibagikan, termasuk juga bahan atau materi yang akan diujikan. Semua informasi tersedia di bkpsdmbatam.go.id. informasi kami update di sana,” bebernya.

Baca juga:Tak Terima Dinasehati, Petugas Housekeeping Hotel Aniaya Rekan Kerja hingga Cacat

Sebelumnya sebanyak 1.998 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi, dan berhak mengikuti tahap ujian. Berdasarkan data jumlah pelamar terinci yaitu, PPPK teknis sebanyak 951 pelamar, PPPK Kesehatan sebanyak 482 pelamar, dan PPPK Guru sebanyak  565 pelamar.

Pemko Batam mendapatkan PPPK guru sebanyak 277 formasi, untuk tenaga kesehatan sebanyak 168 formasi. Ribuan peserta akan bersaing untuk lolos menjadi tenaga PPPK di 2024 mendatang.

Jumlah soal SKD terdiri 110 soal dengan rincian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebanyak 30 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) sebanyak 35 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 45 soal.

Peserta harus mengerjakan 110 soal SKD CPNS tersebut dalam waktu 100 menit untuk pelamar umum 130 menit untuk pelamar penyandang disabilitas. Selain itu, peserta juga harus memberikan hasil yang maksimal saat mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB).

Peserta wajib membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eI) Asli, atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el sah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kartu Keluarga asli (atau sainan yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang.

Peserta wajib membawa Kartu Pendaftaran Seleksi Kompetensi PPPK dan Kartu Tanda Peserta Ujian.
Peserta pria mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam, dan sepatu hitam.
Peserta wanita mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana panjang rok kain panjang warna hitam, dan sepatu hitam, khusus yang berhijab menggunakan jilbab warna hitam, dan membawa alat tulis pribadi (pensil kayu). (*)

Reporter : Yulitavia

APBD Kepri 2024 Disepakati Rp4,3 Triliun

0

batampos-DPRD Provinsi Kepri bersama Pemprov Kepri menyepakati APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran (TA) 2024 mendatang adalah sebesar Rp4,3 triliun. Diatas kertas, angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan APBD Kepri TA 2023 lalu sebesar Rp4,1 triliun.

“Setelah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan dilanjutkan dengan komisi-komisi bersama mitra, DPRD Provinsi Kepri menyepakati APBD Kepri TA 2024 pada angka Rp4,3 triliun,” ujar Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak usai sidang paripurna di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, struktur APBD Kepri TA 2024 tentunya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri. Karena pelaksaan pembangunan yang dilakukan pada tahun depan, targetnya harus tegak lurus dengan RPJMD Kepri tersebut.

“Dengan disepakatinya nilai APBD Kepri TA 2024, selanjutnya Pemprov Kepri bertanggungjawab untuk melaksanannya. Kami berharap, tidak terjadi penyesuaian karena dipengaruhi oleh pendapatan daerah,” harapnya.

Ditambahkan Jumaga, ia juga meminta Pemprov Kepri untuk mengoptimalkan peluang-peluang potensi yang bisa meningkatan pendapatan daerah, khususnya pada pajak dan retrebusi daerah. Disebutkannya juga, lewat APBD Kepri TA 2024 nanti juga sudah diplot anggaran untuk kebutuhan Pilkada.

“Kita berharap, Pemprov Kepri juga dapat mempecepat proses penyerahan DPA APBD Kepri TA 2024 mendatang. Karena ini akan mempengaruhi waktu pelaksaan pembangunan,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, APBD TA 2024 yang terdiri atas pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Adapun Pendapatan Daerah Provinsi Kepri untuk tahun depan diproyeksikan sebesar Rp4,216 triliun. Kemudian Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp4,329 triliun.

BACA JUGA: Pelajar Tanjungpinang Donasikan Rp 232 Juta untuk Palestina

“Lalu Pembiayaan Daerah Netto diproyeksikan sebesar Rp112,4 miliar. Sehingga APBD Kepri Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp4,329 triliun,” ujar Gubernur Ansar.

Ditegaskan Gubernur, Rancangan APBD Provinsi Kepri TA 2024 tetap dalam kondisi berimbang antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Menurut Gubernur, sinergi yang kuat antara Pemprov Kepri dengan DPRD Kepri merupakan upaya mencapai target pembangunan Provinsi Kepri pada 2024 sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

“Kami berharap kerjasama yang baik ini tetap berlanjut, sehingga program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat berdampak langsung terhadap pembangunan di daerah Provinsi Kepri,” harap Gubernur.

Gubernur Ansar menambahkan, dalam APBD Tahun Anggaran 2024 telah dialokasikan anggaran mandatory spending dan pemenuhan SPM sebagaimana telah diamanatkan oleh pemerintah pusat. Alokasi anggaran untuk mandatory spending tersebut diantaranya fungsi pendidikan sebesar Rp1,176 triliun atau 27,18 persen dari kewajiban yang harus dialokasikan sebesar 20 persen.

“Kemudian Fungsi Kesehatan dialokasikan sebesar Rp326,2 miliar, dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar Rp814,6 miliar,” papar Gubernur Ansar.

Selain itu untuk fungsi Pengawasan telah dianggarkan sebesar Rp36,1 miliar dari kewajiban yang harus dialokasikan yakni diatas Rp36 miliar untuk total belanja daerah diatas Rp4 triliun, dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan ASN sebesar Rp14,9 miliar.

“Di samping itu Pemprov Kepri juga telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 sebesar Rp119,4 miliar atau 60 persen dari total yang dibutuhkan. Karena sebesar 40 persen sudah di plot di APBD P Kepri TA 2023 ini,” tuutp Gubernur. (*)

reporter: jailani

Pendidikan dan Kesehatan Modal Utama Membangun SDM Berkualitas

0

batampos – Salah satu faktor penting dalam membangun SDM yang berkualitas adalah kemampuan dan kemauan generasi muda untuk menguasai ilmu pengetahuan dan menjalankan pola hidup yang sehat. Sebab, pendidikan dan kesehatan adalah modal besar bagi kemajuan bangsa dan daerah.

siraju 2
F. TIM SIRAJUDIN NUR untuk Batam Pos
ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur, saat menjadi pembicara pada acara seminar kesehatan dan pelantikan PIK-M Unrika, Minggu (12/11).

Hal tersebut ditegaskan oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur, saat menghadiri sekaligus menjadi pembicara dalam seminar kesehatan dan pelantikan PIK-M Unrika Batam, Minggu (12/11).

Menurut calon anggota DPD RI tahun 2024 dari dapil Provinsi Kepri ini, untuk mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas, perlu adanya pembinaan program pembangunan keluarga di setiap siklus kehidupan, misalnya saja mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia.

Salah satu wujud kepedulian generasi muda dalam isu kesehatan reproduksi guna mencegah stunting, lanjut politisi PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri selama dua periode berturut-turut ini, adalah melalui lembaga Non Governmental Organization (NGO) kesehatan yang dibentuk di kampus perguruan tinggi, salah satunya Universitas Riau Kepulauan Batam melalui lembaga pusat informasi dan konseling mahasiswa (PIKM).

Di hadapan ratusan mahasiswa Unrika, Sirajudin Nur, menyampaikan pentingnya kampus berkontribusi aktif bagi isu kesehatan masyarakat. Apalagi saat ini, Indonesia sedang menghadapi ancaman stunting.

”PIKM perannya untuk membantu remaja dan mahasiswa di Indonesia menuju kehidupan berkeluarga yang berkualitas dan terencana. Karena itulah manfaatkan keberadaan PIKM ini untuk menjadi pelopor hidup sehat di kalangan remaja dan mahasiswa,” terang Sirajudin Nur.

Sirajudin Nur juga mengingatkan akan pentingnya mahasiswa meningkatkan kompetensinya dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

”Ancaman nyata bangsa ini ke depan di 100 tahun kemerdekaannya adalah banyaknya anak-anak muda usia produktif yang tidak memiliki kompetensi untuk bisa produktif dan bersaing di pasar kerja maupun dunia usaha. Indonesia emas tidak akan menjadi emas, jika generasi muda saat ini tidak peduli dengan pendidikan dan kesehatannya,” tegas pria kelahiran 11 Juni 1973 ini.

Turut hadir dalam acara seminar kesehatan dan pelantikan PIK-M Unrika Batam di antaranya Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan segenap civitas akademika Unrika Batam. (*/adv)