batampos – Harga komoditi cabai dan bawang di pasar tradisional di Kota Batam mengalami kenaikan menjelang akhir tahun 2023. Saat ini, harga cabai merah keriting dijual di pasaran Rp 80.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah turut merangkak naik menjadi Rp 32.000 per kilogram.
Seorang pedagang bahan pokok di Pasar Victoria, Sekupang, Muklis mengatakan, naiknya harga dua komoditi itu karena curah hujan yang tinggi, membuat tanaman-tanaman cabai dan bawang yang siap panen terserang penyakit. Ditambah, curah hujan membuat petani cabai banyak yang gagal panen.
“Salah satunya karena itu, dan untuk cabai memang sudah beberapa bulan ini naik, ” ujarnya, Minggu (3/12).
Menurutnya, untuk harga cabai merah keriting mengalami kenaikan sebesar Rp 30.000 dari harga jual sebelumnya hanya Rp 50.000 per kilogram. Sementara itu untuk bawang merah juga mengalami kenaikan harga Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per kg, dari harga sebelumnya Rp 24 ribu per kilogramnya.
“Dua komiditas ini yang paling tinggi naiknya,” ucap Muklis.
Pedagang lainnya Anton mengatakan, harga cabai di Pasar Victoria belum pernah turun sejak awal bulan ini. Harga yang paling tinggi yakni cabai merah masih berada di Rp 80 ribu per kilogram dan cabai hijau per kilogramnya seharga Rp 70 ribu. Menurut pedagang, banyaknya gagal panen di tingkat petani yang menyebabkan naiknya harga cabai di pasar.
“Apalagi kita kan dikirim dari luar daerah semua. Makanya untuk harga tergantung dari sana semua,” tuturnya.
Selain cabai dan bawang merah, kenaikan harga juga terjadi pada sayur-sayuran dan ikan laut. Sementara itu, untuk harga komoditas lainnya yang terpantau stabil yaitu daging ayam Rp 38.000 per kilogram, kacang panjang Rp 20.000 per kilogram, tomat Rp16 ribu per kilogram, gula pasir Rp 16.000 per kilogram serta bawang putih dijual Rp 40.000 per kilogram.
“Untuk permintaan di konsumen jelang akhir tahun ini juga sedikit mengalami peningkatan dari biasanya, ” ungkap Anton. (*)
batampos – Rencana mengubah format debat calon presiden dan wakil presiden terus memantik perdebatan di publik. Untuk menghentikan polemik sekaligus menghindari kecurigaan publik pada institusi penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta mengembalikan format sesuai bunyi undang-undang.
Seperti diketahui, KPU melakukan inovasi dalam debat Pilpres. Di mana di setiap debat capres maupun debat cawapres, pasangan calon tampil bersama. Hanya saja, proporsi bicara disesuaikan dengan agenda. Jika debat capres, maka capres yang dominan. Sebaliknya, aaat debat cawapres, maka cawapres yang dominan.
Pengajar hukum tata negara Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, pasal 277 UU 7 tahun 2017 sudah mengatur secara jelas, bahwa debat di gelar lima kali. Terdiri dari 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres.
Oleh karenanya, dari sisi hukum, ketentuan itu yang harus dipakai sebagai pedoman. “Ketika debat capres haruslah debat antara capres, sedangkan ketika debat cawapres haruslah debat antara cawapres saja,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.
Jika momen debat capres, diikuti oleh cawapres ataupun sebaliknya, maka pemisahan debat menjadi tidak sejalan dengan UU 7/2017. “Kalau melibatkan pasangan saat sesi debat ya tidak sesuai pastinya,” imbuhnya.
Untuk itu, Titi menyarankan KPU untuk kembali ke aturan UU. Agar tidak ada spekulasi atau kontroversi yang bisa memantik prasangka publik pada integritas penyelenggara. Kalaupun ada inovasi untuk menunjukkan kekompakkan atau konsep dwitunggal, Titi menyarankan tidak pada substansi.
Misalnya, mereka tampil bersama hanya saat penyampaian visi misi awal di setiap sektor. “Namun ketika masuk sesi debat haruslah debat sesuai dengan apa yang diatur di dalam UU,” terangnya. Kesan kekompakan juga bisa ditunjukkan dengan sebatas kehadiran semua paslon di lokasi.
Titi juga mengingatkan KPU bahwa kondisi psikologis pada pemilu 2024 berbeda. Hal itu tak lepas dari polemik pencalonan anak Presiden Gibran Rakauming Raka yang prosesnya mendapat sorotan. Sehingga setiap kebijakan pasti akan dikait-kaitkan.
Untuk itu, KPU harus cermat dalam menggulirkan wacana ataupun kebijakan. “Makanya KPU harus hati-hati karena segala sesuatu rentan jadi polemik,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyampaikan hal senada. Dia menyarankan KPU kembali ke formula awal sesuai UU. Sehingga tidak memancing polemik dan spekulasi liar.
Lagi pula, lanjut dia, inovasi KPU tersebut justru memperumit aspek teknis. Dia mencontohkan, saat debat cawapres, namun disisi lain diberi ruang capres dengan porsi lebih sedikit. Menghitung pembagiannya saja merumitkan.
“Dengan dibuat penyertaan (pasangannya) harus diatur lagi,” ujarnya. Aspek teknis yang rumit, bisa berdampak pada ketidakefektifan debat itu sendiri.
Kemudian dari aspek realitas politik hari ini, dari tiga kubu yang bertanding, dua diantaranya sudah menolak formula itu. Sehingga tidak masuk akal untuk diterapkan. “Atas dasar apa diterapkan kalau dua kandidat menolak,” terangnya.
Ray juga mengkritik pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari yang menggulirkan wacana tersebut saat pembicaraan belum tuntas. Semestinya, tuntaskan dulu pembahasan bersama perwakilan paslon sebelum disampaikan ke publik. “Bilang formatnya begini, kenyataannya belum (selesai) dibicarakan,” kata Ray.
Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, rencana format baru debat masih digodok. Dalam waktu dekat akan kembali di bahas termasuk dengan perwakilan paslon. “Dalam rapat mendatang, hal ini akan dimatangkan semuanya. Rapat akan dipimpin langsung oleh ketua KPU RI sebagaimana rapat sebelumnya,” ujarnya kemarin.
Soal waktunya, dia beluma bisa membeberkan. “Nanti rekan-rekan media akan diinformasikan,” tuturnya. Idham sendiri, masih berkeyakinan jika format baru tidak melanggar UU. Sebab, debat capres dan debat cawapres tetap digelar. Bedanya, pasangan mendampingi dengan porsi bicara yang terbatas sebagai perwujudan Dwitunggal.
Sementara itu, wacana format baru debat Pilpres menyudutkan nama calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Selama ini, Gibran dicitrakan sebagai sosok yang menghindari kegiatan debat gagasan.
Namun saat dikonfirmasi di sela-sela kegiatan kampanye kemarin di Jakarta, dia menepis. Gibran menegaskan, aturan berlaku untuk semua sehiggga tidak ada yang diuntungkan. “Sama aja, sama aja, nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa,” ujarnya.
Bagi Gibran sendiri, apapun format yang disepakati tidak masalah. Dirinya akan mengikuti debat sesuai aturan yang disusun KPU. “Saya juga nggak tahu updatenya di sana seperti apa, kita ngikut aja kok ya,” imbuhnya.
Walikota Solo itu menambahkan, pihaknya sudah siap mengikuti debat. Sejauh ini persiapan sudah dilakukan, termasuk dengan mendengarkan masukan dari para ahli.
Kubu Prabowo – Anies Saling Tuding
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Dradjad Wibowo menyebut usulan agar capres dan cawapres hadir di setiap sesi merupakan usulan pihak Anies – Muhaimin. Pendapat itu dia sampaikan berdasarkan cacatan notulensi timnya saat menghadiri rapat di Kantor KPU RI pada 29 November 2023.
Dalam kesempatan itu, tim AMIN yang mendapat kesempatan memberi masukan lebih dulu menyampaikan ide itu. “Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut ‘Agar dalam setiap sesi debat, Capres dan Cawapres
hadir bersama, pembagian waktu / porsi berbicara silakan diatur oleh KPU’,” ujarnya kemarin.
Berangkat dari ide tersebut, lantas perwakilan tim Prabowo – Gibran yang menyampaikan masukan setelahnya memberikan tanggapan. “Ketika perwakilan Prabowo-Gibran mendapat giliran berbicara, pak Burhan menyampaikan beberapa masukan usulan. Salah satunya adalah menyetujui usulan dari perwakilan Anies-Muhaimin,” imbuhnya.
Oleh karenanya, Djadjat menegaskan, wacana soal perubahan format debat bukan berdasarkan intervensi Presiden Jokowi maupun pihak Prabowo-Gibran. Ide itu muncul dari pembicaraan di rapat. “Paslon kami pak Prabowo dan mas Gibran siap dengan format debat apa pun yang diputuskan oleh KPU,” tegasnya.
Sementara itu Co-Captain Timnas Amin Nihayatul Wafiroh memiliki versi berbeda. Dia menceritakan kembali perihal diskusi awal mengenai format debat capres-cawapres yang digelar KPU pada 29 November lalu. Nihayatul yang mewakili Timnas Amin dalam diskusi itu menyebut awalnya tim pasangan Prabowo-Gibran mengusulkan agar format debat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi-misi saja.
Format tersebut hanya berisi tanya-jawab antara paslon dengan moderator dan panelis, tanpa ada sanggahan antar paslon. Menurut tim Prabowo-Gibran, debat dengan model saling menanggapi antar paslon akan menghabiskan banyak waktu tanpa ada kesempatan menjelaskan visi-misi masing-masing paslon. ”Di kesempatan itu, kami dengan tegas menolak,” kata Nihayatul.
Dalam pertemuan diskusi itu, Nihayatul mengaku pihaknya yang mengusulkan agar pasangan capres-cawapres selalu dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat. Namun, bukan menghilangkan debat antar cawapres. ”Dalam pemikiran kami, kehadiran paslon secara lengkap tetap penting sekalipun hanya capres atau cawapres saja yang tengah berdebat,” ungkapnya.
Nihayatul menjelaskan, yang dimaksud capres hadir dalam debat cawapres itu adalah hadir berpasangan lengkap. Bukan capres hadir untuk berdebat. ”Serta bukan berarti menghilangkan debat antara cawapres,” imbuhnya. Nihayatul menegaskan, dalam konklusi rapat waktu itu hanya menyepakati lokasi agenda debat dan waktu pelaksanaannya.
Sementara terkait format dan teknis debat akan digelar kembali dengan menghadirkan seluruh tim paslon. Berikutnya, timnas Amin mengirimkan surat berisi masukan tertulis untuk melaksanakan debat cawapres. ”Kami masih menunggu KPU untuk mengadakan rapat sebagaimana dijanjikan pada pertemuan 29 November,” terangnya. (*)
batampos– Seorang remaja berusia 14 tahun ditangkap warga karena ketahuan mencuri di SMAN 4 Tanjungpinang, Sabtu (2/12) malam.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, remaja 14 tahun inisial M itu mengendap-endap masuk ke dalam ruang majelis guru. Saat itu pula aksinya ketahuan oleh penjaga sekolah.
Remaja itu pun tak berkutik saat ditangkap penjaga sekolah yang dibantu oleh beberapa warga sekitar sekolah. Kemudian warga mengikat tangan remaja itu agar tidak kabur.
Polsek Bukit Bestari yang mendapatkan laporan pencurian dari warga, langsung mendatangi sekolah dan mengamankan pelaku dari amukan warga.
Kapolsek Bukit Bestari AKP Yuhendri Januar, mengatakan pelaku inisial M telah dua kali melakukan aksi pencurian di SMAN 4 Tanjungpinang.
Aksi pencurian yang pertama, kata Yuhendri, pelaku berhasil mencuri emas berupa cincin yang tersimpan di laci meja guru SMAN 4 Tanjungpinang.
“Cincin emas digadaikan dan uangnya dikasih ke temannya. Kemudian temannya ngasih ke orang tuanya untuk beli baju sekolah,” kata Yuhendri, Minggu (3/12).
Kasus pertama itu berakhir damai karena korban yang merupakan seorang guru memaafkan perbuatan pelaku dan pelaku juga masih berusia 14 tahun.
Sedangkan untuk kasus kedua ini juga berakhir damai karena pelaku tertangkap basah dan belum sempat melakukan pencurian.
“Korban memaafkan dan selesai,” jelas Kapolsek. (*)
batampos – Pemerintah sejatinya menerapkan inovasi baru dalam pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Yaitu adanya skema cicilan atau top-up tabungan haji oleh para jemaah. Sayangnya skema baru ini belum kunjung dieksekusi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengatakan, seharusnya BPKH tidak perlu menunggu adanya regulasi dari Kemenag untuk menjalankan skema cicilan tersebut. ’’Kalau menunggu peraturan dari Kemenag, namanya pelunasan. Bukan cicilan lagi,’’ katanya di Jakarta tadi malam (3/12).
Saiful menegaskan domain keuangan haji sejatinya ada di tangan BPKH beserta bank penerima setoran (BPS). Jadi ketika Kemenag bersama DPR sudah menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) beserta Bipih, BPKH sudah bisa membuka skema top-up atau cicilan tersebut.
Seperti diketahui pada 27 November lalu, Kemenag dan DPR menetapkan rerata BPIH 2024 sebesar Rp 93,4 jutaan per jemaah. Dari jumlah tersebut, Bipih atau beban jemaah dipatok Rp 56 jutaan. Dengan asumsi setiap jemaah sudah setor uang pelunasan Rp 25 juta, berarti beban pelunasannya tinggal Rp 31 jutaan.
Nah beban pelunasan itulah yang diharapkan Kemenag bisa dibuka dengan skema cicilan atau top-up. Mumpung musim haji masih berjarak lebih dari lima bulan lagi. Misalnya ada calon jemaah saat ini memiliki uang Rp 10 juta, bisa disetorkan dulu ke BPKH lewat BPS. Sehingga nanti saat dibuka masa pelunasan, tinggal setor Rp 21 juta lagi.
’’Karena keuangan (haji) ranahnya BPKH,’’ tandas Saiful. Untuk itu dia menjelaskan ketika pemerintah dan DPR sudah mengetok besaran biaya haji, CJH sejatinya sudah bisa top-up tabungan haji mereka di BPKH. Bahkan jika diperlukan, sistem top-up ini juga dibuka untuk CJH yang masih antri bertahun-tahun. Sehingga kelak saat berangkat haji, selisih pelunasannya tidak terlalu besar.
Saiful mengatakan Kemenag akan menentukan kapan waktu pelunasan Bipih 2024. Biasanya Kemenag menetapkan jadwal dimulai dan batas akhir pelunasan. Dia mengatakan BPKH dengan BPS seharusnya bisa berembuk masalah teknis skema top-up tersebut. ’’Sehingga sebelum dibuka masa pelunasan, jemaah sudah bisa mencicilnya,’’ katanya.
Di tempat terpisah, Kepala BPKH Fadlul Imansyah memberikan penjelasan soal kapan mulai pelunasan Bipih. Termasuk dengan rencana skema pelunasan cicilan atau top-up tabungan jemaah haji. ’’Secara umum sebenarnya pelunasan itu akan bisa dilakukan pada saat keluarnya Keppres (Keputusan Presiden),’’ katanya usai penanaman pohon di kawasan ekowisata Mangrove, Jakarta kemarin (3/12).
Meskipun begitu Fadlul membenarkan bahwa kali ini ada kesepakatan pelunasan awal lewat skema cicilan setoran lunas. Dia mengatakan kapan setoran lunas bisa dijalankan, menunggu Peraturan Menteri Agama (PMA) atau Keputusan Menteri Agama (KMA) dahulu.
’’Tanpa harus menunggu Keppres, mungkin kalau misalnya KMA atau PMA keluar jemaah bisa mencicil,’’ tuturnya. Sehingga jemaah tidak langsung melunasi selisih Bipih dengan setoran awal sekaligus. Tetapi bisa setor sebagian dahulu. Apalagi menurut dia, masih ada waktu sekitar empat sampai lima bulan jelang bergulirnya musim haji. Dengan skema cicilan atau top-up itu, bisa meringankan jemaah. Karena jemaah tidak harus langsung setor pelunasan dalam jumlah besar.
Lebih lanjut Fadlul mengatakan proporsi 60 persen tanggung jemaah dan 40 persen subsidi dari nilai manfaat, sudah cukup ideal. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji di BPKH. Selain itu juga dalam rangka menjaga rasa keadilan bagi jutaan jemaah yang masih antri.
Seperti diketahui Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah umrah dan haji yang cukup besar. Melihat peluang itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Port Projects Management & Development Co. Ltd (PPMDC) Adnan M.T Al-Saggaf menawarkan kerjasama investasi di sejumlah bandara Indonesia. Yang ditawarkan spesifik bandara yang melayani haji dan umrah.
“Kami tawarkan investasi dengan membentuk joint venture bersama dengan operator bandara di Indonesia. Ini dalam rangka mengembangkan bandara-bandara di Indonesia. Serta meningkatkan konektivitas antara bandara haji dan umroh di Indonesia dengan Bandara di Jeddah dan Madinah,” ujar Budi
Dia mengungkapkan, saat ini di Indonesia terdapat sejumlah bandara yang melayani penerbangan haji dan umroh. “Ada beberapa bandara embarkasi haji dan umroh di Indonesia yang dapat dikerjasamakan,” ucapnya. Pada tahun ini, Indonesia memiliki 13 bandara yang digunakan untuk embarkasi penerbangan haji dan enam bandara embarkasi haji antara.
Sementara itu, CEO PPMDC, Adnan M.T. Al-Saggaf, menyatakan ketertarikannya untuk segera melakukan investasi di bandara-bandara haji dan umroh di Indonesia. “Dengan pengalaman lebih dari 17 tahun dan sebagai pengelola bandara haji di Jeddah, Arab Saudi, PPMDC yakin dapat memberikan yang terbaik bagi pengelolaan bandara haji dan umroh di Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, PPMDC sudah memiliki kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU) dengan Angkasa Pura 2 (AP 2). Kerja sama ini untuk penjajakan kerjasama pengoperasian dan pengembangan terminal haji dan umroh. (*)
Satlantas Polresta Barelang saat razia balap liar dan knalpot brong di simpang Kara, Batam Center, Sabtu (2/12). F Dalil Harahap/batam Pos
batampos – Unit Turjawali Satlantas Polresta Barelang melakukan patroli blue light di kawasan Batam Centre, Sabtu (2/12) malam. Dalam kegiatan ini, polisi menindak 37 pemotor.
Kegiatan ini dilakukan dengan menyisir ke beberapa lokasi. Yakni, area sekitar Hotel 01, Hotel Harmoni One, Simpang Franky dan Simpang Kara.
KBO Satlantas Polresta Barelang, Ipda Yudhi Patra mengatakan patroli ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan, keselamatan, mencegah aksi balap liar, dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar).
“Setiap malam sabtu dan malam minggu kami melaksanakan kegiatan Patroli rutin. Ini sebagai bentuk pelayanan kami untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari aksi balap liar dan terhindar dari aksi kejahatan di jalanan,” ujarnya.
Adapun pelanggar yang ditindak karena menggunakan knalpot brong, tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) serta kelengkapan administrasi kendaraan lainnya.
“Pelanggar didominasi oleh remaja. Kita tindak dengan ditilang, dan untuk yang remaja kita berikan edukasi, dan buat surat pernyataan,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Yudhi meminta para remaja untuk tidak terlibat balap liar dan menggunakan knalpot brong. Sebab, akan merugikan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
“Kami berharap, untuk para orang tua dapat turut serta dalam mengawasi dan membatasi jam anak-anak mereka saat keluar di malam hari agar tidak melakukan aksi balap liar maupun kegiatan lainnya yang melanggar aturan,” tutupnya. (*)
Erupsi Gunung Marapi dari kawasan Kabuapten Agam, Minggu (3/12/2023). (Tangkapan layar video warga via BNPB)
batampos – Meletusnya Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar) berdampak pada nasib para pendaki yang sedang berada di puncak gunung. Dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), dilaporkan 47 orang pendaki terjebak saat erupsi yang terjadi pada Minggu (3/12) siang pukul 14.54 WIB.
Untuk diketahui, Gunung Marapi berlokasi di dua kabupaten, yakni Agam dan Tanah Datar. Saat erupsi itu Gunung Marapi memuntahkan material vulkanik hingga setinggi 3.000 meter dari puncak kawah yang disertai suara gemuruh.
Dari hasil rekaman seismogram Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM, erupsi Gunung Marapi terekam dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi 4 menit 41 detik.
Erupsi Gunung Marapi mengakibatkan hujan abu dan hujan batu di Kecamatan Canduang, Sungai Pua, Ampek Angkek dan Malalak. Sedangkan daerah terdampak hujan abu vulkanik, di beberapa kecamatan, termasuk Canduang, Sungai Pua, Ampek Angkek, Malalak, Banuhampu, Tilatang Kamang, Baso, Tanjung Raya, Lubuk Basung, IV Koto, Matur, Tanjung Mutiara, Palembayan, dan Kamang Magek.
Tim BPBD Kabupaten Agam bersama PMI segera membagikan masker kepada masyarakat. Masyarakat juga diimbau tidak keluar rumah dulu mengingat intensitas hujan abu vulkanik yang tinggi dan dapat berdampak pada kesehatan.
“Masyarakat sudah dibagi masker dan diingatkan agar tetap di dalam rumah,” kata Kepala Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Agam Ade Setiawan sebagaimana dilansir Padang Ekspres (Padek), Minggu (3/12).
Pusdalops BPBD Agam menyatakan, saat erupsi terjadi terdapat 47 pendaki di puncak gunung. Hingga pukul 19.40 WIB, 19 orang sudah berhasil dievakuasi dengan selamat. 28 orang belum turun.
Pihak Pusdalops berkoordinasi intensif dengan Pos Pengamatan Gunung Api Marapi, TWA Gunung Api Marapi serta kolaborasi dengan pihak nagari dan kecamatan. “Proses assessment dan pendataan terus dilakukan. Rapat terkait erupsi Gunung Api Marapi dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah lanjutan,” katanya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengutip keterangan dari PVMBG terungkap bahwa gejala peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Marapi yang dapat terjadi erupsi bersifat eksplosif ini sudah berlangsung sejak Januari 2023. Maka, status tetap di level II (Waspada) karena sewaktu-waktu dapat erupsi seperti yang terjadi hari ini.
Di sisi lain, secara instrumental ada peningkatan sedikit dan itupun hanya alat yg di puncak yang merekam. Artinya sumber tekanan relatif dekat puncak atau di bawah kawah.
Sebelumnya, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 16 November 2023, tingkat aktivitas Gunung Api Marapi masih tetap pada Level Il (Waspada) dengan rekomendasi yang disesuaikan dengan potensi ancaman bahaya terkini. Yakni, masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pengunjung/wisatawan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada radius 3 km dari kawah/puncak. (*)
salah satu pedagang sembako dan cabai merah keriting di pasar Mutiara Tanjungbatu kecamatan Kundur, Minggu (3/12)
batampos-Cabai merah keriting dan cabai rawit di pasar Mutiara Tanjungbatu kecamatan Kundur dalam sepekan terakhir turun harga. Jika sebelumnya harga cabai merah keriting berkisar Rp 90.000 sampai Rp 100.000 per kilogram. Sekarang sudah turun harga Rp 70.000 sampai 75.000 perkilogram.
Hal yang sama juga diikuti dengan harga cabai rawit berkisar Rp 65.000 hingga Rp 70.000 perkilogram. Kondisi ini membuat sedikit lega bagi ibu rumah tangga dan rumah makan di Tanjungbatu.
Seperti dikatakan Rukayah salah satu pedagang cabai di pasar Mutiara Tanjungbatu. Disebutkan cabai keriting yang dijual saat ini dipasok dari petani lokal. Masalah harga kami pedagang menyesuaika. saja.
” Iya kita pedagang menyesuaikan saja kalau harga dari petani naik harga jual juga ikut naik. Tapi sepekan terakhir ini harga cabai merah keriting maupun cabai rawit sudah turun harga,” katanya.
Irul seorang pedagang nasi Padang mengaku senang dengan turunnya harga cabai merah keriting. Menurut Irul dengan turunnya harga cabai merah keriting dapat sedikit mengurangi pengeluaran. Tapi sebagai pedagang rumah makan baik harga cabai murah atau mahal tetap kita beli karena sudah kebutuhan. (*)
Seorang penjual menunjukkan gula curah, Rabu (20/9). Gula curah kini yang dijual Rp 16.500 ribu per kilogram. Sementara gula kemasan premium langka. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Gula kemasan premium di pasaran Batam semakin sulit dicari pasca kenaikan harga gula di pasaran Batam. Sejumlah retail modern yang biasanya menyediakan gula pasir kemasan pun, tak lagi menjual gula, dengan alasan stok kosong.
Erna, warga Batamcenter mengaku sudah berkeliling beberapa swalayan dan retail modern untuk mendapatkan gula pasir kemasan. Hasilnya, ia tak lagi menemukan gula kemasan “Tak ada lagi yang kemasan, akhirnya beli yang curah,” kata Erna.
Menurut Erna, ia lebih memilih gula kemasan karena kebersihannya lebih terjamin. Sedangkan gula curah, kerap ditemukan serpihan-serpihan kecil hitam.
“Kalau yang kemasan pastinya lebih bersih dan ada BPOM-nya. Kalau curah ini yang tak jelas. Makanya lebih pilih kemasan, tapi susah pula dicari,” jelasnya.
Diketahui saat ini, harga gula curah dijual Rp 16.500 hingga Rp 18.000 per kg.
Pantauan di sejumlah swalayan, gula pasir kemasan sudah tak lagi ada sejak dua bulan terakhir. Seperti dikatakan Dinda, salah satu karyawan swalayan kawasan Nongsa.
“Gula kemasan kosong. Sudah dua bulan gula itu (kemasan ) tak masuk. Adanya cuma gula curah,” ujarnya.
Menurut dia, harga gula pasir curah satu kilogram juga mengalami kenaikan sejak Sabtu pekan lalu. Dari yang sebelumnya hanya Rp 16 ribu per kg, saat ini naik menjadi Rp 16.500 per kg.
“Gula curah juga naik, Rp 500 per kg. Untuk sekarang kami juga menjual gula curah kemasan satu kilo,” sebutnya lagi.
Begitu juga di retail modern, tak tersedia lagi gula kemasan premium. Ketersediaan gula kemasan juga sudah hampir dua pekan kosong di retail modern.
“Untuk gula kosong, sudah dua minggu. Belum tahu kapan ada lagi,” ujar salah satu karyawan retail modern kawasan Batamcenter.
Ketua Asosiasi Distributor Bahan Pokok Kota Batam,Aryanto tak menapik adanya kelangkaan gula pasir kemasan premium. Menurutnya, hal itu terjadi karena adanya penyesuaian harga eceran tertinggi (HET).
“Untuk gula kemasan sudah tidak sesuai dengan HET yang ditentukan. Jadi kosong karena pengaruh HET,” sebut Aryanto .
Dikatakannya, untuk harga gula memang naik, dan itu terjadi secara nasional. Distributor lokal, seperti Batam juga menyesuaikan harga dari pabrik.
“Untuk kemungkinan naik lagi ada,” tegas Aryanto. (*)
Ilustrasi: Pengendara melintasi jalan yang tergenang air setelah hujan mengguyur Batam.
batampos – Wilayah Kepri memasuki fase puncak hujan periode 2 (Desember-Januari). BMKG Hang Nadim Batam mengimbau warga agar lebih waspada terhadap lingkungan yang berdampak banjir, dikarenakan curah hujan yang tinggi.
Koordinator Data dan Informasi BMKG Hang Nadim Batam, Suratman mengatakan bulan Desember adalah fase puncak hujan periode ke 2. Fase ini diperkirakan akan berlangsung selama Desember 2023 hingga Januari 2024 mendatang.
“Untuk cuaca seminggu kedepan diperkirakan dominan berawan berpotensi hujan ringan-sedang-lebat dan dapat disertai petir,” ujar Suratman, Minggu (3/12).
Sedangkan untuk kondisi hari ini (Senin, 4/12), berpotensi hujan. Karena adanya sirkulasi siklonik terpantau di sekitar wilayah Kepri yang membentuk daerah konvergensi pertumbuhan awan. Untuk hujan diperkirakan berlangsung pada pagi dan siang hari, dengan intensitas sedang hingga lebat.
“Hujan yang turun, dapat disertai petir dan angin kencang. Diharapkan masyarakat yang beraktifitas diluar ruangan lebih berhati-hati,” jelas Suratman.
Tak hanya di darat, kondisi di laut juga sudah mulai memasuki angin Utara. Dimana kondisi angin lebih kencang dibanding biasanya, yang juga menyebabkan gelombang tinggi di laut.
“Waspada gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 – 2.5 meter di wilayah Anambas dan Natuna,” sebutnya.
Tak hanya itu, Suratman juga mengingatkan masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi lingkungan disaat curah hujan tinggi. Diantaranya lebih memperhatikan saluran air, yang jika tersumbat dapat berpotensi menyebabkan banjir saat hujan lebat turun.
“Dengan kondisi cuaca saat ini di mohon masyarakat jaga kondisi diri dan lingkungan, bersihkan saluran irigasi agar terhindar dari banjir,” pungkas Suratman. (*)
batampos – Untuk mendukung sekaligus meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Provinsi Kepri, calon anggota DPD RI tahun 2024 dari dapil Provinsi Kepri Sirajudin Nur, meluncurkan beberapa prioritas kerja yang akan ia perjuangkan jika nantinya terpilih menjadi anggota DPD RI.
Beberapa prioritas kerja yang dimaksud pria yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri dari Batam ini, diantaranya adalah beasiswa untuk 12 ribu siswa dari kalangan keluarga kurang mampu dari segi ekonomi.
Menurutnyanya, beasiswa tersebut, sangat penting untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kepri, dimana salah satu isu strategis di bidang pendidikan adalah masih rendahnya kemampuan para lulusan SMA/SMK yang bisa mengakses ke jenjang pendidikan tinggi.
“Pendidikan itu adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin penyelenggaraannya oleh negara. Negara berkewajiban membantu masyarakat kurang mampu dan berprestasi untuk dapat mengakses pendidikan tinggi dan berkualitas melalui program beasiswa,” terang pria kelahiran 11 Juni 1973 ini.
Dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kepri yang belum merata, lanjut Sira, panggilan akrabnya Sirajudin Nur, dukungan mahasiswa sangat diperlukan bagi para siswa dari keluarga miskin.
F. TIM SIRAJUDIN NUR UNTUK BATAM POS ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur
“Melihat fakta dan data, masih banyak siswa-siswa kita di Kepri yang belum tercover program beasiswa pemerintah. Saya akan mendorong dan memaksimalkan program beasiswa pemerintah untuk dapat dinikmati oleh anak anak kita di Kepri. Tidak hanya beasiswa reguler dari sejumlah kementerian, kami juga bisa memanfaatkan beasiswa dari swasta dan yayasan amal,” terangnya.
Sirajudin Nur yang dikenal konsistensinya dalam memperjuangkan isu pendidikan di Kepri, telah cukup memberi dampak bagi pemerataan akses pendidikan, diantaranya memperjuangkan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, bantuan peralatan sekolah bagi siswa SMA dan SMK sebanyak 3.700 paket, Rp 7,2 miliar dari dana aspirasinya sejak 2014, diperuntukkan membantu alat pembelajaran bagi SMA dan SMK di Kepri, dan berbagai kegiatan lain yang mendorong kemajuan pendidikan di Provinsi Kepri.
“Kedepannya, saya targetkan minimal 12.000 beasiswa kuliah dapat diakses oleh para siswa kurang mampu yang tersebar di seluruh Kepulauan Riau,” tegasnya mengakhiri. (*/adv)