batampos – Kakak-beradik Hiariej tengah jadi sorotan publik. Usai sang adik, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh KPK, giliran sang kakak Eric Hiariej diberhentikan lantaran dugaan kasus kekerasan seksual.

Eric diberhentikan sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) oleh pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sekitar pertengahan tahun ini. Prosesnya sebetulnya sudah berjalan sejak tahun lalu, usai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan SK nomor 15180/MPK.A/KP.04/03/2022 terkait pencopotan status PNS Eric. Eric bahkan sempat menggugat putusan tersebut.

BACA JUGA: Pesawat Super Tucano TNI AU, Dikenal Memiliki Kemampuan Manuver Lincah

Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa Eric pun bukan baru saja terjadi. Kasus diduga terjadi pada 2016 lalu terhadap salah seorang mahasiswi semester akhir UGM kala itu. Usai terendus, UGM pun langsung melakukan sejumlah langkah penanganan. Mulai dari penyelidikan, memberi sanksi, hingga adanya pendampingan konseling untuk korban.

Disinggung soal pemberhentian ini, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (DIktiristek) Kemendikbudristek Nizam mengungkapkan, pihaknya selalu menindaklanjuti setiap kasus pelanggaran etika berat atau pelanggaran hukum berat. Biasanya, diawali dengan penyelidikan di tingkat inspektorat jenderal (Itjen) kemudian dibawa ke sekretaris jenderal (sekjen) untuk pembinaan aparatur sipil negara (ASN) yang berkasus.

”Jadi kalau ASN itu kan kalau ada pelanggaran kode etik itu memang bisa (disanksi, red) mulai dari diperingatkan sampai diberhentikan,” ujarnya ditemui usai acara Merdeka Innovation Summit 2023 di Jakarta, kemarin (16/11). Sanksi ini pun, kata dia, disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan hukuman yang ada dalam UU ASN.

Nizam sendiri menegaskan, bahwa tak ada toleransi atas kekerasan seksual di satuan pendidikan. Karenanya, pihak perguruan tinggi maupun kementerian tak pernah ragu memberikan sanksi tegas. Sehingga, perguruan tinggi bisa bebas dari ancaman kekerasan seksual.

”Jadi memang sudah ada beberapa yang diberhentikan. Ini memberikan sinyal yang tegas jika ada hal semacam ini tidak bisa ditoleransi,” ungkapnya.

Terkait jumlah dosen yang dipecat karena melakukan kekerasan seksual, ia mengaku tak hafal. Namun, dia memastikan jumlahnya tak lebih dari hitungan jari.

Sementara itu, mengenai status guru besar (Wamenkumham) Eddy Hiariej, Nizam mengaku belum ada pencabutan. Diketahui, Eddy merupakan salah satu Guru Besar bidang hukum di UGM.

”Kalau belum ada keputusan hukum yang inkrah tentu enggak bisa kita hentikan. Karena itu kan jabatan fungsional,” jelasnya. Karenanya, pihaknya masih menunggu proses hukum yang masih berjalan.

Terkait kekerasan seksual ini, sebelumnya, Inspektur II Kemendikbudristek Sutoyo mengungkapkan, dari tiga dosa besar di dunia pendidikan yang ditangani pihaknya, yakni kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual. Di mana, kasus ini paling banyak terjadi di perguruan tinggi.

”Kalau bicara kekerasan seksual, ternyata kejadian paling banyak di perguruan tinggi. Dari 115 kasus, 65 kasus ada di perguruan tinggi,” ujarnya.

Kemudian, untuk perundungan, dari 61 kasus, hampir separuh terjadi di jenjang pendidikan menengah. Sama seperti kasus intolerasi, yang mana dari 24 kasus, sebanyak 13 kasus berada di pendidikan menengah.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pada kasus kekerasan seksual, dari paparan para korban yang berani melapor, mereka mengalami kejadian ini saat bimbingan skripsi. Modus yang digunakan kebanyakan berhubungan dengan langkah yang perlu dilakukan agar proses skripsi mereka cepat rampung dan cepat lulus. Hingga mereka tidak sadar bahwa tindakan-tindakan tersebut ternyata masuk dalam kekerasan seksual.

Suyoto pun menegaskan, bahwa Kemendikbudristek tidak mentoleransi tindakan tersebut. Dari laporan yang masuk, Itjen akan memproses lebih lanjut. Dari proses tersebut, per Juli 2023, setidaknya ada empat dosen PNS dikenai sanksi pidana. Kemudian, 3 dosen PNS dalam proses pidana, 1 dosen PNS dalam proses hukuman disiplin sedang, 13 dosen PNS dan 1 dosen swasta dikenai sanksi disiplin berat.

Kemudian, 4 dosen swasta diberhentikan kontraknya, 4 dosen swasta lainnya disanksi disiplin sedang dan 1 dosen swasta disanksi ringan. Tak hanya dosen, sanksi tegas juga diberikan pada mahasiswa yang terindikasi pelaku kekerasan seksual. Ada 6 mahasiswa dikeluarkan dan 1 mahasiswa diskorsing karena terbukti melakukan kekerasan seksual. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali diperiksa terkait kasus dugaan korupsi berupa pemerasan kemarin (16/11). Polda Metro Jaya belum memastikan kapan akan dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Firli hadir pemeriksaan di Bareskrim secara diam-diam. Pukul 10.00 Firli sudah dipastikan berada di lantai 6 Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim. Tidak diketahui sejak kapan dia sudah masuk ke Bareskrim.

BACA JUGA: Ketua KPK Firli Bahuri Menghindar Usai Diperiksa Kasus SYL

Pemeriksaan usai dilakukan pukul 13.45, namun Firli pun kucing-kucingan dengan awak media. Dia menggunakan mobil bernopol B 1917 TJQ berwarna hitam. Tampak Firli merebahkan kursinya untuk menghindari kamera media massa. Dia juga menutup wajahnya dengan tas dan tangannya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan dilakukan selama tiga jam lebih terhadap Ketua KPK. Lalu, ada tiga pegawai KPK yang masih dalam pemeriksaan “Untuk Ketua KPK FB ada 15 pertanyaan yang diajukan,” paparnya.

Setelah pemeriksaan terhadap Firli, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan analisa dan evaluasi (anev) untuk proses penyidikan yang dilakukan sejak 9 November hingga 16 November. “Itu langkah selanjutnya,” jelasnya.

Kapan dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka? Dia mengatakan bahwa langkah yang dilakukan masih anev, gelar perkara belum dijadwalkan. “Nanti kami update,” urainya.

Saat ditanya apakah kurang bukti hingga gelar perkara belum dilakukan, dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dijawab. “Itu materi penyidikan,” terangnya di Lobi Bareskrim Gedung Awaloedin Djamin kemarin.

Terkait kasus dugaan korupsi berupa pemerasan tersebut telah diperiksa 91 saksi dan 8 saksi ahli. Untuk saksi ahli diantaranya, ahli hukum pidana,ahli hukum acara, ahli mikro ekspresi, dan ahli multimedia. “Kami jiga menyita dokumen laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN) milik FB,” urainya.

Dia menuturkan, terdapat dokumen LHKPN dari Firli yang disita sejak tahun 2019 hingga 2022. Dokumen LHKPN itu diserahkan oleh Firli atas perintah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Sudah kami sita LKHPN FB ya,” paparnya.

Sementara Kuasa Hukum Firli Ian Iskandar mengatakan bahwa dengan pemeriksaan tersebut kliennya membuktikan kooperatif terhadap penyidik Polda Metro Jaya. “Klien kami mengikuti semua proses hukum dari penyidik Polda Metro Jaya,” urainya.

Menurutnya, yang pasti tidak ada penyerangan uang dari Syahrul Yasin Limpo kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Firli memang bertemu dengan Syahrul, namun tidak ada penyerahan uang. “Itu fitnah,” ujarnya di gedung Bareskrim

Sebelumnya, Firli tidak hadir dalam pemeriksaan pada Selasa (14/11) di Polda Metro Jaya, namun justru melakukan konferensi pers terkait kasus yang ditangani KPK.

Sementara KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan). Rabu malam (15/11) KPK menggeledah rumah anggota DPR RI Komisi IV Vita Ervina di kawasan Kalibata.

Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos. Penggeledahan itu dilakukan di Perumahan Dinas DPR RI di Kalibata. Proses penggeledahan berlangsung hingga Kamis dini hari (16/11) pukul 01.17.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan soal penggeledahan itu. “Penggeldahan rumah dinas tersebut terkait perkara dugaan korupsi tersangka SYL (Syahrul Yasin Limpo,Red,” jelasnya kemarin.

Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK menyita beberapa bukti. Di antaranya catatan dokumen hingga bukti elektronik. Penyitaan dilakukan untuk kelengkapan berkas perkara.

Sebelumnya, Jumat (10/11) pekan lalu (KPK juga telah melakukan penggelahab di rumah Ketua DPR RI Komisi IV Sudin. Rumah di perumahan Raffles Hills Blok E. 2 Cimanggis Kota Depok itu KPK juga menemukan sejumlah dokumen dan alat bukti.

Pada Rabu lalu (15/11) Sudin juga menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Diperiksa selama delapan jam, keluar dari ruang pemeriksaan Sudin irit bicara. “Hanya ditanya mengenai anggaran dan pengawasan saja,” tuturnya. Dia meminta awak media menanyakan ke penyidik soal detail pemeriksaan dirinya.

Sudin juga membatah soal beberapa pernyataan soal dirinya menerima jam RM dari pejabat Kementan. Serta aliran uang untuk pembangunan DPP PDI Perjuangan. “Oh nggak ada. Nggak ada. Coba nanti tanya ke penyidik,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan penetapan tersangka terhadap Wamenkumham Prof. Eddy Hiariej atas kasus yang menjeratnya sudah sesuai prosedur hukum.

BACA JUGA: Eddy Hiariej Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap, Sederet Rekam Jejak dalam Kasus Jessica Wongso

Menurut Mahfud, jika Wamenkumham menghilang tanpa kabar dan sampai jangka waktu tertentu tidak muncul ke publik, maka status kepegawaian-nya bisa dicabut.

Tidak hanya itu, jika hingga waktu tertentu juga tidak muncul padahal sudah ditetapkan tersangka, maka yang bersangkutan bisa masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Begini. Wamenkumham ditetapkan tersangka itu sudah sesuai prosedur hukum di KPK,” kata Menko Polhukam Mahfud Md di Padang, Sumbar, Kamis (16/11) seperti dikutip dari Antara.

Saat ditanya apakah Prof. Eddy Hiariej harus mundur dari jabatannya usai ditetapkan sebagai tersangka, Mahfud tidak memberikan penjelasan lebih jauh. “Ya nanti kita lihat perkembangannya,” ucapnya.

Sebelumnya, Koordinator Humas Setjen Kemenkumham, Tubagus Erif mengatakan Wamenkumham Prof. Eddy Hiariej masih bekerja seperti biasa setelah kabar penetapan tersangka oleh KPK.

Tubagus juga mengatakan bahwa sejak Senin (13/11) hingga Selasa (14/11), Prof Eddy berada di Jakarta dan menjalankan rutinitas seperti biasa di Kantor Kemenkumham RI wilayah Kuningan, Jakarta Selatan.

“Terkait pemberitaan mengenai posisi Wamenkumham, perlu kami sampaikan sebagai berikut bahwa Wamenkumham tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya,” kata Tubagus dalam keterangan di Jakarta, Selasa (14/11).

Menkumham Yasonna H. Laoly sendiri mempersilakan KPK melanjutkan proses hukum terhadap Eddy Hiariej yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

“Silakan saja proses, tetapi kita kan harus ada (asas) praduga tak bersalah,” ujar Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menandatangani surat penetapan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap sekitar dua pekan lalu.

“Penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu lalu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sosok Ghisca Debora Aritonang saat ini tengah jadi bulan-bulanan warganet, usai terbukti melakukan penipuan dengan menjual tiket konser Coldplay palsu. Tak main-main, dari aksinya itu, konon ia berhasil meraup uang korbanya hingga mencapai Rp 15 miliar.

Konser Coldplay sendiri sudah berlangsung pada Rabu (15/11) kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Penipuan yang dilakukan Ghisca, menjadi salah satu faktor banyaknya penonton yang gagal masuk ke stadion lantaran tak mengantongi tiket sang idola. Mereka pun ramai-ramai meluapkan kekesalannya di sosial media.

Kasus penipuan yang dilakukan Ghisca, saat ini sudah masuk ke meja Polda Metro Jaya. Dilansir dari Radar Semarang (Jawa Pos Group), Kamis (16/11), Polda Metro Jaya mencatat ada sebanyak 400 orang mengajukan aduan serupa.

Tak heran, tiket konser Coldplay yang cukup merogoh kocek itu, dikalikan dengan ratusan korban yang tertipu, membuat Ghisca mengantongi banyak uang bahkan hingga ratusan miliar. Sebuah akun X bernama @tokoparmo pun membeberkan bagaimana cara Ghisca melancarkan aksinya.

BACA JUGA:Konser Coldplay, Chris Martin Berpantun dalam Bahasa Indonesia: Ujungnya Bolehkah Pinjam Seratus

“Ghisca Debora Aritonang. Penipu tiket bayangan Coldplay sebesar Rp 15 M dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke Bank di Negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan,” tulis pengguna akun X tersebut.

Bersamaan dengan cuitan tersebut, akun @tokoparmo juga mengunggah foto Ghisca dan tangkapan layar sebuah pesan di grup bernama ‘Konser Coldplay 15 November’.

Dalam gambar tersebut, tertulis bahwa seseorang meminta maaf atas penipuan yang dilakukan oleh Ghisca, sehingga merugikan banyak orang. Sebagai reseller, kata penulis pesan itu, pihaknya bakal menindaklanjuti kasus ini.

“Untuk selanjutnya, kami reseller akan berusaha semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti kasus ini agar pihak yang bersangkutan bertanggung jawab penuh,” tulisnya.

Lebih lanjut, untuk menggaet korban, Ghisca disebut-sebut mengaku bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan salah satu orang dalam yang ada di gelaran konser Coldplay. Tentu saja, pengakuan itu membuat deretan korban terbuai.

Parahnya, aksi penipuan tiket Coldplay ini ternyata bukan kali pertama bagi Ghisca. Ia disebut-sebut juga melakukan aksi serupa di konser-konser sebelum ini, seperti konser Tulus, NCT, hingga Blackpink.

Pada gelaran konser NCT, Ghisca juga mengaku kepada korban bahwa dirinya mengenal orang dalam vendor konser itu. Sehingga dengan begitu, korban mengira akan lebih mudah mendapatkan tiket konser.

Kemudian setelah transaksi antara Ghisca dan korban sudah selesai, Ghisca kabur entah ke mana tanpa memberikan tiket konser kepada korban di hari H sesuai kesepakatan. Dalam setiap aksinya, Ghisca selalu menggunakan pola penipuan yang sama.

Belum diketabui pasti latarbelakang Ghisca. Namun gadis dengan akun Instagram ber-username @ghiscad itu, kini sudah berhasil diamankan polisi dan tengah menjalani proses penyelidikan. (*)

Reporter: JP Group