batampos – Diabetes dianggap sebagai induk berbagai penyakit jika tidak ditangani dengan maksimal. Salah satu terapinya adalah dengan insulin yang saat ini hanya ada di fasilitas rujukan tingkat lanjutan (FKTRL). Peneliti Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Universitas Indonesia menyebut jika pengobatan insulin ini dialihkan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas, maka negara akan menghemat Rp 1,7 triliun

Dua dari tiga penduduk Indonesia tidak menyadari bahwa dirinya berisiko dan telah mengidap diabetes. Prevalensi ini cukup besar. “Menghadirkan pengobatan diabetes di FKTP selain mendekatkan dengan komunitas masyarakat, juga dapat menghemat 14 persen beban jaminan kesehatan nasional (JKN) atau Rp 1,7 triliun,” ujar Lead Researcher CHEPS Prof Budi Hidayat Selasa (14/11). Apa yang diungkapkan Budi menjadi angin segar pada peringatan Hari Diabetes yang jatuh setiap 14 November.

Di Indonesia, pengobatan insulin hanya tersedia di FKTRL atau rumah sakit rujukan. Menurut Budi ini akan menjauhkan masyarakat terhadap akses kesehatan. Sebab insulin pada kelompok diabetes tertentu merupakan teman sehari-hari untuk mengendalikan gula darah.

Namun perubahan dari FKTRL ke FKTP harus dibarengi dengan beberapa persiapan. Sebab, dalam penelitiannya, Budi juga menemukan hambatan yang bisa terjadi jika usulnya diterapkan. “Hasil studi menekankan pentingnya merelaksasi hasil temuan ke dalam langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, termasuk perubahan kebijakan seperti penyesuaian formula riuh nasional, memastikan kompetensi dan kemampuan fasilitas kesehatan primer, dan reformasi remunerasi,” ungkapnya.

Untuk kemampuan dokter umum di puskesmas atau FKTP, seharusnya sudah bisa melakukan tata laksana menejemen diabetes melitus tipe 2 untuk pemberian terapi insulin. Ini sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) untuk diabetes melitus tipe 2 bisa ditangani dokter umum di FKTP.

Ketua Pengurus Pusat Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) Prof dr Ketut Suastika optimis jika dokter umum di puskesmas bisa melakukan terapi insulin. “Dokter umum di puskesmas juga dapat menangani pre-diabetes, kasus diabetes miletus tipe 2 tanpa komplikasi, dan melakukan tindakan pencegahan komplikasi untuk diabetes miletus tipe 2 berat,” tuturnya.

Tentu saja hal ini harus dibarengi dengan penambahan kompetensi dokter umum dengan berbagai pelatihan. Jika hal ini dilakukan, Ketut menyebut dapat mengatasi kesenjangan rasio tenaga kesehatan dengan pasien. “PERKENI dengan Kementerian Kesehatan telah mengembangkan kurikulum pelatihan yang terakreditasi sebagai modul pelatihan yang tersita dar untuk dokter umum di FKTP,” ucapnya.

Sejauh ini prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 19,5 juta pada 2021. Hanya 1,2 persen kasus yang dapat mengontrol kadar gula sehingga berisiko komplikasi. (*)

Reporter: JP Group 

batampos – Dalam kepercayaan umat Islam terdapat beberapa makanan yang diharamkan atau tidak boleh dikonsumsi.

Bukan tanpa sebab, perintah tersebut sudah tertulis dalam Kitab Al-Qur’an dan tentunya memiliki sejumlah kebaikan di dalamnya.

Makanan haram digolongkan menjadi dua golongan, pertama adalah haram karena zatnya seperti darah, bangkai, daging babi, khamr, binatang buas, dan lain sebagainya.

Kedua yaitu haram karena suatu kondisi atau sebab tertentu meskipun zat asalnya sudah halal.

Misalnya adalah mendapat makanan atau minuman dengan cara mencuri, atau seperti yang saat ini sedang marak yaitu membeli produk yang aktivitasnya tergolong haram.

Diketahui, MUI baru saja menegaskan bahwa haram hukumnya membeli produk dari produsen yang mendukung pihak Israel yang mana mereka telah melakukan pembunuhan massal di Gaza.

Melansir dari Radar Jogja, Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh menegaskan bahwa membeli produk pro-Israel maka secara tidak langsung telah mendukung agresi Israel terhadap Palestina, karena uang hasil penjualan tersebut sebagian akan diberikan kepada Israel yang sedang melancarkan aksi genosida.

Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa baru mengenai hukum dukungan terhadap Palestina.

Fatwa ini tertulis dalam Nomor 83 Tahun 2023 yang menuliskan bahwa mendukung Israel dan membeli produk yang pro-Israel, hukumnya haram.

Namun demikian, Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati mengatakan jika fatwa tersebut bukan berarti menghilangkan status halal menjadi haram pada produk-produk yang diklaim pro-Israel.

Dukungan MUI dan LPPOM MUI terhadap Palestina ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengajak masyarakat Indonesia dan dunia untuk terus berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Aksi boikot produk pro-Israel sendiri tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dilakukan di seluruh dunia bahkan di negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Aksi ini dilakukan agar bisa menekan Israel untuk mau menghentikan agresi yang dilakukan.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah telah berfirman “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dikutip dari rumahzakat.org ada beberapa akibat yang disebabkan dari mengkonsumsi makanan atau minuman serta produk yang haram bagi seorang muslim, di antaranya:

Tidak Dikabulkannya Doa

Para ulama sepakat syarat diterimanya suatu amal atau doa adalah harus dibarengi dengan sesuatu yang halal. Hal ini dikuatkan oleh hadits tentang sedekah, dimana sedekah tidak akan diterima kecuali yang berasal dari usaha bersih dan halal.

Amalan Tidak Diterima

“Dan demi jiwaku yang ada di tangan-Nya sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya.” (HR. At-Thabrani).

Makanan atau Barang Haram Membawa ke Neraka

“Sesungguhnya ada beberapa orang yang memakan harta milik Allah tanpa jalan yang benar maka neraka menjadi bagian mereka pada hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari)

Iman di Hatinya Berkurang

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa “Tidaklah peminum khamr, ketika ia meminum khamr termasuk seorang mukmin.”

Rusaknya Keturunan

Seseorang yang memakan makanan atau membeli barang haram disebut akan rusak akhlak dan kebaikan yang ada dalam dirinya dan keturunannya.

Oleh karena itu, mulai saat ini masyarakat diminta lebih berhati-hati lagi dalam memilih makanan dan membeli sebuah produk. Apabila hendak berbelanja, jangan lupa lihat label halalnya, selain itu juga kita harus berhati-hati dengan makanan atau produk yang belum jelas kehalalannya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – KPK masih memburu tiga daftar pencarian orang (DPO) yang kini berada di luar negeri. Salah satunya, penyuap KPI RI dalam kasus pergantian antar waktu DPR 2019-2024 Harun Masiku. KPK terbitkan surat penangkan Harun yang kini diperkiraan berada di negeri jiran tersebut.

“Tiga Minggu lalu, saya tanda tangani surst penangkapan raj pencarian terhadap HM itu,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri, kemarin.

BACA JUGA: Menaker Sebut Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2024 Paling Lambat 21 November

KPK telah memburu Harun Masiku sejak Januari 2020. Plt Deputi Penindakan telah melakukan beberapa pengejaran di luar negeri. Terakhir KPK berangkat ke negara tetangga, namun, Harun masih bisa lolos.

Pun dengan pengejaran tersangka kasus pengadaan pada PT PAL Kirana Kotama (KK). Di mana yang bersangkutan terakhir kali terdeteksi berada di Amerika Serikat. “Kami juga melakukan pengejaran terhadap DPO Paulus Tannos November lalu,” jelas Firli. Saat itu, tersangka kasus pengadaan e KTP 2011-2013 itu terdeteksi berada di Bangkok.

Saat itu tim penyidik juga sempat bertemu dengan Paulus Tannos (PT). Namun, tidak bisa dilakukan penangkapan karena indentitas yang dipakai PT bukanlah WNI. Tapi sudah berubah sebagai pemegang paspor salah satu negara Afrika Barat, Guinea-Bissau.

Paulus juga telah mengubah namanya. Menjadi Tji Tia Pu alias (TTP). “Saat itu kami minta tolong dengan Menlu dan Interpol terkait penangkapan itu. Ternyata tidak bisa,” kata Firli. Akhirnya Paulus bebas melenggang dan terbang ke Singapura.

Di luar kasus pengejaran para DPO itu, Firli juga berjanji akan terus mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Wakil Menkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej. Dia memastikan bahwa kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan sesuai pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

“Proses penanganan perkara ini, telah dilakukan ekspose kalau tidak salah tanggal 26 September 2023,” terangnya. Terkait proses hasil penyelidikan telah ditemukan kecukupan bukti permulaan, patut diduga terjadinya tindak pidana. Dia meminta publik menunggu hasil kerja penyidik. Dan akan segera diumumkan jika sudah ditemukan kelengkapan bukti.

Sementara itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) turut angkat bicara terkait penetapan tersangka Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Arie Sujito mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan terhadap guru besar UGM tersebut.

“Saya kira kalau UGM sendiri ikuti aja logic hukum dalam proses itu. Kalau memang penetapan itu tanggungjawab sebagai individu, di mana dia sebagai subjek hukum, saya kira harus hormati,” ujar Arie ditemui usai paparan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) di UGM, Yogjakarta, Selasa (14/11).

Disinggung soal status Guru Besar bidang Hukum Eddy di UGM, Arie menegaskan pihaknya tidak reaksioner. Status guru besar Eddy tidak lantas ujug-ujug dicabut saat adanya kasus.

Menurutnya, ada ukuran-ukuran tertentu terkait pelanggaran yang dilakukan sesorang sebelum akhirnya sebuah gelar dicabut. “Belum (ada pencabutan, red). Nanti itu ada ukuran tertentu. Karena itu yg namanya profesi dan sebagainya itu ada ukuran tertentu. Pelanggaran dan sebagainya itu terukur,” paparnya.

Selain itu, dalam kasus ini, kata dia, perlu dilihat proses hukum yang berjalan. Termasuk, hal-hal lain yang harus dilihat dalam spektrum lebih luas.

“Penanganan proses itu kan harus presisi dan berdasarkan data dan seterusnya. Kita tunggu aja prosesnya,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group