Kantor Bahasa Provinsi Kepri turut hadir dalam acara pembukaan Bimbingan Teknis Teater Syair yang diselenggarakan oleh Komunitas Perkumpulan Sabda Bunian di Hotel Bintan Plaza, Tanjungpinang pada Selasa (07/11).
batampos – Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis Teater Syair pada Selasa (7/11) di Hotel Bintan Plaza.
Acara tersebut diselenggarakan oleh salah satu komunitas sastra di Kota Tanjungpinang, yaitu Perkumpulan Sabda Bunian.
Kegiatan pembelajaran sastra tersebut diselenggarakan dengan menggunakan Dana Fasilitasi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek.
Kegiatan yang menyasar sebanyak 36 siswa SMA di Kota Tanjungpinang ini akan menghasilkan pementasan teater syair yang ditampilkan di Gedung Aisyah Sulaiman pada awal Desember nanti.
Kantor Bahasa Provinsi Kepri mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini agar menjadi pemantik geliat sastra yang lebih semarak lagi di Kota Tanjungpinang. (*)
batampos – Dua kebakaran terjadi dalam sehari di kawasan Lubukbaja, yakni di kosan Komplek Baloi Centre dan Komplek Pertokoan Nagoya. Dalam kejadian ini, seorang bocah mengalami luka bakar dan penghuni toko nyaris menjadi korban karena terjebak di dalamnya.
Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Yudi Arvian membenarkan adanya dua kebakaran ini. Ia mengatakan dari pemeriksaan awal, kebakaran tersebut diduga akibat korlseting.
“Dugaan awal korsleting. Tapi kita masih menunggu hasil penyelidikan, karena tidak bisa langsung disimpulkan,” ujar Yudi, Kamis (9/11).
Dengan kejadian ini, Yudi meminta masyarakat lebih berwaspada. Ia mengimbau masyarakat untuk dapat memastikan listrik di rumah dalam kondisi aman.
“Pastikan peralatan listrik dimatikan dan dicabut saat tidak digunakan,” katanya.
Selain itu, kata Yudi, masyarakat diminta untuk rutin mengecek posisi steker alat elektronik yang terpasang pada stop kontak. Sebab, posisis steker longgar dapat menimbulkan percikan listrik.
“Instalasi listrik juga harus rutin dicek. Yang meninggalkan rumah juga kompor harus dimatikan. Intinya harus lebih waspada,” ungkapnya.
Sebelumnya, kebakaran yang diduga akibat korlseting terjadi di Komplek Baloi Centre, Lubuk Baja, Rabu (8/11) pagi, sekitar pukul 04.30 WIB. Api menghanguskan 1 unit rumah yang berisikan 6 kamar kosan.
Kebakaran tersebut menyebabkan bocah 8 tahun berinisial IR mengalami luka bakar. Ia tersambar api saat diselamatkan orangtuanya. Pada siangnya, kebakaran juga terjadi di Komplek Pertokoan Nagoya. Kejadian ini menyebabkan penghuni toko terjebak dan nyaris terbakar. (*)
batampos– Untuk beberapa bulan ke depan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan batu granit akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada akhir tahun ini atau tepatnya Rabu (15/11) ada satu perusahaan yang akan berhenti produksi disebabkan izin usaha pertambangan (IUP) sudah habis masa berlaku.
”Memang, sebelumnya kita sudah dapat laporan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian bahwa tahun ini ada satu perusahaan granit berhenti operasi dan produksinya disebabkan IUP jatuh tempo. Perusahaan tersebut adalah PT Pasific,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Kamis (9/11).
Tentu saja, katanya, hal ini akan mempengaruhi PAD Karimun. Untuk itu, dia bersama dengan Gubernur Kepri sudah ke Kementerian ESDM untuk menyampaikan agar dapat membantu percepatan perizinan perusahaan granit dari Karimun.
”Untuk Pemerintah Kabupaten Karimun sudah tentu akan membantu mempermudah perusahaan yang akan memperoleh IUP pertambangan granit. Salah satunya, mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan aturan. Kemudian, Pak Gubernur juga sudah komitmen untuk membantu mengeluarkan rekomendasi,” paparnya.
Dikatakannya, dengan cetatan perusahaan yang akan mengurus perizinan IUP granit sudah melengkapi semua persyaratan. Sehingga, tidak butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan izin.
”Sesuai dengan keterangan yang kita dapatkan proses perizinan di Kementerian ESDM memakan waktu sekitar 3 bulan. Dan, kita berharap persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh izin dapat dilengkapi oleh perusahaan,” papar Bupati.
Termasuk juga, tambah Rafiq, pihaknya sudah mendapatkan keterangan dari Kementerian ESDM bahwa jika perusahaan yang berhenti beroperasi namun masih mempunyai hasil produksi granit, maka masih bisa dijual. Untuk surat nya nanti akan dikirimkan ke instansi terkait.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Ruffindy Alamsjah yang dikonfirmasi secara terpisah menyebutkan, pihaknya sudah mendapatkan pemberitahuan dari PT Pasific yang akan berhenti beroperasi dan produksi.
”Surat keterangan dari PT Pasific sudah kita terima dan juga kita sudah menghubungi menajemen. Karena, di dalam surat tersebut selama perusahaan tidak beroperasi terkait IUP jatuh tempo, maka karyawan dirumahkan. Kemudian, kita mengingatkan agar karyawan yang dirumahkan harus tetap mendapatkan gaji penuh serta tunjangan,” ungkapnya.
Pada tahun ini, lanjutnya, memang ada satu perusahaan granit yang berhenti operasi karena IUP jatuh tempo. Dan pada tahun depan akan ada 4 perusahaan lagi yang akan berhenti operasi dan produksi disebabkan hal yang sama.
”Jika ditanya kenapa tidak mengurus perpanjangan IUP sebelum jatuh tempo? Karena memang ketentuan dari Kementerian ESDM demikian. Apalagi, jika perusahaan tersebut sudah 2 kali melakukan perpanjangan izin. Maka untuk yang ketiga kalinya tidak bisa mengurus perpanjangan. Melainkan, harus sesuai tanggal IUP berakhir baru boleh mengurus izinnya,” jelas Ruffindy. (*)
[contact-form]
General Manager PGN Sales & Operation Region I (SOR I) Andi Sangga Prasetya saat menjelaskan tentang prioritas layanan gas di Batam kepada wartawan di Lagoi, Bintan, Kepri, Kamis (9/11/2023). Foto: cecep mulyana/batampos
BATAM (BP) – PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk selaku Subholding Gas Pertamina terus berkomitmen mengembangkan jaringan guna melayani pelanggan di Kota Batam. Hal ini dibuktikan telah tersalurkannya gas kepada 5.944 pelanggan di Batam untuk sektor rumah tangga, komersil, industri, dan pembangkit di sepanjang tahun 2023 ini.
“PGN telah melaksanakan Subholding Gas Pertamina dengan mengintegrasikan
infrastruktur gas bumi di Indonesia baik melalui infrastruktur pipa dan non-pipa di Wilayah Batam. Maka dari itu, PGN terus memperluas pemanfaatan gas bumi, khususnya bagi sektor industri dan komersial sekaligus untuk membantu sektor-sektor tersebut mencapai efisiensi serta nilai tambah dalam proses produksinya,” ujar General Manager PGN Sales & Operation Region I (SOR I) Andi Sangga Prasetya di Lagoi, Bintan, Kepri, Kamis (9/11/2023).
Andi mengatakan, Batam memang manjadi salah satu area yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Apalagi Batam merupakan wilayah dengan pemulihan rate-nya pasca pandemi jauh lebih cepat dan tinggi dari daerah lainnya.
Bahkan, Batam sebagai kawasan industri mendapat perhatian khusus dalam penyediaan infrastruktur jaringan maupun layanan untuk memenuhi kebutuhan energi primer di semua sektor, khususnya industri dan bisnis di Batam. PGN bersama berbagai pihak, salah satunya PLN berkolaborasi memenuhi kebutuhan energi listrik yang menggunakan gas sebagai bahan bakar utama atau energi primer.
Andi yakin, ke depan, Batam akan terus berkembang pesat dan PGN selalu siap dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan energi primer di Batam, sehingga industri, bisnis dan sektor lainnya terus berkembang. Termasuk pemenuhan kebutuhan gas alam untuk sektor rumah tangga.
“Intinya, PGN selalu siap menyalurkan energi baik untuk negeri,” ujar Andi.
Area Head Batam, Wendi Purwanto, menambahkan untuk 2023 ini, PGN telah berhasil menambah 15 sambungan baru untuk pelanggan komersil dan industri.
“Alhamdulillah untuk tahun 2023 ini rencana penetrasi pasar yang dilakukan oleh PGN Area Batam telah berhasil menyalurkan gas bumi kepada pelanggan baru di berbagai sektor, dan mayoritas adalah UMKM Kota Batam,” ujar Wendi.
Ia meyakinkan, PGN hadir untuk selalu menyalurkan energi bersih, ramah lingkungan, dan efisien, khususnya kepada UMKM Kota Batam, sehingga dapat membantu pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi Batam.
Wendi menambahkan, pengelolaan volume gas bumi PGN di Batam telah mencapai lebih dari 90 BBTUD dengan infrastruktur pipa gas bumi sepanjang 273,46 kiko meter. Infrastruktur gas bumi PGN melewati beberapa Kawasan Industri dan pusat komersial di Batam seperti Tanjung Uncang, Panbil, Batamindo, Kabil, Batam Centre, dan Lubuk Baja.
Dengan didukung infrastruktur yang andal serta personel yang kompeten, PGN terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan serta potensi pasar di wilayah Batam yang wilayah kerjanya tak hanya di Pulau Batam, tapi juga Bintan, dan Kundur.
Menurut Wendi, pasokan gas bumi yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalammengembangkan pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan potensi pasar di wilayah Batam.
Selain penyaluran gas alam melalui pipa, saat ini PGN melalui anak usahanya PT Gagas Energi juga telah menyiapkan penyaluran gas alam dalam bentuk compress natural gas (CNG) dengan produk Gaslink Cylinder untuk kebutuhan industri dan komersil. Produk ini dihadirkan untuk dapat melayani calon pelanggan yang ingin menggunakan gas alam namun belum terjangkau jaringan pipa PGN.
Gaslink Cylinder disalurkan menggunakan tabung dengan kapasitas 20-25 meter kubik atau setara dengan 20 kilogram. Walaupun berbentuk tabung, namun sistem pembayaran tagihan sama dengan berlangganan gas pipa, yaitu penghitungan pemakaian gas menggunakan meter dan dibayarkan setiap akhir bulan setelah pemakaian.
Melalui Gagas, akses energi (gas bumi) diharapkan dapat meningkat khususnya bagi masyarakat maupun sektor industri dan komersial yang belum terjangkau infrastruktur pipa.
“Kami juga mengharapkan pelanggan dapat merasakan manfaat berupa efisiensi, kepraktisan dan kehandalan pasokan dari penggunaan Gaslink, terutama Gaslink Cylinder yang ada di Batam. Gaslink Cylinder hadir sebagai alternatif penyaluran gas bumi khususnya untuk pelanggan yang memiliki keterbatasan lahan dan kebutuhan pemakaian gas bumi yang relative masih kecil sekitar 300 M3 per bulan,” jelas Wendi.
Penyaluran gas bumi melalui metode beyond pipeline di Kota Batam juga dipasok oleh SPBG Batam yang dioperasikan oleh Gagas sejak tahun 2017. Utilisasi dan jumlah pelanggan gas bumi yang dilayani SPBG Batam pun terus mengalami peningkatan.
PGN area Batam dengan prinsip sinergi dan integrasi infrastruktur terus meningkatkan performa agar upaya perluasan layanan gas bumi di wilayah Batam dapat tercapai dari tahun ke tahun mendatang.
Dengan demikian, wilayah Batam dapat ikut andil menyalurkan nilai tambah gas bumi sebagai energi alternatif di masa transisi energi menuju target Net Zero Emission tahun 2060. (*)
Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Mantan Menteri Pertanian itu diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan ketua KPK Firli Bahuri terhadap dirinya. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk melakukan kordinasi terkait penanganan perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Koordinasi ini akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB.
“Informasi yang kami terima benar Jumat (10/11), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang pihak Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk melakukan kordinasi terkait penanganan perkara dugaan pemerasan yang sedang ditanganinya,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (10/11).
Koordinasi ini merupakan tahapan sebelum dilakukannya supervisi. Ia menyebut, tahapan koordinasi ini yang menentukan sebuah perkara perlu atau tidak dilakukan supervisi.
“Dimana koordinasi ini sebagai tahapan awal KPK untuk mendengarkan penjelasan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri mengenai penanganan perkara tersebut,” ucap Ali.
Ia mengutarakan, penjelasan tentunya tidak masuk sampai pada pokok perkara, karena masih dalam tahapan koordinasi belum supervisi. Informasi yang diperoleh, KPK akan menelaah untuk menentukan, apakah KPK perlu melakukan supervisi atau tidak.
“Sehingga, perlu diketahui bahwa tahapan koordinasi berbeda dengan supervisi. Masyarakat penting untuk ikut mengawal proses penanganan perkara ini agar proses-prosesnya taat prsedur dan ketentuan hukum perundangan,” pungkas Ali. (*)
Warga melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Batamcenter, Selasa (17/10). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Kepri Tahun 2023 tinggal beberapa hari lagi. Program yang dimulai sejak 16 Oktober 2023 itu akan berakhir 18 November 2023. Warga pun diimbau segera memanfaatkan program itu.
“Mumpung masih ada waktu segeralah untuk dimanfaatkan. Karena banyak kemudahan dan keringanan yang akan didapatkan dalam program ini,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, Kamis (9/11).
Menurut Diky setelah masa program ini berakhir, tidak ada lagi perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan. Dimana denda pajak kendaraan gratis serta keringanan pokok atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya diberikan sebesar 50 persen akan kembali normal. Artinya, warga yang membayar pajak akan dihitung normal tanpa ada pemotongan.
“Enggak ada (perpanjangan-red). Program ini sesuai dengan jadwal yakni sampai dengan 18 November 2023 ini,” ungkap Diky.
Diky membeberkan, hingga awal bulan ini realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kepri mencapai 92,04 persen dari target penerimaan akhir tahun sebesar Rp 475,47 miliar. Sedangkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sampai 5 November 2023 ini tercatat sebesar 91,12 persen atau Rp 379,8 miliar dari target sebesar Rp 416,7 miliar.
“Kalau secara keseluruhan kita sudah di atas 90 persen dari target PKB dan BBNKB,” ungkap Diky.
Sementara itu mengenai Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Provinsi Kepri menargetkan sebesar Rp 26 miliar. Realisasinya sampai awal November 2023 ini juga sudah di atas angka 90 persen. Itu artinya, program ini sangat diterima oleh masyarakat Kepri, khususnya mereka yang tertunggak atau telat dalam membayar pajak kendaraannya.
“Antusias cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pembayaran pajak kendaraan di hampir semua UPTD PPD Samsat di Provinsi Kepri,” terang Diky.
Tak sampai disitu saja, Diky juga mensosialisasikan mengenai undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Dimana wajib pajak yang tidak membayarkan pajak kendaraan selama lima tahun ditambah dua tahun berturut-turut, maka data kendaraannya akan dihapus dan tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
“Agar seluruh wajib pajak ikut program ini guna menghindari penghapusan data kendaraaan wajib pajaknya,” ungkap Diky
Terpisah, Anton warga Sekupang mengaku sangat terbantu sekali dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Menurutnya, masih banyaknya masyarakat yang terbebani denda pajak ketika pajak kendaraannya menunggak atau beban biaya balik nama kendaraan yang dinilai cukup besar.
“Dengan adanya pemutihan ini beban masyarakat atas denda pajak tentu menjadi lebih ringan,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Wahyudi warga Batuaji. Menurutnya, program pemutihan ini sangat membantu masyarakat di dalam meringankan pembayaran pajak kendaraan. Ia berharap program seperti ini berlangsung hingga akhir tahun karena sangat dirasakan sekali manfaatnya bagi masyarakat Batam.
“Kalau bisa tiap tahun ada pak, jadi sangat terbantu lah kita yang memang hidup pas-pasan,” kata Wahyudi. (*)
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. ANTARA/HO-Humas Kementerian ESDM
batampos – Indonesia memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) apung terbesar se-Asia Tenggara. Presiden Joko Widodo kemarin (9/11) meresmikan PLTS Terapung Cirata di Purwakarta yang Mampang menghasilkan daya 192 MWp.
“Hari ini merupakan hari bersejarah karena mimpi besar membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam sekala besar akhirnya bisa terlaksana,” kata Jokowi dalam sambutannya. Di Kompleks Gardu Induk PLTS Terapung Cirata terdapat 13 pulau panel surya. Satu pulau seluas 10 hektar. Kapasitas ini baru 4 persen dari kapasitas danau yang boleh digunakan sebagai PLTS Terapung. Untuk diketahui, pemerintah telah mengatur 20 persen dari luasan danau atau waduk boleh digunakan untuk PLTS Terapung.
PLTS Terapung Cirata yang berada di atas Waduk Cirata. Selain PLTS, di kawasan waduk ini juga telah ada pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 1.000 megawatt. “Jadi nanti tenaga airnya bisa untuk energi hijau juga,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa pembangunan PLTS tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN. Lalu berkolaborasi dengan perusahaan dari Persatuan Emirat Arab (PEA).
“Saya ingin nantinya seluruh potensi energi baru terbarukan yang ada di Indonesia bisa kita manfaatkan dan saya yakin pasti bisa karena sekarang teknologinya sudah ada,“ ucapnya. Jokowi mencontohkan selain tenaga surya juga ada tenaga angin. Sejauh ini tantangannya adalah cuaca. Selain itulokasi potensi EBT yang jauh dari pusat perekonomian.
“Tantangan lokasi potensi energi baru terbarukan yang jauh dari pusat, kebutuhan listrik juga bisa kita atasi,” ucapnya. Pemerintah dapat membangun transmission line. Sehingga nantinya setiap potensi EBT di Sumatra, di Kalimantan dan Sulawesi tetap bisa disalurkan ke pusat-pusat ekonomi.
Jokowi mengatakan bahwa keberadaan PLTS sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung keperluan industri energi hijau. “Memang permintaan untuk yang green energy untuk industri itu yang paling banyak karena semuanya pengin mendapatkan produk-produk premium dari green energy,” tuturnya. Setelah ini diharapkan makin banyak EBT yang dibangun seperti tenaga surya, hidropower, geotermal, tenaga angin.
Lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan bahwa terdapat sejumlah investor asing lainnya yang tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan EBT di Tanah Air. Namun, Jokowi menginginkan pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap. “Kita inginkan satu-satu, satu selesai bisa ditingkatkan lagi tidak semua kita terima. Tapi kita yang kedua ini mungkin agak gede lagi hidropower tapi memang belum final,” tuturnya.
Pada kesempatan terpisah Dirktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan di PLTS Terapung Cirata ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Dia juga memastikan selain menyediakan listrik bersih tapi juga menyediakan energi bersih. “Dalam proses ini juga memastikan national capacity building. Sehingga membangun lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan,” ujarnya.
Darmawan menyatakan daya dari PLTS Terapung Cirata ini akan disambungkan ke gardu induk. Listrik dari PLTS Terapung Cirata sebesar 20.000 volt dan ketika masuk ke gardu induk bisa menaikkan daya hingga150.000 volt yang masuk ke transmisi Jawa-Bali-Madura. “Artinya bisa dikonsumsi untuk industri maupun rumah tangga. Kalau asumsinya rumah tangga, maka bisa menyalurkan listrik untuk 50.000 rumah tangga,” ucapnya. PLTS Terapung Cirata mampu memproduksi energi bersih sebesar 245 gigawatt hour (GWh) per tahun dan mereduksi 214 ribu ton CO2 per tahun.
Darmawan menuturkan, PLTS Terapung Cirata juga menjadi bukti kolaborasi Indonesia dengan dunia global dalam melakukan transisi energi. PLTS ini dibangun hasil kolaborasi subholding PLN Nusantara Power dengan perusahaan pengembang EBT asal UEA, Masdar.
’’Pemanasan suhu bumi ini adalah masalah global, untuk itu penyelesaiannya pun harus dilakukan secara global. Pembangkit ini menjadi bukti bahwa dalam melakukan transisi energi PLN tidak dapat melakukannya dalam suasana kesendirian, kami terbuka untuk berkolaborasi,’’ tambah Darmawan.
Lewat kolaborasi, proyek ini mampu menyerap sekitar 1.400 tenaga kerja lokal dan memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain itu, melihat luasan Waduk Cirata, pihaknya telah memetakan potensi pengembangan PLTS Terapung Cirata. Dengan luasan 6.200 hektare, PLTS ini bisa dikembangkan hingga lebih dari 1.000 MWp.
Menteri Perdagangan Luar Negeri UEA Thani bin Ahmed Al Zeyoudi mengatakan peresmian PLTS Terapung Cirata merupakan hasil konkret kerja sama antara Indonesia dan UEA. Dengan beroperasinya PLTS Terapung Cirata menegaskan komitmen Indonesia dan UEA dalam transisi energi. Selain itu, dengan beroperasinya PLTS Terapung Cirata juga mampu membuka potensi pengembangan energi hijau lainnya di Indonesia.
’’Tentu saja, ke depan kita semua akan lebih banyak menghasilkan proyek energi ramah lingkungan seperti yang kita rayakan pada hari ini. Langkah strategis ini menjadi peran utama dalam mendorong target NZE,’’ jelas Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.
UEA juga berkomitmen untuk melakukan investasi lanjutan khususnya di energi bersih. Dukungan UEA ini sebagai dorongan terhadap Indonesia untuk bisa mencapai NZE pada 2060 mendatang.
CEO Masdar Mohamed Jameel Al Ramahi menjelaskan, ke depan, diharapkan rencana pengembangan PLTS Terapung Cirata ini lebih baik lagi dan mampu memberikan kontribusi lebih kepada Indonesia.
’’Kerja sama antara Masdar dan PLN menjadi bukti dukungan kami terhadap agenda transisi energi di Indonesia. Masdar dan PLN juga sepakat untuk dapat melipatgandakan kapasitas yang ada pada proyek ini. Kami sangat menantikan kolaborasi lanjutan untuk bisa memberikan manfaat yang lebih besar,’’ tutup Jameel Al Ramahi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mendorong pemerintah dan PLN untuk memanfaatkan potensi teknis PLTS terapung yang mencapai 28,4 GW dari 783 lokasi badan air di Indonesia untuk akselerasi pemanfaatan PLTS. Data Kementerian ESDM menunjukkan adanya potensi PLTS terapung skala besar yang dapat dikembangkan setidaknya di 27 lokasi badan air yang memiliki pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Dengan total potensi mencapai 4,8 GW dan setara dengan investasi sebesar USD 3,84 miliar atau sekitar Rp 55,15 triliun.
“Pemanfaatan potensi PLTS terapung ini akan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dan meraih target net zero emission (NZE) lebih cepat dari tahun 2060,” ucap Fabby.
Menurut dia, pemerintah dan PLN perlu menciptakan kerangka regulasi yang menarik minat pelaku usaha untuk berinvestasi di pembangkit ini. Salah satunya, dengan memberikan tingkat pengembalian investasi sesuai profil risiko. Tapi menarik dan mengurangi beban tambahan dalam mengelola investasi.
Selain itu, pemerintah perlu memerhatikan skema penugasan PLN kepada anak perusahaannya yang selama ini menjadi opsi prioritas pengembangan PLTS terapung. Melalui skema ini, anak perusahaan mencari pihak yang bersedia untuk berinvestasi atau equity investor untuk kepemilikan minoritas. Tapi, harus mau menanggung porsi equity yang lebih besar melalui pinjaman pemegang saham (shareholder loan).
Fabby menilai, skema ini menguntungkan PLN, tetapi memangkas pengembalian investasi bagi investor dan beresiko pada bankability proyek dan minat pemberi pinjaman. Namun, di sisi lain juga dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di antara para pelaku usaha. “Karena hanya mereka yang punya ekuitas besar saja yang bisa bermitra dengan PLN, dan mayoritas investor asing. Hal ini dapat berdampak pada minat investasi secara keseluruhan,” ungkapnya.
Solusinya, lanjut Fabby, pemerintah perlu memperkuat permodalan PLN dan anak usaha melalui penyertaan modal negara (PMN) khusus untuk pengembangan energi terbarukan. Atau memberikan pinjaman konsesi kepada PLN melalui PT SMI yang kemudian dapat dikonversi sebagai kepemilikan saham pada proyek PLTS terapung. (*)
Tim penyidik dari Kejari Bintan disaksikan pihak dari Pemerintah Desa Berakit melakukan pemasangan plang saat penyitaan bidang tanah di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong. F.Kejari Bintan untuk Batam Pos.
batampos– Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan menyita 2 bidang tanah terkait dugaan tindak pidana korupsi jual beli tanah milik Pemerintah Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong pada tahun 2012.
Dua bidang tanah yang disita yakni satu bidang tanah yang terletak di jalan Habd Salam, Teluk Merbau RT 001 RW 001 Desa Berakit dengan luas sekira 12.469,477 meter persegi.
Kemudian, satu bidang tanah yang terletak di jalan Bhatin Muhammad Ali, Teluk Asah, RT 005 RW 003, Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan dengan luas 9.104 meter persegi.
Sehingga luas total kedua bidang tanah tersebut sekira 21.573,477 Meter persegi.
Kasi Intel Kejari Bintan, Samsul Sahubauwa menyampaikan, penyitaan dua bidang tanah terkait dugaan tindak pidana korupsi jual beli aset milik Desa Berakit berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Nomor: PRINT-02/L.10.15/Fd.2/06/2023 tertanggal 19 Juni 2023 dan Penetepan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 63/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Tpg Tanggal 24 Oktober 2023.
“Penyitaan dilakukan Selasa (7/11/2023) lalu,” kata dia.
Penyitaan ini, kata dia, bagian dari tindakan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Pada saat penyitaan, dia mengatakan, jaksa penyidik Kejari Bintan memasang plang penyitaan di dua bidang tanah tersebut.
Pemasangan plang penyitaan disaksikan pihak dari Pemerintah Desa Berakit.
Penutupan Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia (Patkor Kastima)
batampos– Bea Cukai berhasil melakukan 7 penegahan sepanjang kegiatan Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia (Patkor Kastima) 2023. Operasi ini berlangsung dari tanggal 18 Oktober-8 November.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto ini merupakan bentuk kerja sama bilateral dalam memberantas tindak pidana penyelundupan, terutama di wilayah perairan Selat Malaka.
“Pelaksanaan Patkor Kastima kali ini adalah operasi yang kami selaraskan dengan operasi laut terpadu Bea Cukai Jaring Sriwijaya semester II,” ujar Nirwala saat penutupan di
Adapun 7 tegahan tersebut berupa rokok, bahan bakar minyak, narkotika, senjata api (senpi) dan ballpress. Khusus ballpress ditegah oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatra Utara pada 5 November 2023.
“Informasi atas adanya dugaan importasi ilegal ballpressed tersebut berasal dari Kastam Diraja Malaysia. Hingga akhirnya Bea Cukai dapat menangkap sebuah kapal dan tiga truk berisi ballpressed,” kata Nirwala.
Nirwala pun berharap kerja sama dan pertukaran informasi serupa dapat terus berlangsung, meski tidak sedang dalam masa operasi Patkor Kastima.
Terlebih, kata Nirwala, administrasi pabean Indonesia dan Malaysia harus mampu mengamankan wilayah dari aktivitas ilegal. Seperti penyelundupan yang dinamikanya berubah sangat cepat.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa keamanan dan keselamatan laut Selat Malaka yang sangat rawan adalah menjadi tanggung jawab bersama Indonesia dan Malaysia. Tugas itu tentunya akan sangat berat kalau dilakukan sendiri-sendiri,” ungkapnya.
Patkor Kastima ini merupakan bukti eratnya hubungan bilateral dalam bidang kepabeanan dan cukai yang telah terbangun sejak Juli 1994. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan undang-undang kepabeanan kedua negara dan menjalin kerjasama dalam melaksanakan patrol laut baik secara terkoordinasi maupun patroli laut rutin.
Tak hanya itu, Patkor Kastima juga sebagai upaya preventif atau respresif dalam rangka memberantas perdagangan ilegal dan penyelundupan barang ilegal di perairan Selat Malaka, antara lain narkotika, rokok, minuman keras (liquor), pakaian bekas (balepressed), dan barang larangan/pembatasan lainnya.
“Melalui patroli terkoordinasi Patkor Kastima lah, tugas tersebut terasa menjadi lebih ringan untuk kita bersama,” tutup Nirwala. (*)
Sidang pengucapan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilku hakim konstitusi atas putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa. (ANTARA/Fath Putra Mulya)
batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memiliki ketua baru. Dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang digelar kemarin, hakim konstitusi Suhartoyo didapuk sebagai Ketua MK yang baru. Suhartoyo didampingi Saldi Isra sebagai wakil ketua.
Penetapan nama Suhartoyo, diambil melalui musyawarah mufakat yang diikuti sembilan hakim konstitusi. Musyawarah berlangsung pukul 09.00 hingga sekitar pukul 12.00.
Suksesi kepemimpinan di MK sendiri merupakan tindaklanjut dari putusan Majelis Kehormatan MK yang telah mencopot Anwar Usman. Anwar dinyatakan melanggar etik berat berkaitan dengan putusan 90/2023 tentang syarat usia capres.
Saldi mengatakan, proses musyawarah berlangsung cair. Dalam momen tersebut, masing-masing hakim diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sekaligus kesiapannya untuk dicalonkan sebagai ketua.
Hasilnya, dari sembilan hakim, muncul dua nama yang bersedia sekaligus didorong untuk maju. Yakni Saldi Isra dan Suhartoyo. Ketidaksediaan tujuh hakim lainnya disebabkan alasan yang beragam. Arief Hidayat misalnya, mengaku ingin mengambil peran yang berbeda. Kemudian, Manaham Sitompul dan Wahiduddin Adams sudah mendekati usia pensiun.
“Dan yang lain-lain merasa dua nama ini sebetulnya orang bisa didorong ke depan,” tuturnya.
Dari kesepakatan awal tersebut, kemudian disepakati untuk Saldi dan Suhartoyo mengambil kesepakatan. Keduanya lantas mendiskusikan secara tertutup kurang lebih 20 menit. “Yang disepakati untuk jadi ketua mk ke depan adalah bapak suhartoyo,” imbuhnya. Tujuh hakim lainnya, kemudian memberikan persetujuan atas hasil tersebut.
Pria berdarah Minang itu tidak membeberkan secara detail pertimbangannya memberikan ruang pada Suhartoyo. Dia hanya menegaskan jika itu hasil refleksi atas upaya memperbaiki MK ke depan.
“Kita berharap pimpinan, ketua dan wakil ketua itu kayak dwitunggal ke depan,” ungkapnya. Usai disepakati, Suhartoyo akan diambil sumpahnya pada hari Senin (13/11). Masa jabatan akan berlaku selama lima tahun sejak dilantik.
Sementara itu, Suhartoyo mengatakan, dirinya sejatinya tidak meminta jabatan tersebut. Kesanggupannya untuk dicalonkan sekaligus ditetapkan sebagai Ketua semata-mata didasarkan pada banyaknya desakan dari para rekan sesama hakim. “Berdasarkan pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi kalau kemudian permintaan itu kemudian tidak kami sanggupi,” ujarnya.
Padahal di sisi lain, ada kebutuhan agar MK segera memiliki kedua dalam 2×24 jam paska putusan majelis etik. Kemudian, ada juga kebutuhan untuk bisa kembali merebut kepercayaan publik.
Disinggung soal upaya mengembalikan kepercayaan publik ke depan, Suhartoyo belum mau menyampaikan. Dia berdalih, saat ini belum resmi dilantik sebagai Ketua MK. “Yang substansial nunggu tadi sah jadi ketua. Sekarang saya belum jadi ketua,” terangnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Yance Arizona menilai terpilihnya Dr Suhartoyo menjadi Ketua MK didampingi Prof Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK memberikan cahaya perbaikan. Keduanya merupakan satu paket komplit. “Karena keduanya seiring sejalan,” terangnya.
Hal itu terlihat dari dalam putusan-putusan MK sebelumnya. Dia mengatakan, dalam putusan UU Cipta Kerja dan putusan tentang perlunya menghapus presidential threshold (PT) terlihat kesamaan keduanya. Yakni menyatakan UU Cipta Kerja dan PT Inkonstitusional. “Dalam hal tertentu dalam putusan batas usia capres cawapres juga terlihat (menolak gugatan),” urainya.
Dia berharap Ketua MK dan wakilnya bisa memimpin perubahan institusi MK menjadi lebih baik. Yang perlu dilakukan MK adalah menjaga independensi dan menolak setiap intervensi. “Bisa jadi upaya intervensi semakin kuat dalam perjalanan pemilu ini,” paparnya.
Selain itu juga terkait rekomendasi dari MKMK yang memerlukan pembentukan MKMK permanen dan merevisi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 1/2023, dia menilai perlu ditunaikan. “Ketua MK baru perlu untuk menuntaskan persoalan ini,” jelasnya.
Terkait keberadaan Anwar Usman yang dinilai masih bisa melakukan upaya mempengaruhi hakim lain? Dia mengatakan bahwa tentunya keberadaan Anwar Usman akan tetap berpengaruh. Tapi, konstelasi hakim MK juga telah berubah. “Apalagi kedepan akan ada dua hakim baru menggantikan Wahidudin Adams dan Manahan MP Sitompul,” jelasnya.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Violla Reininda mengatakan, kasus putusan 90/2023 yang berujung pada sanksi etik kepada sembilan hakim konstitusi harus dipandang Ketua MK baru sebagai tamparan keras dan titik balik reformasi. Sebab, fakta hukum itu menunjukkan bahwa pembusukan institusional MK terjadi dari dalam.
Sebagai bentuk reformasi MK, Violla mendesak tidak hanya sebatas mengganti kepemimpinan. Untuk jangka panjang, perlu untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakkan kode etik dengan membentuk MKMK yang permanen.
“Harus diisi oleh tokoh-tokoh negarawan yang tidak pernah melakukan pelanggaran etik dan hukum,” ujarnya.
Tak hanya itu, kelembagaan MKMK juga harus ditempatkan sebagai lembaga yang independen dan terpisah dari MK. Sehingga untuk ke depan, hakim konstitusi tidak menaruh representasi pada MKMK. “MKMK yang permanen pun diharapkan proaktif dalam mengawasi MK,” imbuhnya.
Selain itu, mekanisme Majelis Kehormatan Banding untuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat juga dinilai perlu dikaji ulang. Bahkan Violla mengusulkan harus ditiadakan untuk menghindari proses pemeriksaan etik yang berlarut dan tidak memberikan kepastian hukum.
Namun apabila dipertahankan, itu harus diatur di level undang-undang bukan peraturan MK. “Agar tidak dengan sengaja memberikan keuntungan kepada hakim konstitusi yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa terpilihnya Suhartoyo sebagai ketua MK berarti putusan MKMK sudah dilaksanakan. ”Sesuai dengan amarnya, bahwa dalam waktu 2 x 24 jam Wakil Ketua MK Saldi Isra harus memimpin rapat pemilihan ketua MK yang baru,” ungkap dia kepada awak media.
Sebagai mantan ketua MK, Mahfud mengaku kenal dengan Suhartoyo. Perkenalan keduanya bahkan sudah terjadi sejak mereka masih menempuh pendidikan studi strata satu di Universitas Islam Indonesia (UII). ”Saya kenal Suhartoyo itu sebagai teman sekolah, satu kelas ketika kuliah program S1 Fakultas Hukum UII,” terang pejabat asal Madura itu.
Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya dan Suhartoyo merupakan teman satu angkatan, satu kelas, dan satu kelompok belajar. Menurut dia, Suhartoyo merupakan pribadi yang baik. Karena itu, dia berharap Suhartoyo tidak berubah. Dia berharap besar Suhartoyo bisa menjalankan tugas dengan baik. ”Mudah-mudahan tidak terkontaminasi dan tidak membiarkan MK rusak,” kata dia.
Masih Saling Lapor
Sementara residu dari putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 masih terasa. Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K) melaporkan kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim (RPH) seperti yang disebutkan dalam sidang MKMK ke Bareskrim. “Kebocoran informasi rahasia dalam RPH itu melanggar Pasal 40 Ayat 1 UU Nomor 7/2020 Tentang Mahkamah Konstitusi,” jelasnya Anggota P3K Maydika Ramadani.
Laporan itu telah diterima Bareskrim dengan nomor STTL/432/XI/2023/Bareskrim. Dia mengatakan, dengan laporan ini diharapkan pelaku bisa ditemukan dan tidak ada lagi kebocoran informasi rahasia dalam RPH. “Jangan sampai terulang kembali,” tuturnya.
Di sisi lain, Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara melaporkan dugaan maladministrasi Anwar Usman ke Ombudsman. Koordinator Perekat Nusantara Petrus Selestinus menuturkan, laporan ini dikarenakan Anwar Usman melalaikan membuat peraturan dan membentuk MK banding. “Ini merupakan pelanggaran hukum yang dikualifikasikan sebagai maladministrasi. Makanya dilaporkan ke Ombudsman,” jelasnya.
Dengan tanpa aturan MK banding, saat ini Anwar Usman hanya bisa ngomel-ngomel di media. Dia mengatakan, akhirnya senjata makan tuan. “Kalau dibuat aturan MK banding. Tentunya bisa menempuh jalur itu,” paparnya. (*)
