batampos– Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Sei Beduk kerap mengalami pemadaman. Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena membuat jalanan gelap dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Beberapa titik yang sering mengalami gangguan penerangan berada di kawasan Pancur, Simpang Bagan, hingga Bukit Kemuning. Meski telah beberapa kali diperbaiki, lampu jalan di lokasi tersebut kembali padam.

Camat Sei Beduk, Rifandi Malik, mengatakan pemadaman PJU di sejumlah titik umumnya disebabkan pencurian komponen instalasi serta gangguan teknis seperti korsleting.

“Beberapa titik PJU yang padam disebabkan pencurian dan korsleting. Bahkan setelah diperbaiki, ada yang kembali mengalami gangguan,” ujarnya, Jumat (12/6)

Menurutnya, pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan dinas terkait setiap kali menerima laporan dari masyarakat mengenai lampu jalan yang tidak berfungsi. Langkah tersebut dilakukan agar perbaikan dapat segera dilaksanakan dan penerangan jalan kembali normal.

“Kami selalu berkoordinasi dengan dinas terkait apabila ada laporan PJU padam agar segera ditindaklanjuti,” katanya.

Rifandi juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah. Ia meminta warga segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kerusakan maupun dugaan pencurian komponen PJU.

“Kami berharap masyarakat bersama-sama menjaga fasilitas umum ini demi kenyamanan dan keamanan bersama. Jika ada kerusakan atau indikasi pencurian, segera laporkan,” ujarnya.

Sebelumnya, warga Tanjung Piayu, Zavila, mengeluhkan padamnya lampu jalan yang membuat pengendara merasa waswas saat melintas pada malam hari. Ia menyebut lampu penerangan dari Simpang ATB hingga depan kantor lurah dalam kondisi mati total.

“Semua lampu jalan dari Simpang ATB sampai depan kantor lurah mati total. Padahal ini jalan utama,” katanya.

Menurut Zavila, kondisi jalan yang gelap tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, tetapi juga membuka peluang terjadinya tindak kriminalitas.

“Kondisi seperti ini sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan berkendara masyarakat,” ujarnya.

Warga berharap perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh disertai pengawasan yang lebih ketat, sehingga lampu penerangan jalan dapat berfungsi optimal dan tidak kembali menjadi sasaran pencurian.(*)

Artikel PJU di Sei Beduk Kerap Padam Akibat Pencurian pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di Batam mulai memunculkan kekhawatiran baru di kalangan pelaku usaha. Bukan semata soal bertambahnya biaya operasional perusahaan, melainkan efek berantai yang berpotensi menjalar hingga ke dapur rumah tangga masyarakat.

Di kota yang sebagian besar kebutuhan pangannya masih didatangkan dari luar daerah itu, kenaikan ongkos transportasi dan distribusi dinilai berisiko mendorong inflasi. Harga barang kebutuhan pokok dikhawatirkan ikut merangkak naik, menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Kekhawatiran tersebut mencuat setelah Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga jual BBM non subsidi jenis Pertamax RON 92 di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam. Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp11.750 per liter menjadi Rp15.500 per liter.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menilai penyesuaian harga tersebut merupakan konsekuensi dari dinamika harga energi global. Namun, dampaknya terhadap perekonomian lokal tidak bisa diabaikan.

“Yang kita khawatirkan ini kenaikan harga BBM non subsidi akan memicu inflasi. Harga kebutuhan pokok bisa ikut naik karena sebagian besar barang kebutuhan masyarakat Batam didatangkan dari berbagai daerah dan membutuhkan biaya transportasi,” kata Rafki, Jumat, (12/6).

Menurut dia, dunia usaha sebenarnya telah lebih dulu menghadapi kenaikan biaya logistik setelah adanya penyesuaian harga solar non subsidi beberapa waktu lalu. Dampaknya terasa pada ongkos distribusi barang, termasuk pengiriman kontainer yang menjadi tulang punggung aktivitas perdagangan dan industri di Batam.

Kini, kenaikan harga Pertamax diperkirakan kembali menambah beban operasional perusahaan, terutama bagi pelaku usaha yang masih mengandalkan kendaraan berbahan bakar non subsidi untuk kegiatan sehari-hari.

Rafki menilai dampak langsung mungkin tidak terlalu besar terhadap proses produksi di sektor industri. Namun sektor transportasi dan logistik dipastikan akan merasakan tekanan biaya yang lebih tinggi.

“Kalau untuk produksi mungkin tidak terlalu berpengaruh, tetapi untuk biaya transportasi dan logistik tentu ada tambahan beban,” ujarnya.

Dalam rantai ekonomi, kenaikan biaya distribusi hampir selalu berujung pada penyesuaian harga barang dan jasa. Ketika biaya angkut meningkat, pelaku usaha cenderung membebankan sebagian biaya tersebut kepada konsumen. Di titik inilah ancaman inflasi mulai muncul.

Bagi Rafki, dampak yang paling mengkhawatirkan bukan hanya kenaikan harga barang, melainkan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Ketika inflasi naik, beban pekerja juga meningkat. Kita khawatir upah yang diterima menjadi tidak cukup apabila harga-harga kebutuhan pokok ikut naik,” katanya.

Selain soal inflasi, Apindo Batam juga mengingatkan potensi perubahan pola konsumsi BBM di masyarakat. Selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite diperkirakan akan mendorong sebagian pengguna beralih ke BBM subsidi.

Perpindahan konsumsi itu berpotensi meningkatkan permintaan Pertalite dalam waktu dekat. Karena itu, Rafki meminta pemerintah dan pihak terkait memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia agar tidak terjadi kelangkaan.

“Kita berharap pasokan Pertalite dijaga supaya tidak terjadi kelangkaan. Karena kemungkinan akan ada perpindahan pengguna dari Pertamax ke Pertalite akibat perbedaan harga yang cukup tinggi,” ujarnya.

Menurut dia, perhatian pemerintah tidak cukup hanya pada sektor energi. Kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok menuju Batam juga harus dijaga agar tekanan harga tidak semakin besar.

Batam memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibanding banyak daerah lain di Indonesia. Sebagai wilayah kepulauan yang bergantung pada pasokan dari luar daerah, gangguan distribusi sekecil apa pun dapat langsung memengaruhi harga di tingkat konsumen.

“Jangan sampai pasokan kebutuhan pokok terganggu. Kalau biaya transportasi naik dan barang menjadi langka, maka kenaikan harganya bisa lebih tinggi lagi. Itu yang harus diantisipasi,” kata Rafki.

Meski mengingatkan berbagai risiko tersebut, Rafki menilai kenaikan harga BBM non subsidi belum menjadi ancaman serius bagi iklim investasi di Batam. Menurut dia, kenaikan harga energi merupakan fenomena global yang juga dialami berbagai negara dan telah menjadi bagian dari perhitungan pelaku usaha maupun investor.

“Kita percaya iklim investasi di Batam saat ini masih cukup terjaga dengan baik,” ujarnya.(*)

Artikel Pengusaha Waspadai Gelombang Inflasi dan Kenaikan Harga Pangan Imbas dari Kenaikan Harga BBM pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tingginya cakupan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Batam mendorong BPJS Kesehatan terus memperkuat pemetaan kebutuhan
layanan kesehatan. Di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas layanan bagi peserta.

Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam, Ilham, mengatakan pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Batam secara berkala melakukan pemetaan kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan jumlah penduduk di setiap kecamatan.

“Hasil pemetaan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan wilayah yang membutuhkan penambahan fasilitas kesehatan mitra,” kata Ilham, Jumat, (12/6).

Menurut Ilham, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pemerataan akses layanan kesehatan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan JKN.

Untuk mendukung perencanaan tersebut, BPJS Kesehatan mengembangkan sistem digital Atlas-SIG, sebuah peta sebaran fasilitas kesehatan berbasis web yang menampilkan lokasi serta cakupan layanan setiap fasilitas kesehatan.

Sistem ini tidak hanya dapat diakses masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penyusunan strategi perluasan jaringan pelayanan kesehatan.

“Atlas-SIG membantu kami melihat sebaran fasilitas kesehatan dan kebutuhan layanan di suatu wilayah secara lebih terukur,”katadia

Meski capaian kepesertaan JKN di Batam terus meningkat, tantangan di lapangan masih cukup besar. Salah satu yang paling menonjol adalah tingginya jumlah kunjungan pasien setiap hari ke fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan.

Lonjakan kunjungan tersebut, kata Ilham, menuntut pengelolaan antrean yang lebih baik, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan efektivitas waktu pelayanan agar kualitas layanan tetap terjaga.

Selain itu, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Pertumbuhan kebutuhan layanan harus diimbangi dengan jumlah tenaga medis yang memadai, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, bidan, hingga tenaga kesehatan lainnya.

Menurut Ilham, beberapa layanan spesialistik masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan sumber daya manusia sesuai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Tantangan pada layanan spesialistik tertentu masih terkait pemenuhan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

BPJS Kesehatan juga menyoroti tantangan lain yang muncul seiring transformasi sistem pelayanan kesehatan, seperti adaptasi terhadap digitalisasi layanan, menjaga mutu pelayanan di tengah tingginya beban kerja fasilitas kesehatan, hingga efektivitas sistem rujukan berjenjang.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan JKN juga dinilai masih perlu ditingkatkan. Edukasi mengenai penggunaan aplikasi Mobile JKN, mekanisme rujukan, jadwal kontrol, serta hak dan kewajiban peserta menjadi agenda yang terus dilakukan.

Menurut Ilham, peningkatan literasi peserta penting untuk mengurangi hambatan administratif dan memperlancar proses pelayanan di fasilitas kesehatan.

Meski demikian, BPJS Kesehatan menilai kebutuhan layanan kesehatan peserta JKN di Batam secara umum masih dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan yang ada saat ini. Namun evaluasi terus dilakukan, terutama di kawasan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Evaluasi tersebut bertujuan memastikan langkah penambahan kerja sama dengan fasilitas kesehatan baru maupun penguatan kapasitas layanan dapat segera dilakukan ketika diperlukan.

“Kami terus melakukan evaluasi, khususnya pada wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, untuk memastikan apabila diperlukan penambahan kerja sama fasilitas kesehatan maupun penguatan kapasitas layanan, langkah tersebut dapat segera dilakukan demi menjaga kemudahan akses dan mutu pelayanan bagi peserta JKN,” kata Ilham.

Di tengah laju pertumbuhan Kota Batam sebagai salah satu pusat industri dan investasi, kemampuan sistem kesehatan dalam mengikuti pertambahan jumlah penduduk menjadi tantangan yang tak bisa diabaikan.(*)

Artikel Peserta JKN Terus Bertambah, BPJS Kesehatan Evaluasi Kebutuhan Faskes pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam memastikan tidak ada kekhawatiran kekurangan kursi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat sekolah dasar (SD) tahun ajaran 2026/2027. Bahkan, kapasitas SD negeri yang tersedia saat ini jauh melebihi jumlah calon peserta didik baru yang diperkirakan mendaftar.

Artikel Disdik Batam Sebut Semua Lulusan TK Berpeluang Tertampung di SD Negeri pertama kali tampil pada Metropolis.