batampos– Polisi mengagalkan keberangkatan 8 orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural.

Para calon PMI asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu akan diberangkatkan dari Bintan ke Malaysia secara ilegal.

“Ada 8 orang calon PMI asal Lombok, NTB nonprosedural yang diamankan di pelabuhan Pantai Loboi, Kecamatan Gunung Kijang, tadi malam (Jumat, 10/11/2023),” kata Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Marganda Pandapotan, Sabtu (11/11/2023).

BACA JUGA: TNI AL Buru Tekong yang Bawa 14 Calon PMI Ilegal

Dia mengatakan, pihaknya menangkap satu orang pelaku berinisial H di Kampung Bulang, Tanjungpinang dalam pengungkapan kasus ini. Pelaku H berperan sebagai tekong.

“Perannya sebagai tekong darat yang mengatur keberangkatan calon PMI ilegal,” kata dia.

Dia mengatakan, pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti itu yakni tas yang di dalamnya berisikan tiket keberangkatan calon PMI ilegal dari Lombok, NTB ke Batam.

Selain itu, pihaknya mengamankan sepeda motor dan mobil rental yang digunakan tersangka H untuk mengantarjemput calon PMI ilegal.

Dia mengatakan, pihaknya masih melakukan pengembangan kasus ini.

“Kemungkinan ada tersangka lain tapi kita melihat sejauh mana keterlibatannya,” kata dia.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak terbujuk rayu untuk bekerja di luar negeri melalui jalur nonprosedural. (*)

reporter: slamet

batampos– Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengusulkan short visa atau visa kunjungan singkat, guna mendongkrak angka kunjungan wisman ke Kepri.

Ansar mengakui, potensi angka kunjungan wisman ke Kepri saat ini terbentur pemberlakuan visa on arrival yang dirasa cukup membebani wisman berkunjung ke Kepri.

Saat ini bebas visa hanya berlaku untuk negara ASEAN. Sementara Kepri memiliki potensi mendapatkan kunjungan dari luar ASEAN cukup besar. Kepri membidik lebih kurang 2 juta ekspatriat yang berada di Singapura dengan kewarganegaraan yang beragam di luar ASEAN.

“Wisman ini kan hanya berada di Kepri tiga sampai empat hari saja. Jadi biaya VoA Rp500 ribu itu cukup memberatkan, dan membuat mereka mengurungkan niatnya, dan Kepri kehilangan potensi wisman,” jelas Ansar, Sabtu (11/11).

Untuk itu, beberapa hari lalu, pihaknya sudah melakukan zoom meeting bersama Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk membahas kemudahan bagi wisman masuk ke Kepri.

“Kami usulkan 10 SGD atau kurang lebih Rp100 ribu. Agar turis ini lebih merasa lebih murah dan terjangkau serta tidak dibebankan dengan tarif yang diterapkan oleh VoA saat ini,” kata Ansar.

Ia berharap short visa ini bisa memicu keinginan wisman maupun ekspatriat, maupun pekerja yang bukan warga negara Singapura untuk mengunjungi Kepri.

“Upaya-upaya ini lah yang bisa dilakukan untuk mendongkrak angka kunjungan. Terutama menghadapi sektor wisata di 2024 mendatang. Jadi kita mulai lobi dari sekarang. Mudah-mudahan Kemenkeu menyetujui usulan kita untuk short visa 10 SGD,” jelasnya.

Ansar mengakui penerapan visa on arrival kepada wisman di luar negara ASEAN cukup memberatkan. Sehingga berdampak terhadap angka kunjungan ke Kepri.

Langkah-langkah dan komunikasi untuk menjemput kemudahan mendatangkan wisman harus dilakukan. Pihaknya secara konsisten berkoordinasi dengan pusat. Dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekraf, Kementerian Hukum dan Ham, serta Kementerian Keuangan.

“Tujuannya adalah untuk meloloskan permintaan kita, agar Kepri bisa mendapat privilege sebagai daerah perbatasan. Kepri menjadi pintu masuk untuk wisman. Potensinya tinggi, makanya harus didukung regulasi yang memudahkan bagi wisman. Karena posisinya kita ini butuh wisman, agar sektor wisata Kepri terus berkembang,” jelasnya.

Short visa ini diharapkan bisa menjadi salah satu hal yang mendorong, dan mendongkrak angka kunjungan wisman ke Kepri. Ansar berharap diskusi, dan komunikasi dengan Kemenkeu bisa berjalan dengan baik. Sehingga short visa 10 SGD ini bisa segera diterapkan.

Mengenai kenaikan harga tiket kapal internasional, mantan bupati Bintan ini menjelaskan disebabkan karena kenaikan harga minyak.

BACA JUGA: Imigrasi Tanjungpinang Sosialisasikan E-VOA, VOA, BVK dan Second Home Visa untuk Dukung Pariwisata

“Kita sudah panggil waktu itu, dan mereka turunkan Rp100 ribu waktu itu. Nah, kalau ini terjadi pergerakkan kunjungan wisman dengan short visa tadi, kita akan kompensasi kan ke sana, dan minta tiket diturunkan kembali,” bebernya.

Saat ini free visa hanya berlaku untuk negara ASEAN, padahal kunjungan di Kepri ini ada juga empat negara lainnya non ASEAN yang menjadi penyumbang wisman. Termasuk pekerja di Singapura yang berasal dari berbagai negara,” ungkapnya.

Saat ini terdapat kurang lebih 159 negara yang harus membayar VoA, jika ingin berkunjung ke Kepri. Kemudahan atau short visa ini akan menyasar lebih dari 2 juta ekspatriat di Singapura untuk kembali berkunjung ke Kepri.

“Karena VoA ini yang menghambat kunjungan wisman. Makanya harus ada relaksasi lah,” ujarnya.

Ansar menambahkan dalam Permenkumham nomor 22 tahun 2023 terkait izin tinggal pemegang visa itu ada dua pilihan. Pertama 30 hari, dan kedua ada 7 hari. Jadi beberapa hari lalu, Kemenkumham sudah menyetujui untuk yang 7 hari ini, atau short visa ini diberlakukan di Kepri.

“Tinggal soal biaya. Semoga disetujui nanti usulan kita oleh Kemenkeu,” imbuhnya.

Ansar menambahkan penerapan kebijakan ini juga akan dipantau, dan dievaluasi jika memang hal ini berpengaruh terhadap angka kunjungan. Hal ini diharapkan juga berharap nantinya bisa berdampak terhadap penurunan harga tiket kapal internasional.

“Ya, mudah- mudahan dalam waktu dekat ini ada kabar baik untuk biaya short visa ini,” tutupnya. (*)

reporter: yulitavia