batampos – Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengaku sudah mendapat informasi terkait banyaknya pejabat aktif yang masuk ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pejabat aktif pemerintahan yang masuk ke dalam tim kampanye Prabowo-Gibran mulai dari menteri, wakil menteri Kabinet Indonesia Maju hingga Dewan Pertimbangan Presiden.
“Saya sudah mencermati itu dan saya sudah mendapatkan informasi itu, bahkan sampai ke orang-orang yang itu ya,” kata Ganjar di Jakarta, Selasa (7/11).
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan, agar menteri hingga wakil menteri tersebut tidak menggunakan alat negara untuk kepentingan kampanye Prabowo-Gibran.
“Mudah-mudahan semuanya akan ingat dan tidak menggunakan alat negara untuk sesuatu yang tidak adil, karena itu akan mencederai demokrasi,” tegas Ganjar.
Adapun menteri dan wakil menteri yang tergabung di dalam TKN Prabowo-Gibran yakni, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto dan Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya. (*)
Banjir menggenangi Kawasan Nusa Batam, Sagulung, Senin (6/11). F Dalil Harahap.
batampos – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kota Batam bergerak cepat menanggapi kepungan banjir di wilayah Batuaji dan Sagulung saat hujan lebat, Senin (7/11). Tim dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air turun meninjau sekaligus membawa alat berat untuk melakukan normalisasi.
Kadis Bina Marga dan SDA Kota Batam Suhar menuturkan dua alat berat ini ditempatkan di lokasi drainase sekunder belakang kawasan SP Plaza dan sungai besar Seilangkai.
“Kita coba atasi yang di Sagulung dulu karena air dari Batuaji juga mengalir ke Sagulung. Tim sudah di lapangan,” ujar Suhar.
Penanganan sementara ini fokus untuk titik drainase induk dan sekunder yang bermasalah. Untuk sungai pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV karena penanganan sungai di Sagulung masih tanggungjawab BWS IV.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, Wan Taufik yang turun ke lapangan menjelaskan, persoalan yang dijumpai saat ini adalah mampetnya titik penyebaran yang air di sejumlah ruas jalan utama ataupun jalan pemukiman. Ini akan ditangani segera dengan alat berat yang sudah diturunkan.
“Yang di sungai memang ada sedimen cuma belum bisa kita cek secara detail karena masih hujan. Ada masalah dengan jalur keluar air ke sungai dan itu akan kita tangani segera,” ujar Wan. (*)
Warga binaan atau narapidana mengikuti skrining gejala TBC di Rutan Tanjungpinang. F. Humas Rutan Tanjungpinang
batampos– Rumah Tahanan (Rutan) Tanjungpinang menggelar skrining gejala TBC dengan intervensi rontgen dada X-Ray kepada warga binaan atau narapidana.
Kegiatan skrining tersebut dalam rangka mendukung dan mensukseskan gerakan pemerintah yaitu gerakan Indonesia Bebas TBC Tahun 2045.
Plh Kadivpas Kemenkumham Kepri Novriadi mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Perawatan, Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan angka penemuan kasus TBC secara aktif dan masif pada kelompok komunal yang beresiko tinggi terhadap penularan di dalam komunitas khususnya Rutan.
“Kegiatan ini melibatkan 374 Lapas, Rutan dan LPKA di 33 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia,” katanya.
Jika warga binaan terindikasi TBC, dapat segera diberikan pengobatan sehingga Rutan Tanjungpinang bersih dan steril penyebaran virus TBC.
“Target warga binaan yang akan diskrining dengan rontgen sebanyak 361 orang,” jelas Novriadi.
Ketua Program Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kepri Fahzima, mengatakan jika warga binaan terindikasi TBC, maka akan dilakukan pemeriksaan dahak dengan Tes Cepat Molekuler (TCM).
“Jadi ada dua metode skrining, yaitu skrining gejala dan skrining thorax atau rontgen dada, berdasarkan form skrining TBC,” terang Fahzima. (*)
batampos – Transaksi perputaran uang judi online dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) masih sangat marak terjadi. Dan nilainya pun cukup fantastis. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi perputaran uang judi online dan TPPU itu mencapai Rp 200 triliun sejak 2017 hingga saat ini.
Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan, maraknya transaksi yang mengarah pada kejahatan ini tidak terlepas dari risiko transaksi digital. Yang dicoba dimanfaatkan oleh berbagai pihak dan jaringan untuk mengeruk keuntungan.
“Tingkat kerentanan sektor jasa keuangan berbasis teknologi cukup tinggi,” jelasnya dalam Urgensi Regulatory Technology dan Digital Evidence Dalam Mendukung Efektivitas Penegakan Hukum TPPU dan TPPT kemarin. Yang mengakibatkan para pelaku kejahatan kerap kali mengeksplotasi fasilitas dimaksud untuk menyembunyikan
dan menyamarkan hasil kejahatannya. Termasuk menyalahgunakan untuk mengumpulkan dan memidahkan dana untuk kepentingan terorisme.
PPATK telah menyampaikan hasil analisis kepada penyidik atau instansi terkait atas dugaan tindak pidana perjudian online dan/atau TPPU. Berdasarkan rekening-rekening yang dianalisis oleh PPATK, perputaran uang pada pelaku judi online pada 2017 sampai saat ini mencapai setidaknya Rp 200 triliun.
Selain judi online, kasus robot trading juga marak terjadi di Indonesia. Pada 2022 PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi dengan total saldo yang dihenti sebesar Rp745 miliar. Total transaksi terkait investasi ilegal periode tahun 2022 mencapai sebesar Rp35 triliun.
Modus yang dilakukan dalam kejahatan transaksi keuangan digital ini, kata Ivan, macam-macam. Seperti menyamarkan dana yang berasal investasi ilegal melalui sponsorship ke klub sepakbola senilai miliaran rupiah. Memberikan iming-iming berupa mobil mewah, jam tangan mewah dan tiket tour luar negeri dalam rangka menarik minat calon investor, dan menggunakan perusahaan yang statusnya legal secara hukum namun digunakan untuk kepentingan pihak afiliator (misuse of legal entity).
Ivan juga mewanti-wanti soal adanya potensi transaksi digital di tahun politik. Di antaranya menggunakan e-money dan e-wallet. Yang memanfaatkan kerentanan penggunaan e-money dan e-wallet lantaran diperbolehkannya tidak dilakukannya know your customer atau customer due diligence terhadap transaksi dengan jumlah tertentu
“Misalnya e-money untuk open loop dan e-wallet tanpa registrasi,” paparnya. Tidak adanya informasi profil yang memadai dan terverifikasi pada e-money dan e-wallet dimaksud akan menyulitkan otoritas, pengawas pemilu, intelijen, dan penegak hukum.
Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo Teguh Afriyadi mengatakan, sejak 2017-2023 pihaknya telah memblokir 575 rekening. “Yang terindikasi melakukan tindak pidana serta pencucian uang,” paparnya kemarin.
Lewat laman cekrekening.id Kemenkominfo mengajak masyarakat ikut aktif untuk melaporkan sekaligus mengecek status rekening. Yang diduga bermasalah dan berpotensi merugikan. Setiap bulan, Teguh mengatakan, ada 20 juta masyarakat yang mengakses laman tersebut. (*)
batampos – Kesal dan emosi mendengar suara knalpot motor racing milik Erwin, membawa empat orang pedagang ayam penyet di kawasan Sagulung dimejahijaukan.
Keempatnya pun duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Batam dan terjerat pasal pengeroyokan. Mereka adalah Zakki Misbahun, Afis Setiawan, Adi Purwanto, Sodikul Huda.
Kemarin, keempatnya menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di PN Batam. Dalam pengakuannya kepada majelis hakim Yudit, keempat terdakwa mengaku kesal.
Sebab korban mengeber-geber sepeda motor di dekat mereka jualan. Padahal saat itu sudah menunjukan pukul 03.00 WIB.
Ilustrasi. Galangan kapal di Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III tahun 2023 tumbuh 4,88 persen secara year-on-year (yoy). Pertumbuhan triwulan III tahun 2023 juga tumbuh sebesar 0,42 persen dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan II-2023 (q-to-q).
Kepala BPS Provinsi Kepri Darwin Sitorus menyebutkan, perekonomian Kepri triwulan III 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai sebesar Rp 82,10 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp 49,36 triliun.
“Sampai dengan triwulan III 2023, secara kumulatif (c-to-c) pertumbuhan ekonomi Kepri tumbuh 5,47 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya, Selasa (7/11).
Adapun dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan III 2023 ini didorong oleh kategori Konstruksi yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 2,56 persen. Selanjutnya kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan andil pertumbuhan yakni 0,8 persen.
“Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB), mempunyai andil pertumbuhan sebesar 4,08 persen dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) sebesar 1,13 persen,” terang Darwis.
Selain itu dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh kategori Konstruksi dengan andil pertumbuhan terbesar sebesar 1,62 persen, diikuti kategori Industri Pengolahan dengan andil pertumbuhan sebesar 1,52 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen PMTB memberikan andil pertumbuhan terbesar yaitu 3,43 persen, diikuti komponen PK RT dengan andil sebesar 1,60 persen.
Pertumbuhan tertinggi year on year pada triwulan III 2023 dicapai oleh Jasa Lainnya sebesar 27,56 persen, lalu Informasi dan Komunikasi sebesar 13,91 persen dan Konstruksi sebesar 13,89 persen.
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan III 2023 secara year on year, konstruksi memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,56 persen, diikuti dengan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan andil sebesar 0,80 persen dan Informasi dan Komunikasi memberikan andil 0,51 persen.
Ditambahkan Darwis, dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau pada triwulan III 2023 memberikan kontribusi sebesar 7,17 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera. Dimana pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan III-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,50 persen. Pertumbuhan q-to-q triwulan III-2023 tumbuh sebesar 1,89 persen. Dan secara c-to-c ekonomi Sumatera juga tumbuh sebesar 4,72 persen.
Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebesar 23,35 persen, sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan share sebesar 7,17 persen.
“Kendati begitu, kinerja perekonomian Kepri makin membaik setelah beberapa tahun terdampak pandemi Covid-19, ditambah pengaruh isu ekonomi global,” kata Darwis Sitorus.
Kepala BPS Batam Agus Kardayanto mengatakan, perhitungan pertumbuhan ekonomi baru dilakukan di tingkat provinsi. Kabupaten kota belum menghitung pertumbuhan ekonomi triwulan.
“Yang level kabupaten kota memang belum menghitung, tapi masih tahap uji coba dan belum dirilis,” ujarnya.
Menurut Agus, untuk pertumbuhan ekonomi kota Batam baru dilakukan secara per tahun. Dimana untuk tahun 2022 BPS merilis perekonomian kota Batam tumbuh sebesar 6,84 persen dibandingkan dengan tahun 2021 (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi di Batam ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 5,09 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,31 persen.
“Laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2022 terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang sebesar 48,78 persen. Kemudian transportasi dan pergudangan sebesar 46,64 persen dan jasa lainnya 23,84 persen,” ujar Agus.
Menurutnya, di tahun 2021 dan 2022 ekonomi Kota Batam tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Kepri dan Nasional. Hal ini dikarenakan kondisi Batam yang mulai pulih dari pandemi Covid-19.
Peningkatan kinerja ekonomi hampir di seluruh lapangan usaha. Laju pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan yang tinggi dikarenakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah ditiadakan di Kota Batam. (*)
batampos-Kota Batam, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang berkembang pesat. Saat ini, Kota batam dihadapkan pada rencana pembangunan kawasan bisnis apartemen yang berlokasi di depan Bukit Clara, Batamcenter.
Dalam konteks ini, penduduk Batam dan para pengamat kebijakan publik, termasuk Rikson Tampubolon, Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies seorang Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik di Kota Batam, menyoroti dengan serius konsekuensi dari rencana pembangunan property persis di depan ikon Kota Batam ini.
Menurut Tampubolon, pertanyaan kritis perlu diajukan terkait rencana pembangunan properti ini, dan alternatif yang lebih bijak perlu dipertimbangkan.
Dia menyampaikan kekhawatirannya tentang konsekuensi dari menggusur lahan yang sebelumnya digunakan sebagai ruang terbuka hijau, serta menutupi salah satu ikon kota, “Welcome to Batam”. Ini harapannya justru memperkuat kesan ikon tersebut sebagai ikon kota batam dan milik masyarakat Kota Batam.
Tampubolon menjelaskan, pendekatan pembangunan yang tidak mempedulikan warisan ikon Kota Batam hanya untuk kapitalisasi lahan adalah “pembangunan tanpa perasaan” atau “pembangunan tanpa etika.”
Pendekatan semacam ini sering kali didasarkan pada kepentingan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan aspek-aspek budaya, sejarah, atau identitas kota.
Hal ini dapat merugikan keberlanjutan lingkungan dan merusak ikon kota serta nilai-nilai budaya yang dimilikinya.
Menurut Tampubolon, Pendekatan semacam ini juga dapat disebut sebagai “pembangunan berorientasi profit” atau “pembangunan tanpa visi berkelanjutan.” Fokusnya hanya pada keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ikon kota dan warisan budayanya.
Ikon “Welcome to Batam” telah lama menjadi simbol selamat datang bagi pengunjung dan warga setempat. Menurut Tampubolon, kehilangan ikon ini bisa berdampak negatif pada estetika dan sosial kota. Selain itu, Tampubolon mencatat bahwa Kota Batam masih kekurangan ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati oleh warga.
Rikson Tampubolon, yang merupakan alumni program Magister Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Universitas Sumatera Utara ini menyatakan, “Sangat disayangkan jika salah satu ikon Batam, yaitu Welcome to Batam, akan hilang dan tertutup oleh sebuah bangunan. Saya mendukung tegas penolakan jika ini akan merugikan warisan budaya dan estetika kota kita,” ujarnya.
Pendekatan dalam pembangunan kota, katanya, harus mempertimbangkan elemen penting seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), estetika, dan perlindungan infrastruktur yang sudah ada.
Tampubolon juga meminta pemerintah untuk memastikan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fatwa planologi diberikan setelah pertimbangan yang matang.
”Jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini, keliatannya sangat serampangan pendekatannya,” bebernya.
Tampubolon menekankan bahwa pembangunan harus mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan pelestarian budaya dan warisan kota.
“Pendekatan berkelanjutan dan beretika dalam pengembangan kota adalah cara yang lebih bijak dan bertanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan kota, yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian identitas kota,” tambahnya.
Pembangunan kota Batam sebagai destinasi ekonomi dan pariwisata yang berkembang pesat harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap identitas dan keberlanjutan lingkungan kota. ”Kita harus jaga ikon kota kita, #SaveWelcomeToBatam,” tutupnya. (*)
Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto memimpin sertijab 2 pejabat di Mapolresta Barelang, Selasa (7/11) pagi. F.Humas Polresta untuk Batam Pos
batampos – Dua pejabat di lingkungan Polresta Barelang berganti. Pergantian jabatan ini ditandai dengan serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto, Selasa (7/11) pagi.
Jabatan yang berganti yakni Kapolsek Batuaji dan Kapolsek Seibeduk. Pergantian ini sesuai surat telegram Kapolda Kepri Nomor, STR/607/X/KEP./2023 Tanggal 23 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Jabatan di Lingkungan Polda Kepri.
Nugroho mengatakan pelantikan jabatan ini, bisa dijadikan sebagai pemicu semangat kerja. Kepada pejabat yang lama, Nugroho menilai selama menduduki jabatan Kapolsek sudah memiliki kinerja yang baik.
“Kepada pejabat lama yang selama di sini dinilai cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Kami ucapkan terimakasih atas pengabdiannya selama bertugas di Polresta Barelang,” ujarnya.
Adapun pejabat yang diganti yakni Kapolsek Batuaji dari AKP Sandy Pratama Putra diserahkan ke AKP Benny Syahrizal. Kemudian jabatan Kapolsek Seibeduk dari AKP Benny Syahrizal diserahkan kepada AKP Syarifuddin.
Nugroho berpesan kepada pejabat yang baru untuk segera beradaptasi dan melaksanakan kegiatan yang sudah berjalan. Kemudian tetap menjalani program yang sudah diterapkan pejabat sebelumnya.
“Untuk pejabat yang baru semoga amanah dan barokah. Serta segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas yang baru. Mari kita selalu berbuat baik kepada semua orang ataupun masyarakat. Semoga apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah bagi kita semua,” katanya.
Sertijab diakhiri dengan penandatanganan berita acara, penandatangan fakta integritas dan pengambilan sumpah jabatan. (*)
batampos– Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk jabatan fungsional teknis di Kabupaten Karimun sudah tinggal menunggu jadwal ujian. Namun, untuk jumlah pelamar P3K yang dinyatakan lulus administrasi bertambah paska berakhirnya masa sanggahan.
”Kalau kita melihat pengumuman lulus administrasi awal pada bulan lalu jumlah pelamar yang lulus administrasi sebanyak 845 orang. Namun, setelah masa sanggah selesai jumlah yang lulus bertambah 48 orang. Sehingga, jumlah keseluruhan pelamar P3K yang lulus administrasi sebanyak 893 orang,” ujar Sekda Kabupaten Karimun, Drs M Firmansyah melalui Kepala BKPSDM, MS Sudarmadi, Selasa (7/11).
Bertambahnya jumlah pelamar P3K yang lulua administrasi atau memenuhi syarat (MS), katanya, disebabkan pada saat masa sanggahan ada 221 pelamar mengajukan sanggahan. Dari jumlah tersebut hanya 48 orang pelamar yang sanggahannya diterima atau dinyatakan MS.
”48 orang tambahan yang dinyatakan MS administrasi terdiri dari pelamar guru 9 orang, tenaga kesehatan 23 orang dan teknis 189 orang. Dengan selesainya masa masa sanggahan dan telah diumumkan oleh BKN, maka saat ini 893 orang pelamar P3K tinggal menunggu jadwal ujian yang akan dikeluarkan oleh BKN. Pastinya belum diketahui, tapi kemungkinan besar dalam tahun ini,” ungkapnya.
Jumlah formasi yang paling banyak pelamarnya, tambah Sudarmadi, adalah formasi tenaga guru dengan jumlah 332 orang. Kemudian disusul dengan teknis 305 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 40 orang. Untuk formasi disabilitas ada 14 orang pelamar. Terdiri dari tenaga guru 7 orang dan tenaga teknis 7 orang.
Menyinggung tentang lokasi ujian, Sudarmadi menyebutkan, untuk lokasi pelaksanaan ujian akan ditentukan oleh BKN. ”Yang jelas kita di kabupaten tidak ada menyiapkan tempat ujian. Seperti biasa ujian bisa dilaksanakan di Kantor BKN. Dan pelamar bisa memilih kantor BKN mana untuk mengikuti ujian,” jelasnya. (*)
Bakal Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto sejauh ini masih aman. Pasalnya, putusan etik terhadap kasus pelanggaran hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara uji materi syarat usia calon presiden dan wakil presiden tidak menyentuh substansi putusan uji materi.
Dalam putusan yang dibacakan kemarin (7/11) petang, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hanya menjatuhkan sanksi kepada para hakim. Sanksi terberat dijatuhkan kepada Anwar Usman berupa pemberhentian dari jabatan ketua MK. Dia dinyatakan melakukan akumulasi pelanggaran etik dalam banyak laporan. Salah satunya membuka ruang untuk MK diintervensi.
Delapan hakim lainnya dinyatakan melanggar etik ringan dan hanya dijatuhi sanksi teguran lisan. Mereka dinilai terbukti membiarkan praktik benturan kepentingan dan tidak saling mengingatkan akibat terjebak budaya ewuh pekewuh.
MKMK juga menilai semua hakim telah lalai menjaga kerahasiaan rapat permusyawaratan hakim (RPH) sehingga bocor ke Majalah Tempo. Khusus Arief Hidayat, dia juga disentil MKMK terkait pernyataannya yang merendahkan mahkamah (detail sanksi dan putusan lihat grafis).
Ketua MKMK Jimly Ashiddiqie mengatakan, sesuai ketentuan, pihaknya hanya memiliki wewenang terhadap aspek etik para hakim. Sementara itu, substansi putusan bukan ranah peradilan etik untuk melakukan penilaian apakah sudah benar atau tidak. Karena itu, ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tentang Kehakiman tidak berlaku.
Perihal dalil pemohon yang menjadikan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat mengoreksi putusan KPU sebagai yurisprudensi, majelis menilai hal itu tidak dapat disamakan. Sebab, putusan KPU bersifat peristiwa teknis dan konkret. Sementara itu, MK mengadili norma yang abstrak. ”Tidak tepat memadankan putusan DKPP dengan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya saat membacakan putusan.
Selain memberhentikan dari jabatan ketua, MKMK mencabut sejumlah hak lainnya yang melekat pada Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. Pertama, Anwar dilarang dicalonkan kembali sebagai ketua atau wakil ketua dalam pemilihan. Kedua, adik ipar Presiden Jokowi itu dilarang terlibat dalam memutus berbagai perselisihan hasil pemilu (PHP). Baik sengketa pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, maupun pemilihan umum kepala daerah. Hal itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap MK.
Dalam kesimpulannya, MKMK juga memintanya tidak terlibat dalam pengujian perkara syarat usia capres dan cawapres yang kini diuji materi kembali. ”Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikutsertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 dapat dibenarkan,” kata Jimly.
Sebagaimana diketahui, perkara 141/2023 diuji kembali oleh mahasiswa Universitas NU Indonesia Brahma Aryana. Kemudian, ada juga gugatan Denny Indrayana dan Zaenal Arifin Mochtar. Mereka mempersoalkan putusan 90/2023 yang dinilai melanggar. Sidang perdana perkara 141/2023 digelar hari ini (8/11).
Terhadap kekosongan posisi ketua MK, majelis kehormatan memerintah Wakil Ketua MK Saldi Isra untuk memimpin penyelenggara pemilihan pimpinan. ”Dalam waktu 2 x 24 jam sejak putusan ini selesai dibacakan,” terangnya.
Sementara itu, putusan MKMK yang dibacakan kemarin tidak bulat. Anggota MKMK Bintan Saragih berpendapat, semestinya Anwar Usman diberhentikan dari hakim. Sebab, Anwar telah melakukan pelanggaran berat sesuai Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK.
Meski berbeda pendapat, Bintan menegaskan, dalam membuat putusan, ketiga anggota MKMK memiliki aura yang baik dan saling senyum dengan pendapat masing-masing. ”Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini, kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum,” tegasnya.
Tanggapan Koalisi
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghormati putusan MKMK. Menurut Ketua TPN Arsjad Rasjid, putusan MKMK mengonfirmasi kejanggalan dalam putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
”Kami apresiasi MKMK yang telah menyatakan Anwar Usman telah melanggar etika dan menjadikan MK yang mengakomodasi kepentingan keluarga. Hal ini tidak bisa dibenarkan,” tegasnya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Pihaknya sebenarnya berharap MKMK bisa memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatan hakim MK. Namun, TPN tetap bersyukur karena Anwar tidak diperbolehkan memeriksa perkara pemilu, baik pilpres, pileg, maupun pilkada. ”Di mana ada potensi konflik kepentingan,” jelas dia.
TPN sebenarnya juga berharap MKMK bisa melakukan ijtihad dan membuka peluang untuk mengubah Putusan MK Nomor 90. Namun, pada akhirnya MKMK tidak membuka peluang mengubah Putusan MK Nomor 90 terkait batas usia capres-cawapres.
Dengan putusan kemarin, kata Arsjad, MKMK telah memulihkan kepercayaan publik kepada MK. ”Semoga MK bisa menjadi guardian of constitution atau penjaga konstitusi. Semoga MK bisa menjadi penjamin jalannya pemilu jujur dan adil. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyambut pesta demokrasi 2024,” ucapnya.
Todung Mulya Lubis, deputi hukum TPN, menambahkan, jika melihat Peraturan MK (PMK) tentang MKMK, yaitu pasal 41, seyogianya Anwar diberhentikan dari jabatan hakim MK. Pasal itu mengatur sanksi berupa teguran lisan, tertulis, dan pemberhentian.
Terkait potensi cawe-cawe dalam putusan MK karena Anwar Usman masih menjadi hakim MK, Todung menegaskan bahwa putusan MKMK tegas. Yakni, menyebutkan Anwar tidak diperbolehkan memeriksa perkara pemilu. ”Putusan itu eksplisit dan tidak membutuhkan interpretasi. Jadi, Anwar tidak punya kewenangan untuk ikut memutuskan perkara pemilu,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Echo (Hukum dan Advokasi) Tim Kampanye Nasional (TKN) Hinca Pandjaitan menegaskan, putusan MKMK tidak mempunyai dampak apa pun terhadap Putusan MK Nomor 90 yang berkaitan dengan batas usia dan persyaratan capres-cawapres. Dengan begitu, pencalonan pasangan Prabowo-Gibran sah.
Hinca menambahkan, pencalonan Prabowo-Gibran juga tidak akan terganggu dengan adanya perkara 141 di MK. Menurut dia, perkara tersebut sebagaimana disebutkan dalam putusan MKMK akan berlaku untuk 2029. ”Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan di masyarakat (untuk mendukung Prabowo-Gibran, Red),” ujarnya.
Bukan hanya itu, Hinca juga meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan MKMK terkait pembocoran informasi RPH MK. ”Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya,” imbuhnya. (*)
