batampos – Pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya. Saat ini pemerintah telah menyiapkan dua skema sertifikasi halal.

Pertama, sertifikasi halal melalui skema pernyataan pelaku usaha (self declare). Skema ini berlaku bila produk memenuhi kriteria tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, serta memiliki proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Proses verifikasi kehalalan produk melalui skema self declare dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Baca Juga: Urus Sertifikat Halal Skema Self Declare Gratis di Kemenag Batam, Ini Caranya

Kedua, sertifikasi halal melalui skema reguler. Ini ditujukan bagi pelaku usaha yang memiliki produk yang masih perlu diuji kehalalan. Dalam skema ini, diperlukan keterlibatan auditor halal yang tergabung dalam Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

“Kita ada dua jalur, self declare dan reguler. Kalau semua bahannya di luar berbahan daging itu jalur self declare dan gratis. Tapi Kalo seperti catering, rumah makan, resto itu masuk jalur reguler,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Zulkarnaen Umar,” Rabu (18/10).

Baca Juga: Buruh Tuntut UMK 2024 Naik 15 Persen, Ini Tanggapan Apindo Batam

Sementara itu biaya sertifikasi halal skema reguler bagi usaha mikro kecil (UMK) senilai Rp 650.000. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141/2021. Biaya tersebut, terdiri dari biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp 300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yakni sebesar Rp 350.000.

“Sedangkan bagi pelaku usaha non-UMK itu mengikuti usaha masing-masing,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Mendekati tahun politik, aparatur sipil negara diminta menjaga netralitas. Termasuk aktivitas di media sosial yang memperlihatkan dukungan terhadap salah satu calon peserta partai politik.

Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Zulhadril Putra mengatakan mengatakan saat ini tim Bawaslu sudah fokus mengawasi aktivitas peserta partai politik di media sosial.

Ia menjelaskan, sudah jelas ada aturannya, ASN dilarang menyukai (like), komentar, atau membagikan aktivitas peserta partai politik.

“Termasuk berfoto dengan menunjukkan sinyal tertentu yang menggambarkan identitas peserta politik,” sebutnya, Rabu (18/10).

Baca Juga: Saat Pimpin Upacara Herlina Undur Pamit Sebagai Kajari Batam

Mereka yang merupakan ASN, PPPK, maupun TNI/Polri dilarang untuk terlibat dengan dunia politik. Pemerintah sudah mengeluarkan surat keputusan lima menteri yang melarang aktivitas ASN terkait peserta politik.

“Kami mendapatkan surat dari KASN yang mempertanyakan terkait ada atau tidak temuan terkait dukungan ASN terhadap calon peserta politik. Ya, saya jelaskan memang belum ada. Kami pun terus mengawasi, dan mengandalkan laporan dari masyarakat soal ini,” ujarnya.

Keterlibatan ASN menjadi sorotan di tahun politik ini. Hal ini disebabkan karena peran mereka di pemerintahan. Untuk itu, pemerintah mengatur dengan tegas agar ASN tidak terlibat.

“Sanksinya ada. Sejak aturan ini ada. Aktivitas di media sosial ada penurunan. Maksudnya, mungkin selama ini belum ada aturan yang mengikat ASN di media sosial, interaksi cukup tinggi traffic-nya. Namun sekarang sudah lumayan redup atau terkendali,” ungkapnya.

Baca Juga: Sebar Video Syur Mahasiswi Batam lewat IG, Pelaku Berhasil Ditangkap

Zulhadril mengingatkan kepada ASN untuk menarik diri dari keterlibatan dengan aktivitas politik. Pesta demokrasi yang sudah dekat, diharapkan tidak ada ASN yang dilaporkan dan mendapatkan sanksi.

Bawaslu, lanjutnya, tidak bisa bekerja sendiri untuk mengawasi aktivitas di media sosial ini. “Kami sangat terbuka dan menerima laporan dari masyarakat, jika menemukan ada temuan pelanggaran yang melibatkan ASN. Jadi ada temuan dan pelaporan. Untuk laporan sangat kami harapkan dari masyarakat,” bebernya.

Ia menjelaskan larangan tidak saja untuk aktivitas sosial, ada juga larangan terkait terlibat di berbagai aktivitas politik. Termasuk menghadiri acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta partai politik.

“Harap menjaga netralitas. Patuhi aturan yang ada, agar bisa terhindar dari masalah dan sanksi,” sebutnya. (*)

Reporter: YULITAVIA

batampos – Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Batuaji belum ada peningkatan yang signifikan semenjak diberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah provinsi Kepri. Masyarakat diminta untuk memanfaatkan program ini karena program pemutihan ini untuk membantu meringankan beban pembiayaan pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak.

Kepala UPT Samsat Batuaji Patrick Nababan menyebut angka global di Kepri masih ada 40 persen dari jumlah semua kendaraan yang menunggak pajak. Ini tentunya ada juga di wilayah UPT Samsat Batuaji, sehingga besar harapan agar masyarakat memanfaatkan peluang ini untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotornya.

“Sangat membantu ini. Jadi bapak ibu yang ada tunggakan pajak kendaraan bermotor segera bayar. Pajak tertunggak ada diskon 50 persen. Denda dihapuskan. Sanksi administrasi juga dibebaskan,” imbau Patrick.

Baca Juga: Urus Sertifikat Halal Skema Self Declare Gratis di Kemenag Batam, Ini Caranya

Seperti diketahui Pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan kebijakan pemutihan ajak kendaraan bermotor untuk meringankan beban pajak masyarakat. Program pemutihan ini mulai tanggal 16 Oktober dan berakhir di 18 November 2023 mendatang. Program tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam hal tertib administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, program pemutihan PKB yang digulirkan berupa keringanan pokok atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 50 persen, Pembebasan Sangsi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pembebasan denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya) selain tahun berjalan.

Ansar menghimbau masyarakat untuk sebaik-baiknya memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan upaya Pemprov Kepri meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami berharap program ini dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka. Kita ingin buktikan masyarakat Kepri semua taat pajak,” ujar Ansar.

Baca Juga: Operasi Pasar Murah di Tiban: Harga Cabai Merah Naik, Beras Masih Tinggi, Penyaluran Gas Mulai Lancar

Sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri, Diky Wijaya juga mengingatkan pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak agar terhindar dari penghapusan data, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009.

Menurutnya, UU Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan, wajib pajak yang tidak membayarkan pajak kendaraan selama dua tahun berturut-turut, maka data kendaraannya akan dihapus dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

“Iya kami juga ingin menyampaikan terkait UU No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan agar seluruh wajib pajak bisa segera ikut program 1 bulan kedepan guna menghindari penghapusan data kendaraan wajib pajak, ” ujarnya.

Berdasarkan data Bapenda Kepri, sebanyak 928.394 unit kendaraan berstatus aktif dan 544.636 unit dengan status tidak aktif. “Artinya masih ada 40 persen kendaraan yang belum membayar pajak selama dua tahun berturut-turut,” katanya.

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Herlina Setyorini kembali menjadi inspektur upacara Bendera Peringatan 17 Hari Bulan Tingkat Kota Batam, di Dataran Engku Putri Rabu (18/10). Dalam kegiatan itu, Kejari Batam meraih berbagai penghargaan dari Pemko Batam, baik di bidang Pidum, Pidsus dan Datun.

Proses upacara 17 Hari Bulan ini merupakan yang kedua dipimpin Herlina. Dimana sebelumnya, Kajari Batam ini sudah pernah menjadi inpektur Upacara 17 Hari Bulan Kota Batam pada bulan Maret lalu.

Dalam kata sambutannya, Herlina mengatakan pagi itu merupakan “momen” yang sangat berharga karena dilandasi semangat kebersamaan, bahu membahu serta kerjasama Forkopimda. Ia juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Wali Kota Batam, karena sudah memberi kesempatan kepada Forkopimda untuk saling bergantian menjadi inspektur upacara 17 Hari Bulan.

Baca Juga: Jaksa Akan Eksekusi Pengusaha Batam yang Selundupkan Ballpress

“Kebersamaan di sini, mencakup artian yang sangat luas, karena semua sama-sama bertugas melayani masyarakat, bekerja dan berdedikasi untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu saling bersinergi, sehingga berat sama dipikul dan ringan sama di jinjing,” ujar Herlina.

Menurut Herlina, Kota Batam sebagai daerah perbatasan yang sangat strategis, perlu perhatian khusus karena merupakan garda terdepan NKRI. Sehingga harus dijaga, terutama keutuhan wilayah. Persoalan ini juga membutuhkan penanganan serius dari seluruh elemen bangsa.

“Di sini lah lagi-lagi kita dituntut untuk selalu menjaga semangat kebersamaan, semua instansi, dengan pemerintahan Kota Batam, TNI, Polri,” jelas Herlina.

Tak hanya itu, Herlina juga menjabarkan apa yang harus jadi fokus perhatian dari Forkopimda jelang pelaksanaan pemilu. Dimana akan banyak agenda politik baik nasional maupun daerah, karena adanya pemilu serentak. Apalagi ditengah masyarakat yang rawan akan isu perpecahan karena adanya provokasi.

“Paling penting, bagaimana kita mengajak masyarakat bergandengan, dan bersama-sama menjaga situasi dan kondisi yang kondusif, khususnya untuk Kota Batam,” terangnya.

Baca Juga: Buruh Tuntut UMK 2024 Naik 15 Persen, Ini Tanggapan Apindo Batam

Pada kesempatan itu, Herlina juga mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi -tinghinya untuk Forkopimda. Sebab, kemarin adalah hari terakhir Herlina untuk mengikuti Apel upacara 17 Hari Bulan Kota Batam. Srikandi pertama di Kejari Batam itu undur pamit mendapat mandat sebagai Kepala Keuangan pada Jamdatun Kejaksaan Agung.

“Permohonan maaf saya sebesar-sebesarnya, dalam pelaksanaan tugas 1 tahun dan 8 Bulan, karena saya akan bertugas di Kejagung,” ujar Herlina.

Dalam agenda itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, juga memberi berbagai penghargaan kepada Kejari Batam. Seperti penghargaan penyelamatan aset tanah milik Pemko Batam oleh Bagian Datun Batam, RJ terbanyak dan Pidsus.

“Terimakasih yang setinggi tingginya untuk Pemko Batam, semoga dengan penghargaan ini, menjadi penyemangat kami bertugas dan berkarya,” pungkas Herlina

Tak hanya itu, Forkopimda Kota Batam juga memberi kejutan kue untuk Herlina, sebagai ucapan terimakasih karena telah memimpin Apel 17 Hari Bulan Kota Batam, dan atas dedikasi Herlina selama bertugas sebagai Kajari Batam dan bekerja sama dengan Forkopimda. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Aliansi buruh di Batam meminta agar Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2024 naik sebesar 15 persen. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid mengaku, tuntutan dari buruh ini sah-sah saja. Namun demikian pihaknya sangat jelas dan akan selalu mengikuti aturan penetapan upah dari pemerintah.

“Ya namanya tuntutan boleh-boleh saja. Tapi kan pemerintah sudah ada formulasi mengenai upah ini dan kami Apindo jelas mengikuti aturan yang berlaku,” tegasnya.

Rafki menyebutkan, ketentuan kenaikan upah buruh kini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga: Pembahasan UMK Batam 2024, Disnaker Tunggu Revisi Permenaker

Kenaikan upah buruh harus didasari oleh beberapa hal, salah satunya tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rafki mengaku upah yang tinggi tentu saja akan berdampak kepada perusahaan. Sudah sering kali terjadi perusahaan melakukan rasionalisasi akibat tak mampu membayar upah karyawannya.

“Kita melihat tahun ini juga tak akan tinggi naiknya. Prediksi kami kenaikan berkisar di 5 persen, jika mengikuti perhitungan pemerintah saat ini. Tapi kita gak tahu juga apakah pemerintah mengeluarkan aturan baru lagi di tahun ini,” ucapnya.

Baca Juga: Operasi Pasar Murah di Tiban: Harga Cabai Merah Naik, Beras Masih Tinggi, Penyaluran Gas Mulai Lancar

Dan apabila ada aturan yang baru, Rafki berharap, pemerintah mengeluarkan aturan yang adil bagi buruh dan pengusaha. Sehingga iklim usaha di Batam tetap terjaga dan paling utama menjaga keberlangsungan lapangan pekerjaan itu sendiri.

“Keberlangsungan usaha itu penting dalam membuka lapangan pekerjaan. Bagaimana kelangsungan usaha, kalau ada kelangsungan usaha, tentunya ada kelangsungan pekerja,” jelasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra