batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar sosialisasi Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan di Kepri, Rabu (25/10).

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK RI, Tongam L. Tobing, mengatakan seiring meningkatnya pelayanan di bidang jasa keuangan, juga berdampak terhadap meningkatnya tindakan kejahatan di bidang jasa keuangan.
Untuk itu, kebutuhan untuk melindungi konsumen dari ancaman kejahatan jasa keuangan perlu ditingkatkan. Masyarakat diharapkan juga untuk lebih berhati-hati dengan tawaran investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan gadai ilegal.

Tahun ini OJK telah menangani 115 perkara, dan dua di antaranya terjadi di Kepri di bidang perbankan,” jelasnya, saat dijumpai di Swiss-Belhotel, Harbour Bay, Rabu (25/10). Produk jasa keuangan sudah merambah ke berbagai usaha. Ia menyebutkan yang paling dominan pinjaman online (pinjol), asuransi, perbankan, uang digital, saham, dan lainnya.

Berdasarkan data, OJK bersama Satgas Pasti telah menutup lebih dari 7.200 entitas investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, dan gadai ilegal, dengan total kerugian sebanyak Rp 139 triliun. Kemunculan produk jasa keuangan juga ini menarik berbagai kalangan untuk mencoba berinvestasi, termasuk generasi milenial.

”Kami harus update. Sekarang ada kripto yang masih cukup digemari. Begitu juga dengan jasa keuangan lain seperti asuransi. Berkaca dari kasus yang sudah-sudah, OJK ingin menekan adanya tindakan kejahatan di bidang jasa keuangan ini. Masyarakat harus diedukasi agar teliti dalam memilih produk jasa keuangan,” bebernya.

Perlu pencegahan dan penanganan tindak pidanan di sektor pembiayaan. Untuk memperbaharui tindak pidana di jasa keuangan diperlukan satu pemahaman.

”Para penyidik di kepolisian dan kejaksaan berhubungan langsung dengan hal ini. Makanya dari sosialisasi ini diharapkan ada satu pemahaman. Seperti yang disampaikan Pak Kapolda, jangan sampai sudah ada korban, sudah timbul kerugian baru pada sibuk semua,” jelasnya.

Kepala Perwakilan OJK Provinsi Kepri, Rony Ukurta Barus, mengatakan edukasi kepada generasi sekarang untuk melek akan jasa keuangan legal sangat penting. Selain upaya penegakan hukum bagi tindak pidana jasa perbankan, pencegahan kepada seluruh level masyarakat sejak dini seperti sekolah SMA dan SMP.

”Tindak pidana di jasa keuangan ini bisa dihindari dengan memahami manfaat dan risiko transaksi keuangan. Mereka bisa mendeteksi legal dan tak legal, sebelum mulai menggunakan jasa keuangan. Pembekalan di usia dini, tidak terjebak dengan perluasan keuangan,” tutupnya.

Sementara itu, Kapolda Kepri, Irjen Polisi Tabana Bangun, mengatakan penting sekali pencegahan akan tindak pidana jasa keuangan. Melindungi warga Kepri agar tidak ada kasus yang merugikan di Kepri.

”Kalau bisa pencegahan dimasifkan. Jangan sampai sudah timbul korban, kerugian besar, semua baru bergerak. Sedih saya. Makanya saya mendukung kegiatan ini, agar bisa sejalan, dan Kepri bisa bebas dari tindak kejahatan jasa keuangan,” tutupnya. (*)

batampos – Memanfaatkan momentum yang ditunggu-tunggu pecinta dan pelanggan sepeda motor di Tanah Air, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) berpartisipasi pada gelaran IMOS+ (Indonesia Motorcycle Show) 2023 yang Kembali digelar mulai tanggal 25 hingga 29 Oktober 2023 di ICE BSD City, Tangerang. Suzuki ambil bagian menjadi salah satu peserta dengan lokasi di booth S9 – hall 10 mengusung konsep Urban. Gelaran IMOS+ kali ini dijadikan momentum penting bagi Suzuki karena selain menampilkan lini produk unggulannya, Suzuki juga meluncurkan produk terbarunya yang sudah bisa dipesan oleh pengunjung.

Menambah catatan sejarah dalam perjalanannya, Suzuki perkenalkan Burgman Street 125EX di IMOS+ 2023. Burgman Street 125EX merupakan skutik modern dan berfitur lengkap untuk menunjang mobilitas keseharian dengan penuh gaya. Dilengkapi dengan teknologi mesin Suzuki Eco Performance Alpha (SEP-a), dimana sepeda motor ini menjadi produk pertama milik Suzuki yang disematkan teknologi SEP-a di Indonesia.

Dengan adanya teknologi ini, membuat Burgman Street 125 EX memiliki fitur Engine Auto Stop-Start (EASS) yang membantu mengurangi konsumsi bahan bakar sekaligus membuat pengoperasian mesinnya lebih senyap. Selain itu, sepeda motor ini juga memiliki Silent Start System yang membuat Burgman Street 125EX lebih halus dan senyap ketika dinyalakan.

Skutik berpenampilan elegan ini juga dilengkapi dengan kapasitas bagasi yang besar, tempat duduk yang mewah dan nyaman, USB charging port, LED headlight dan rearlight, serta panel instrumen full-digital. Diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia dengan beragam fitur dan teknologi canggih yang dimiliki, Burgman Street 125EX dipasarkan dengan harga Rp 24.700.000,- (harga on the road DKI Jakarta, terdapat perbedaan harga pada wilayah lain) dan sudah bisa dipesan oleh pengunjung IMOS+ 2023.

“Kami menghadirkan konsep booth yang memberikan gambaran berpetualang bersama sepeda motor Suzuki. Kami juga ingin menggambarkan bahwa beragam lini produk yang dimiliki ini dapat digunakan menjadi teman berkendara untuk mencapai tujuan konsumen, mulai dari berkendara di jalanan perkotaan, hingga perjalanan untuk berpetualang. Menjadi salah satu agenda yang paling ditunggu oleh pecinta sepeda motor, Suzuki memperkenalkan Burgman Street 125EX sebagai lini produk pilihan terbaru untuk sepeda motor Suzuki yang hadir dengan gaya baru lebih elegan dan performa berkendara yang memuaskan di kelasnya,” terang Shigemori Keisuke. General Manager Sales & Marketing 2W PT Suzuki Indomobil Sales.

Guna memberikan keyakinan yang maksimal kepada konsumen, Suzuki menyiapkan 2 unit test ride Suzuki V-Strom 250 SX yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk merasakan sensasi berkendara menggunakan sepeda motor unggulan milik Suzuki. Pendaftarannya pun cukup mudah, pengunjung hanya perlu datang ke booth Suzuki terlebih dahulu dan menghubungi sales representative yang sedang bertugas. Pengunjung akan didampingi hingga test ride berakhir.

Selain produk yang berkualitas dengan hargayang kompetitif, Suzuki juga memberikan hadiah menarik kepada pelanggan setiap transaksi pembelian secara langsung di booth Suzuki selama IMOS+ 2023 berlangsung. (*)

batampos – Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri) kembali menangkap 2 unit kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam di Perairan Natuna Utara.

Selain kapal, polisi mengamankan 2 orang nakhoda dan 39 orang anak buah kapal (ABK) Warga Negara Vietnam. Kemudian barang bukti 650 kilogram ikan campuran.

Kasubdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri, Kombes I Wayan Supartha Yadnya mengatakan penangkapan kapal ini dilakukan KP. Bisma 8001 pada Minggu, (22/10). Saat ditangkap, KIA bernama KG 94793 TS dan KG 95514 TS ini tengah melakukan penangkapan ikan.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Batam: Hujan Disertai Petir Terjadi Beberapa Hari Kedepan

“Penangkapan ini berawal dari adanya informasi dari intelijen serta masyarakat. Dari pemeriksaan, KIA ini tidak memiliki dokumen kapal yang sah atau tidak memiliki izin menangkap ikan di Perairan Indonesia,” ujarnya di Pelabuhan Magcobar, Batuampar.

Untuk mengelabui petugas, KIA ini masuk ke Perairan Indonesia dengan mengganti nama atau kode AIS. Serta mengganti bendera kapal tersebut dari bendera Vietnam ke Indonesia.

“Ini modus baru. Saat masuk ke Indonesia, bendera kapalnya diganti. Dan kapal ini menangkap ikan menggunakan jaring pear trawl,” kata Wayan.

Dalam penangkapan ini, polisi menetapkan nahkoda kapal sebagai tersangka, yakni Ha Van Khoi dan Dang Van Binh. Dari pengakuannya, mereka sudah menangkap ikan secara ilegal selama 15 tahun.

Baca Juga: Jadwal dan Harga Tiket KM Kelud dari Batam Sepanjang November 2023

“Seluruh tangkapan ikan itu rencananya dijual ke Vietnam. Dari kegiatan ilegal selama ini, kerugian negara mencapai Rp288 miliar,” ungkap Wayan.

Terhadap tersangka dan barang bukti kemudian diserahkan ke Pangkalan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 92 dan atau 97 Undang-Undang RI no 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 85 Undang-Undang RI no 45 tahun 2009 tentang perikanan.

“Ancaman pidana penjara 8 tahun dan di denda Rp1,5 miliar,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam mengusulkan kenaikan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) tahun 2024 mendatang.

Kenaikan nilai ambang maksimal NPOPTKP ini merupakan bentuk dukungan terhadap sektor properti di tahun 2024 mendatang. Usulan kenaikan nilai ambang batas ini salah satu yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi yang diusulkan tahun ini.

Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah mengatakan dalam perda tersebut diatur beberapa kenaikan tarif parkir tepi jalan, tarif parkir berlangganan, sektor UMKM, termasuk menaikkan ambang maksimal NPOPTKP ini.

Baca Juga: Kunjungan Duta Besar Swedia untuk Indonesia Buka Peluang Investasi di Batam

Ia menjelaskan ambang maksimal sebelumnya sebesar Rp70 juta, sementara dalam Perda Pajak dan Retribusi terbaru dinaikkan menjadi Rp130 juta. Hal ini akan berdampak dalam proses transaksi properti di Batam.

“Akan berdampak terhadap besar pajak yang akan dibayarkan ke daerah dan negara. Aturan ini lebih pro pada sektor properti pastinya,” sebutnya, Rabu (25/10).

Berdasarkan aturan yang lama, untung menghitung besaran pajak pembeli yang dikenakan setiap transaksi properti. Formula yang lama adalah, harga rumah- NPOPTKP dikali pajak penjualan.

“Misalnya harga rumah Rp200 juta -NPOPTKP x 5 persen. NPOPTKP ini yang dinaikkan nilai ambangnya, dari Rp 70 juta menjadi Rp130 juta. Diharapkan hal ini bisa mendorong penjualan properti meningkat,” ujarnya.

Baca Juga: Ini Harga Tiket KM Kelud dari Batam, Bisa Beli Online

Lanjut Azmansyah, jika di tahun 2024 properti terus membaik, maka akan berdampak terhadap capaian BPHTB. Hal ini yang didorong untuk menambah PAD Kota Batam.

Disinggung mengenai progres Perda Pajak dan Parkir, ia mengungkapkan masih dalam tahap evaluasi oleh Kemenkeu dan Kemendagri. Ia menargetkan progres bisa selesai dalam waktu dekat ini.

“Tahun ini rampung. Sehingga awal tahun sudah bisa diterapkan untuk aturan terbaru ini,” tutupnya. (*)

Reporter: YULITAVIA