batampos – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia akhirnya turun lang-sung menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat Rempang guna mencari solusi terbaik terkait polemik pengembangan kawasan Rempang Eco City yang memanas belakangan ini. Bahlil datang menemui tokoh masyarakat Rempang, Gerisman Ahmad, di kediamannya di Pantai Melayu, Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Minggu (17/9) malam.

Dalam kunjungannya ini, Bahlil menyebutkan kepada Gerisman yang merupakan Ketua Keluarga Masyarakat Adat Rempang (Keramat) dan tokoh masyarakat Rempang lainnya, bahwa dia datang dalam posisi sebagai anak yang menghadap pada orangtuanya. ”Saya datang sebagai anak menemui orangtuanya. Saya tak mungkin menzalimi orangtua kita di sini, itu bukan tabiat saya. Kalau menteri salah boleh, tapi kalau sebagai anak salah tentu bapak boleh meluruskan,” ujar Bahlil, membuka pembicaraan.

Dalam dialog yang penuh rasa kekeluargaan layaknya bapak dan anak itu, Bahlil kembali menyampaikan niat baik pemerintah dengan rencana program pengembangan Rempang Eco City dan berjanji akan memperbaiki kekeliruan yang terjadi selama ini. ”Saya tak bicara ke belakang yang telah terjadi (kericuhan, red), itu juga membuat saya sedih,” ujar Bahlil.

”Ini kesalahan kita semua, saya juga keliru, tim BP Batam juga keliru, jadi tak ada yang benar 100 persen dan tak ada keliru 100 persen,” tambahnya.

Namun, Bahlil mengatakan, yang terpenting, bagaimana memperbaiki kekeliruan yang terjadi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Untuk itu, butuh kesadaran bersama dari lubuk hati yang paling dalam. Baik pemerintah pusat, pemda, BP Batam, dan masyarakat Rempang.

Bahlil juga menyampaikan, rencana strategis pengem-bangan Pulau Rempang ini tidak lain untuk kemajuan bersama. Penanganan yang selama ini dianggap kurang pas akan diperbaiki. Termasuk pendekatan yang lebih lembut lagi ke masyarakat.

”Nah, terkait kampung tua di sini kita hargai. Tapi perlu diketahui bahwa kalau kita mau bangun kawasan industri, tentu tak boleh ada pemukiman di dalam demi keamanan dan ke­nyamanan warga juga. Apala­gi kawasan industri yang skalanya besar,” ujar Bahlil, lagi.
Bahkan Bahlil menyampaikan, jika terjadi sesuatu pada masyarakat yang ada di area industri, maka perusahaan itu bisa di-blacklist dunia, terutama jika sudah berstatus perusahaan go public, sahamnya menjadi tidak bernilai karena dianggap tidak memenuhi standar pengelolaan perusahaan yang profesional.

Namun, dari hasil rapat koordinasi berbagai pihak, Bahlil menjelaskan, awalnya seluruh Rempang akan dibebaskan dari penduduk tempatan, namun melihat dinamika yang muncul, maka disepakati untuk fokus mensterilkan lahan yang akan digunakan pabrik kaca Xinyi Group, sembari memikirkan solusi terbaik untuk yang lainnya.

”Saya sudah putuskan, buat saja dulu 2.000 (hektare, red) tidak langsung 17 ribu hektare. Tapi karena ada fasum-fasumnya, maka paling tidak luasannya 2.300 atau 2.500 hektare dulu. Selebihnya kita cari jalan terbaik,” ujar Bahlil.

Terkait akar budaya atau kampung tua atau kampung adat yang sudah ditempati secara turun temurun, jika masuk dalam area industri tadi, maka mau tak mau harus tetap direlokasi. Namun, akan disisihkan di lokasi di luar kawasan industri (tetap di Rempang) untuk dibangun semacam cagar budaya agar alur cerita atau sejarah kampung tua tadi tidak hilang.

”Kalau memang setuju, saya akan kawal langsung, saya tak mungkin menzalimi orangtua di sini, itu bukan tabiat saya,” ujarnya, lagi.

Selain datang pada Minggu malam, Bahlil kembali datang pada Senin (18/9) pagi ke kediaman Gerisman.

Sama seperti malam hari, Bahlil ditemani Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Syafrudin, Deputi 1 Kementerian Investasi Yuliot, Deputi 2 Kementerian Investasi Heldy Satrya Putra, Dirintelkam Polda Kepri Kombes Pol Muhammad Rodjak Sulaeli, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, dan Kajari Batam Herlina Setyorini.

Mereka menemui Ketua Keramat Gerisman Ahmad. Gerisman juga tak sendiri. Ia ditemani Humas Keramat Suardi, Wakil Ketua Keramat Samsulrizal, dan anggota Keramat lainnya, serta 100 orang perwakilan masyarakat Rempang.

Gerisman dalam tanggapannya menyampaikan hal yang sama. Solusi yang terbaik sangat dibutuhkan masyarakat tempatan di sana. Pendekatan yang secara kekeluargaan sangat dibutuhkan agar tidak ada yang dikorbankan. ”Sudah hampir 8 bulan masalah ini. Kita sudah penat dan capek dengan rapat-rapat ini. Di belakang saya ada 2.000 masyarakat. Saya tidak mempunyai temen di Jakarta, tapi alhamdulillah, Pak Menteri bisa datang untuk bermusyawarah dengan masyarakat di sini,” ujar Gerisman.

Ia juga mengungkapkan, selama ini pihaknya sudah memperjuangkan kampung tua sejak 1834, sehingga sudah layak mendapat hak legalitas berupa sertifikat. Namun pada perjalanannya, Rempang malah dialokasikan untuk pengembangan Eco City.

”Namun pemerintah berjanji tidak akan menyeng-sarakan masyarakat. Untuk itu, kami berharap solusi terbaik,” ujar Gerisman.

Gerisman juga menyampaikan harapan masyarakat, kalaupun ada kampung tua yang direlokasi di tahap awal karena masuk wilayah industri, relokasinya tak keluar dari Rempang.

”Di Rempang sudah kondusif, jangan ada anarkis, mari kita tampilkan ide-ide yang sehat,” ujar Gerisman.

Gerisman juga berharap, warga Rempang maupun warga luar Rempang yang datang mendukung perjuangan warga Rempang yang ditahan agar dilepaskan semuanya. Bahlil kemudian menegaskan, ia mewakili pemerintah dan atas perintah Presiden Jokowi, ia diminta langsung bertemu dengan tokoh masyarakat Rempang.

”Saya sudah lakukan datang ke Rempang tadi malam (kemarin malam, red) dan pagi ini (pagi kemarin, red). Kami berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik,” ujar Bahlil.

”Gimana solusinya, alhamdulillah sudah kita dapatkan dimana hak-hak masyarakat Rempang tetap kita jaga, hak kultural rakyat juga kita hargai. Namun, andaikan ada pergeseran (relokasi), maka masih tetap di wilayah Pulau Rempang dan kita sudah setujui. Insya Allah, ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, untuk pemerintah pusat, pemerintah kota dan provinsi dalam penyelesaian hari ini, permasalahan sudah selesai,” ucap Bahlil.

Bahlil juga menegaskan, tidak ada daerah yang maju tanpa adanya investor. Untuk itu, pembangunan Rempang harus tetap berjalan dan persoalan relokasi masih bisa di Pulau Rempang.

Bahlil juga menyebutkan, lahan 17.000 hektare di Rempang, hanya 7.000 hektare yang bisa dikelola. Selebihnya, 10.000 hektare wilayah hutan lindung.

”Kita prioritaskan 2.000-2.500 hektare untuk industri, tidak semua dilakukan pergeseran. Kita sebagai perwakilan dari tingkat pusat tidak mungkin menzolimi warga yang sudah lama di sini. Hak-haknya harus diperhatikan dengan baik, caranya pun harus di perhatikan dengan baik. Jika ada saudara saya yang baru, itu perlakuannya beda dengan yang lama menetap di Rempang,” tegasnya.

Jika ada pergeseran tanah atau relokasi, warga Rempang yang terdampak akan diberikan lahan seluas 500 meter persegi, ditambah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), dengan rumah tipe 45, dengan biaya pembangunan rumah sebesar 120 juta per unit. Namun, jika ada rumah warga dengan nominal harga Rp 500 juta, lanjut Bahlil, maka sisa Rp 380 juta dapat diganti.

”Jadi tidak ada yang dirugikan dalam urusan pergeseran. Dan jika warga memiliki tanah seluas 1.000 m2, yang dikasihkan baru 500 m2, maka sisa tanah 500 m2 akan diganti dengan uang tunai sesuai dengan tafsiran harga tanah yang ditentukan oleh tim independent,” ungkapnya.

Dalam masa transisi pemba­ngunan rumah, maka Bahlil memutuskan per KK diberikan uang sewa rumah sebesar Rp 1,2 juta per-KK dan untuk masing masing orang diberikan Rp 1,2 juta untuk biaya hidup.

”Jadi jika 1 KK ada 4 orang, maka akan mendapat Rp 4,8 juta. Itu di luar sewa rumah, maka per KK bisa dapat Rp 6 juta sampai rumah jadi. Jika 10 tahun pembangunan, maka 10 tahun mendapatkan uang itu,” tegas Bahlil.

Bahlil kembali menegaskan, lokasi untuk pergeseran (relokasi) tetap di wilayah Rempang.

”Tadinya mau di Galang (Dapur 3), tapi ada usulan masyarakat karena kampungnya di Rempang, jadi masya-rakat maunya di Rempang, kita tetap menghargai adat kebudayaan tanah ini. Untuk makam nenek moyang kita, saya tidak izinkan sedikitpun untuk dibongkar, tetapi akan dibangun dan dipagar dan dibangunkan gapura,” tegas Bahlil lagi.

Bahlil menambahkan, tentu tidak semua akan menerima dan senang keputusan ini, tapi Bahlil mengatakan, Rempang tidak akan maju kalau masih ada provokator yang menolak investor masuk. Hal ini harus diwaspadai agar tak ada konflik lagi.

”Saya juga diminta oleh Pak Suardi, yang mendata itu jangan aparat, tetapi yang mendata adalah ketua dan tim dari keluarga sendiri. Tidak apa-apa, yang penting ada batas hari disetujui supaya ada progres,” ujar Bahlil.

Sebagai pemerintah dan sebagai menteri, Bahlil menga-takan, pihaknya memikirkan tidak hanya pada satu kelompok tertentu, tetapi memikirkan semua aspek. ”Setiap ada investasi masuk, kita gampang diprovokasi oleh orang yang tidak menginginkan Indonesia ini maju. Ini harus kita waspadai,” ujar Bahlil.

Siswi SD Menangis Minta Menteri Bahlil Tak Gusur Sekolahnya

Sementara itu, saat Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, menggelar rapat koordinasi terkait pe-ngembangan kawasan Rempang Eco City di Batam beberapa kali menyempatkan diri berkunjung ke wilayah Rempang. Salah satu kunjungannya ke SD Negeri 024 Galang dan SMPN 22 Batam yang lokasinya berdekatan. Bahlil datang untuk memastikan situasi, keadaan dan juga aktivitas belajar mengajar dua sekolah ini tidak terganggu dengan proses pemindahan masyarakat Rempang Galang ke lokasi relokasi nantinya.

”Alhamdulillah berjalan lancar dan situasi aman terkendali,” ujar Bahlil.

Seperti diketahui, dalam unjuk rasa yang berujung ricuh sebelumnya dua sekolah tersebut terkena imbas. Anak-anak yang sedang belajar terkena tembakan gas air mata dari petugas. Belasan anak harus dilarikan rumah sakit karena bentrokan tersebut. Bahlil datang ke sana untuk memastikan aktivitas dan situasi di sekolah berjalan seperti biasa.

Di sela-sela kunjungan tersebut Bahlil juga terenyuh dengan permintaan yang polos dari seorang murid SD perempuan yang menyampaikan tidak ingin sekolahnya digusur.

”Jangan gusur sekolah kami Pak Menteri,” kata anak tersebut sambil menangis.
Bahlil pun menanggapi itu dengan mengatakan akan mempertimbangkan terkait masalah relokasi sekolah tersebut. “Akan kita pertimbangan itu semua. Insyaallah. Kita kan punya hati semua,” katanya. (*)

Reporter : EUSEBIUS SARA / MUHAMMAD NUR / AZIS MAULANA
Editor : RYAN AGUNG

batampos – Bangunan dan kios liar yang berada di pinggir Jalan R Suprapto Batuaji, persisnya di depan Perumahan Puskopkar dan sekitarnya satu persatu mulai dibongkar. Pemilik bangunan yang membongkar sendiri karena proyek pelebaran Jalan R Suprapto sudah memasuki lokasi deretan bangunan liar tersebut.

Sebelumnya Tim Terpadu Kota Batam sudah memberikan peringatan kepada pemilik kios dan bangunan liar agar segera pindah. Jika tidak bangunan akan dibongkar paksa. Pemilik bangunan berbesar hati untuk membongkar sendiri karena untuk proyek pelebaran jalan.

“Ya mau gimana lagi, memang ini masuk row jalan yang mau dilebarkan. Sudah disampaikan (peringatan) sebelumnya makanya pada bongkar sendiri,” ujar Rohma, seorang pemilik kios liar.

Baca Juga: Ini Modus Membawa Barang Ilegal Keluar dari Batam

Proyek pelebaran Jalan Suprapto Batuaji ini mengubah jalan jadi lima lajur. Pengerjaan saat ini dimulai di simpang Taman Makam Pahlawan (TMP) Bulan Gebang hingga ke depan Pasar Melayu, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batuaji.

Pengerjaan sudah berjalan separuh dan akan dilanjutkan mulai dari depan Perumahan Puskopkar Batuaji hingga ke Pasar Melayu.

“Surat peringatan sudah disampaikan sebelum HUT Kemerdekaan RI. Jadi kita minta bangunan di sepanjang row jalan ini segera dikosongkan dan dibongkar. Ini untuk proyek pelebaran jalan, ” ujar Kasat Pol PP kota Batam Imam Tohari.

Baca Juga: Polda Kepri Panggil Rekan Abdul Somad untuk Dimintai Klarifikasi

Bangunan yang harus disingkirkan dari pinggir jalan ini adalah bangunan yang berdiri di row 18 meter. Jalan tersebut akan dilebarkan dan dilengkapi dengan sistem drainase yang sesuai dan harus memakan lahan lebarnya 18 meter dari pinggiran aspal yang ada saat ini. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Kericuhan yang terjadi di Batam beberap hari lalu. Lalu beredar pesan berantai batam tidak aman. Itu hoax, berita bohong. Batam aman. Batam Kondusif. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, Batam saat ini kondisinya baik-baik saja.

”Memang terjadi demo. Tapi, kini kondisinya aman. Kami kepolisian menjamin keamanan kondisi di Batam,” kata Pandra kepada Batam Pos, Rabu (13/9).

Ia juga mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini mulai dapat diurai. Hal itu ditandai pertemuan dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) dan para tokoh masyarakat.

Selain itu, kepastian dari pemerintah daerah untuk memberikan ganti rugi berupa rumah ke masyarakat Rempang yang terdampak relokasi. Pandra juga mengatakan sudah ada kejelasan dan solusi atas permasalahan yang terjadi beberapa waktu lalu.

”Jadi, wisman silakan datang ke Batam. Saya jamin Batam aman,” katanya.

Pihaknya siap memberikan pelayanan dan menjamin kondisi Batam tertib serta aman.

”Jangan takut, mari datang ke Batam,” ajaknya.

Hal senada dikatakan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Ia memastikan Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam dalam kondisi aman, terkendali, dan kondusif bagi wisatawan yang berkunjung. Baik untuk kunjungan wisatawan Nusantara (wisnus) maupun wisatawan
mancanegara (wisman).

“Insyaallah Kepri terkhusus Batam tetap menjadi kota yang aman dan nyaman untuk berwisata bagi para turis,” ujar Ansar, Rabu (13/9) di Tanjungpinang.

Pemerintah Provinsi Kepri bersama Pemko Batam, BP Batam dan seluruh FKPD termasuk petinggi LAM sudah bertemu.

Semua pihak meminta seluruh masyarakat Kepri bersama-sama menjaga kondusivitas Kepri, terkhusus Batam, agar aktivitas wisata dan perekonomian tidak terganggu.

“Kami akan memprioritaskan keamanan para wisatawan tentunya, baik lokal maupun mancanegara,” tegas Gubernur.

Kepada seluruh masyarakat, terkhusus penikmat wisata serta para traveler agar tidak ragu-ragu berwisata ke Kepri. Baik ke Batam, Bintan, Tanjungpinang dan daerah-daerah lain yang ada di Kepri.

Menyangkut beredarnya isu yang mengatakan Batam dan Kepri sedang tidak aman, Ansar menyebut itu isu tak benar.

Ansar juga meminta aparat penegak hukum seperti kepolisian, TNI, serta BIN Kepri menelusuri orang-orang yang sengaja menyebarkan isu tak benar itu.

“Sehingga informasi-informasi seperti itu tidak sampai menyebar lebih luas lagi. Serta menindak pelakunya. Isu Batam tidak aman untuk wisatawan itu tidak benar,” tegasnya.

Sementara itu, sehari sebelumnya semua sudah sepakat untuk tidak langsung percaya dengan berbagai bentuk isu yang bersifat seperti itu.

“Sekali lagi kami pastikan, Batam dan Kepri ini aman dan kondusif untuk siapapun,” tegasnya. (*)