batampos – Sidang dugaan penggelapan aset dengan terdakwa mantan direktur PT. Duta Manuntung dan PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) Zainal Muttaqin digelar di PN Kaltim, Senin (18/9). Agendanya, pembacaan eksepsi oleh terdakwa dan kuasa hukumnya. Zainal masih bersikukuh tidak bersalah dan menganggap kasusnya tidak layak disidangkan secara pidana karena urusan perdata. Selain itu, dia juga menyebut kasus penggelapan sudah kedaluwarsa karena lebih dari 12 tahun.

Kuasa hukum PT. Duta Manuntung dan JJMN Andi Syarifuddin mengatakan, peristiwa hukum yang menjerat Zainal Muttaqin lebih menonjol pidananya daripada perdata. Apalagi, pelapor telah menyerabkan kurang lebih sebelas bukti surat. Selain itu, saksi-saksi juga menguatkan karena menyebut tanah-tanah yang menjadi objek perkara adalah milik PT. Duta Manuntung yang dibeli dengan uang perusahaan. Bukan kantong pribadi Zainal Muttaqin.

“Artinya secara hukum materil, tanah-tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah milik PT. Duta Manuntung, sehingga tidak perlu dibuktikan sengketa kepemilikannya atau perdatanya terlebih dahulu,” ujar Andi.

Dua alat bukti yang dimaksud Andi juga telah diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri melalui proses yang sesuai prosedur. Yakni, penyelidikan dan penyidikan. Nah, saat penyelidikan dilakukan, Zainal tidak bisa membuktikan kalau tanah-tanah yang menjadi objek perkara dibeli sendiri oleh terdakwa dengan uang pribadi.

“Sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, hasil penyidikan yang dimaksud telah diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hasilnya dinyatakan lengkap atau P21,” imbuhnya.

Lebih lanjut Andi mengatakan, seandainya Zainal Muttaqin dapat memberikan bukti kepada penyidik, maka Polisi akan menghentikan kasus itu. Sebab, dalam perkara itu lebih menonjol perdatanya karena terkait sengketa kepemilikan. Selain itu, Zainal Muttaqin juga bisa melakukan praperadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas status tersangkanya.

Soal ucapan kuasa hukum Zainal Muttaqin yang menyebut dakwaan JPU rancu dalam menentukan pihak pelapor dalam kasus ini, apakah PT. Duta Manuntung atau PT Duta Banua Banjar, menurutnya jaksa sudah tepat. Menurut Andi, siapa yang melapor bukan syarat materiil suatu dakwaan, sepanjang perkara tersebut bukan delik aduan.

“Apa lagi kedua perusahaan tersebut adalah anak usaha dari PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN), artinya kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan hukum yang jelas, dan juga keduanya menjadi korban dalam perkara ini,” ungkapnya.

Begitu juga soal eksepsi yang menyebut bahwa dakwaan JPU membingungkan terkait penerapan Pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan dan subsider Pasal 372 tentang pengelapan. Apakah peristiwa hukum tersebut terjadi pada 1993 atau 2016 yang berpotensi kasus pidana Zainal Muttaqin kedaluwarsa. Menurut Andi, argumen tersebut tidak tepat karena belum kedaluwarsa.

“Alasannya, tindak pidana penggelapan itu terjadi apabila pelaku dalam penguasaan barang itu melakukan perbuatan melawan hukum. Misalnya, mengakui barang itu adalah miliknya, menjual, atau memindah tangankan tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya,” terang Andi.