Senin, 11 Mei 2026
Beranda blog Halaman 4700

Amran Optimis karena Pernah jadi Mentan

0
Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Amran Sulaiman usai dilantik sebagai Menteri Pertanian. (Rahmat/Humas Setkab)

batampos – Kemarin (25/10)Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Amran dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Amran rupayanya cukup percaya diri dengan tantangan di dunia pertanian yang saat ini ada seperti El-Nino.

Usai pelantikan, Amran menyampaikan terimakasih kepada Jokowi karena memberinya kepercayaan sebagai menteri pertanian. “Insyaallah kami akan langsung menjalankan tugas,” ujar Amran.

Menurut Amran, langkah pertama yang akan dilakukan usai pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan tim Kementerian Pertanian. Amran juga mengatakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi petani saat ini adalah kekosongan pupuk yang akan mengakibatkan hasil produksi pertanian menurun. “Ini kita selesaikan dulu dengan teknis lainnya. Siang ini (kemarin siang) jam 1 insyaallah kita sudah rapat,” tutur Amran.

Menurutnya yang paling penting adalah bagaimana menyelesaikan petani. Untuk itu keluhan petani harus didengarkan.

Lalu soal El Nino, dia menyebut sudah memiliki pengalaman dari 2015. Memang saat itu dia menjabat sebagai menteri pertanian. “Insya allah El Nino yang sekarang sudah selesai karena sudah hujan,” ucapnya.

Pakar kebijakan agrobisnis Departemen Agrobisnis IPB Feryanto merespon pengankatan kembali Amran sebagai Menteri Pertanian. Dia mengatakan dari perspektif non politik praktis, Jokowi bakal memilih sosok dari kalangan professional atau non kader parpol.

’’Presiden ingin Kementan yang sedang down secara psikologi, dapat bangkit dengan dipimipn oleh orang berpengalaman dan professional,’’ tuturnya. Menurutnya aspek pengalaman dan professional itu menjadi keunggulan pada sosok Amran. Sehingga Jokowi memilih dia, terlepas jika ada pertimbangan politik lain di belakangnya.

Fery lantas menyebutkan sesuai dengan tugasnya, Kementan berfokus pada produksi. Pada era Mentan Amran sebelumnya, program yang dicanangkan Jokowi saat itu adalah swasembada lewat program Pajale.

Target swasembada itu memang belum tercapai. Tetapi menurut penilaiannya, di era Amran saat itu prouksi pertanian memiliki kinerja baik. Tren produksi mengalami peningkatan. Khususnya pada tanaman pangan.Capaian kinerja itu, dia duga menjadi salah satu pertimbangan Jokowi. Apalagi masa kerja pemerintah sekarang tersisa sekitar satu tahun lagi.

Fery kemudian menyampaikan tugas atau PR Mentan sekarang adalah menjamin dan menjaga produksi pangan tetap sesuai target. Dengan kendala kekeringan yang muncul akibat gelombang El Nino. Tugas berat lainnya adalah menjaga kesejahteraan petani, supaya mereka tetap memiliki motivasi untuk tetap menanam. Di tengah persoalan kelangkaan pupuk, kekringan, serta kenaikan harga yang ternya belum sepenuhnya dinikmati petani kecil.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan saat ini adalah masa-masa injury time pemerintahan Jokowi. Dia menuturkan sosok Amran cukup sulit untuk melakukan gebrakan. Dia mengataka kemungkinan besar Amran hanya melanjutkan program-program yang sudah ditetapkan oleh Mentan sebelumnya.

’’Jadi melanjutkan program rutinitas saja,’’ tuturnya. Padahal tantangan atau persoalan di sektor pertanian saat ini sangat besar. Dia lebih menyorti harga komoditas pangan yang terus melambung. Kondisi tersebut terkait dengan stok di tingkat petani.

Kalaupun ingin melakukan perombakan atau gebrakan, Amran harus merombak jajaran di bawahnya. Supaya bisa berlari kencang. Namun Trubus mengingatkan perombakan pejabat eselon I dan II tentu butuh proses untuk bisa stel dan bisa diajak lari kencang.

Selain menangani dampak El-Nino, Mentan Amran punya tugas lain yang tak kalah mendesak. Yakni, mencari varietas tanaman baru, terutama umbi-umbian untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Pasalnya, bencana kelaparan akibat gagal panen terus terjadi berulang di wilayah paling Timur Indonesia tersebut. Gagal panen sendiri disebabkan oleh cuaca ekstrem yang ada di sana.

”Hampir semua distrik yang ada di dua provinsi itu punya potensi terjadi kelangkaan bahan pangan. Karena kalau sudah musim salju, kemudian turun menjadi embun, itu yang membuat berbagai macam tanaman bahan pokok mereka berupa umbi-umbian dan sayur itu busuk,” tutur Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait penanganan bencana kelaparan dan tanah longsor di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, di Jakarta, kemarin (25/10).

Terbaru, 15 ribu orang di 13 kampung di wilayah Kabupaten Yahukimo dilaporkan mengalami kekurangan bahan pangan dan bencana kelaparan usai gagal panen dan bencana longsor. Pemerintah Kabupaten Yahukimo pun telah menetapkan status tanggap darurat pada 12 Oktober sampai 1 November 2023.

Saat ini, kata dia, pihak pemerintah kabupaten dan Kementerian Sosial sudah melakukan langkah-langkah penanganan. Selanjutnya, BNPB akan memberikan bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah warga terdampak.

Untuk mengatasi kejadian gagal panen yang terus terjadi di wilayah Papua ini, Muhadjir mengatakan, akan meminta Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional untuk melakukan langkah konkret. Sehingga, peristiwa kekurangan bahan makanan di wilayah-wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah ini bisa teratasi secara permanen. Misalnya, dengan mencari varietas-varietas baru yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrem di wilayah-wilayah tersebut. Dengan begitu, masyarakat punya ketahanan pangan yang baik.

”Saya akan segera berkoordinasi dengan beliau (mentan baru, red),” ungkapnya.

Kemudian, lanjut dia, BNPB bersama Kemensos juga lumbung pangan nasional dan gudang-gudang pangan di daerah yang rawan ini. Sehingga pada bulan sebelum diprediksi akan terjadi kelangkaan bahan pangan, sudah ada stok yang dikirim ke sana. ”Diharapkan, korban terdampak tidak akan terjadi secara serius mana kala kejadian itu terjadi lagi di tempat-tempat yang tadi sudah kita sebut demikian,” tuturnya.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menambahkan, pihaknya telah mengirim bantuan ke Yahukimo sejak minggu lalu. Bantuan yang dikirim beragam, termasuk bantuan beras sekitar 14 ton bantuan logistik.

”Aku sudah kirim bantuan minggu lalu. Jadi ada untuk kelaparan, longsor, dan amuma kelaparan distrik anggruk, sama penggama. Kemudian sama penembakan juga,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, Risma mengaku, sudah bekerja sama dengan gereja-gereja setempat untuk menyiapkan buffer stock. Namun yang utama, para masyarakat akan diajarkan menanam varietas baru yang lebih tahan. Seperti kentang dan lainnya.

Selain Amran, Jokowi juga melantik Letnan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara. Dia menggantikan Dudung Abdurachman. Pelantikan tersebut digelar berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Agus Subiyanto mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal TNI. Kenaikan pangkat Agus Subiyanto didasarkan pada surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/TNI/Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.

Perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Angkatan Militer (Akmil) tahun 1991 ini mengatakan bahwa dia akan berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga serta elemen masyarakat untuk membantu melaksanakan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka pemilihan umum serentak. “Jadi kita tidak bekerja sendiri, tentunya dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Usai resmi dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi KSAD, Letjen TNI Agus Subiyanto berpotensi kembali naik jabatan dalam waktu dekat. Kini dia menjadi salah satu kandidat pengganti Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Pemerhati isu-isu militer dan pertahanan Khairul Fahmi menyampaikan, sepanjang sejarah reformasi hanya Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko yang digantikan oleh sesama jenderal bintang empat Angkatan Darat. Yakni Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantyo.

Karena itu, meski Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memiliki masa dinas yang cukup panjang, Fahmi menyatakan, peluang Letjen Agus menggantikan Laksamana Yudo lebih terbuka. Sebagaimana diketahui, masa tugas Yudo sebagai panglima TNI lebih kurang tinggal satu bulan lagi. Dia akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang. ”Peluang KSAL Muhammad Ali menggantikan Laksamana Yudo Margono lebih kecil,” ungkap dia kemarin.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo akan pensiun dalam beberapa bulan mendatang. Sehingga Fahmi menduga, Jenderal Agus bakal menjadi panglima TNI pengganti Laksamana Yudo. ”KSAD baru punya peluang lebih besar untuk diusulkan sebagai panglima TNI berikutnya. Kecuali pejabat KSAU juga diganti lebih awal,” beber dia. Itu semua, lanjut Fahmi merupakan hak prerogatif presiden.

Senada dengan Fahmi, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyampaikan bahwa kans Agus diajukan sebagai panglima TNI sangat besar. ”Jika berkaca pada pengalaman Jokowi menunjuk pos strategis maka menjatuhkan pilihan kepada Agus menjadi terbuka lebar,” imbuhnya. Namun, dia mengingatkan kembali bahwa Indonesia memiliki visi menjadi poros maritim dunia.

Dengan visi tersebut, mestinya Ali yang melanjutkan tugas Yudo sebagai panglima TNI. ”Akan tetapi, Jokowi dalam sembilan tahun terakhir seringkali menunjukkan anomali dalam penentuan pos strategis,” imbuhnya. Untuk itu, dia menyampaikan bahwa salah satu tugas yang penting untuk Agus saat ini adalah memastikan independensi dan netralitas TNI AD pada pemilu 2024 nanti. ”Menjaga marwah TNI tidak ikut berpolitik praktis,” tambahnya. (*)

Reporter: JP Group

Terpidana Kasus Ballpress Akhirnya Menyerahkan Diri ke Kejari Batam

0
IMG 20231025 WA0084 e1698253933478
Tommy, satu dari terpidana kasus Balpres atau barang bekas impor akhirnya ditahan di Lapas Batam, Rabu (25/10).

batampos – Direktur PT Yeakin Sumber, Tommy, satu dari terpidana kasus ballpress atau barang bekas impor akhirnya ditahan di Lapas Batam, Rabu (25/10). Ia menyerahkan diri setelah menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Batam untuk menjalani sisa tahanan.

Tommy yang sempat menjadi tahanan rumah akan menjalani sisa tahanan dari vonis 1 tahun dan 5 bulan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Batam.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Batam, Andreas Tarigan mengatakan tim Pidum mengeluarkan surat perintah eskusi pada 17 Oktober lalu, setelah perkara incrah pada 16 Oktober. Setelah adanya surat tersebut, tim eksekusi langsung mengirim surat pemanggilan terhadap Tommy agar memenuhi panggilan untuk diesekusi.

“Perkara vonis 9 Oktober dan Incrah tanggal 16 Oktober. Sehari setelah perkara incrah, jaksa langsung mengeluarkan surat eksekusi,” sebut Andreas.

Baca Juga: Pucuk Pimpinan Kejari Batam Berganti, Sertijab Awal November

Menurut dia, terpidana Tommy cukup kooperatif setelah menerima surat panggilan dari Kejari Batam untuk dieksekusi. Tommy langsung menyerahkan diri ke Lapas Batam melalui tim jaksa eksekusi Kejari Batam.

“Terpidana menyerahkan diri dengan langsung datang ke Lapas, didampingi petugas esekusi Kejari Batam,” ujar Andreas.

Dijelaskan Andreas, terpidana menyerahkan diri ke Lapas sekitar pukul 11.00 WIB. Sebelum penahanan, Tommy sempat menjalani proses administrasi serta penandatanganan surat eksekusi.

“Terpidana menyerahkan diri jam 11 pagi dalam kondisi sehat. Usai menjalani proses administrasi, terpidana Tommy langsung ditahan,” jelasnya.

Baca Juga: Kejari Batam Eksekusi Terpidana Judi, Kondisinya Sakit dan Harus Pakai Kursi Roda

Sementara, terpidana Rini Yulianty yang merupakan pendiri perusahaan PT Yeakin Sumber belum bisa disekusi karena sedang sakit. Karena itu, yang bersangkutan minta waktu hingga akhir bulan untuk masa pemulihan.

“Terpidana Rini juga kooperatif, namun minta waktu untuk pemulihan hingga akhir bulan. Karena kondisi yang bersangkutan yang sakit, maka atas rasa kemanusiaan kami memberi waktu hingga akhir bulan, untuk nantinya terpidana menyerahkan diri,” jelas Andreas.

Diketahui, kasus yang menjerat pengusaha yang bergerak di usaha barang impor yakni Pendiri PT Yeakin Sumber, Rini Yulianti dan Direktur PT Yeakin Sumber Tommy akhirnya inkrah atau berkekuatan tetap. Hal itu dikarenakan jaksa penuntut umum (JPU) tak melakukan banding terhadap vonis hakim.

Dalam vonis hakim 9 Oktober lalu, keduanya dinyatakan bersalah melakukan impor satu kontainer barang bekas dari Singapura sebanyak 1.150 karung. Keduanya pun dijatuhi vonis satu tahun dan lima bulan. Hukuman itu juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yakni 2 tahun penjara.

Baca Juga: Ini Harga Tiket KM Kelud dari Batam, Bisa Beli Online

Begitu juga dengan denda yang lebih ringan dari tuntutan jaksa Rp 200 juta dan menjadi Rp 100 juta dalam putusan hakim.

Keduanya sudah menjalani sidang pidana sejak pertengahan Juli lalu. Keduanya ditangkap atas pengiriman satun kontainer yang berisi seribu lebih barang bekas dari Singapura.

Modus para terdakwa dalam menyelundupkan barang bekas, yakni memanipulasi data manifes, dimana barang yang dikirim itu, disebut sebagai bahan baku untuk industri. Namun pada kenyataannya, ternyata barang-barang berka berbagai jenis dari Singapura. (*)

Reporter: Yashinta

Mulai 2024, Kenaikan Pangkat PNS Jadi 6 Periode

0

 

batampos.co.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberlakukan periode kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya berlaku 2 periode menjadi 6 periode. Ketentuan ini akan mulai diimplementasikan pada awal tahun depan.

Ilustrasi PNS. (Dok. JawaPos)

Dengan perubahan ketentuan ini, maka periode kenaikan pangkat PNS yang sebelumnya ditetapkan setiap 1 April dan 1 Oktober diubah menjadi setiap 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahunnya. Aturan ini ditetapkan melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat ASN.

Untuk jadwal kenaikan pangkat terdekat, yakni di Februari 2024, ASN bisa mulai mengusulkan kenaikan pangkatnya mulai 15 Desember 2023-15 Januari 2024. Sementara untuk periode April, usulan bisa diajukan mulai 1-28 Februari 2024.

Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN, Sri Widayanti, menuturkan, seluruh layanan kenaikan pangkat mulai dari pengusulan, penetapan pertimbangan teknis (Pertek BKN), sampai dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari instansi akan tersedia melalui satu sistem layanan. Yakni, SIASN BKN (https://siasn.bkn.go.id/).

Sistem ini, kata dia, terintegrasi antara BKN dengan seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga, akan memberikan kemudahan kepada pengguna layanan kepegawaian BKN karena seluruh proses pengajuan instansi berbasis digital.

”Layanan kepangkatan melalui SIASN juga menyediakan format SK kenaikan pangkat yang diterbitkan instansi. Format SK-nya sudah tersedia, sehingga instansi tidak perlu lagi membuat SK manual setelah Pertek BKN keluar,” jelasnya dalam sosialisasi periodisasi kenaikan pangkat ASN, di Jakarta, Rabu (25/10).

Tidak hanya bagi instansi saja, ada layanan pengecekan secara mandiri bagi ASN secara perorangan di SIASN BKN ini. Nantinya, progres usul kepegawaian termasuk kenaikan pangkat bisa dipantau sendiri oleh ASN untuk melihat sejauh mana proses layanan kepegawaian yang diberikan oleh instansi.

Sri menekankan, penambahan periodisasi ini bukan berarti melegalkan seorang ASN mengajukan kenaikan pangkat sebanyak enam kali dalam setahun. Tetapi, masa pengusulannya jadi bertambah. ”Dengan penambahan periode ini, ASN diberi lebih banyak kesempatan untuk mengusulkan KP dalam satu tahun, tidak terbatas pada pengusulan April dan Oktober,” jelasnya.

Sebagai informasi, pemberlakuan periodisasi kenaikan pangkat sebanyak enam kali ini tidak berlaku bagi jenis kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Selain itu, periodisasi kenaikan pangkat sebanyak enam kali ini merujuk pada periode usulan, bukan kuantitas kenaikan pangkat.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, penambahan periodisasi kenaikan pangkat ini merupakan tindak lanjut program percepatan layanan manajemen ASN melalui satu sistem berbagi pakai antara BKN dengan seluruh instansi. Hal ini juga untuk merealisasikan target BKN terkait satu data ASN yang sejalan dengan target penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.

Sebagai bagian dari unsur manajemen ASN, kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian ASN terhadap Negara. Bertambahnya periodisasi kenaikan pangkat ASN ini maka kesempatan mengajukan kenaikan pangkat dalam satu tahun lebih banyak, selama memenuhi syarat kenaikan pangkat. (*)

OJK Gandeng Polri dan Kejaksaan di Kepri

0

 

batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar sosialisasi Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan di Kepri, Rabu (25/10).

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK RI, Tongam L. Tobing, mengatakan seiring meningkatnya pelayanan di bidang jasa keuangan, juga berdampak terhadap meningkatnya tindakan kejahatan di bidang jasa keuangan.
Untuk itu, kebutuhan untuk melindungi konsumen dari ancaman kejahatan jasa keuangan perlu ditingkatkan. Masyarakat diharapkan juga untuk lebih berhati-hati dengan tawaran investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan gadai ilegal.

Tahun ini OJK telah menangani 115 perkara, dan dua di antaranya terjadi di Kepri di bidang perbankan,” jelasnya, saat dijumpai di Swiss-Belhotel, Harbour Bay, Rabu (25/10). Produk jasa keuangan sudah merambah ke berbagai usaha. Ia menyebutkan yang paling dominan pinjaman online (pinjol), asuransi, perbankan, uang digital, saham, dan lainnya.

OJK Kepri
F. Yulitavia/Batam Pos
Kepala Perwakilan OJK Kepri, Ukurta Rony Barus (batik) bersama Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK RI, Tongam L. Tobing (kanan) saat menjelaskan kondisi tindak pidana kejahatan jasa keuangan di Swiss-Belhotel, Rabu (25/10).

Berdasarkan data, OJK bersama Satgas Pasti telah menutup lebih dari 7.200 entitas investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, dan gadai ilegal, dengan total kerugian sebanyak Rp 139 triliun. Kemunculan produk jasa keuangan juga ini menarik berbagai kalangan untuk mencoba berinvestasi, termasuk generasi milenial.

”Kami harus update. Sekarang ada kripto yang masih cukup digemari. Begitu juga dengan jasa keuangan lain seperti asuransi. Berkaca dari kasus yang sudah-sudah, OJK ingin menekan adanya tindakan kejahatan di bidang jasa keuangan ini. Masyarakat harus diedukasi agar teliti dalam memilih produk jasa keuangan,” bebernya.

Perlu pencegahan dan penanganan tindak pidanan di sektor pembiayaan. Untuk memperbaharui tindak pidana di jasa keuangan diperlukan satu pemahaman.

”Para penyidik di kepolisian dan kejaksaan berhubungan langsung dengan hal ini. Makanya dari sosialisasi ini diharapkan ada satu pemahaman. Seperti yang disampaikan Pak Kapolda, jangan sampai sudah ada korban, sudah timbul kerugian baru pada sibuk semua,” jelasnya.

Kepala Perwakilan OJK Provinsi Kepri, Rony Ukurta Barus, mengatakan edukasi kepada generasi sekarang untuk melek akan jasa keuangan legal sangat penting. Selain upaya penegakan hukum bagi tindak pidana jasa perbankan, pencegahan kepada seluruh level masyarakat sejak dini seperti sekolah SMA dan SMP.

”Tindak pidana di jasa keuangan ini bisa dihindari dengan memahami manfaat dan risiko transaksi keuangan. Mereka bisa mendeteksi legal dan tak legal, sebelum mulai menggunakan jasa keuangan. Pembekalan di usia dini, tidak terjebak dengan perluasan keuangan,” tutupnya.

Sementara itu, Kapolda Kepri, Irjen Polisi Tabana Bangun, mengatakan penting sekali pencegahan akan tindak pidana jasa keuangan. Melindungi warga Kepri agar tidak ada kasus yang merugikan di Kepri.

”Kalau bisa pencegahan dimasifkan. Jangan sampai sudah timbul korban, kerugian besar, semua baru bergerak. Sedih saya. Makanya saya mendukung kegiatan ini, agar bisa sejalan, dan Kepri bisa bebas dari tindak kejahatan jasa keuangan,” tutupnya. (*)

Ada 9 Botol Tinta untuk Pemilu 2024 Tidak Bisa Digunakan

0
Petugas di kantor KPU Bintan melakukan pengecekan botol tinta untuk Pemilu 2024 yang datang di kantor KPU Bintan, belum lama ini. F.KPU Bintan untuk Batam Pos.

batampos– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bintan menemukan botol tinta yang akan digunakan pada pemilihan umum (Pemilu) 2024, rusak.

“Ada 9 botol tinta yang tidak bisa digunakan atau rusak dari 992 botol tinta yang datang,” kata Ketua KPU Bintan, Haris Daulay, Rabu (25/10/2023).

Dia mengatakan, kondisi ini sudah dilaporkan ke KPU Provinsi Kepri. Selanjutnya, 9 botol tinta yang rusak akan diganti.

Selain logistik botol tinta, dia mengatakan, logistik pemilu lainnya yakni sekira 1.984 bilik suara, sekira 2.500 kotak suara, dan sekira 47.782 segel pemilu sudah di kantor KPU Bintan.

BACA JUGA: 2 Truk Berisikan Bantuan Logistik untuk Korban Kebakaran di Tambelan Diangkut dengan Kapal RoRo

“Semuanya sudah di gudang,” kata dia.

Dia mengatakan, semua logistik yang akan digunakan untuk Pemilu 2024 dijaga ketat oleh aparat Kepolisian.

Terpisah, Kapolres Bintan, AKBP Riky Iswoyo menyampaikan, pihaknya telah menempatkan anggota untuk menjaga gudang tempat penyimpanan logistik di kantor KPU Bintan.

Tidak hanya gudang logistik, dia mengatakan, anggotanya juga menjaga keamanan di kantor KPU Bintan dan Ketua KPU Bintan. (*)

reporter: slamet

Suzuki Hadir dengan Nuansa Urban Modern dengan Produk Baru

0

 

batampos – Memanfaatkan momentum yang ditunggu-tunggu pecinta dan pelanggan sepeda motor di Tanah Air, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) berpartisipasi pada gelaran IMOS+ (Indonesia Motorcycle Show) 2023 yang Kembali digelar mulai tanggal 25 hingga 29 Oktober 2023 di ICE BSD City, Tangerang. Suzuki ambil bagian menjadi salah satu peserta dengan lokasi di booth S9 – hall 10 mengusung konsep Urban. Gelaran IMOS+ kali ini dijadikan momentum penting bagi Suzuki karena selain menampilkan lini produk unggulannya, Suzuki juga meluncurkan produk terbarunya yang sudah bisa dipesan oleh pengunjung.

suzukiMenambah catatan sejarah dalam perjalanannya, Suzuki perkenalkan Burgman Street 125EX di IMOS+ 2023. Burgman Street 125EX merupakan skutik modern dan berfitur lengkap untuk menunjang mobilitas keseharian dengan penuh gaya. Dilengkapi dengan teknologi mesin Suzuki Eco Performance Alpha (SEP-a), dimana sepeda motor ini menjadi produk pertama milik Suzuki yang disematkan teknologi SEP-a di Indonesia.

Dengan adanya teknologi ini, membuat Burgman Street 125 EX memiliki fitur Engine Auto Stop-Start (EASS) yang membantu mengurangi konsumsi bahan bakar sekaligus membuat pengoperasian mesinnya lebih senyap. Selain itu, sepeda motor ini juga memiliki Silent Start System yang membuat Burgman Street 125EX lebih halus dan senyap ketika dinyalakan.

Skutik berpenampilan elegan ini juga dilengkapi dengan kapasitas bagasi yang besar, tempat duduk yang mewah dan nyaman, USB charging port, LED headlight dan rearlight, serta panel instrumen full-digital. Diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia dengan beragam fitur dan teknologi canggih yang dimiliki, Burgman Street 125EX dipasarkan dengan harga Rp 24.700.000,- (harga on the road DKI Jakarta, terdapat perbedaan harga pada wilayah lain) dan sudah bisa dipesan oleh pengunjung IMOS+ 2023.

“Kami menghadirkan konsep booth yang memberikan gambaran berpetualang bersama sepeda motor Suzuki. Kami juga ingin menggambarkan bahwa beragam lini produk yang dimiliki ini dapat digunakan menjadi teman berkendara untuk mencapai tujuan konsumen, mulai dari berkendara di jalanan perkotaan, hingga perjalanan untuk berpetualang. Menjadi salah satu agenda yang paling ditunggu oleh pecinta sepeda motor, Suzuki memperkenalkan Burgman Street 125EX sebagai lini produk pilihan terbaru untuk sepeda motor Suzuki yang hadir dengan gaya baru lebih elegan dan performa berkendara yang memuaskan di kelasnya,” terang Shigemori Keisuke. General Manager Sales & Marketing 2W PT Suzuki Indomobil Sales.

Guna memberikan keyakinan yang maksimal kepada konsumen, Suzuki menyiapkan 2 unit test ride Suzuki V-Strom 250 SX yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk merasakan sensasi berkendara menggunakan sepeda motor unggulan milik Suzuki. Pendaftarannya pun cukup mudah, pengunjung hanya perlu datang ke booth Suzuki terlebih dahulu dan menghubungi sales representative yang sedang bertugas. Pengunjung akan didampingi hingga test ride berakhir.

Selain produk yang berkualitas dengan hargayang kompetitif, Suzuki juga memberikan hadiah menarik kepada pelanggan setiap transaksi pembelian secara langsung di booth Suzuki selama IMOS+ 2023 berlangsung. (*)

Ekonomi Tumbuh Tapi Kesenjangan Melebar

0

Berdasarkan data BPS tahun 2023, rasio indeks ketimpangan ekonomi masyarakat di Batam mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2021, tercatat indeks ketimpangan ekonomi masyarakat di Batam dari 0,334, meningkat menjadi 0,336 pada 2022. Sejak 2018, rasio indeks ketimpangan ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun.

sirajud
Foto: TIM SIRAJUDIN
ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama instansi Pemerintah Provinsi Kepri.

Menanggapi terus meningkatnya indeks ketimpangan ekonomi di masyarakat, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur, menegaskan bahwa tingginya angka kesenjangan atau ketimpangan ekonomi, akan berdampak luas dan memiliki konsekuensi pada ketidakstabilan sosial, ketidakadilan ekonomi, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan gejolak sosial.

”Penyebab ketimpangan ekonomi di masyarakat sendiri sangat beragam. Meliputi mi­salnya perbedaan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan struktur ekonomi,” terang politisi PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri selama dua periode berturut-turut ini.

Menurut pria kelahiran 11 Juni 1973 ini, dampak ketimpangan ekonomi yang terjadi, harus menjadi perhatian penting pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Sebab, faktanya sejumlah program pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah daerah, selama ini belum berorientasi pada aspek pemerataan ke masyarakat.

”Problem yang mendasar dari kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, yang paling pokok adalah mengenai arah kebijakan pembangunan yang terlalu eksklusif melalui penguasaan sumber-sumber daya produktif, kesempatan dan kebijakan oleh sekolompok orang atau golongan,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Sirajudin Nur, akses warga miskin dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, sangat minim sekali, tak dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan pembangunan, termasuk program pengembangan SDM masyarakat yang tidak menyasar kelompok-kelompok rentan.

”Menurut saya, ketimpangan ekonomi sendiri merujuk pada kesenjangan yang signifikan antara kelompok berpendapatan tinggi dengan rendah dalam sebuah masyarakat atau negara,” ujarnya.

Di antara penyebab ketimpangan ekonomi yang beragam tersebut, meliputi perbedaan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan struktur ekonomi.

Atas adanya ketimpangan ekonomi di masyarakat itulah, Sirajudin Nur mendesak agar pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan pem­bangunan, agar lebih pro kepada keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

”Salah satu sektor yang penting untk diprioritaskan adalah pendidikan. Tingkatkan akses terhadap pendidikan, investasi dalam pendidikan yang berkualitas, dan akses yang merata ke pendidikan, harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Tak itu saja, sambung Sirajudin, program beasiswa, bantuan pendidikan, dan pelatihan keterampilan juga harus disediakan untuk memastikan semua individu, mendapatkan kesempatan yang adil dalam mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi. (*/adv)

Adian Napitupulu Buka Suara Soal Sikap Jokowi: Waktu akan Menguji Kebersihan Kita!

0
Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Tim Koordinasi Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP Adian Napitupulu. (Pojoksatu)

batampos – Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Tim Koordinasi Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP Adian Napitupulu buka suara soal sikap Presiden Jokowi terkait pencalonan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang juga Wali Kota Surakarta menjadi Calon Wapres untuk Pemilu 2024, dikutip dari Antara.

“Orang bisa berdalih macam-macam, waktu yang akan menjadi penguji paling setia dari masing-masing kita, waktu akan menguji kata-kata kita, waktu akan menguji kebersihan kita,” kata Adian saat diwawancarai di sela kegiatan mendampingi Mensos Tri Rismaharini menyapa pasien katarak di Klinik Mata Hasri Ainun di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/10) kemarin.

Adian, saat ditanya soal PDIP yang telah memenangkan tujuh kali pemilihan kepala daerah hingga presiden untuk Jokowi dan keluarganya, menyatakan bahwa dukungan PDIP terhadap Presiden Jokowi dan anak-anaknya dalam dunia politik selama ini akan menemukan jalannya.

“Kalau perbuatan baik itu dibalas dengan perbuatan baik itu bagus, kalau tidak, percaya keadilan akan mencari jalannya sendiri,” kata Adian.

Perjalan politik Presiden Jokowi didukung oleh PDIP mulai dari dua periode menjadi Wali Kota Surakarta, lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta, dua kali Pemilu Presiden, kemudian pada Pilkada untuk anaknya, Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Surakarta dan anak menantunya, Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan.

Presiden Joko Widodo telah menyatakan dirinya mendoakan dan merestui keputusan Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Koalisi Indonesia Maju sebagai bakal Cawapres, mendampingi Capres Prabowo Subianto.

“Orang tua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui,” kata Presiden Jokowi usai Upacara Hari Santri di Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10).

Bakal pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi mendaftar calon peserta Pilpres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Rabu (25/10).

PDIP untuk Pemilu 2024 mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan Capres dan Cawapres. (*)

Reporter: JP Group

Ganti Bendera Masuk Perairan Indonesia, 2 Kapal Ikan Vietnam Ditangkap di Wilayah Kepri

0
Tangkapan Kapal Vietnam Dalil Harahap 2 scaled e1698253182905
Baharkam Polri menangkap kapal ikan Vietnam di perairan Natuna. Kapal dan kru dibawa ke Batam dan diekspos, Rabu(25/10). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos – Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri) kembali menangkap 2 unit kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam di Perairan Natuna Utara.

Selain kapal, polisi mengamankan 2 orang nakhoda dan 39 orang anak buah kapal (ABK) Warga Negara Vietnam. Kemudian barang bukti 650 kilogram ikan campuran.

Kasubdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri, Kombes I Wayan Supartha Yadnya mengatakan penangkapan kapal ini dilakukan KP. Bisma 8001 pada Minggu, (22/10). Saat ditangkap, KIA bernama KG 94793 TS dan KG 95514 TS ini tengah melakukan penangkapan ikan.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Batam: Hujan Disertai Petir Terjadi Beberapa Hari Kedepan

“Penangkapan ini berawal dari adanya informasi dari intelijen serta masyarakat. Dari pemeriksaan, KIA ini tidak memiliki dokumen kapal yang sah atau tidak memiliki izin menangkap ikan di Perairan Indonesia,” ujarnya di Pelabuhan Magcobar, Batuampar.

Untuk mengelabui petugas, KIA ini masuk ke Perairan Indonesia dengan mengganti nama atau kode AIS. Serta mengganti bendera kapal tersebut dari bendera Vietnam ke Indonesia.

“Ini modus baru. Saat masuk ke Indonesia, bendera kapalnya diganti. Dan kapal ini menangkap ikan menggunakan jaring pear trawl,” kata Wayan.

Dalam penangkapan ini, polisi menetapkan nahkoda kapal sebagai tersangka, yakni Ha Van Khoi dan Dang Van Binh. Dari pengakuannya, mereka sudah menangkap ikan secara ilegal selama 15 tahun.

Baca Juga: Jadwal dan Harga Tiket KM Kelud dari Batam Sepanjang November 2023

“Seluruh tangkapan ikan itu rencananya dijual ke Vietnam. Dari kegiatan ilegal selama ini, kerugian negara mencapai Rp288 miliar,” ungkap Wayan.

Terhadap tersangka dan barang bukti kemudian diserahkan ke Pangkalan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 92 dan atau 97 Undang-Undang RI no 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 85 Undang-Undang RI no 45 tahun 2009 tentang perikanan.

“Ancaman pidana penjara 8 tahun dan di denda Rp1,5 miliar,” tutupnya. (*)

 

Reporter: YOFI YUHENDRI

Firli Bahuri Dikirimi Raket dan Jagung Rebus

0
Firli Bahuri (kiri) dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangksi yang diduga berada di di kawasan Mangga Besar, Jakarta. (SUMBER UNTUK JAWA POS)

batampos – Koalisi masyarakat anti korupsi Indonesia Memanggil  (IM57+) mengirimkan raket dan jagung kepada Ketua KPK Firli Bahuri kemarin. Kiriman itu sebagai ”hadiah” bagi Firli yang telah memenuhi pemanggilan penyidik dari Polda Metro Jaya sebagai saksi dugaan pemerasan. Usai diperiksa Selasa malam (24/10) Firli menyebut ada rencana pelemahan ramai-ramai terhadap lembaga KPK

Ketua IM57+ M Praswad Nugraha mengatakan, kiriman raket dan tiga jagung rebus kepada Firli sebagai respon dan janji pihaknya sebelumnya. Bahwa jika yang bersangkutan berani hadir, maka akan mendapatkan hadiah itu.

”Pemberian tersebut juga menjadi pengingat kepada publik,” katanya Bahwa berbagai petunjuk telah tersebar di publik terkait adanya indikasi pertemuan Firli dan SYL. Selain itu, mengingatkan Firli bahwa adanya pertemuan tersebut dengan bukti yang tersebar di publik.

Praswad berharap keterangan oleh Firli seharusnya dapat menjadi pendukung dalam penetapan langkah lanjutan dari dugaan pemerasan yang terjadi. Kasus ini menjadi salah satu baju uji dalam keseriusan penanganan kasus dugaan korupsi penegak hukum.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulisnya mengatakan dirinya telah memberikan keterangan kepada penyidik Selasa. ”Saya hadir lebih awal di Mabes Polri dan pemeriksaan oleh para penyidik Polda tersebut dilakukan dengan sangat profesional, tidak ada perlakukan khusus maupun pengistimewaan,” jelasnya.

Dalam surat yang tersebar itu, Firli tidak menjelaskan detail terkait pemeriksaan yang dijalaninya di Bareskrim. Sebaliknya, Firli dalam keterangan itu mengajak semuanya untuk terus perang melawan korupsi. Sebab, saat ini dia menilai koruptor selalu melakukan serangan balik dengan segala cara. ”Lebih aneh lagi When the corruptors strike Back dilakukan terhadap KPK. Mereka sangat leluasa dan bebas.  Disitulah tantangan pemberantasan korupsi sehingga butuh sinergi dan orkestrasi,” katanya. (*) 

Reporter: JP Group