batampos – Tahun depan, Pemprov Kepri dipastikan akan memberikan beasiswa bagi 1.500 mahasiswa. Beasiswa bantuan pendidikan tersebut, diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan perkuliahan minimal 2 semester, dan mahasiswa semester 7.
F. TIM SIRAJUDUN NUR ANGGOTA Komisi IV DPRD Kepri Sirajudin Nur saat mengikuti rapat kerja.
Hal tersebut, ditegaskan oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur, saat mengikuti rapat kerja bersama Biro Kesra Provinsi Kepri di ruang rapat Komisi IV DPRD Kepri, Kamis (9/11).
Bantuan beasiswa bagi 1.500 mahasiswa nantinya diambilkan dari anggaran APBD Kepri sebesar Rp 4,5 miliar, khusus untuk mahasiswa jalur prestasi, dan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi.
”Khusus mahasiswa kurang mampu, kriterianya harus masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinas Sosial kabupaten/kota. Untuk pengumuman pendaftaran beasiswa, direncanakan akan diumumkan pada bulan Maret 2024 melalui website atau laman Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepri,” ujar politikis PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kepri selama 2 periode berturut-turut ini.
Sirajudin Nur, juga mengingatkan agar Pemprov Kepri memberi lebih banyak prioritas untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
”Penting untuk kita tegaskan kedudukan kita sebagai bagian dari pemerintahan untuk menolong masyarakat kurang mampu di sektor pendidikan. Kita harus bisa memastikan mahasiswa-mahasiswa dari keluarga kurang mampu, bisa terus melanjutkan pendidikan hingga selesai dan tidak putus di tengah jalan,” tegas calon anggota DPD RI tahun 2024 dari dapil Kepri ini.
Pihaknya juga menyinggung kebijakan bantuan pendidikan yang belum menyasar secara khusus bagi mahasiswa difabel. Sebab, kebijakan memberikan bantuan beasiswa bagi difabel bisa memberi harapan baru bagi masyarakat penyandang disabilitas, untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Tak itu saja. Sirajudin Nur juga meminta Pemprov Kepri agar di tahun 2025 nanti, bisa memulai menjalankan program beasiswa penuh, mulai dari semester awal hingga akhir, khusus bagi mahasiswa kurang mampu.
”Kami dorong agar Pemprov Kepri di tahun 2025 mendatang, bisa memulai program beasiswa penuh untuk jurusan-jurusan tertentu. Jadi, dampak bantuan pendidikan ini bisa secara nyata dirasakan masyarakat, dan kita bisa memastikan mereka mampu menyelesaikan pendidikannya tanpa terkendala biaya,” terang pria kelahiran 11 Juni 1973 ini mengakhiri. (*/adv)
DPRD Batam saat RDP soal pembayaran UWTO dari warga yang bermukim di Bengkong Kolam
batampos– DPRD Kota Batam bersama dengan sejumlah warga Bengkong Kolam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak BP Batam dan pihak terkait terkait permasalahan pembayaran UWTO lahan yang menjadi pemukiman warga. Rapat tersebut digelar di ruang pimpinan DPRD Batam, Senin (20/11) dan langsung dipimpin ketua DPRD Batam, Nuryanto.
Ketua DPRD Batam, Caknur, sapaan akrab Nuryanto mengaku sebelum RDP digelar ada sejumlah warga Bengkong Kolam yang tidak terima disebutkan belum membayar UWTO lahan yang ditempati warga sejak tahun 2009 tersebut oleh pihak BP Batam. Padahal di sana sudah ada warga yang membayar lunas, ada yang belum lunas dan ada sama sekali yang belum membayar.
“Nah jadi biar jelas duduk persoalannya, kita panggilah BP Batam. Bagaimana solusi mengatasi ini,” katanya.
Caknur mengatakan, alokasi lahan tersebut awalnya diberikan atas nama koperasi. Di mana saat itu belum bisa diberikan ke perorangan. Didirikanlah koperasi bernama Koperasi Bhineka Jaya. Dan lana pun dialokasikan. Dengan ketentuan membayar UWTO sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada warga yang sudah membayar UWTO dan sudah lunas. Ada juga yang membayar dan belum lunas, tetapi memang ada juga yang sama sekali belum membayar. Dan karena ada yang belum bayar inilah yang mempegaruhi kebijakan terhadap yang sudah membayar,” katanya.
Di tengah perjalanan, BP Batam pun membatalkan alokasi tersebut kepada koperasi dengan sejumlah alasan. Salah satunya adalah belum membayar UWTO. Padahal sebenarya, masyarakat sudah banyak yang membayar.
“Jadi ini yang menjadi akar masalahnya. Jadi di tengah warga saat ini ada keresahan. Nah BP Batam harus mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut warga belum bayar UWTO. Faktanya, warga sudah bayar dan mau membayar. Bahkan ada yang sampai lunas,” katanya.
Terkait hal tersebut, Caknur meminta agar pemerintah dalam hal ini BP Batam bisa mengambil solusi untuk memberikan dukungan kepada warga khususnya bagi yang sudah membayar UWTO. Artinya, BP Batam bisa memberikan apresiasi kepada warga yang sudah membayar lunas UWTO yang dibayarkan lewat koperasi Bhineka Jaya.
“Ada warga yang baik yang peduli dan melaksanakan kewajibannya, menurut saya BP Batam harus mengapresiasi. Janganlah diperlakukan sama dengan warga yang belum membayar sama sekali. Harus ada rasa keadilan kepada masyarakat, atau harus diperlakukan adil,” katanya.
Caknur mengatakan untuk mengetahui warga yang belum bayar UWTO dan yang sudah membayar, pihak BP Batam bisa berkoordinasi dengan pengurus dari Koperasi Bhinneka Jaya. “Jadi nanti bisa diminta datanya. Dan disinilah perlu kita minta kebijakan nan arif dari BP Batam. Tetapi perlu diingat, pada dasarnya semua warga mau membayar,” ujarnya.
Ia mengatakan kasus serupa bukan hanya terjadi di daerah Bengkong Kolam saja, tetapi juga di daerah lain juga. Ia mencontohkan di daerah Tanjung Sengkuang. “Saya ulangi pada dasarnya, semua warga mau membayar kok. Tapi warga mengeluh saat pembayaran ada kendala administrasi. Padahal warga mau kasih uang ke negara, ya harus dipermudah. Jangan warga bolak-balik untuk mengurus administrasinya,”tambahnya.
Hal yang sama diungkapkan Tumbur M Sihaloho, anggota DPRD Batam dari dapil Seibeduk, Nongsa, Bulang dan Galang. Ia menyebutkan bahwa permasalah pembayaran UWTO ini terjadi di banyak tempat. “Jadi di Seibeduk, di Sambau, di Punggur itu banyak terjadi. Banyak warga yang mau bayar UWTO tapi malah tidak terakomodir,” katanya.
Menurutnya, BP Batam harus mengambil kebijakan yang bisa memudahkan warga untuk membayarkan UWTOnya. “Ini kan uang masuk ke negara, ya harus dipermudah. Jangan malah sulit. BP Batam harus menmpunyai kebijakan untuk menyelesaiakn masalah ini. Jangan tunggu kasusnya mencuat dulu baru ada respon,” katanya.
Sementara itu, seorang perwakilan dari warga tegas menolak jika pihak BP Batam mengatakan bahwa warga Baloi Kolam, khususnya yang tergabung dalam Koperasi Bhinneka Jaya tidak membayar UWTO. Ia mengtakan, warga sudah mencicil sekitar Rp 2 Miliar.
“Kami sudah mencicil hingga enam kali. Tapi memang masih ada yang belum membayar sama sekali. Tapi kami meminta, kami yang membayar jangan disamakan dengan warga yang tidak mau membayar. Kami juga berharap ada kebijakan dan kemudahan dari BP Batam termasuk terkait denda pembayaran UWTO,” ujar seorang warga.
Sementara itu, Niko perwakilan dari BP Batam mengatakan bahwa pihaknya akan mengkroscek dulu mengenai pernyataan warga yang sudah membayar UWTO. “Jadi ini akan kami tindak lanjuti. Terkait kegelisahan di tengah masyarakat mengenai pembayaran ke koperasi akan kami kroscek kembali. Karena jujur sistemnya dulu masih manual bukan online seperti sekarang ini,” katanya.
Menurut Niko, beberapa waktu lalu sudah dilakukan pertemuan tetapi pada saat itu tidak ada bukti megenai cicilan pembayaran UWTO. Ia juga meminta kepada koperasi Bhinneka Jaya untuk memberikan data warga yang sudah membayar dan belum membayar bersama dengan bukti-buktinya. “Jadi kalau bisa besok kami minta datanya dan kami tindak lanjuti,” katanya.
Ia menegaskan, bahwa pengurusan terkait lahan ini sudah bisa dilakukan perorangan.”Dan saya minta kalau ada masalah, langsung saja ke BP Batam biar lebih cepat penyelesaiannya,” ujarnya. (*)
Kepala BTKP, Eko Sudarmanto dan Kepala Seksi Rancang Bangun, Dini Novitasari menjelaskan materi sosialisasi penggunaan aplikasi Simakespel di di Pacific Place Hotel, Senin (20/11) pagi. f.yopi
batampos– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) menggelar kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Alat Keselamatan Pelayaran (Simakespel) di Pacific Place Hotel, Senin (20/11) pagi.
Kegiatan ini sesuai dengan Keputusan Kepala BTKP Nomor 31 Tahun 2023 tanggal 29 September tentang petunjuk dan tata cara pengawasan dan kegiatan pemeriksaan tahunan, perlengkapan kapal, dan komponen kapal melalui aplikasi Simakespel.
Kepala BTKP, Eko Sudarmanto mengatakan kegiatan ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan keselamatan pelayaran yang baik dan aman. Untuk itu, BTKP terus mendukung dan mengupayakan terciptanya keselamatan dan keamanan baik untuk awak kapal, penumpang maupun pemilik kapal atau operator kapal itu sendiri.
“Intinya Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Perhubungan berupaya melakukan pengawasan standarisasi,” ujarnya di lokasi
Ia menjelaskan BTKP salah satunya mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memastikan alat–alat keselamatan pelayaran yang dipasang atau yang berada di atas kapal dapat berguna dan berfungsi sebagaimana mestinya.
BTKP juga selalu melakukan pengawasan dan evaluasi kepada penyedia jasa perawatan dan perbaikan perlengkapan kapan dan komponen kapal atau yang bisa disebut service station.
“Dengan rumitnya kegiatan, banyaknya kapal dan luasnya persiran tanpa teknologi akan sulit. Jadi intinya kita melakukan pengawasan pelerjaan dengan teknologi aplikasi,” katanya
Eko menambahkan dengan adanya sosialisasi ini diharapkan seluruh alat transportasi laut di Indonesia berstandar dan tidak membahayakan penumpang. Serta saat beroperasi atau dalam keadaan darurat, alat keselamatan berfunsi dengan baik.
“Ini tugas pemerintah dan didukung UPT yang tersebar di indonesia. Dan nanti pada akhirnya kita mempunyai kesamaan dalam melakukan pekerjaan pengawasan baik dari BTKP Jakarta dengan semua KSOP di Indonesia melalui teknologi,” ungkapnya.
Sementara Kepala Seksi Rancang Bangun, Dini Novitasari menambahkan kegiatan ini merupakan sinergi BTKP dengan KSOP untuk melakukan pengawasan.
“Hasilnya (pengawasan) dimasukkan ke aplikasi, sehingga pelayanan pemeriksaan tahunan melalui aplikasi ditambah hasil input dari UPT itu bisa sinkron. Jadi pelayanan menjadi 1 siklus yang berkelanjutab di aplikasi Simakespel,” katanya.
Ia menjelaskan selama ini pelayanan pemeriksaan tahunan memang sudah menggunakan aplikasi Simakespel. Namun, hssil pengawasan dari KSOP belum langsung masuk ke aplikasi tersebut.
“Pelayanan aplikasi berjalanan tanpa input pengawasan dari syahbandar, agak timpang rasanya. Nah intregasj pengawasan ke dalam aplikasi yang menjadi terobosan BTKP untuk efektifitas pelayanan dan pengawasannya,” tutupnya. (*)
batampos – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan bahwa institusi TNI memberikan dukungan penuh kepada keluarga empat prajurit TNI AU yang gugur dalam tugas di Pasuruan, Jawa Timur. Penegasan tersebut dia sampaikan di hadapan tiga kepala staf angkatan, kemarin (20/11). Dia ingin putra dan putri empat personel Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU yang mengalami insiden dalam penerbangan pesawat EMB-314 Super Tucano terus bersekolah.
Sebagai pimpinan TNI, Yudo sudah bertolak ke Malang bersama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. ”Untuk takziah kepada keluarga para prajurit yang mengalami kecelakaan pesawat Super Tucano,” ungkap dia kepada awak media di Jakarta. Kedatangannya ke Malang tidak lain untuk memberikan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagi TNI, mereka adalah kusuma bangsa yang sudah mengabdikan diri untuk negara.
Dari takziah tersebut, Yudo melihat dan menemui langsung anak-anak empat personel Angkatan Udara tersebut. Dia menyatakan bahwa mereka masih bersekolah. ”Sehingga harapannya ke depan mereka bisa melanjutkan sekolah. Kami memberikan dukungan moril pada keluarga,” ungkap dia. Berkaitan dengan teknis pendalaman pasca kecelakaan tersebut, TNI AU masih melakukan rangkaian investigasi.
Dalam keterangannya kepada awak media, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati menyampaikan bahwa instansinya perlu waktu. Sebab, ada bagian pesawat yang tidak bisa dibaca di dalam negeri. Sehingga harus dikirim ke luar negeri. Angkatan Udara memastikan bahwa sampai mereka menemukan data awal yang menunjukkan ada tidaknya kesalahan teknis, pesawat Super Tucano untuk sementara waktu tidak akan terbang.
Menurut Agung, Super Tucano merupakan salah satu pesawat yang andal dan mumpuni. Tidak heran, TNI AU turut memaksimalkan potensi pesawat tersebut. Dalam berbagai misi, pesawat yang bermarkas di Malang itu dilibatkan. ”Kesiapannya cukup tinggi, pesawat dirawat dengan baik, suku cadangnya baik, sehingga tidak ada masalah di pesawat Super Tucano,” kata perwira tinggi bintang satu TNI AU tersebut.
Dari investigasi dan pendalaman yang dilakukan pasca insiden yang menyebabkan empat prajurit TNI AU gugur, turut dilakukan evaluasi ke dalam. Termasuk diantaranya yang terkait dengan prosedur pelaksanaan tugas. ”Jadi, tujuan dari pada investigasi adalah memperbaiki prosedur. Menambah prosedur atau mengurangi hal-hal yang tujuannya untuk keselamatan penerbangan,” jelas pejabat TNI AU yang juga penerbang pesawat tempur itu.
Terpisah, Pakar Penerbangan Chappy Hakim menyampaikan, anatomi kecelakaan pesawat itu tidak pernah terjadi dengan penyebab tunggal. Misalnya, karena mesin rusak, hal itu harus diurut. “Kenapa tidak dicek sebelum take off. Rangkaian-rangkaian itu membuat mencari penyebab kecelakaan pesawat itu tidak semudah yang diperkirakan,” jelasnya.
Selama pesawat itu dioperasikan sesuai regulasi yang berlaku tentu aman. Dalam banyak investigasi kecelakaan pesawat, banyak yang ditemukan adanya hal yang dilewatkan dari prosedur yang ada. “Ini biasanya,” terangnya. Dia menerangkan, untuk waktu investigasi sebuah kecelakaan pesawat tidak bisa ditentukan jangka waktunya. Sebab, investigasi itu sangat detail dan ada banyak hal yang dilakukan. “Dari riwayat penerbangan, pilotnya bagaimana dan sebagainya,” ujarnya. (*)
Ilustrasi. Salah seorang pedagang mengangkat cabai merah keriting. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos– Harga cabai di pasaran Batam masih pedas. Bahkan harga cabai merah keriting hampir menyamai harga cabai merah lombok atau cabai setan, yakni Rp 100 ribu per kilogram.
Di pasar Botania Batamcenter, sebelumnya harga cabai merah keriting dijual Rp 80 ribu per kg, namun sejak Jumat lalu, harga cabai ini naik jadi Rp 100 ribu per kg.
“Cabai lagi tinggi semua, cabai merah juga naik, sudah Rp 100 ribu per kg,” ujar Yona pedagang di pasar tersebut.
Menurut dia, harga cabai itu hampir sama dengan cabai lombok. Dimana cabai lombok dijual Rp 110-120 ribu per kg.
“Hampir sama dengan cabai setan Rp 100 ribu per kg. Kalau cabai rawit Rp 80 ribu per kg,” jelas ya.
Dikatakannya, tingginya harga cabai karena faktor cuaca di daerah penghasil. Kondisi itu tak hanya dirisaukan oleh masyarakat, tapi juga pedagang karena modal usaha mereka juga naik, dan stok cabai tak bisa banyak.
“Ya seluruh Indonesia kayaknya cabai mahal. Karena memang faktor cuaca juga,” jelas ya.
BACA JUGA:
Hatati, warga Nongsa mengaku terpaksa berbelanja ke Pasar Pagi Jodoh agar mendapatkan harga komoditas lebih murah. Sebab pasar-pasar di dekat tempat tinggalnya menjual harta komoditas lebih tinggi.
“Kalau di pasar Jodoh tapi cabai Rp 80 ribu per kg, lumayan beda dengan di pasar sini yang lebih dari Rp 100 ribu. Harga-harga bahan masak lainnya juga lebih murah,” jelasnya.
Masih kata Tati, tingginya harga cabai sangat berpengaruh terhadap yang belanjanya. Sebab 1 kg harga cabai saat ini, sebelumnya bisa jadi 2 kg.
” Harga cabai naik 2 kali lipat. Ya pasti berat lah untuk kami. Makanya lebih milih ke Jodoh lebih murah juga,” ungkapnya.
Sementara, Kadisperindag Kota Batam, Gustian Riau belum bisa dikonfirmasi terkait keluhan warga terkait harga cabai. Namun beberapa waktu lalu, Gustian sempat mengatakan kenaikan cabai karena gagal panen di daerah penghasil. Tingginya harga cabai juga terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan ia telah meminta agar distributor untuk tidak mengambil margin atau keuntungan yang tinggi, sehingga tak meresahkan masyarakat. (*)
Kepala BPS Bintan, Nur Ihklas, Bupati Bintan, Roby Kurniawan saat Forum Group Discussion (FGD) Passenger Exit Survey terkait peran vital pelaku usaha dalam perkembangan Bintan di Bintan Agro Resort, Kecamatan Gunung Kijang, Senin (20/11/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan menjamin data pelaku usaha tidak akan bocor.
“Kami jamin data yang diberikan ke BPS dijaga baik dan dijamin tidak bocor,” ungkap Kepala BPS Bintan, Nur Ihklas usai Forum Group Discussion (FGD) Passenger Exit Survey terkait peran vital pelaku usaha dalam perkembangan Bintan di Bintan Agro Resort, Kecamatan Gunung Kijang, Senin (20/11/2023).
Dia juga meyakini pelaku usaha agar tidak ragu dan tidak perlu khawatir dalam memberikan data ke BPS.
Sebab, data yang diberikan ke BPS menjadi salah satu dasar untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan.
Tidak sampai di situ, lanjut dia, pemerintah akan menentukan langkah kebijakan yang pro rakyat berdasarkan data.
batampos-Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Mangara Simarmata mengatakan, Upah Minimum Provinsi atau UMP Kepri 2024 dipastiskan akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan UMP Kepri 2023. Namun demikian, presentasi kenaikan tersebut akan disepakati dalam pembahasan bersama tripartit hari ini, Selasa (21/11).
“Formulanya masih merujuk pada PP No 51/2023 tentang Perubahan atas PP No 36/2021 tentang Pengupahan,” ujar Mangara, Senin (20/11) di Tanjungpinang.
Dijelaskannya, jika skema masih menggunakan PP tersebut, tentu dipastikan UMP Kepri 2024 akan mengalami kenaikan. Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan berapa nilainya. Karena usulan dari pihak pengusaha maupun pekerja baru dibahas besok (hari ini,red).
“Kami sudah menjadwalkan rapat dewan pengupahan provinsi untuk menetapkan UMP Kepri 2024, Selasa (21/11). Apabila tidak hal-hal yang urgen, besok (hari ini,red) akan ditetapkan langsung,” jelasnya.
Lebih lanjut katanya, ada tiga variable yang menjadi rujukan dalam penetapan UMP Kepri 2024 mendatang. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, tingkat inflasi, dan koefisien alpha. Disebutkannya, adapun koefesien alpha yang akan digunakan berkisar 0,1-0,3.
“Untuk menjaga kondisi daerah, tentu kami akan mengambil keputusan sesuai dengan regulasi tentang pengupahan yang sudah ada,” tutupnya.
Seperti diketahui, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menetapkan UMP Kepri 2023 lalu adalah sebesar Rp3.279.194 atau naik
adalah 7,5 persen atau Rp229.022. Ketetapan ini, ditegaskan Gubernur Kepri dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1.354 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2023.
Dalam penetapan UMP 2023 ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri menggunakan formulasi dengan memperhatikan inflasi daerah sebesar 6,79 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri 4,79 persen dan koefesien alfa 0,15 persen.
Angka UMP Kepri 2024 yang akan ditetapkan har ini, akan menjadi dasar bagi Dewan Pengupahan Provinsi menetapkan Upah Minum Kota (UMK) 2024 pada bulan Desember mendatang. (*)
Bakal Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan ijazah calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka asli. Karenanya, Gibran dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai cawapres.
Sebelumnya, isu keaslian ijazah Gibran dipersoalkan Dokter Tifa di akun X. Tifa menuding Gibran tidak pernah kuliah S1 di University of Technology Sydney (UTS) Insearch Sydney, Australia atau hanya menjalani kursus.
Komisioner KPU RI Idham Holik memastikan tidak ada kejanggalan dalam verifikasi ijazah Gibran Rakabuming Raka. Dari hasil pengecekan KPU, dokumen pendidikan berupa ijazah yang disampaikan Gibran telah memenuhi syarat.
“Berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan direntang tanggal 18 – 28 Oktober 2023, telah dinyatakan MS (Memenuhi Syarat),” ujarnya saat dikonfirmasi.
Soal lebih detailnya, Idham enggan berkomentar. Merujuk Pasal 17 huruf h angka 5 UU No. 14 Tahun 2008, satuan pendidikan formal seseorang adalah salah satu bentuk informasi yang dikecualikan.
“Informasi berkaitan dengan satuan pendidikan seseorang tersebut menjadi informasi publik, apabila yang bersangkutan mengizinkan untuk mempublikasikanya kepada publik,” imbuhnya. Yang jelas, dari sisi administrasi tidak ada persoalan yang meggganjal.
Senada, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam pun memastikan ijazah Gibran asli. Menurutnya, Gibran mengantongi gelar Bachelor of Science dari University of Bradford, Singapura. ”Bachelor-nya dari Singapore,” ungkapnya.
Hal ini pun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Tentang Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama Gibran Rakabuming Raka. Dalam surat nomor:2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tersebut, dinyatakan bahwa bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka yang diperoleh dari University Of Bradford setara sarjana.
Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh Direktur Pembelajaran saat itu, Paristiyanti Nurwardani. ”Surat penyetaraan tersebut dikeluarkan oleh Ditjen Belmawa, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Penyetaraan ijazah didasarkan pada dokumen ijazah asli yg diperoleh seseorang dari luar negeri,” jelas Nizam.
Disinggung soal arti penyetaraan ijazah ini, Nizam menjelaskan, bahwa sebetulnya penyetaraan ijazah hanya digunakan untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Biasanya, di luar negeri hal tersebut dilakukan oleh universitas yang akan menerima mahasiswa lulusan universitas dari negara lain. ”Dalam UU Pendidikan Tinggi pun penyetaraan ijazah diatur untuk keperluan melanjutkan studi,” pungkasnya.
Dalam pengusulan penyetaraan ijazah luar negeri ini, tidak selalu usulan langsung diterima. Bisa juga ditolak oleh tim penilai karena dirasa tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, dalam hal kelengkapan dokumen, akreditasi perguruan tinggi atau program studi, hingga proses perkuliahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Biasanya pengusul akan diberikan kesempatan untuk perbaikan. Akan tetapi, jika tidak dipenuhi maka usulan akan ditolak secara otomatis oleh sistem.
Pada kesempatan lain, tidak ingin banyak kasus petugas pemilu yang sakit atau meninggal seperti sebelumnya, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP). SEB ini terkait Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
Dalam SEB tersebut Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinir seluruh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Wali kota memastikan agar KPU dan BAWASLU provinsi/kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk mengarahkan seluruh petugas penyelenggara pemilu mengikuti skrining riwayat kesehatan dari BPJS Kesehatan. Begitu pula dangan KPU dan BAWASLU akan memastikan seluruh subordinat dibawahnya untuk melakukan skrining riwayat kesehatan. SEB ini ditantangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemiluhan Umum Hasyim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, di Kantor Staf Kepresidenan kemarin.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Skrining Riwayat Kesehatan dilakukan untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar tidak menjadi sakit. ”Tentu kami berharap apabila petugas pemilu sudah melakukan Skrining Riwayat Kesehatan, kita dapat melakukan pemantauan terhadap risiko kesehatannya apakah masuk dalam kategori berisiko atau tidak berisiko penyakit.Selain itu, juga dapat ditemukan informasi tentang status kepesertaan JKN apakah aktif, tidak aktif atau belum terdaftar,” kata Ghufron.
Ghufron menjelaskan, jika hasil skrining petugas masuk dalam kategori tidak berisiko penyakit, maka bisa dipastikan petugas bisa melanjutkan aktivitas dan tanggung jawabnya di pemilihan umum. Namun bagi petugas yang memiliki hasil berisiko dan status kepesertaan JKN-nya aktif, maka dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ghufron juga memastikan, hasil pengisian skrining riwayat kesehatan tidak berpengaruh terhadap status petugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
Untuk perlindungan jaminan kesehatan melalui JKN, jika terdapat petugas pemilu yang belum menjadi peserta JKN maka pemerintah daerah wajib mendorong petugas mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri atau sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) jika petugas tersebut merupakan pekerja.
BPJS Kesehatan akan menyiapkan sistem informasi (aplikasi) untuk pengisian Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu ini akan disiapkan oleh BPJS Kesehatan. Sistem ini juga akan terintegrasi dengan sistem informasi milik KPU dan BAWASLU. BPJS Kesehatan juga akan menyiapkan dashboard pemantauan pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu. Hak akses dashboard tersebut akan dimiliki oleh KPU Pusat, BAWASLU Pusat, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan BPJS Kesehatan. ”Hasil Skrining Riwayat Kesehatan dapat dipantau bersama dan akan memberikan feedback kepada petugas maupun panitia penyelenggara pemilu,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengungkapkan ini adalah tindakan preventif dari pemerintah agar seluruh petugas pemilu terdeteksi sejak awal. ”Negara telah hadir dalam proses pemilihan umum. Jangan sampai kita mengulang kejadian di tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala BAWASLU, Rahmat Bagja mengungkapkan dengan adanya skrining ini dapat meminimalisir adanya berita palsu. Pada pemilu sebelumnya, terdapat berita simpang siur jika kematian atau sakitnya petugas pemilu karena diracun atau tindakan kriminal lain. “Kita ketahui kerja petugas pemilu ini cukup berat, hampir lebih dari 24 jam. Kita bayangkan pada hari pemilihan ada berapa banyak petugas yang bekerja,” ungkapnya. (*)
batampos – Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) melaporkan kondisi terkini RS Indonesia di Gaza, setelah jadi sasaran pasukan Israel. Saat ini lantai tiga dan empat bangunan rumah sakit nyaris tidak bisa digunakan. Pasalnya jadi sasaran serangan pasukan Israel yang masih melakukan pengepungan.
Perkembangan situasi di RS Indonesia di Gaza itu disampaikan pimpinan MER-C di Jakarta kemarin (20/11) sore. Site Manager RS Indonesia di Gaza Nur Ikhwan Abadi menjelaskan pasukan Israel menyerang dari sisi utara bangunan rumah sakit.
’’Mereka menyasar lantai 3. Ada 12 orang meninggal,’’ tuturnya. Kemudian di lantai 4 kondisinya sudah bolong karena kena gempuran tank. Serangan di lantai 4 itu sangat memprihatinkan, karena berdekatan dengan ruang layanan emergency.
Ikhwan mengatakan tenaga mendis di rumah sakit sangat kesulitan untuk melakukan evakuasi. ’’Setiap ada gerakan, tentara Israel melakukan serangan,’’ katanya. Saat ini sebagian besar penghuni RS Indonesia di Gaza berada di lantai dasar. Total ada sektiar 700 orang yang sedang menjalani perawatan di RS Indonesia di Gaza.
Selain itu ada sekitar 5.000 orang yang mencari perlindungan dengan berada di dalam RS Indonesia di Gaza. Ikhwan mengatakan ribuan orang tersebut mayoritas para wanita dan anak-anak. Sehingga menurut dia tidak ada alasan bagi tentara Israel untuk melakukan serangan ke RS Indonesia di Gaza.
Ketua Presidium MER-C Sarbini Abdul Murad menuturkan serangan Israel ke RS Indonesia di Gaza itu sangat mengejutkan. Karena banyak warga yang bermukim untuk mencari perlindungan di dalamnya. Dia menegaskan tidak benar jika RS Indonesia di Gaza jadi tempat persembunyian tentara Hamas.
’’Harusnya RS jadi tempat aman dan damai,’’ katanya. Sesuai dengan perjanjian internasional, RS tidak boleh jadi sasaran peperangan. Sarbini mengatakan serangan tersebut tentu memprihatinkan bagi rakyat Indonesia. Pasalnya Indonesia menjadi donator abadi RS tersebut.
Untuk itu dia menyampaikan aspirasi, supaya Presiden Joko Widodo kembali menggalang dukungan internasional supaya Israel bersedia melakukan gencatan senjata. Termasuk dengan kembali menghubungi Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Pemerintah Indonesia pun menyampaikan pernyataannya soal serangan Israel ke RSI kemarin. Melalui pernyataan resminya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, bahwa Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. ”Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional,” tegasnya.
Karenanya, ia mendorong semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Menlu Retno sendiri kini tengah berada di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), bersama dengan Menlu Arab Saudi, Menlu Yordania, Menlu Mesir, Menlu Palestina dan Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menggalang dukungan, terutama pada negara-negara anggota tetap dewan keamanan (DK) PBB atau P5. Dukungan ini ditujukan agar para anggota P5 bisa mendesak agar gencatan senjata di gaza dapat segera dilakukan. Dan tak kalah penting, bantuan kemanusiaan dapat juga disampaikan tanpa hambatan.
Selain itu, kunjungan beberapa Menlu OKI tersebut merupakan tindak lanjut dari Resolusi KTT Luar Biasa OKI-Liga Arab Yang diselenggarakan di Riyadh, pada 11 November lalu. Aksi ini juga akan dibawa ke Moskow, Rusia, hari ini (20/11).
”Bulan ini RRT memegang Presidensi DK PBB. Para Menlu OKI mengharapkan agar RRT dapat mendukung upaya yang sedang dilakukan para Menlu OKI tersebut,” ungkapnya. Selain itu, imbuh dia, direncanakan bakal ada pertemuan pada tingkat Menlu Di DK PBB untuk membahas kembali Isu Gaza di bulan ini.
Terkait kondisi 3 orang WNI yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Retno mengaku pihaknya masih hilang kontak dengan ketiga relawan tersebut. Ia telah menghubungi Badan Bantuan PBB untuk Palestina (UNRWA) di Gaza, namun jawaban yang diterima masih tidak sesuai harapan. ”UNRWA ternyata juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di RS Indonesia saat ini,” tuturnya.
Selain UNRWA, Retno juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional. Namun masih belum mendapatkan jawaban apapun. ”Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait RS Indonesia dan keselamatan 3 WNI tersebut,” katanya.
Saat ini, koordinasi dengan MerC Jakarta juga terus dilakukan. ”Dan mari kita doakan agar mereka selamat dan selalu diberi perlindungan Allah SWT,” sambungnya.
Pada kesempatan lain, seusai melepas bantuan yang kedua untuk Palestina, Presiden Joko Widodo membeberkan hasil pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden beberapa waktu lalu. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Putih, Washington DC dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC San Francisco tersebut membahas konflik di Gaza.
Ada empat hal yang disampaikan Jokowi. “Saya menyampaikan secara langsung pentingnya kekejaman di Gaza dihentikan,” katanya. Selanjutnya, dia juga menyampaikan gencatan senjata segera dilakukan. Ketiga, Jokowi minta perang segera distop dan terakhir terkait bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza.
Meski demikian, Jokowi mengatakan bahwa Biden tidak menanggapi sejumlah desakan yang disampaikan Indonesia. “Saya kira dari apa yang kami sampaikan saya pastikan dicatat,” ungkapnya.
Kemarin di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma 21 ton bantuan dari Indonesia diterbangkan menuju Palestina. “Bantuan ini bersumber dari anggaran pemerintah sebesar Rp31,9 miliar dan juga berasal dari perusahaan, dari masyarakat antara lain dari PT Paragon Technology and Innovation, kemudian dari Indonesian Humanitarian Alliance, Kitabisa, Baznas, WeCare, dan yang lain-lainny
Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan bahwa selain memberikan bantuan kemanusiaan, Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik kepada Palestina. Saat ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selaku salah satu utusan khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tengah mengunjungi sejumlah negara untuk menggalang dukungan guna menghentikan kekejaman di Gaza.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa pengumpulan bantuan kemanusiaan di Komando Lintas Laut (Kolinlamil) masih dibuka. Keterangan tersebut dia sampaikan usai memimpin serah terima jabatan panglima Kolinlamil dan komandan Pushidrosal, kemarin. ”Bantuan-bantuan logistik, bantuan-bantuan obat-obatan juga kami sudah menerima. Jadi, kami sudah siap apabila sewaktu-waktu disuruh cepat untuk berangkat,” imbuhnya.
Rencananya TNI AL akan mengirim kapal rumah sakit untuk membantu korban perang di Gaza, Palestina. Niatan itu sudah disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan mendapat izin dari Presiden Joko Widodo. Saat ini, Angkatan Laut tengah menunggu izin keluar. ”Tinggal menunggu izin dari Kemlu, Kemlu yang berhubungan dengan pihak mesirnya. Dan ini tujuannya adalah untuk kemanusiaan,” kata Ali.
Tidak hanya menghimpun bantuan kemanusiaan, orang nomor satu di TNI AL itu menyampaikan bahwa saat ini kapal rumah sakit yang akan dikirim tengah dipersiapkan. Kapal tersebut bahkan sudah masuk galangan kapal untuk diubah warnanya. ”Sedang dilaksanakan docking untuk pengecatan, diberikan warna yang putih karena sesuai aturan Konvensi Jenewa,” imbuhnya. Aturan itu menyebut kapal rumah sakit harus berwarna putih.
Ali memastikan, jika sudah ada izin dari Kemlu, anak buahnya akan langsung dilepas untuk melaksanakan misi kemanusiaan membantu korban perang di Gaza. Berdasar informasi yang diterima oleh instansinya, izin dari Mesir juga dibutuhkan. Sebab, mesir merupakan negara terdekat yang berbatasan langsung dengan Gaza. ”Kalau Mesir sudah membuka izin, maka kapal akan berangkat,” kata mantan panglima Kogabwilhan I tersebut. (*)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (tangkapan layar instagram @puanmaharaniri)
batampos – Hubungan PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan merenggang, usai Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Sebab, PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan, sampai saat ini Presiden Jokowi masih berstatus sebagai kader partai berlambang kepala banteng moncong putih.
“Pak Jokowi merupakan presiden dari PDIP yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).
Puan mengaku sempat bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, pada Senin (20/11) siang. Pertemuan itu dalam rangka kegiatan MIKTA Speakers Consultation ke-9.
Puan menyatakan, dirinya kemungkinan bakal kembali bertemu dengan Jokowi di Istana untuk membahas status mantan Gubernur DKI Jakarta itu di PDIP. “Bisa saja itu dibicarakan,” ucap Puan.
Saat disinggung pertemuan lanjutan dengan Jokowi, Ketua DPR RI itu megatakan masih menunggu waktu yang tepat.
“Ini hanya masalah waktu saja. Presiden mungkin sibuk. Saya juga ada agenda lain. Namun tadi, jika waktunya cocok atau pas saya akan bertemu lagi dengan Presiden,” pungkas Puan. (*)
