batampos – Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) berkomitmen untuk melakukan transformasi peningkatan mutu perguruan tinggi melalui digitalisasi. Bakal ada lima PTNU yang dijadikan pilot project nantinya.

Upaya transformasi ini diawali dengan penyelenggaraan Simposium Nasional Digitalisasi PTNU yang mengangkat tema: Transformasi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. Dihadiri oleh 300 perwakilan PTNU.

BACA JUGA: Anggota DPR RI Vita Ervina Diperiksa Selama Tujuh Jam dan Dicecar 28 Pertanyaan Terkait Kasus Korupsi SYL 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengaku, seiring dengan perkembangan zaman saat ini, teknologi khususnya digital ini sangat penting. Karena dengan teknologi digital ini bisa dibangun sistem secara lebih terukur dan sistematis.

”Pada saat yang sama, teknologi memungkinkinkan kita melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan dengan cepat,” ungkapnya saat memberikan sambutan di Simposium PTNU, di Jakarta, kemarin (28/11).

Diakuinya, di awal kepemimpinannya, kesan pertama yang didapatkan saat melihat PT-PT NU adalah pusing. Sebab, belum ada sistem. Kemudian, ada satu masalah fundamental yang belum terpecahkan hingga kini. Yakni, mengenai paradigma PT di lingkungan NU. Ada semacam kesadaran antara tradisi pendidikan dan tuntutan yang muncul dari perkembangan zaman terkait dunia pendidikan.

Menurutnya, secara tradisional pendidikan di lingkungan NU atau pesantren itu dasarnya cuma satu, 1 K. Kramat. ”Jadi pendidikan pesantren nomor satu yang penting kramat dulu, yang lain menyusul. Soal pengetahuan kognitif dan lain-lain itu nanti, nanti mendapat landasan berkembang kalau keramatnya dapat,” tuturnya lalu disambut tawa oleh para peserta.

Namun, lanjut dia, di tengah perubahan zaman saat ini disadari adanya kebutuhan untuk berkembang dengan macam-macam kapasitas pengetahuan kognitif. Dan ini harus dikejar.

Selain itu, dalam upaya mengejar model pendidikan yang canggih jelas berbiaya tinggi. Sementara, kramat itu itu dasarnya tirakad. Bahkan ada PTNU yang disebutnya saking tidak mau melepas kramatnya tersebut sampai zuhud segala rupa. Kemudian, dalam 15 tahun jumlah mahasiswa hanya mencapai 70 orang saja. ”Saya kira itu perlu dipikirkan. Kalau perlu didiversifikasi, ada yang bagian keramat, ada yang bagian canggih. Dipisah gitu loh supaya ndak hilang dua-duanya,” ungkapnya.

Karenanya, dengan adanya symposium ini, Gus Yahya menyambut positif sinergi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dia menilai, teknologi yang dikembangkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah tepat. ”Saya percaya Pak Nadiem, karena beliau ahlinya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan, bahwa berkumpulnya para pimpinan dan perwakilan sivitas akademika PTNU ini merupakan momen penting untuk memperkuat upaya transformasi dunia pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Melalui simposium ini, kampus-kampus di bawah naungan NU yang berjumlah hampir 300 perguruan tinggi dapat saling bertukar gagasan, pengalaman, dan praktik baik.

”Sehingga bisa bersama-sama mewujudkan kampus NU yang senantiasa relevan dengan kebutuhan dunia global hari ini,” ujarnya.

Dia menegaskan, saat ini dunia bergerak dengan sangat cepat seiring perkembangan teknologi, pergeseran demografi, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan dinamika sosial dan budaya. Yang mana perubahan-perubahan ini menuntut seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk mampu beradaptasi, demi lahirnya sumber daya manusia unggul dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman.

”Alhamdulillah, upaya kampus-kampus di Indonesia, termasuk yang berada di bawah naungan NU, untuk melahirkan lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi tampak semakin nyata berkat terobosan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM),” tuturnya.

Hanya dalam waktu empat tahun, kata Nadiem, Kemendikbudristek telah berhasil mengirim 950 ribu lebih mahasiswa Indonesia untuk belajar dan berkarya di luar kampus. Bukan hanya itu, berdasarkan hasil survey, para mahasiswa yang telah mengikuti program MBKM memiliki waktu tunggu kerja yang lebih singkat serta gaji pertama yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Sementara itu, Ketua Panitia Simposium PTNU Luthfi Hamidi menyebut, bakal ada lima PTNU yang akan menjadi pilot project peningkatan mutu perguruan tinggi melalui digitalisasi ini. Meski belum ditentukan mana saja PTNU tersebut, namun Luthfi memastikan project ini bakal segera dimulai.

”Nanti akan tentukan mana saja PTNU-nya,” ungkapnya. Yang jelas, kata dia, transformasi digital ini juga akan mencakup penggunaan Learning Management System (LMS) dalam proses perkuliahan. Sehingga, sarana dan prasarana akan disiapkan secara menyeluruh. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengatakan, banyak kemudahan yang bakal diterima calon jemaah haji (CJH) yang berangkat tahun depan. Mulai dari pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) hingga adanya top-up khusus.

Ia menjelaskan, besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) memang sudah ditentukan komposisinya 60:40. Di mana, 60 persen tersebut merupakan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dan sisanya, 40 persen penggunaan nilai manfaat.

Diakuinya, memang ada perbedaan komposisi dibanding tahun lalu. Namun, dia menegaskan, tak ada perbedaan signifikan. Peningkatan besaran BPIH pun terjadi lantaran fluktuatif penganggaran kebutuhan terutama di sektor transportasi yang tidak bisa dihindari.

”Segala sesuatu yang sudah diputuskan ini kan sudah menjadi ikhtiar kita sama-sama , mudah-mudahan ini bisa berwujud dan menambah pelayanan,” ujarnya ditemui usai acara Simposium Nasional Digitalisasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (Simposium PTNU) di Jakarta, kemarin (28/11).

Meski demikian, lanjut dia, para CJH diberikan sejumlah keringanan. Diantaranya, proses pelunasan yang bisa dicicil dan ditop-up dengan virtual account (VA).

”Dan tiap virtual account itu kan dikasih saldo sekitar Rp 2-3 juta, yang kalau ditotal-total kalau dia menyetor Rp 25 juta, maka tinggal Rp 28 jutaan lagi dia melunasinya,” tuturnya. Saldo VA tersebut disebutnya berasal dari badan pengelola keuangan haji (BPKH).

Disinggung soal waktu pelunasan, Saiful mengatakan, direncanakan mulai awal Desember 2023. CJH bisa mulai mencicil sampai batas waktu akhir yang ditentukan. Tak ada batasan minimum besaran cicilan nantinya. Termasuk, penentuan waktu-waktu tertentu untuk melakukan pembayaran cicilan.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan bank penerima pelunasan. Bahkan, telah dibuat teknis-teknis pembayarannya seperti apa. ”Makanya ini salah satu terobosan kita dan Komisi VIII DPR. Kita membuat skema yang meringankan mereka jadi cicil gitu. Ditop-up istilahnya,” paparnya.

Dengan putusan yang lebih awal ini, Saiful berharap, persiapan pelaksanaan haji pun bisa rampung lebih cepat. Pembuatan visa haji misalnya, dapat diselesaikan pada Februari 2024.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa’adi merespon penetapan biaya haji 2024. Dia mengatakan proporsi 60 persen uang jemaah dan 40 persen nilai manfaat sudah cukup proporsional. “Beban jemaah atau Bipih dengan subsidi dari nilai manfaat sudah cukup berimbang,” katanya.

Zainut yang juga mantan Wakil Menteri Agama itu menjelaskan, dalam penetapan ongkos haji hatus memperhatikan dua aspek. Yaitu aspek keadilan dan keberlanjutan. Jangan sampai subsidi terlalu tinggi, sehingga mengancap kesinambungan pengelolaan dana haji di BPKH.

“Penggunaan nilai manfaat harus dihitung secara proporsional dan berkeadilan,” jelasnya. Tujuannya untuk menjaga agar nilai manfaat pengelolaan dana haji di BPKH tidak habis tergerus. Zainut mengingatkan bahwa nilai manfaat untuk subsidi haji itu, menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia. Termasuk 5 juta lebih calon jemaah yang masih mengantri keberangkatan.

Zainut menjelaskan pemanfaatan nilai manfaat dana haji sejak 2010 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Penggunaan nilai manfaat pernah mencapai angka hingga 59 persen pada musim haji 2022 lalu. “Gara-gara Arab Saudi menaikkan layanan biaya masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji, di saat jemaah haji sudah melakukan pelunasan Bipih,” katanya.

Kondisi seperti itu, menurut Zainut sudah tidak normal. Mereka mendorong agar nilai manfaat digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan. Apalagi, MUI menilai kinerja BPKH belum menunjukkan hasil yang optimal. Sehingga belum dapat menghasilkan nilai manfaat yang ideal dan maksimal.

Dia menjelaskan jika pengelolaan di BPKH tidak kunjung optimal, maka nilai manfaat akan terus tergerus. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan habis pada tahun 2027. Apalagi jika komposisi Bipih dan subsidi dari nilai manfaat masih tidak proporsional. Jika dibiarkan terus tanpa perhitungan yang matang, pada 2028 nanti jemaah bayar biaya haji 100 persen tanpa ada subsidi. Karena nilai subsidi sudah habis.

Kemudian dengan naiknya jumlah Bipih yang harus dibayar oleh jemaah haji, MUI meminta kepada Kemenag untuk lebih meningkatkan pelayanan. Serta meningkatkan perlindungannya kepada jemaah haji Indonesia. Supaya para jemaah bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman, nyaman dan menjadi haji yang mabrur. (*)

Reporter: JP Group

batampos – jelang pemilu 2024 mulai bermunculan hoax atau berita bohong. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendeteksi terdapat 39 hoax terkait pemilu hanya untuk November ini. Pemantauan hoax ditingkatkan dengan meluncurkan desk pengawas hoax pemilu.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menuturkan, masa kampanye pemilu 2024 telah dimulai, masalahnya sepanjang November sudah ditemukan 39 hoax pemilu. Lebih dari satu hoax pemilu beredar dalam satu harinya. “Temuan hoax dari 1 November hingga 27 November,” jelasnya di Kantor Kemenkominfo kemarin.

BACA JUGA:3 Saluran Resmi Pengaduan Penyebaran Berita Hoaks Jelang Pilpres 2024 yang Disediakan Bawaslu

Bila didata sejak Juli hingga November ditemukan 96 hoax pemilu yang tersebar dalam 355 konten. Saat ini telah dilakukan takedown sebanyan 290 konten.”65 konten sisanya masih dalam proses,” jelasnya.

Karena itu dapat dipastikan terjadinya peningkatan jumlah hoax pemilu. Berbagai konten tersebut mengandung ujaran kebencian, konten negatif dan provokatif. Tentu semua itu mengamcam persatuan dan kesatuan. “Yang terjadi karena perbedaan pilihan,” urainya.

Dia mengatakan, diperlukan penguatan dalam pengawasan hoax. Karenanya diluncurkan desk pengawasan pemilu yang bersinergi antara Kemenkominfo, Bawaslu, dan Polri. “Desk Pengawasan Hoax ini dijalankan tiga lembaga,” paparnya.

Misalnya, terdapat pengaduan hoax dari masyarakat ke situs Bawaslu. Nantinya, pengaduan itu akan dikroscek dan ditangani bersama. “Kalau Kemenkominfo ya distempel hoax dan ditakedown,” terangnya.

Menurutnya, sebenarnya perlu disadari bahwa media sosial juga menjadi media pengembangan demokrasi. Belajar untuk bebas berekspresi, karena itu nantinya penegakkan hukum terhadap penyebar hoax tidak langsung dilakukan ke semua. “Ada kriteria yang mungkin bisa ditempuh,” jelasnya.

Salah satunya adalah penyebaran hoax berpotensi menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Nah, untuk hoax pemilu semacam itu akan dilakukan penegakkan hukum. “Kalau hanya hoax biasa, kami stempel dan takedown,” paparnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, gegap gempita pesta demokrasi telah dimulai, di sisi lain di ruang digital muncul tantangan serius. Sangat mungkin disinformasi terjadi. “Padahal masyarakat berhak mendapatkan informasi pemilu yang benar,” jelasnya.

Karenanya Bawaslu, Kemenkominfo dan Polri berkomitmen untuk mengatasi hoax bersama. Dengan begitu informaai yang tidak benar itu bisa ditangani bersama. “Jangan sampai memecah belah,” urainya.

Sementara itu, jelang pemilu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mulai mengantisipasi adanya kekerasan pada perempuan di ruang politik. Diakui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Ratna Susianawati, risiko kekerasan di ruang politik ini memang nyata adanya. Karenanya, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa menciptakan ruang politik yang nyaman dan ramah terhadap partisipasi kaum perempuan di dalamnya. Baik sebagai pemilih maupun pelaku politik praktis.

”Kami sudah MoU dengan Bawaslu dan KPU terkait hal ini, termasuk tidak mengikutsertakan anak dalam kampanye politik,” ujarnya pada Media Talk 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di Jakarta, Selasa (28/11).

Perlindungan terhadap perempuan di ruang politik ini harus jadi perhatian. Mengingat jumlah perempuan dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang sama besarnya dengan laki-laki, yakni sekitar 102,5 juta. Termasuk, untuk mereka yang mengikuti kontestasi politik 2024 nanti. Para perempuan caleg kerap mengalami diskriminasi dalam ruang politik. Padahal, kedudukannya setara dengan caleg laki-laki.

Head of Programmes UN Women Indonesia Dwi Yuliawati Faiz menambahkan, pihaknya pun telah mengantisipasi hal ini dengan program 16 aktivis untuk 16 hari. Pihaknya bersama KemenPPPA menjaring perempuan-perempuan muda untuk membuat konten yang berisi tentang perlindungan terhadap perempuan di dunia digital.

”Jadi upaya ini untuk menciptakan ruang bagi perempuan agar perempuan bisa berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun kandidat, aman dari kekerasn di dunia digital,” tuturnya. (*)

Reporter: JP Group