batampos – jelang pemilu 2024 mulai bermunculan hoax atau berita bohong. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendeteksi terdapat 39 hoax terkait pemilu hanya untuk November ini. Pemantauan hoax ditingkatkan dengan meluncurkan desk pengawas hoax pemilu.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menuturkan, masa kampanye pemilu 2024 telah dimulai, masalahnya sepanjang November sudah ditemukan 39 hoax pemilu. Lebih dari satu hoax pemilu beredar dalam satu harinya. “Temuan hoax dari 1 November hingga 27 November,” jelasnya di Kantor Kemenkominfo kemarin.

BACA JUGA:3 Saluran Resmi Pengaduan Penyebaran Berita Hoaks Jelang Pilpres 2024 yang Disediakan Bawaslu

Bila didata sejak Juli hingga November ditemukan 96 hoax pemilu yang tersebar dalam 355 konten. Saat ini telah dilakukan takedown sebanyan 290 konten.”65 konten sisanya masih dalam proses,” jelasnya.

Karena itu dapat dipastikan terjadinya peningkatan jumlah hoax pemilu. Berbagai konten tersebut mengandung ujaran kebencian, konten negatif dan provokatif. Tentu semua itu mengamcam persatuan dan kesatuan. “Yang terjadi karena perbedaan pilihan,” urainya.

Dia mengatakan, diperlukan penguatan dalam pengawasan hoax. Karenanya diluncurkan desk pengawasan pemilu yang bersinergi antara Kemenkominfo, Bawaslu, dan Polri. “Desk Pengawasan Hoax ini dijalankan tiga lembaga,” paparnya.

Misalnya, terdapat pengaduan hoax dari masyarakat ke situs Bawaslu. Nantinya, pengaduan itu akan dikroscek dan ditangani bersama. “Kalau Kemenkominfo ya distempel hoax dan ditakedown,” terangnya.

Menurutnya, sebenarnya perlu disadari bahwa media sosial juga menjadi media pengembangan demokrasi. Belajar untuk bebas berekspresi, karena itu nantinya penegakkan hukum terhadap penyebar hoax tidak langsung dilakukan ke semua. “Ada kriteria yang mungkin bisa ditempuh,” jelasnya.

Salah satunya adalah penyebaran hoax berpotensi menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Nah, untuk hoax pemilu semacam itu akan dilakukan penegakkan hukum. “Kalau hanya hoax biasa, kami stempel dan takedown,” paparnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, gegap gempita pesta demokrasi telah dimulai, di sisi lain di ruang digital muncul tantangan serius. Sangat mungkin disinformasi terjadi. “Padahal masyarakat berhak mendapatkan informasi pemilu yang benar,” jelasnya.

Karenanya Bawaslu, Kemenkominfo dan Polri berkomitmen untuk mengatasi hoax bersama. Dengan begitu informaai yang tidak benar itu bisa ditangani bersama. “Jangan sampai memecah belah,” urainya.

Sementara itu, jelang pemilu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mulai mengantisipasi adanya kekerasan pada perempuan di ruang politik. Diakui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Ratna Susianawati, risiko kekerasan di ruang politik ini memang nyata adanya. Karenanya, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa menciptakan ruang politik yang nyaman dan ramah terhadap partisipasi kaum perempuan di dalamnya. Baik sebagai pemilih maupun pelaku politik praktis.

”Kami sudah MoU dengan Bawaslu dan KPU terkait hal ini, termasuk tidak mengikutsertakan anak dalam kampanye politik,” ujarnya pada Media Talk 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di Jakarta, Selasa (28/11).

Perlindungan terhadap perempuan di ruang politik ini harus jadi perhatian. Mengingat jumlah perempuan dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang sama besarnya dengan laki-laki, yakni sekitar 102,5 juta. Termasuk, untuk mereka yang mengikuti kontestasi politik 2024 nanti. Para perempuan caleg kerap mengalami diskriminasi dalam ruang politik. Padahal, kedudukannya setara dengan caleg laki-laki.

Head of Programmes UN Women Indonesia Dwi Yuliawati Faiz menambahkan, pihaknya pun telah mengantisipasi hal ini dengan program 16 aktivis untuk 16 hari. Pihaknya bersama KemenPPPA menjaring perempuan-perempuan muda untuk membuat konten yang berisi tentang perlindungan terhadap perempuan di dunia digital.

”Jadi upaya ini untuk menciptakan ruang bagi perempuan agar perempuan bisa berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun kandidat, aman dari kekerasn di dunia digital,” tuturnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Letjen TNI Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru, pada siang ini. Letjen TNI Maruli Simanjuntak menggantikan posisi Jenderal TNI Agus Subiyanto yang kini menjabat sebagai Panglima TNI.

BACA JUGA: KSAD Baru akan Ditunjuk Pekan Depan

“Hari ini, tepatnya Rabu, 29 November 2023, pukul 14.00 WIB, dijadwalkan pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden di Istana Negara,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Rabu (29/11).

Namun, Ari tak menjelaskan secara rinci sosok KSAD yang akan dilantik Presiden Jokowi. “Mengenai siapa KSAD yang baru, kita tunggu saja ya,” tegas Ari.

Sebagaimana diketahui, saat ini posisi KSAD masih kosong karena pejabat sebelumnya, Jenderal Agus Subiyanto telah dilantik menjadi Panglima TNI.
Sementara itu, pihak DPR pernah menyampaikan tiga nama bakal calon KSAD yang digadang-gadang menggantikan Jenderal Agus Subiyanto.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, tiga nama yang berpeluang mengisi posisi KSAD yakni Letjen TNI Maruli Simanjuntak, Letjen TNI Suharyanto, dan Letjen TNI I Nyoman Cantiasa.

Maruli merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad), Suharyanto adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Nyoman adalah Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) KSAD. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kampanye sudah resmi digelar. Selain mendekatkan diri ke masyarakat, pasangan calon presiden dan wakil presiden juga harus memperkenalkan dan mengadu visi misi dan programnya satu sama lain. Salah satunya melalui kegiatan debat Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari megatakan, pihaknya masih menggodok format debat yang ideal. Harapannya, debat yang disuguhkan nanti bisa berlangsung sehat dan rasional.

BACA JUGA: 3 Saluran Resmi Pengaduan Penyebaran Berita Hoaks Jelang Pilpres 2024 yang Disediakan Bawaslu

Selain itu, turunan dari tema yang ditentukan undang-undang juga sedang dirumuskan. Kemudian, KPU juga masih harus menentukan lokasi dan tanggal, ahli dan panelis, moderator, hingga penyiaran.

Untuk itu, hari ini rencananya KPU akan menggelar rapat sekaligus meminta masukan dari akademisi, pemerintah, hingga organisasi masyarakat sipil pada pagi hari. “Sorenya kita akan mengundang tim paslon membahas kampanye metode debat tersebut,” ujarnya di Kantor KPU RI tadi malam.

Dengan adanya masukan para ahli dan peserta pemilu, diharapkan KPU bisa mengambil kebijakan yang partisipatif. Soal frekuensi debat, Hasyim menegaskan akan tetap berlangsung lima kali. Itu merujuk pada ketentuan pada Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selama UU tersebut tidak direvisi, maka tidak akan ada perubahan.

Lantas, apakah dibolehkan jika ada calon presiden atau cawapres yang tidak berkenan hadir? Hasyim tidak memberikan jawaban pasti. Dia hanya menegaskan, tidak ada dalam sejarahnya capres/cawapres absen dalam debat. “Semuanya punya itikad baik untuk hadir,” tegasnya.

Hasyim juga memastikan, dalam pelaksanaan Debat tidak akan ada pertanyaan yang bocor ke peserta. Meski demikian, dia meyakini semua peserta bisa memperkirakan. Sebab, tema sudah tersedia.

“Topik itu kan sudah ada di UU, jadi semua calon, semua tim pasangan calon sudah bisa memprediksi kira-kira kalau topik ini apa saja,” kata Hasyim.

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran Nusron Wahid menepis tudingan sejumlah kalangan yang menyebut Gibran menghindari forum debat. Dia memastikan, dalam debat resmi yang dihelat oleh KPU, pasangan Prabowo – Gibran akan datang. “Begini ya, kalau yang mengadakan KPU pasti kita akan hadiri semua,” ujarnya.

Ketidakhadiran Gibran dan Prabowo dalam sejumlah acara yang diinisiasi gerakan masyarakat, lanjut dia, bukan karena tidak berani. Melainkan semata-mata kesempatan dan waktu yang terbatas di tengah kesibukan. Berbeda dengan lainnya, pasangan Prabowo-Gibran keduanya sama-sama masih dinas.

Lagi pula, kata Nusron, menghadiri dialog dan debat yang digelar masyarakat bukan sesuatu yang wajib. Sehingga perlu juga dilihat sejauh mana prioritasnya. “Kalau kita pas cocok, waktunya tepat, ya kita hadiri. Kalau enggak cocok dan enggak pas ya karena sudah,” imbuhnya.

Lebih lanjut lagi, politisi Golkar itu berpendapat, perlu juga mengatur strategi untuk memberikan efek surprise. Sehingga tidak semua dibuka diawal. “Kalau semua ide-ide kita keluarkan hari ini, nanti kita enggak ada surprise-nya nanti di KPU,” terangnya.

Sementara itu, kubu Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar menegaskan kesiapannya mengikuti debat. Sebaliknya, Timnas Amin justru menyesalkan jadwal debat capres-cawapres yang belum dirilis KPU hingga saat ini. Hal tersebut membuat Timnas Amin mempertanyakan kesiapan KPU dalam menyukseskan seluruh tahapan pilpres.

”Ada apa KPU sampai sekarang belum umumkan jadwal debat, padahal kan sudah memasuki tahapan kampanye?,” kata Jubir Timnas Amin M. Ramli Rahim.

Ramli menyebut belum dirilisnya jadwal debat capres-cawapres itu berpotensi merugikan kontestan pilpres. Tidak hanya Amin, tapi juga pasangan capres-cawapres lain. Umumnya kegiatan debat, lanjut Ramli, pasti memerlukan persiapan. ”Perlu ada persiapan serius dari pasangan capres-cawapres,” ungkap Ketua Konfederasi Relawan Nasional Anies (KoReAn) tersebut.

Ramli khawatir potensi kecurangan bisa terjadi jika jadwal debat tak kunjung dirilis. Menurutnya, hal itu dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. ”Jangan sampai belum rilis jadwal debat ini menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kan kita tidak tahu. Potensi kecurangan bisa timbul dari mana saja,” tukasnya.

Paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud menyatakan kesiapan untuk debat. Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Abdullah Mansyur menyatakan, pihaknya sudah melakukan persiapan secara matang. “Kami sudah menyiapkan jauh-jauh hari,” terangnya saat konferensi pers Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat kemarin.

TPN sudah menyiapkan konten atau materi yang akan dibutuhkan dalam debat. Materi itu disusun setelah dilakukan kajian yang mendalam oleh para ahli dan pakar. Jadi, TPN siap menghadapi debat, baik yang digelar KPU maupun masyarakat umum.

Pasangan Ganjar-Mahfud juga siap mengikuti tahapan pemilu itu. Kapasitas keduanya juga tidak perlu diragukan lagi, karena Ganjar dan Mahfud adalah sosok yang sangat berpengalaman. Kedua tokoh itu menguasai berbagai bidang dalam pemerintahan. “Ganjar- Mahfud pasti akan menguasai panggung debat,” tegasnya.

Terkait waktu pelaksaan debat, kata Mansyur, hal itu menjadi kewenangan KPU. Namun, pelaksanaan debat harus menyesuaikan dengan jadwal kampanye yang sudah disusun, baik dengan TPN Ganjar-Mahfud maupun tim paslon lain.

Politisi PPP itu mengatakan, TPN tentu akan berkoordinasi dengan KPU dalam penentuan jadwal dan lokasi debat. “Kami akan bernegoisasi dengan KPU, sehingga debat bisa dilaksanakan dengan lancar,” ungkapnya.

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Doni Gahral mengatakan, debat yang dilakukan harus betul-betul perdebatan yang berkualitas, yaitu ada pertengkaran pikiran. Bukan debat yang berisikan kampanye. “Kalau kampanye di forum lain saja. Debat harus ada pertengkaran pikiran,” jelasnya.

Misalnya, terkait program sosial yang akan dilakukan. Kandidat harus bisa menjelaskan secara detail terkait akurasi data, jumlah penerima manfaat, dan pos anggaran yang akan digunakan. Program itu didebat oleh kandidat lain.

Doni menjelaskan, kandidat harus ditanya sampai titik pengetahuannya yang paling jauh atau dalam. “Sebab, mereka adalah sosok yang akan memimpin negara, bukan memimpin kelurahan, desa, atau daerah. Jadi, pertanyaannya harus sedalam mungkin,” bebernya.

Dalam debat, lanjut Doni, kandidat jangan menyampaikan visi-misi, karena itu bersifat umum. Apalagi, visi-misi sudah disebar. Semua orang sudah membaca dan mengetahuinya. Yang perlu dijelaskan adalah bagaimana melaksanakan program yang ditawarkan secara teknis dan taktis.

Yang tidak kalah pentingnya, kandidat tidak boleh ad hominem, menyerang secara personal. Kandidat juga sampai marah-marah ketika merespon pertanyaaan. “Kalau seperti itu, maka dia sudah kalah langkah,” tandasnya.

TKN Serang Balik Megawati

Sementara itu, pernyataan Megawati Soekarno Putri yang menyebut pemerintahaan saat ini mirip orde baru mendapat serangan balik dari TKN Prabowo-Gibran. Sekretaris TKN Nusron Wahid mengaku menghormati sosok Mega. Namun dia menilai pernyataan Mega senin lalu telah keliru.

“Kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati itu sendiri selama 10 tahun,” ujarnya. Nusron menilai tidak tepat menilai situasi sekarang seperti orba. Buktinya, Mega bisa mengkritik pemerintahan secara bebas.

Dia juga menyoroti sindiran soal netralitas. Sebab, yang bisa memobilisasi ASN adalah Menpan RB yang notabene politisi PDIP. Nusron juga membeberkan kasus keterlibatan intelijen yang terungkap memenangkan Ganjar dalam kasus PJ Bupati Sorong.

Baginya, menteri-menteri dari PDIP punya peluang memanfaatkan kekuasaan. Misalnya Menteri Sosial yang bisa saja memobilisasi petugas Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Menteri Hukum dan HAM yang menguasai pemilihan di lembaga pemasyarakatan.

“Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai,” tegasnya.

Prabowo – Mahfud diberi Jatah Cuti

Pada kesempatan lain Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana berharap momen kampanye bisa berjalan dengan lancar dan sejuk. Dua menteri Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto, merupakan kontestan capres dan cawapres. Mereka sudah mengajukan cuti untuk melakukan kampanye.

“Bagi Menkopolhukam Pak Mahfud sesuai surat permohonan kampanye di jadwal yang sudah beliau sampaikan pada presiden. Termasuk Presiden sudah memberikan persetujuan pada Menhan, izin cuti kampanye sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Menhan,” ucapnya kemarin.

Ari menjelaskan aturan cuti untuk menteri sudah dijelaskan sesuai dnegan PP 53/2023. Dalam aturan itu ada dua katagori cuti, yakni cuti kampanye untuk menteri yang menjadi capres maupun cawapres, dan kedua cuti yang menjadi anggota partai politik atu ikut tim kampanye.

“Kalau menteri yang jadi capres cawapres itu ada fleksibilitas adalah menteri akan jadi capres mengajukan pada presiden sesuai kebutuhannya. Sedangkan menteri-menteri yang menjadi anggota parpol atau jadi tim kampanye, cuti kampanyenya satu hari kerja dalam seminggu,” ungkapnya.

Meski menteri cuti, Ari menjamin proses pemerintahan tetap berjalan. Artinya rapat internal atau rapat terbatas dengan Kepala Negara tetap berlangsung. Mereka yang cuti bisa digantkan wakil menteri.

Yang menjadi kekhawatiran adalah ketika menteri yang masih menjabat menggunakan fasilitas dari negera. Apalagi mereka hanya cuti, bukan mundur dari jabatan. Ari hanya menjelaskan tidak ada aturan menteri untuk mundur.

“Prinsip dasarnya adalah dalam cuti itu dilarang memanfaatkan fasilitas negara. Namanya cuti ya menjalankan sesuatu yang berada di luar tugasnya,” ungkapnya. Dia pun meminta Bawaslu dan masyarakat untuk mengawasi apakah yang bersangkutan melanggar aturan atau tidak. (*)

Reporter: JP Group

Swiss-Belinn Baloi, Batam menawarkan berbagai paket spesial dalam rangka menyambut libur akhir tahun dan menyambut tahun baru 2024, diantaranya dengan New Year Eve Room Package seharga Rp 1.600.000 per malam di kamar Superior Room, termasuk makan pagi dan makan malam Tahun Baru untuk 2 orang.

Bagi mereka yang ingin merayakan Tahun Baru dengan makan malam bersama keluarga, dapat melakukan reservasi untuk New Year Eve Dinner Buffet seharga Rp 250.000 per orang. Swiss-Bistro akan menyediakan makanan lezat mulai dari makanan pembuka, Sop Ikan, BBQ Udang, Cumi, Ayam dan masih banyak lagi. Tidak hanya makan malam tahun baru, tamu juga dapat menikmati hidangan lezat lainnya selama menginap dengan berbagai promo di Swiss-Bistro, yang terletak di area lobi terbuka untuk umum.

“Swiss-Belinn Baloi, Batam menyambut Tahun Baru 2024 dengan berbagai penawaran spesial yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para tamu. Selain itu juga bagi para pengguna kartu kredit dari bank yang bekerjasama dengan Swiss-Belhotel International dapat menikmati potongan harga 15%, sementara bagi para anggota Swiss-Belexecutive berhak menikmati potongan harga 20% untuk makanan dan minuman di Swiss-Bistro,” ujar Enrico Samuel, Hotel Manager Swiss-Belinn Baloi, Batam.

(*)

batampos – Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara. Melalui aturan itu, penyidikan pidana cukai bisa dihentikan, asalkan tersangka membayar denda sebesar 4 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Penghentian dilakukan dengan penerapan konsep ultimum remedium. Artinya, penggunaan hukum pidana merupakan jalan terakhir dalam penegakan hukum.

BACA JUGA: 3 Saluran Resmi Pengaduan Penyebaran Berita Hoaks Jelang Pilpres 2024 yang Disediakan Bawaslu

Pada Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa ’’Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan Penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan,’’ dikutip, kemarin (28/11).

Namun penghentian penyidikan hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Nantinya yang bersangkutan harus membayar sanksi administratif berupa denda 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Selain itu dalam proses penyidikan, penyidik dapat memberitahukan kepada tersangka bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan penghentian penyidikan di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara.

Pada Pasal 4, menteri atau pejabat yang ditunjuk juga melakukan penelitian permohonan untuk memastikan tindak pidana yang dilanggar dan besaran sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar.

’’Tersangka membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 ke rekening pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk,’’ bunyi aturan itu.

Research Manager Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut bahwa PP itu merupakan aturan turunan dari UU HPP klausul Ultimum Remedium dalam cukai.

Fajry menyebut, jika klausul ultimum remedium diterapkan dalam pajak, maka hal itu tepat karena fungsi utama pajak untuk mencari penerimaan. ’’Sedangkan cukai berbeda, ada aspek pengendalian konsumsi di sana. Jadi tidak tepat ada klausul ultimum remedium bagi cukai,’’ ujarnya kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id), kemarin (28/11).

Fajry mencontohkan dengan pidana cukai bagi para pelaku usaha rokok ilegal. Menurut dia, para pelaku itu perlu diberikan hukuman berat agar memberikan efek jera.

’’Tidak bisa hanya hukuman sanksi administrasi. Kalau begini, semakin tinggi risiko peredaran rokok ilegal. Mengapa? Karena risiko para pelaku usaha rokok ilegal dalam berbisnis berkurang,’’ jelas dia.

Di sisi lain, Fajry menyebut tarif cukai di Indonesia sudah optimal dan terus mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat gap harga rokok legal dan ilegal semakin tinggi. Artinya potensi profit dari pelaku usaha rokok ilegal meningkat. ’’Dengan risiko usaha rokok ilegal yang menurun, sedangkan potensi untungnya semakin meningkat, industri rokok ilegal akan semakin marak. Itu risikonya,’’ imbuhnya.

Terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, aturan itu merupakan pelaksanaan UU 7/2021 yang menegaskan prinsip ultimum remedium. Sehingga penerimaan negara jadi prioritas. ’’Penyidikan dapat dihentikan jika membayar denda sebesar 4 kali cukai yang harus dibayar,’’ jelas dia.

Menurut Prastowo, prinsip itu jauh lebih dulu dipakai di UU KUP (UU Perpajakan), sejak UU 6/1983. Dia melanjutkan, karakteristik UU Perpajakan memang administrative penal law atau hukum administrasi yang diperkuat dengan pidana. Itu membuat pemidanaan untuk mendorong kepatuhan, tapi prioritas tetap penerimaan negara. Maka hal itu membuat jumlah dendanya sangat besar.

Prastowo menyebut, tanpa jalan keluar ultimum remedium, maka pelanggaran pidana cukai yang berlanjut ke proses hukum akan berisiko divonis rendah dan denda ringan. ’’Maka kini diberi kesempatan bayar denda yang sangat besar. Ini solusi win win: pelaku jera, negara mendapat tambahan penerimaan,’’ tuturnya. (*)

Reporter: JP Group