batampos – Kriteria pendamping Ganjar Pranowo terus digodok oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN). Tak hanya memiliki kekuatan elektoral, wakil Ganjar juga harus mampu menjawab tantangan bangsa yang begitu kompleks.

Hal tersebut disampaikan TPN seusai rapat bersama dengan para ketua umum (Ketum) partai politik pengusung Ganjar. Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menegaskan, kriteria sosok pendamping Ganjar dibahas oleh para Ketum menjelang masa pendaftaran.

”Kepantasan tersebut tidak terletak pada nama seseorang, tetapi yang kita bahas adalah kriteria yang kita butuhkan,” kata Mardiono seusai rapat TPN di kompleks MNC Tower kemarin (11/10).

Sementara itu, bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto buka suara terkait masifnya usulan agar dirinya memilih Gibran sebagai wakil. Prabowo mengatakan, usulan tersebut sebagai hal yang baik. Diakui Prabowo, jika Gibran dipilih, ada kombinasi yang saling melengkapi. ”Jadi senior dengan yang yunior,” ujarnya di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, kemarin petang.

Meski memberi sinyal lampu hijau, Prabowo belum bisa memutuskan usulan itu. Di satu sisi, Prabowo menyadari masih ada ganjalan hukum terkait syarat capres-cawapres. ”Kita tunggu putusan MK,” kata mantan Danjen Kopassus tersebut.

Di sisi lain, bacapres Anies Baswedan kemarin bertemu istri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Dato Sri Hj Wan Azizah Wan Ismail, di Kuala Lumpur. Pertemuan itu bersamaan dengan acara pembukaan 40th Anniversary Simposium by International Islamic University Alumni Association di Kuala Lumpur.

Dalam pertemuan tersebut, Dato Hj Wan Azizah mendoakan Anies agar sukses dalam kegiatannya yang akan datang. ”Doa khusus saya sampaikan untuk Pak Anies. Semoga semakin sukses di masa yang akan datang,” ujarnya saat membuka acara tersebut. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Indonesia terpilih untuk keenam kalinya, dalam pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (10/10).

Pada pemilihan kali ini Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury.

Hasil perhitungan suara diperoleh pada pukul 11.30 waktu setempat di New York.

Tercatat perolehan suara yang didapat bangsa Indonesia yaitu 186 dari 192 negara yang hadir pada pemilihan yang digelar di Markas Besar PBB dan merupakan perolehan suara terbanyak.

“Indonesia memperoleh suara tertinggi. Saya ulangi, suara tertinggi dibanding dengan negara lain yang sama-sama terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026,” ujar Menlu Retno.

Pencapaian suara 168 sendiri merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang pencalonannya di Dewan HAM PBB.

Disusul oleh negara Kuwait yang memperoleh 183, lalu Jepang dengan 175 suara, dan Cina dengan 154 suara.

Indonesia sendiri sebelumnya pernah duduk di kursi Dewan HAM PBB sebanyak 6 kali periode, yaitu pada 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022.

Menteri Luar Negeri, Retno mengatakan hal tersebut merupakan bentuk dari kepercayaan yang diberikan bagi Negara Indonesia.

“Ini merupakan wujud kepercayaan yang diberikan bagi Indonesia, untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan perlindungan HAM,” kata Retno dilansir dari Antara. (*)

Reporter: JP Group

batampos – KPK telah menetapkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian pada 2020-2023.

Status tersangka tersebut diumumkan KPK pada Rabu (11/10) oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. Selain SYL, dua orang dari Kementerian Pertanian juga ditetapkan sebagai tersangka.

“Dengan masuknya laporan masyarakat dan dilengkapi informasi dan data sehingga dapat dan menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga menetapkan dan mengumumkan tersangka: SYL (Syahrul Yasin Limpo),” ujar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak seperti dikutip dari Antara.

“Menteri Pertanian 2019-2024; KS (Kasdi Subagyono), Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; MH (Muhammad Hatta), Direktur Alat dan Mesin Pertanian,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, SYL melalui pihak keluarga menyatakan telah mengetahui penetapan tersangka itu. Ia juga berjanji akan mengikuti seluruh proses hukum.

SYL memang sedang berada di Makassar saat dipanggil KPK pada Rabu (11/10) kemarin.

Ia meminta izin tidak hadir saat pemanggilan untuk menjenguk ibunya, Nurhayati Yasin Limpo yang tengah sakit.

“Saya menghormati KPK. Namun izinkan saya terlebih dahulu menemui ibu di kampung,” tegas SYL dalam keterangan yang disampaikan tim kuasa hukum, Ervin Lubis seperti dikutip dari Fajar.

“Sebagai seorang anak, hal tersebut diharapkan dapat semakin memberikan keteguhan hati dalam menghadapi situasi saat ini,” lanjutnya.

Kesehatan ibu SYL belum stabil, dan masih dalam pantauan dokter dan keluarga di rumahnya jalan Haji Bau, Makassar.

“Kondisi ibu Nurhayati Yasin Limpo, ibunda Syahrul Yasin Limpo (SYL), sekarang masih belum stabil, masih naik turun. Maklum beliau sudah 90 tahun, tadi sempat batuk kemudian asma,” ujar keponakan SYL, Devo Khadafi, Rabu (11/10) malam.

Meskipun kondisi sang ibu masih belum sepenuhnya stabil, namun SYL telah meninggalkan kediaman ibunya pada Rabu malam.

“Karena dia sudah berkomitmen untuk mengikuti proses hukum kedepannya. Jadi tidak ada sama sekali beliau menghindar atau apa. Murni ini hanya mengunjungi ibunya yang lagi sakit,” terang Devo.

KPK akan memeriksa Syahrul Yasin Limpo dalam kasus dugaan korupsi tiga klaster di Kementan, yaitu pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Benar tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi, Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian RI),” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Meskipun sudah meninggalkan kediaman ibunya di Makassar, SYL belum diketahui kapan akan memenuhi panggilan KPK. (*)

Reporter: JP Group