batampos – Iga bakar menjadi salah satu menu favorit yang tidak bisa ditolak. Makanan ini selalu terkenal dengan bumbu rempah dan rasa bakaran.

Iga bakar termasuk kuliner terkenal yang ada di Kota Batam. Bahkan menjadi favorit masyarakat lokal dan wisatawan.

5 Tempat Iga Bakar Enak yang Selalu Ramai

1. Sup Tulang Sapi Berkah Kaya
Salah satu tempat yang terkenal dengan iga bakarnya yang terkenal. Tempat ini selalu ramai. Terletak di Komplek Pertokoan Air Mas, blok A 1 no.09-10, Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

2. Rawon Jawa Timur
Iga panggang menjadi salah satu menu paling laris disini. Selalu ramai saat jam makan siang. Terletak di Kawasan Industri Batamindo, Shophouse blok E No.28, Mukakuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.

3. Sambal Bakaran
Makan iga bakar dengan sambal bakar bikin sensasi makan lebih menggoda selera. Pelayanannya yang cepat sukses membuat resto ini menjadi favorit. Terletak di Ruko Mitra Junction, Jl. Dang Merdu Nomor 28-29 Blok B2, Teluk Tering, Batam Kota.

4. Sop Tulang Sapi Nunung
Bagi yang ingin makan iga bakar dengan porsi jumbo bisa kesini. Harganya terjangkau. Terletak di samping Ruko, Jl. Valley Park No.A20, Belian, Batam Centre, Kota Batam.

5. Anging Mammiri Batam
Resto autentik khas Makassar di Kota Batam yang menjual coto dan iga bakar. Iga bakarnya dibakar dengan bumbu kacang manis pedas. Terletak di Komp. Sampurna, Jl. Raja Ali Haji, Kampung. Seraya, Kec. Batuampar, Kota Batam.

Iga bakar tidak lepas dari kualitas daging, bumbu, dan harga. Pilihan iga bakar di Batam menawarkan pengalaman kuliner yang tidak bisa dilupakan.

Pastikan lokasi dan jam buka sebelum berkunjung.(*)

Artikel Kuliner Batam, Ini 5 Tempat Iga Bakar Enak yang Selalu Ramai pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ketua PC Serikat Pekerja Logam (SPL) FSPMI Kota Batam Suprapto menegaskan perjuangan buruh di Batam belum berakhir meski Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam Tahun 2026 sebesar Rp5.374.672.

Menurutnya, terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau pada 24 Desember 2025 memang menjadi hasil dari perjuangan panjang serikat pekerja, namun cakupan sektor yang ditetapkan masih sangat terbatas.

“Dengan keluarnya SK ini, perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil, walaupun belum maksimal. Karena sektor yang ditetapkan hanya melihat sisi risiko kerja secara kasat mata,” ujar Suprapto, Senin (29/12).

UMSK Batam 2026 hanya diberlakukan bagi sektor galangan kapal/perahu dan jasa reparasi bangunan terapung, serta industri bangunan lepas pantai (offshore). Suprapto mengakui sektor tersebut memang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, sehingga pantas mendapat perhatian khusus.

Baca Juga: KETAPEL Jadi Motor Digitalisasi Layanan Kependudukan di Batam

Meski demikian, ia menilai masih banyak sektor lain yang menjadi penopang utama perekonomian Batam namun belum masuk dalam rekomendasi upah sektoral.

“Banyak sektor penopang ekonomi Batam yang seharusnya juga mendapatkan upah sektoral. Inilah yang terus kami perjuangkan karena upah sektoral adalah bentuk upah berkeadilan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, setiap sektor memiliki risiko, kapasitas, dan beban kerja yang berbeda sehingga tidak adil jika seluruh pekerja disamaratakan hanya menerima Upah Minimum Kota (UMK).

Suprapto juga menyoroti belum diterapkannya upah berbasis kompetensi di Indonesia. Akibatnya, pekerja dengan keterampilan khusus kerap tidak mendapatkan penghargaan yang setimpal.

“Pekerja yang punya skill welder, fitter, atau keahlian teknis lainnya, sering kali tetap digaji UMK. Padahal kompetensinya jauh di atas itu,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Suprapto, semakin berat dirasakan pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi, bahkan sebelum kenaikan upah 2026 benar-benar diterima.

“Harga ayam potong saja, awal November masih Rp38–39 ribu per kilo, sekarang sudah Rp45 ribu. Naiknya hampir 10 persen dan itu tidak turun lagi,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengendalikan kebutuhan hidup masyarakat karena kebijakan banyak terpusat di pemerintah pusat. Namun, menurutnya, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan upah pekerja.

Baca Juga: Mabuk, Pria di Sagulung Dilaporkan Melalui Layanan Call Center Polri 110

Terkait isu klasik bahwa kenaikan upah akan membuat pengusaha hengkang dari Batam, Suprapto menilai anggapan tersebut tidak berdasar.

“Kalau dibilang UMK naik pengusaha kabur, itu hanya akal-akalan. Faktanya kawasan industri di Batam terus berkembang dan membutuhkan puluhan ribu tenaga kerja,” tegasnya.

Ia mencontohkan munculnya kawasan industri baru di sekitar Bandara Hang Nadim, Tembesi, hingga Batam Indo di kawasan Jembatan Dua yang menunjukkan iklim investasi Batam masih sangat menjanjikan.

Ke depan, Suprapto memastikan pihaknya akan terus mendorong agar lebih banyak sektor di Batam masuk dalam kategori upah sektoral, termasuk sektor-sektor yang selama ini menjadi andalan ekonomi daerah seperti pariwisata.

“Perjuangan ini adalah langkah awal. Kami akan terus dorong agar sektor-sektor lain juga diakomodir dalam kebijakan upah sektoral ke depan,” pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam Tahun 2026 sebesar Rp5.374.672 per bulan. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang ditandatangani pada 24 Desember 2025 di Tanjungpinang dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2026.

Dalam keputusan itu ditegaskan, UMSK Batam 2026 hanya berlaku bagi pekerja di sektor tertentu, yakni industri kapal/perahu dan jasa reparasi bangunan terapung, serta industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung (offshore).

“Besaran UMSK Batam sebagaimana dimaksud diberlakukan hanya bagi pekerja pada sektor tersebut,” tertulis dalam diktum ketiga keputusan gubernur.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad juga menegaskan, perusahaan yang telah membayar upah di atas ketentuan upah minimum sektoral provinsi maupun kota dilarang menurunkan atau mengurangi upah pekerja.

“Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan upah minimum sektoral provinsi tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah,” demikian bunyi diktum keempat keputusan tersebut. (*)

Artikel UMSK Batam 2026 Ditetapkan, Suprapto: Perjuangan Buruh Belum Selesai pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Selama masa libur sekolah akhir tahun, Dapur Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nongsa 3 Batu Besar menyesuaikan pola produksi Makan Bergizi Gratis (MBG). Dapur yang dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kepri itu sementara menghentikan distribusi MBG ke sekolah dan memfokuskan pelayanan bagi kelompok rentan.

Kelompok yang menjadi prioritas selama libur sekolah tersebut adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok B3. Penyesuaian dilakukan seiring berkurangnya aktivitas sekolah dan menyesuaikan arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Dapur SPPG Nongsa 3 Batu Besar, Eva Andriani, mengatakan meski kegiatan belajar mengajar libur, dapur SPPG tetap beroperasi untuk memastikan kelompok prioritas tetap mendapatkan asupan gizi.

“Selama libur sekolah, kami tetap produksi MBG, tetapi difokuskan untuk kelompok B3. Untuk sekolah sementara tidak kami layani,” ujar Eva.

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Penumpang Libur Nataru di Batam Center, Imigrasi dan Pelabuhan Siaga

Ia menjelaskan, selama periode libur, pendistribusian MBG untuk kelompok B3 dilakukan dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis. Skema distribusi tersebut menyesuaikan pola konsumsi harian penerima manfaat.

“Setiap pengantaran kami berikan satu menu makanan basah siap santap dan dua menu makanan kering untuk kebutuhan hari berikutnya,” jelasnya.

Pada hari Senin, lanjut Eva, penerima mendapatkan satu menu basah untuk dikonsumsi hari itu serta dua menu kering untuk Selasa dan Rabu. Skema serupa juga diterapkan pada hari Kamis, untuk konsumsi Jumat dan Sabtu.

Sementara itu, MBG untuk sekolah tidak didistribusikan karena sebagian besar sekolah tidak bersedia menerima selama libur. Alasannya, banyak siswa dan guru yang pulang kampung sehingga sekolah kesulitan mengatur pendistribusian makanan.

“Kami tidak bisa memaksakan. Sekolah-sekolah di bawah binaan kami memilih tidak menerima selama libur, sehingga produksi kami fokuskan untuk B3,” katanya.

Dapur SPPG Nongsa 3 Batu Besar sebelumnya melayani sebanyak 3.978 penerima manfaat, yang terdiri dari 17 sekolah dan tiga posyandu. Namun sejak 22 Desember 2025, jumlah penerima yang dilayani berkurang menjadi 590 orang dari kelompok B3.

Baca Juga: Mabuk, Pria di Sagulung Dilaporkan Melalui Layanan Call Center Polri 110

Eva menambahkan, pihaknya masih menunggu kepastian dari BGN terkait dimulainya kembali produksi MBG untuk sekolah. Informasi awal menyebutkan jadwal produksi normal akan kembali berjalan pada awal Januari 2026.

“Kami menunggu keputusan resmi dari BGN. Informasi sementara antara tanggal 5 sampai 8 Januari, tapi belum ada penetapan final,” pungkasnya. (*)

Artikel Libur Sekolah, Dapur SPPG Nongsa Fokus Salurkan MBG untuk Ibu dan Balita pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam mendorong tertib administrasi kependudukan sekaligus mempercepat transformasi digital layanan publik melalui program Ke Tempat Anda, Pelayanan Lengkap (KETAPEL). Program pelayanan jemput bola ini digelar pada 24 Desember hingga 1 Januari 2026 di Taman Pacific Hotel dan seluruh layanan diberikan secara gratis.

Melalui KETAPEL, Disdukcapil Batam menghadirkan berbagai layanan administrasi kependudukan dalam satu lokasi, mulai dari aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), perekaman dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), hingga pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

Kepala Disdukcapil Batam, Sri Miranti Adhisty, mengatakan, program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan yang sah dan mutakhir, sekaligus mendorong pemanfaatan identitas kependudukan digital.

Baca Juga: Kasus Dugaan Video Asusila Pejabat Pemko Batam, Amsakar: Jika Benar, Masuk Pelanggaran Berat

“Melalui KETAPEL, kami tidak hanya mempermudah akses layanan, tetapi juga mengajak masyarakat beradaptasi dengan sistem administrasi kependudukan berbasis digital. Aktivasi IKD menjadi langkah strategis menuju pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien,” katanya, Senin (29/12).

Ia menjelaskan, tertib administrasi kependudukan memiliki peran krusial dalam berbagai aspek pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pelayanan perbankan dan kepemilikan aset. Karena itu, kepemilikan dokumen yang lengkap dan valid menjadi kebutuhan mendasar setiap warga.

Pola pelayanan jemput bola terbukti efektif meningkatkan cakupan layanan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau kesulitan mengakses kantor pelayanan. Dengan mendatangi langsung lokasi yang mudah dijangkau, partisipasi warga dalam pengurusan dokumen kependudukan pun meningkat.

“Kami ingin memastikan tidak ada warga Batam yang tertinggal dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Digitalisasi dan pelayanan jemput bola menjadi solusi untuk mengurangi hambatan jarak, waktu, dan birokrasi,” ujar Adhis.

Baca Juga: Mabuk, Pria di Sagulung Dilaporkan Melalui Layanan Call Center Polri 110

Selain mempercepat digitalisasi data kependudukan, KETAPEL juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya pembaruan data dan pemanfaatan identitas digital dalam kehidupan sehari-hari. Disdukcapil berharap, kesadaran administrasi masyarakat akan terus meningkat seiring dengan kemudahan layanan yang diberikan.

Untuk mendukung transparansi dan responsivitas pelayanan, Disdukcapil Batam juga membuka Layanan Pengaduan bagi masyarakat melalui nomor 0895-3162-2464. Layanan ini disiapkan sebagai saluran komunikasi bagi warga yang membutuhkan informasi maupun menyampaikan keluhan terkait administrasi kependudukan. (*)

Artikel KETAPEL Jadi Motor Digitalisasi Layanan Kependudukan di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.