batampos – Perusahaan angkutan penyeberangan Kapal Roro Fery, PT Damai Lautan Nusantara (DLN) melayani rute terbaru Jakarta-Batam-Belawan. Kapal ini mulai beroperasi hari ini dari Jakarta dan di Batam pada 12 Oktober mendatang.

Kepala Cabang PT DLN Batam, Zuharli Nata mengatakan pelayaran ini akan dilayani kapal bernama KMP DLN Nusantara. Kapal ini berkapasitas hingga 1.100 penumpang.

“Ini kapal terbaru kita. Pelayaran perdana nanti dari Jakarta 10 Oktober, dan di Batam pada tanggal 12 (Oktober),” ujarnya.

KMP DLN Nusantara diproduksi tahun 2023 dengan panjang 130 meter. Fasilitasnya terdiri dari tempat tidur 680 unit, kursi 350 unit, kamar VIP 12 unit. Kemudian fasilitas ruang makan, kantin, ruang merokok, dan taman bermain anak-anak.

Baca Juga: Disnaker Batam Wajibkan Perusahaan Informasikan Soal Lowongan Kerja

Sedangkan untuk lower decknya berkapasitas 24 unit tronton, main deck dengan kapasitas 62 unit truk besar, 6 unit truk sedang, serta upper deck dengan kapasitas 50 unit truk sedang, dan 80 unit kendaraan kecil.

“Kapal ini 5 lantai. Pada lantai 2 dilengkapi lift untuk memindahkan muatan mobil ke bawah,” katanya.

Keunggulannya, kapal ini lebih cepat dibandingkan kapal roro lainnya. Untuk pembelian tiketnya bisa dilakukan secara online dan manual.

“Ini pelayaran perdana kita, jika antusias masyarakat atau penumpang tinggi, maka akan ada kapal lainnya dan jadwal pelayarannya bisa diperbanyak lagi,” ungkap Nata.

Baca Juga: Selundupkan Barang Bekas dari Singapura, Pengusaha di Batam Dihukum Penjara 1 Tahun dan 5 Bulan

PT DLN mempunyau komitmen memberikan layanan terbaik bagi semua lintasan pelayaran di Indonesia. Perusahaan ini mengutamakan keselamatan dan kenyamanan, mendukung sektor kemaritiman, dan sebagai sarana transportasi yang aman, nyaman, dan ekonomis.

Selain itu, perusahaan ini memiliki visi menjadi perusahaan pelayaran yang terkemuka, dan menjadi perusahaan yang mengutamakan putra dearah sebagai SDM yang profesional. Kemuian misinya yakni menghubungkan selurub wilayah Nusantara dengan melayani sepenuh hati, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan wilayah Nusantara. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – Tarif parkir yang rencananya naik menjadi Rp 2 ribu untuk sepeda motor dan Rp 4 ribu untuk kendaraan roda empat hendaknya disertai dengan regulasi dan pengawasan yang lebih masksimal. Masyarakat tak ingin kenaikan tarif parkir sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah ini bocor dan tak menentu nantinya.

Harapan ini disampaikan masyarakat di Batuaji dan Sagulung. Sebab, selama ini pengelolaan parkir di sana cukup amburadul. Penarikan biaya parkir di luar lokasi parkir berlangganan sangatlah banyak dan terus bermunculan di setiap ruko atau jalan masuk perumahan. Masyarakat pun berharap ini ditertibkan.

Dalam arti jika memang peruntukan untuk pemasukan daerah, petugas parkir di luar kawasan parkir berlangganan dilengkapi dengan karcis dan atribut petugas parkir. Sebab juru parkir di Batuaji dan Sagulung umumnya tidak mengenakan seragam dan tidak memberikan karcis parkir.

“Itu masalahnya. Sudah tak jelas (identitas sebagai jukir), kasar pula sama pengunjung. Ini harus diperhatikan betul kalau memang mau naikan tarif parkir,” kata Anita, warga Perumahan Pemda I, Batuaji.

Baca Juga: Selundupkan Barang Bekas dari Singapura, Pengusaha di Batam Dihukum Penjara 1 Tahun dan 5 Bulan

Masyarakat di sana menilai sah-sah saja dengan wacana kenaikan tarif parkir tersebut. Namun perlu regulasi dan aturan yang tepat agar penarikan retribusi parkir di luar kawasan parkir berlangganan ini tidak bocor dan benar untuk pemasukan kas daerah.

“Sepanjang pinggiran jalan Marina City sekarang ramai dengan kutipan parkir. Kemana uang parkir itu? Karena memang petugas parkirnya tak ada seragam sudah gitu tak ada karcis lagi. Tolong ini dulu yang ditertibkan baru naikin tarif parkirnya,” harap Jasmiar, warga Marina.

Penelusuran Batam Pos di lapangan juga menemui banyak sekali jukir di sana yang tidak tertib. Mulai dari tidak menyediakan karcis parkir, hingga jumlah yang lebih dari satu orang dalam kawasan yang sama.

“Itu yang harusnya diatur. Masa satu ruko bisa sampai tiga atau empat jukir, sudah gitu karcis tak ada. Saat (pengunjung) pindah ke toko sebelah diminta lagi sama jukir yang jaga di sebelah,” ujar Agus, warga lainnya.

Baca Juga: 76 Ribu Paket Sembako Murah Dibagikan di Batam Akhir Bulan Ini

Petugas parkir sendiri saat ditanya mengenai besaran setoran ke Dishub umumnya tidak tahu. Sebab, mereka setor ke pihak lain yang disebutkan sebagai koordinator mereka di lapangan.

“Kalau ke Dishub tak tahu kami. (Setoran) Ke koordinator tergantung keramaian. Kadang sampai Rp 50 ribu per hari tapi kalau sepi dibawa Rp 30 ribu,” sebut seorang petugas parkir wanita di salah satu ruko di Batuaji.

Pengakuan para jukir ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Jika dikelola dengan baik dan teratur besaran setoran biaya parkir dalam satu lokasi bisa lebih dari Rp 50 ribu, sebab jukir kerap memungut parkir hingga tengah malam.

Lokasi mesin ATM misalkan umumnya dijaga jukir hingga larut malam. Padahal sesuai aturan hanya boleh sampai pukul 22.00 WIB. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Sejumlah orang tua mulai khawatir dengan kualitas udara di Batam yang semakin tak sehat akibat asap. Sebab, banyak anak yang tiba-tiba sakit usai beraktifitas di luar ruangan dalam kondisi cuaca yang terkontraminasi jerebu.

Seperti yang dialmi Anggi, warga Batamcenter. Anaknya tiba-tiba sakit sesaat pulang dari sekolah.

“Anak tiba-tiba demam dan batuk balik dari sekolah, padahal paginya masih sehat,” ujar Anggi.

Baca Juga: Orang Tua Mulai Khawatirkan Kondisi Asap di Batam, Disdik Evaluasi Pembelajaran Seminggu ke Depan

Menurut dia, anaknya mengeluh sakit kepala dan sakit tenggorokan. Bahkan, beberapa teman sekolah anaknya juga menderita sakit serupa usai pulang sekolah.

“Kayak kompakan gitu sakitnya. Jangankan anak-anak, kita saja berkendaraan mata perih,” sebut Anggi.

Dikatakan Anggi, ia telah meminta pihak sekolah meliburkan anak-anak, karena kualitas udara Batam yang kurang sehat. Namun pihak sekolah mengatakan belum ada edaran terkait libur sekolah akibat jerebu tersebut.

“Di grup-grup WA banyak tuh yang mengeluh anaknya sakit. Pihak sekolah juga belum bisa memutuskan untuk meliburkan anak, mereka minta anak-anak pakai masker saja saat ke sekolah. Anak-anak mana betah pakai masker,” keluhnya.

Baca Juga: Jarak Pandang Akibat Kabut Asap di Batam Berangsur Normal

Hal senada diungkapkan Irma, warga Nongsa yang anaknya juga demam dan sakit tenggorokan. Kondisi itu tentunya membuat ia khawatir, karena tak hanya anaknya, namun juga dirinya turut merasakan radang tenggorokan.

“Anak saya juga, lalu saya juga. Tenggorokan terasa kering dan haus. Sakit,” keluhnya.

Ia berharap, pemerintah bisa memutuskan segera terkait proses belajar anak melihat kondisi sekarang. Jangan sampai sudah banyak korban, barulah sekolah diliburkan.

“Kita yang dewasa saja mudah kena, apalagi anak-anak. Berobat ke faskes, ramai banget. Rata-rata keluhan itu semua. Batuk, pilek, demam dan radang, ” ungkapnya. (*)

Reporter: Yashinta

Ombudsman RI melakukan peninjauan hunian sementara bagi Masyarakat Rempang, Senin, (9/10/2023). Dalam peninjauan tersebut BP Batam turut melakukan pendampingan yang dilaksanakan di tiga titik hunian sementara yaitu Perumahan Bida 3 Sambau, Rusun Kabil dan Rusun Batu Ampar.

Hadir mendampingi General Manager Hunian Gedung, Agribisnis dan Taman BP Batam, Herawan dan Manager Divisi Operasional dan Pemeliharaan BP Batam, Juhardi.

Kepala Keasistenan Utama Substansi 4 Ombudsman RI, Dahlena mengatakan peninjauan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terhadap objek hunian sementara yang disiapkan pemerintah baik BP Batam dan Pemko Batam.

“Kami ingin memastikan bagaimana kesiapan BP Batam maupun Pemko untuk penyiapan hunian sementara bagi warga Rempang, kalau kami lihat sudah cukup layak ya, ada kasur, lemari dan fasilitas penunjang lainnya,” kata Dahlena usai peninjauan.

Ia tak menampik masih ada masyarakat ragu untuk mau pindah ke hunian sementara guna mendukung percepatan investasi Rempang Eco City. Sehingga katanya lagi, peninjauan pihaknya di beberapa rusun dan rumah tapak yang disiapkan pemerintah dapat menjadi informasi yang komprehensif.

“Ini menjadi bahan bagi kami kepada warga yang masih ragu, konteksnya seperti itu,” ujarnya.

Ditambahkan, tim Ombudsman RI juga menyempatkan mencari informasi dari warga yang bersedia pindah khususnya di Bida 3 Sambau.

“Kita sempat wawancara langsung juga dengan warga yang sudah pindah, ada 5 KK , mereka menyampaikan memang terbukti apa yang disampaikan pemerintah, artinya mereka (pemerintah) sudah memenuhi apa yang diminta, misalnya ada kewajiban untuk memberikan biaya hidup, mereka (warga) sudah terima,” jelas Dahlena.

Ia pun berharap hak-hak masyarakat untuk mendapatkan hunian tetap yang disediakan pemerintah bisa terwujud sehingga masyarakat mendapat kepastian dari program strategis nasional pengembangan kawasan Rempang.

“Mereka tentu berharap juga ada janji (rumah) yang terealisasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, diberitakan sebanyak 25 KK sudah menempati hunian sementara pada Sabtu (8/10/2023). Progres tersebut merupakan buah dari komitmen BP Batam untuk mempercepat realisasi investasi.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengungkapkan bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah ke depannya. Sebagian besar warga di beberapa titik secara sukarela telah menerima dilakukannya pergeseran.

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi di Rempang. Kemarin, tim di lapangan membantu pergeseran 8 KK ke hunian sementara,” ujar Ariastuty.

Ia menegaskan, BP Batam berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan kepada warga yang terdampak pengembangan industri di Rempang. Tentunya dengan mengedepankan komunikasi persuasif selama melakukan sosialisasi dan pendataan.

“Tidak ada paksaan dan intervensi. Pilihan tersebut murni dari hati warga yang mendukung realisasi PSN,” ujar Tuty. (*/rilis)

batampos – Pendiri Perusahaan Impor PT Yeakin Sumber, Rini Yulianti dan Direktur PT Yeakin Sumber Tommy divonis satu tahun dan 5 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, Senin (9/10). Vonis terhadap keduanya pun lebih ringan dari tuntan 2 tahun Jaksa penuntut umum (JPU).

Vonis hukuman terhadap kedua terdakwa ini dibacakan oleh Ketua majelis hakim David P Sitorus didampingi dia hakim anggota. Sidang putusan ini pun berlangsung offline, karena kedua terdakwa tidak ditahan.

Baca Juga: Jarak Pandang Akibat Kabut Asap di Batam Berangsur Normal

Dalam vonis hakim yang dibacakan hakim David, kedua terdakwa yang sidang dalam berkas terpisah dinyatakan bersalah. Sebagaimana dakwaan pertama Jaksa, melanggar Pasal 111 Jo Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. Yang isinya “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru”.

“Menyatakan terdakwa Tommy dan Rini Yulianti bersalah, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan masing-masing satu tahun dan lima bulan,” ujar hakim David.

Tak hanya vonis badan, kedua terdakwa juga dijatuhi pidana denda Rp 100 juta, subsider 3 bulan penjara. Dalam vonis itu, hakim David memerintahkan agar kedua terdakwa ditahan.

Baca Juga: 76 Ribu Paket Sembako Murah Dibagikan di Batam Akhir Bulan Ini

Tak hanya itu, hakim David juga menyatakan merampas 1.150 karung barang bekas dari Singapura yang dijadikan barang bukti.

Atas vonis hakim, kedua terdakwa pikir-pikir. Begitu juga dengan Jaksa penuntut umum (JPU) yang diwakili Abdullah pikir-pikir.

Vonis terhadap petinggi perusahaan impor kawasan Tunas 2, Batam Center ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dimana sebelumnya, jaksa menuntut 2 tahun penjara, serta denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

Usai vonis, kedua terdakwa pun langsung ngacir pergi dari ruang sidang. Padahal majelis hakim memerintahkan keduanya untuk ditahan.

Baca Juga: Waspada Virus Nipah, Didi Imbau Warga Tak Makan Buah Bekas Gigitan Kelelawar

Diketahui, keduanya sudah menjalani sidang pidana sejak pertengahan Juli lalu. Keduanya ditangkap atas pengiriman satu kontainer yang berisi seribu lebih barang bekas dari Singapura.

Modus para terdakwa dalam menyelundupkan barang bekas dari Singapura, yakni memanipulasi data manifes, dimana barang yang dikirim itu, disebut sebagai bahan baku untuk industri. Namun pada kenyataannya, ternyata barang-barang bekas berbagai jenis dari Singapura. (*)

Reporter: Yashinta