batampos – Seorang pria di India menjalani operasi setelah dokter menemukan tujuh sikat gigi dan dua kunci pas berbahan logam di dalam saluran pencernaannya.

Dikutip dari Newsis yang melansir laporan media India Patrika News pada 28 Desember, pria berusia 26 tahun asal Jaipur, Rajasthan, dilarikan ke unit gawat darurat rumah sakit akibat mengalami nyeri perut hebat.

Setelah menjalani pemeriksaan medis, tim dokter menemukan sejumlah benda asing di dalam perut pasien, terdiri atas tujuh sikat gigi dan dua kunci pas. Dokter menduga benda-benda tersebut telah berada di dalam saluran pencernaan pasien selama beberapa minggu.

Tim medis sempat mempertimbangkan pengangkatan benda asing melalui prosedur endoskopi. Namun, karena ukuran dan bentuk benda yang tidak memungkinkan, dokter akhirnya memutuskan melakukan operasi terbuka demi keselamatan pasien.

Operasi berlangsung selama sekitar dua jam dan seluruh benda asing berhasil dikeluarkan tanpa komplikasi serius. Tim medis menggambarkan kondisi lambung pasien dalam keadaan tidak normal akibat penumpukan benda-benda tersebut.

Dokter memperingatkan bahwa jika tidak segera ditangani, keberadaan benda asing tersebut berpotensi menyebabkan luka pada dinding lambung, penyumbatan usus, hingga perdarahan yang mengancam nyawa.

Dari hasil pemeriksaan lanjutan, diketahui pasien memiliki gangguan kesehatan mental dan riwayat menelan berbagai benda asing, termasuk peralatan logam dan sikat gigi. Benda-benda yang ditemukan kali ini diperkirakan telah tertelan sekitar satu bulan sebelum pasien dibawa ke rumah sakit.

Pascaoperasi, kondisi pasien dilaporkan membaik dan telah diperbolehkan pulang untuk menjalani masa pemulihan. (*)

Artikel Pria di India Jalani Operasi, Dokter Angkat Tujuh Sikat Gigi dari Perut pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyatakan mulai Januari 2026 pelaku kejahatan tertentu tidak lagi harus menjalani hukuman penjara, melainkan dapat dikenai sanksi kerja sosial. Kebijakan ini sejalan dengan akan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pada 2 Januari 2026.

“Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru, 2 Januari,” kata Agus Andrianto di Jakarta, dikutip Kamis (1/1).

Ia menegaskan, penerapan sanksi kerja sosial merupakan bagian dari reformasi sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Agus menjelaskan, persiapan pelaksanaan hukuman kerja sosial telah dilakukan melalui koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan.

“Nanti hasil koordinasi para Kalapas, Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan,” ucap Agus.

Menurutnya, jenis pekerjaan sosial akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta karakter pelanggaran yang dilakukan.

Selain kesiapan teknis, Agus juga memastikan bahwa aspek regulasi dan koordinasi antar-lembaga telah berjalan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan sanksi kerja sosial memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Lebih lanjut, Agus memastikan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) sebagai tingkat tertinggi lembaga peradilan di Indonesia. “Ya sudah, sudah,” ungkap dia. (*)

Artikel Mulai Januari 2026 Pelaku Kejahatan Tertentu Bisa Dihukum Kerja Sosial pertama kali tampil pada News.

batampos – Juan Pedro Franco, pria asal Meksiko yang pernah tercatat dalam Guinness World Records sebagai pria terberat di dunia, meninggal dunia pada 24 Desember 2025 dalam usia 41 tahun. Franco dilaporkan meninggal akibat komplikasi infeksi ginjal saat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Meksiko.

Dilansir dari Newsis dan sejumlah media asing, termasuk media Turki Haberler, Franco sempat memiliki berat badan hingga 600 kilogram. Namanya menjadi sorotan dunia pada 2017 setelah dinobatkan sebagai World’s Heaviest Living Man oleh Guinness World Records.

Selama bertahun-tahun, Franco berjuang melawan obesitas ekstrem yang membuatnya sulit hidup mandiri. Ia harus terbaring di tempat tidur dalam waktu lama dan tidak mampu bergerak sendiri, sehingga aktivitas sehari-harinya sangat terbatas.

Baca Juga: OJK Tingkatkan Pengawasan DSI, PPATK Diminta Telusuri Transaksi

Dalam upaya memperbaiki kondisi kesehatannya, Franco menjalani dua operasi bariatrik, yakni operasi pengurangan lambung dan bypass lambung, di bawah pengawasan ketat tim medis. Ia juga menjalani pola makan berbasis diet Mediterania.

Hasilnya cukup signifikan. Berat badannya turun hampir setengah, bahkan berhasil berkurang sekitar 400 kilogram hingga berada di kisaran 200–210 kilogram. Kondisi tersebut membuat Franco kembali mampu berjalan, sesuatu yang sebelumnya tidak dapat ia lakukan selama bertahun-tahun.

Tim medis menyatakan penurunan berat badan itu berhasil menurunkan risiko diabetes dan penyakit kardiovaskular. Meski demikian, Franco tetap dikategorikan sebagai pasien berisiko tinggi akibat dampak jangka panjang obesitas ekstrem yang dideritanya.

Baca Juga: Harga BBM Non-Subsidi Turun, Pertamax Jadi Rp12.350 per Liter

Dalam wawancara sebelumnya, Franco pernah mengungkapkan bahwa tubuhnya terasa di luar kendali. “Saya mencoba diet, tetapi tidak ada yang berhasil,” ujarnya. Namun setelah menjalani operasi, ia mengaku bisa melakukan hal-hal sederhana seperti bangun sendiri dan pergi ke kamar mandi merupakan kebahagiaan besar baginya.

Menjelang akhir tahun, kondisi Franco kembali memburuk akibat infeksi ginjal yang berkembang menjadi komplikasi sistemik. Dokter yang merawatnya, Dr. Jose Antonio Castaneda, menyebut komplikasi tersebut tidak dapat diatasi.

“Juan Pedro Franco memberi harapan bagi banyak orang dengan perjuangannya melawan obesitas ekstrem,” ujar Castaneda. (*)

Artikel Pria Terberat di Dunia Juan Pedro Franco Meninggal Dunia di Usia 41 Tahun pertama kali tampil pada News.

batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri transaksi keuangan pada rekening milik platform fintech lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang tengah menghadapi kasus gagal bayar.

“OJK telah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI,” ujar Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Rizal menyampaikan bahwa hingga saat ini OJK telah menjatuhkan 15 sanksi pengawasan kepada pengembang platform pembiayaan daring tersebut. Salah satu sanksi utama adalah Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang diberlakukan sejak 15 Oktober 2025, agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajibannya kepada para pemberi dana (lender).

Dalam masa pembatasan tersebut, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari lender maupun penyaluran pendanaan kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui situs web, aplikasi, maupun media lainnya.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, perusahaan tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), maupun pemegang saham yang tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka perbaikan kinerja, penguatan permodalan, serta penyelesaian permasalahan perusahaan.

OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap menjalankan operasional perusahaan secara normal, melayani serta menyelesaikan pengaduan para lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor layanan.

Perusahaan wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif, seperti telepon, WhatsApp, surat elektronik, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Rizal menyatakan bahwa OJK telah meningkatkan status pengawasan DSI menjadi pengawasan khusus dan melakukan pemeriksaan khusus terkait transaksi keuangan perusahaan.

OJK juga menerbitkan instruksi tertulis kepada direksi, dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pemegang saham PT DSI pada 10 Desember 2025. Instruksi tersebut memerintahkan manajemen dan pemegang saham untuk melaksanakan seluruh kewajiban penyelesaian dan pengembalian dana lender, serta menyusun rencana aksi pengembalian dana yang jelas, terukur, dan memiliki batas waktu.

Terbaru, OJK memfasilitasi pertemuan antara manajemen DSI dan Paguyuban Lender DSI untuk membahas perkembangan pengembalian dana para pemberi dana. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat OJK, Jakarta, Selasa (30/12).

“Sebagai otoritas, kami harus hadir baik dari sisi pelindungan konsumen maupun pengawasan sektor jasa keuangan. Untuk permasalahan dana lender DSI, kami telah melakukan berbagai langkah sesuai kewenangan kami,” kata Rizal Ramadhani. (*)

Artikel OJK Tingkatkan Pengawasan DSI, PPATK Diminta Telusuri Transaksi pertama kali tampil pada News.