batampos – Warga Rempang yang sudah pindah ke hunian sementara di Nongsa menempati hunian di Bida Asri 3, Kelurahan Batubesar, Nongsa. Mereka menempati rumah tipe 42.

Ketua RW 021 Batubesar, Nongsa, Sidiq, menjelaskan, total rumah yang ada di Bida Asri 3, Batubesar ada 960 unit, sekitar 270 unit merupakan hunian yang belum pernah ditempati atau kosong.

Sebagian kondisi sempat rusak, namun sudah diperbaiki. Bahkan sebelum warga pindah, rumah-rumah tersebut belum dialiri air dan listrik.

“Ya memang ada yang rusak, karena memang tak pernah ditempati. Terutama bagian pintu, tapi sekarang sudah diperbaiki, lihat saja, banyak pintu-pintu baru. Untuk listrik dan air juga sudah aman,” jelas Sodiq.

Baca Juga: Lima KK Warga Rempang Pindah ke Nongsa, Nyaman Karena Dapat Tempat Tinggal Lebih Layak

Menurut dia, tipe rumah yang ditempati warga Rempang untuk sementara itu adalah 42, dengan luas tanah normal 10×20 meter persegi. Perumahaan itu juga sudah memiliki keamanan dan petugas kebersihan.

“Untuk air, Alhamdulillah tak pernah mati. Tipe rumah 42,dengan luas tanah normal 200 meter persegi. Namun untuk bagian hook atau pinggir itu bisa lebih luas lagi,” jelas Sidiq.

Disinggung biaya sewa di Perumahan tersebut, menurut Sidiq berkisar Rp 600-1 juta. Harga itu tak termasuk lampu dan air.

“Untuk sewa bervariasi, mulai Rp 600 sampai Rp 1 juta,” kata Sidiq.

Sementara itu, Ifarudin warga Rempang yang menempati salah satu hunian di blok F Bida Asri 3 merasa sudah nyaman tinggal di sana. Alasannya, rumah yang ditempati saat ini, jauh lebih layak dari rumah sebelumnya di Galang.

Baca Juga: Warga Batam Centre Masih Kesulitan Dapatkan Gas 3 Kg

Apalagi rumah tersebut memiliki lahan sisa yang bisa dipergunakan untuk kegiatan berkebun.

“Sudah seminggu. Senang tinggal di sini, karena lebih layak dari rumah sebelumnya. Kondisi rumah dulu, ya seperti rumah kebunlah, tapi sekarang bisa dapat hunian lebih layak meski sementara,” jelas pria dengan dua anak ini.

Menurut dia, rumah yang saat ini dihuni di kontrak dengan biaya Rp 1,2 juta per bulan. Harga kontrakan itu setara dengan yang diberikan pemerintah untuk biaya kontrakan sementara.

“Sesuai dengan janji pemerintah, ada yang kontrakan dan juga uang makan. Kalau saya ada 4 orang, satu istri dan dua anak. Cukuplah untuk biaya hidup sehari-hari,” sebutnya. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Lima kepala keluarga (KK) warga Rempang, Kecamatan Galang yang memilih pindah sukarela dan telah menempati hunian di Bida Asri 3, Kelurahan Batubesar, Nongsa. Mereka tinggal di sana dengan status mengontrak bersama anak dan istri.

Ketua RW 021 Batubesar, Nongsa, Sidiq mengatakan sebelumnya hanya ada 4 KK warga Galang yang menempati rumah kosong di Bida Asri 3. Namun kemarin, ternyata ada penambahan satu KK baru.

“Sudah ada empat KK yang lapor, satu KK baru pindah dan belum melapor, ” ujar Sodiq kepada Batam Pos, Minggu (8/10).

Masih kata Sodiq, kedatangan warga Rempang untuk sementara di perumahan itu juga disambut senang hati oleh warga. Sebab, kondisi perumahan itu diperkirakan akan ramai karena rumah yang sebelumnya kosong akan terisi.

Baca Juga: Pindah dari Sembulang, Yana Inginnya Direlokasi ke Dapur Tiga

“Tak ada warga yang menolak, bahkan warga senang karena perumahaan akan ramai. Untuk lokasi rumah yang ditempati juga berpencar, ada yang di depan, tengah, dan di belakang. Namun kondisinya sudah siap huni semua,” jelas Sodiq.

Sementara, Ifarudin warga Rempang yang menempati salah satu hunian di blok F Bida Asri 3 merasa sudah nyaman tinggal di sana. Alasannya, rumah yang ditempati saat ini, jauh lebih layak dari rumah sebelumnya di Galang.

Apalagi rumah tersebut memiliki lahan sisa yang bisa dipergunakan untuk kegiatan berkebun.

“Sudah seminggu. Senang tinggal di sini, karena lebih layak dari rumah sebelumnya. Kondisi rumah dulu, ya seperti rumah kebunlah, tapi sekarang bisa dapat hunian lebih layak meski sementara,” jelas pria dengan dua anak ini.

Baca Juga: BP Batam Pemegang HPL Rempang dan Galang, Ini Penjelasannya

Menurut dia, rumah yang saat ini dihuni di kontrak dengan biaya Rp 1,2 juta. Harga kontrakan itu setara dengan yang diberikan pemerintah untuk biaya kontrakan sementara.

“Sesuai dengan janji pemerintah, ada yang kontrakan dan juga uang makan. Kalau saya ada 4 orang, satu istri dan dua anak. Cukuplah untuk biaya hidup sehari-hari,” sebutnya.

Meski begitu, Ifarudin mengaku belum punya pekerjaan sejak pindah ke Perumahan Bida Asri 3. Sebelumnya, ia berkebun dan kerja dengan orang lain, dengan pendapatan rata-rata Rp 120 ribu per bulan.

“Kali saja per 30 hari, lebih kecil memang dibanding uang yang disubsidi pemerintah. Kami berhemat, nanti juga mau cari kerjaan yang cocok,” ungkapnya.

Baca Juga: ISPU Semakin Menurun, Kualitas Udara Batam Masih Tidak Sehat

Disinggung kenapa memilih untuk pindah dari Galang, Ifarudin mengaku memikirkan masa depan anak-anak. Sebab status tanah miliknya di Galang hanya ada surat RT dan RW.

“Di tawarkan dengan status tanah dan rumah yang jelas, kenapa saya tak mau. Di tempat dulu status tanah tak jelas, saya memikirkan nasib anak-anak makanya saya mau, ” jelas pria yang tinggal di Rempang sejak tahun 2000 lalu.

Apalagi sudah ada komitmen dari pemerintah, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian hingga Presiden untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Dimana pemerintah berjanji akan membangunkan rumah tipe 42 dengan luas tanah 500 meter persegi.

“Awalnya saya sempat menolak karena yang janji hanya pemerintah daerah. Tapi ini sudah ada komitmen dari pemerintah pusat hingga presiden, kenapa saya harus ragu. Keputusan ini pasti ada konsekuensinya, saya jadi dimusuhi,” sebutnya lagi.

Harapan kedepannya hanya ingin janji pemerintah itu cepat direalisasikan. Sehingga ia bisa memikirkan masa depan yang lebih baik.

“Kalau mau tukar guling dengan rumah di Bida Asri 3 ini saya mau banget. Soalnya nyaman tinggal di sini,” ungkapnya lagi.

Baca Juga: Bengkong Rawan Curanmor dan Kenakalan Remaja, Polisi: Siskamling Ditingkatkan Lagi

Hal senada diungkapkan Muhammad Hasan, tetangga Ifarudin yang juga sudah nyaman tinggal di Bida Asri 3. Alasannya mau pindah dari Galang juga sama dengan Ifarudin.

“Alasan saya sama, di sana sudah hampir 20 tahun. Jadi butuh status rumah yang jelas juga buat anak dan istri. Sudah ada diberikan pemerintah, jadi saya memilih yang jelas,” sebut pria berusia 34 tahun ini.

Diakuinya, karena memilih untuk pindah dari Galang, beberapa orang memusuhinya. Namun menurutnya, pilihan untuk mengamini permintaan pemerintah adalah hal yang tepat.

“Ya menurut saya ini adalah pilihan yang tepat, meski memang ada beberapa yang memusuhi saya,” ungkap pria kelahiran Tembilahan ini. (*)

Reporter: Yashinta

batampos- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam menyebutkan bahwa kualitas udara di Kota Batam terus membaik pada Senin (9/10). Berdasarkan nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada pukul 08.00 WIB, kualitas udara di Batam sebesar 71 dengan Parameter Kritis (PM) 2.5.

“ISPU di Batam sudah membaik. Saat ini sudah berada di level sedang, ” ujar Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, DLH Kota Batam IP kepada Batam Pos, Senin (9/10).

Angka ini lanjutnya, menurun signifikan dibandingkan satu hari sebelumnya. Dimana ISPU di Batam mencapai 130 parameter kritis 2.5 di pukul 08.00 WIB dengan kategori tidak sehat. Lalu turun ke angka 122 pada pukul 10.00 WIB dan turu lagi ke 100 pada pukul 16.00 WIB pada hari yang sama, kategori sedang.

“Dan hari ini turun lagi ke 71. Mudah-mudahan kualitas udara semakin membaik dan kembali ke level hijau, ” tambah IP.

Meskipun Batam telah kembali ke level sedang, namun kondisi udara di level sedang masih berbahaya bagi kelompok sensitif, seperti anak-anak, mereka yang memiliki penyakit paru-paru, jantung, asma, anemia ataupun ibu hamil akan berisiko. Selain itu, kabut asap juga berpotensi menyebabkan seseorang terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau dikenal ISPA.

BACA JUGA: Kualitas Udara Tidak Sehat, Ini Penjelasan Dinkes Batam Terkait Kesehatan

“Kategori kuning artinya sudah ada pencemaran udara yang ringan. Beberapa contoh ISPA ialah flu biasa, influenza, sinus, dan radang tenggorokan. Bagi kelompok sensitif ini tentu juga masih berisiko, sebab udaranya masih belum sehat, ” ujarnya.

ISPA bisa menjangkit siapa saja tanpa memasang usia. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bisa terserang ISPA. Namun begitu kata Didi, ISPA sangat rentan bagi mereka yang memiliki kondisi daya tahan tubuhnya berkurang atau tidak fit.

“Kita terus menghimbau bagi kelompok sensitif jika melakukan aktifitas di luar ruangan untuk memakai masker. Apabila dalam rumah sebaiknya menutup jendela dan mengurangi aktifitas di luar. Sementara bagi anak-anak atau peserta didik untuk selalu memakai masker pada saat di luar ruangan,” sebut Didi.

Sementara itu bila melihat data ISPA yang dari Dinas Kesehatan Batam, tercatat sepanjang tahun ini ada sebanyak 42 ribu kasus ISPA di Batam. Polusi udara menjadi salah satu penyebab utama penyakit ISPA. Polusi udara bisa disebabkan oleh kebakaran hutan saat ini, perubahan cuaca serta debu.

Kasus ISPA terbanyak terjadi di bulan Mei 2023, yakni sebanyak 7.553 kasus. Rinciannya, pada Januari 2023 ada sebanyak 5.039 kasus ISPA, Februari 2023 5.644 kasus, Maret 2023 ada 6.325 kasus. Lalu ada sebanyak 5.625 kasus ISPA pada April 2023, tercatat ada 7.553 kasus ISPA pada Mei 2023, 6.429 kasus pada juni dan 6.587 kasus pada Juli 2023.

“Sebagian besar penderita ISPA ini menjalani rawan jalan, ” ungkap Didi. (*)

reporter: rengga

batampos – Lambannya penanganan dan penyelesaian kasus pelaporan tenaga kerja di Provinsi Kepri, ternyata disebabkan ketiadaan anggaran pengawasan dari pemerintah di APBD 2023.

Imbasnya, sejumlah kasus yang masuk di pelaporan UPT Wasnaker Provinsi Kepri, diakui tak bisa ditindaklanjuti. Sebab, UPT hanya menerima anggaran operasional kantor yang sifatnya administratif dan kepegawaian saja.

Hal tersebut dibenarkan Kepala UPT Wasnaker Kepri di Batam Aldy Admiral, saat menemui Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur, yang menggelar sidak di UPT Wasnaker Kepri di Batam, Jumat (6/10).

Tahun 2023 ini, UPT Wasnaker Kepri di Batam, hanya mendapatkan anggaran sebesar 324 juta lebih sedikit dari APBD Kepri. Dengan jumlah personil yang mencapai 52 orang, ditambah dengan biaya sewa kantor, anggaran tersebut sangat tidak memadai untuk melaksanakan tanggungjawab pengawasan ketenagakerjaan di Batam yang jumlah tenaga kerjanya mencapai sebanyak 283 ribu lebih.

Selain masalah anggaran pengawasan, Sirajudin Nur, juga menyoroti kondisi kantor UPT Wasnaker di Batam yang kurang representatif sebagai pusat pelayanan ketenagakerjaan.

Mendapati beragam permasalahan seperti misalnya minimnya anggaran pengawasan di UPT Wasnaker Kepri di Batam, politisi PKB yang sudah menjabat sebanyak 2 periode berturut-turut di DPRD Kepri ini menilai wajar kalau kinerja UPT lambat menangani pelaporan masalah ketenagakerjaan di Batam.

“Sebagai mitra kerja, kami selalu mengingatkan dan memberi catatan untuk bersungguh-sungguh memberi perhatian terhadap isu ketenagakerjaan di Kepri. Kebijakan politik anggaran Pemprov Kepri, saya katakan selama ini kurang serius dan kurang perhatian terhadap masalah ketenagakerjaan,” ujar calon anggota DPD RI dapil Kepri tahun 2024 mendatang ini.

Atas hasil sidak tersebut, lanjut Sirajudin, akan dijadikan salah satu agenda pembahasan bersama Disnaker Provinsi Kepri di rapat kerja minggu kedua bulan Oktober ini.

“Saya cukup prihatin melihat kondisi kantor UPT Wasnaker Kepri di Batam ini. Dengan beban kerja sedemikian beratnya, tapi tak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang layak dan memadai. Seperti untuk kendaraan operasional saja sampai tak punya. Ini kan sudah keterlaluan, tak ada keseriusan sama sekali pemerintah daerah di Kepri ini terhadap permasalahan ketenagakerjaan,” terang pria kelahiran 11 Juni 1973 ini.

Atas hal itulah, Sirajudin Nur, meminta Gubernur Kepri untuk lebih memberikan perhatian terhadap isu ketenagakerjaan di Kepri, khususnya menyangkut perbaikan dan peningkatan pelayanan ketenagakerjaan di sejumlah UPT Wasnaker di Kepri.

Sekadar diketahui, berdasarkan data yang didapat dari UPT Pengawasan Tenaga kerja Provinsi Kepri di Batam, jumlah pelaporan kasus ketenagakerjaan tahun 2023 berjalan ini sebanyak 134 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 lalu sebanyak 117 kasus di bulan yang sama. (*)