batampos – Sejumlah warga Batam masih mengeluhkan kekosongan gas 3 Kg di beberapa wilayah di Batam. Saat mendatangi sejumlah pangkalan, kondisinya sama.

Hasanudin misalnya, warga Batam Kota itu mengaku sudah berkeliling dan mendatangi empat pangkalan di Batam Center, namun tak menemukan gas subsidi tersebut.

“Ini sudah pangkalan keempat, tetap kosong. Padahal warga belinya udah pakai KTP dan KK malahan,” ujarnya, Rabu (4/10).

Baca Juga: Warga Sagulung Masih Kesulitan Dapatkan Gas 3 Kg

Hal senada juga dikatakan Arif, warga Batam Kota lainnya. Ia mengaku sudah berputar keliling perumahan namun tetap tak menemukan gas 3 kg tersebut. ” Heran juga, masak kosong semua. Apa memang stok kosong, nggak tahu kita,” tuturnya.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan, salah satu SPBE yang melayani penyaluran LPG di Kota Batam saat ini sedang dilakukan perbaikan tangki pendamnya, guna tetap menjaga aspek keselamatan dan keamanan operasi. Dengan dilakukan perbaikan tersebut, Pertamina melakukan pengalihan penyaluran melalui SPBE lainnya yang melayani Kota Batam untuk mencukupi penyaluran ke Kota Batam.

“Pengalihan di atas memerlukan penyesuaian-penyesuaian, namun dapat kami pastikan bahwa penyaluran dilayani setiap harinya bahkan pada hari libur nasional (Kamis lalu) kemarin SPBE dan agen-agen masih tetap bekerja dan menambah jam kerja pelayanan untuk mengejar penyaluran, ” ujar Satria.

Satria menegaskan, adanya keluhan masyarakat yang mengalami kesulitas untuk mendapatkan gas 3 Kg bukan karena pasokan gas terbatas melainkan adanya perbaikan dari SPBE global di Batam. Untuk stok, kata dia, Pertamina pastikan penyaluran LPG untuk wilayah Batam dalam keadaan aman.

“Kemarin SPBE dan agen tetap bekerja dan menambah jam kerja pelayanan untuk mengejar penyaluran,” tuturnya.

Baca Juga: Jadi PMI Ilegal di Singapura, Wanita Ini Sewa Mobil Seharga Rp 11,5 Juta per Bulan di Batam

Disampaikan Satria, saat ini rata-rata kebutuhan gas 3 Kg di Kota Batam adalah sebesar 142 MT. LPG ini disalurkan melalui 3 SPBE yakni Global Citra Surya Gas, Putra Kelana Selaras Permas dan Tuah Berkah Morinda. Dengan adanya perbaikan dan pemeliharaan Tangki Timbun SPBE Global Citra Surya Gas, penugasan penyaluran LPG 3KG PSO dialihkan ke kedua SPBE tersebut.

“Kami terus berkoordinasi dengan Pemkot Batam melalui Disperindag Kota Batam terkait penyaluran LPG 3 Kg subsidi untuk meminta masukan dan dukungan terhadap penyaluran LPG 3 Kg agar tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku, ” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Pendataan jumlah warga miskin di Provinsi Kepri sampai saat ini belum memenuhi harapan. Yang mencengangkan, banyak warga miskin, khususnya di daerah mainland atau perkotaan, dan desa-desa ternyata tak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

Hal tersebut terungkap pada saat rapat kerja bersama Dinas Sosial Provinsi Kepri beberapa waktu lalu di Batam bersama anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur.

Pada rapat kerja saat itu, diperkirakan di Kepri ini terdapat sekitar 34 ribu jiwa warga miskin atau rawan miskin yang luput dari pendataan di Provinsi Kepri.

Tak hanya itu saja. Pembaharuan data kemiskinan di Provinsi Kepri, ternyata juga berjalan lambat dan belum sepenuhnya ter-update.

Anggota DPRD Provinsi Kepri yang sudah menjabat dua periode berturut-turut ini menyoroti tentang kinerja pendataan warga miskin yang tak tepat sasaran dan tak dilakukan secara sungguh-sungguh dan valid oleh pemerintah daerah, mencontohkan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat.

“Misalnya saja diketahui ada nama warga atau masyarakat yang faktanya sudah meninggal dunia, ternyata namanya masih aktif terdaftar sebagai warga miskin dalam DTKS pemerintah daerah, termasuk masyarakat yang sebenarnya mampu secara ekonomi, juga ada yang masih terdaftar sebagai warga miskin,” itu yang harus direvisi, sesegera data itu harus di update dengan benar,” terang politikus PKB yang tahun depan maju sebagai calon anggota DPD RI dari Dapil Kepri ini.

Pria kelahiran 11 Juni 1973 ini mendesak Pemprov Kepri dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Kepri, agar segera digesa secara terus menerus dengan melakukan pendampingan atau monitoring.

“Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan warga atau masyarakat yang memang benar-benar kondisinya miskin secara ekonomi atau finansial, bisa terdata. Hal itu, mengingat salah satu fungsi dari DTKS adalah sebagai data dasar bagi warga miskin untuk menerima program bantuan pemerintah seperti Jamkesda,” tegasnya.

Seperti diketahui, di APBD 2023, Pemprov Kepri menganggarkan dana Jamkesda sebesar Rp 5 miliar. Jumlah tersebut, ditegaskan Sirajudin Nur, terbilang kecil nilainya dibandingkan dengan provinsi lain yang secara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonominya relatif sama.

“Idealnya dengan jumlah warga miskin yang mencapai 100 ribu jiwa, harusnya anggaran untk Jamkesda minimal dianggarkan sebesar Rp 11 miliar di setiap tahunnya,” terangnya.

Untuk itulah, Sirajudin Nur, meminta Gubernur Kepri untuk lebih serius lagi dalam memberikan perhatian terkait jaminan kesehatan bagi warga miskin di Provinsi Kepri.

“Saya minta jangan ada lagi warga miskin di Kepri ini tak terlayani saat berobat, hanya karena tak memiliki biaya,” pintanya.

Seperti diketahui, program BPJS PBI yang menjadi harapan dan tumpuan warga miskin di Kepri, belum sepenuhnya mampu mencover seluruh warga miskin. Atas itulah, program alternatif dari pemerintah daerah, seperti Jamkesda sangat dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat nelayan dan pekerja informal yang masuk dalam kategori miskin.

“Kita masih menghadapi persoalan warga miskin yang tidak tercover program jaminan kesehatan, baik itu JKN-KIS, maupun Jamkesda. Karena itulah saya mendesak agar Pemprov Kepri serius dalam memaksimalkan pendataan dan memperbesar anggaran Jamkesda dari saat ini hanya Rp 5 miliar per tahunnya, menjadi Rp 11 miliar,” tegasnya.

Tambahan anggaran tersebut, lanjutnya, untuk memperluas akses masyarakat miskin agar dapat menikmati layanan pengobatan secara gratis di semua faskes pemerintah maupun swasta. (adv/*)

batampos – Provinsi Kepri melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) di tahun 2023 mendapatkan 16 paket perbaikan jalan. Paket ini didapati dari usulan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

“16 paket semuanya senilai Rp 600 miliar, dan seluruh kabupaten/kota dapat. Seperti Tanjungpinang 2 paket, Bintan 1 paket, Anambas 1 paket, Lingga 3 paket, Natuna 6 paket,” ujar Kepala BPJN Kepri, Stanley Cicero Haggard dalam podcast Batam Pos di Hotel Four Points by Seharton Batam, Rabu (4/10) siang.

Stanley menjelaskan paket tersebut didapatkan dari usulan pemerintah daerah melalui tahap perencanaan dan pemrograman menggunaka aplikasi SiTIA (Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel).

Baca Juga: Tak Ada Lagi Status Jalan Provinsi di Batam

Awalnya, Kepri mengusulkan 32 paket, namun anggaran usulan seluruh daerah dari Rp 130 triliun disetujui menjadi Rp 32 triliun.

“Kita bersyukur meskipun dana itu berkurang, tapi yang kita usulkan masuk semua. Kita lolos secara kriteria,” katanya.

Ia menjelaskan program pemerintah pusat ini bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.

“Maka dilaksanakan bagaimana pemerintah pusat, Kementrian PUPR mengintervensi membangun jalan daerah di kabupaten/kota,” ungkapnya.

BPJN merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementrian PUPR dan bertanggung jawab tentang perencanaan dan pekerjaan jalan nasional di Kepri. Seperti menangani pemeliharaan rutin, pembangunan jalan dan jembatan nasional.

“Untuk di Kepri yang ditangani itu jalan 479 Km tersebar di 6 kabupaten kota. Tau sejak Desember 2022, 120 Km jalan di Pulau Batam bukan jalan nasional sekarang kewenangan BP Batam,” terang Stanley.

Baca Juga: Kepri Jadi Proyek Percontohan Wilayah Bebas Korupsi

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Reservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kepri, Suji Hartanto mengatakan berdasarkan SK Gub 2016, 210 Km jalan Provinsi Kepri tergolong rusak sedang dan parah.

“Paling parah di Lingga, Natuna, dan Karimun. Ada juga yang nasih dikategorikan tanah, kebanyakan di Lingga dan Natuna,” katanya.

Menurut dia, jalan rusak parah ini sudah terjadi sejak dulu kala. Oleh sebab itu, untuk menangani kerusakan seluruh jalan ini dibutuhkan anggaran mencapari Rp 2 triliun.

“Untuk mencapai kemantapan mungkin akan lama. Sekarang kita tangani jalan mencapai 80 persen dengan skala prioritas daerah pemukiman pariwisata pelabuhan,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Di Desa Kelahiran Prof DR Buya HAMKA

batampos – Politeknik Negeri Batam (Polibatam) dan Politeknik Negeri Padang berkolaborasi mengadakan pengabdian di desa kelahiran ulama Minangkabau, Prof DR Buya HAMKA yaitu Nagari Sungai Batang yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

BACA JUGA: Mahasiswa Polibatam Produksi Film Animasi Ficusia

”Kegiatan ini dilatarbelakangi dengan belum adanya media promosi berbasis website yang dimiliki desa wisata ini. Serta belum adanya sistem informasi yang dapat membantu pelayanan Pengurus Desa kepada warga,” sebut Kepala P3M Polibatam, Daniel Sutopo Pamungkas ST MT PhD; dan Kepala P3M Politeknik Negeri Padang, Dr Ir Yuhefizar SKom MKom.

BACA JUGA: Uuf Brajawidagda ST MT PhD, Direktur Politeknik Negeri Batam (Polibatam)

Sehingga dalam pembagian perannya, Polibatam membuat website untuk media promosi. Sedangkan Politeknik Negeri Padang membuat sistem informasi untuk digunakan sebagai media pelayanan pengurus desa kepada warga.

BACA JUGA: Tim Robot Polibatam Juara 3, Kalahkan Cina

Adapun website yang telah dibuat dapat dibuka di sungaibatang.com.  Website ini nantinya digunakan untuk media promosi desa wisata tersebut dan menjadi gerbang utama komunikasi kepada calon pengunjung yang potensial. Menyajikan informasi tentang lokasi, fasilitas, galeri foto dan video, serta atraksi wisata apa saja yang ada di desa wisata tersebut. Harapannya website ini bisa menjadi piranti desa untuk menjadi wisata warisan budaya yang inklusif.

BACA JUGA: DR Ir Priyono Eko Sanyoto DEA IPU, Accountable Manager AMTO Polibatam

Sedangkan sistem informasinya dapat dibuka di sungaibatang.id. yang menyajikan profil, potensi, sarana, data kependudukan, statistik data, berita, peta serta regulasi. Harapannya ini dapat membantu pengurus desa dalam melayani warganya secara digital. Sehingga lebih mudah dalam pengelolaan datanya dan cepat dalam pelayanannya.

Kegiatan ini dilakukan sejak Juli 2023 dan diserahkan serta disosialisasikan kepada pengurus desa wisatanya pada Selasa (3/10/2023). Juga dilakukan pelatihan kepada pengurus desa agar dapat menggunakan media website dan sistem informasi yang telah dibuat ini dengan baik dan benar.

Pengurus desa yang hadir di antaranya Wali Jorong serta Perangkat Nagari Sungai Batang. Serah terima, sosialisasi, dan pelatihan ini berjalan lancar dan sukses serta diakhiri dengan foto bersama serta kunjungan ke museum rumah kelahiran Buya HAMKA.

”Mudah-mudahan apa yang telah kami buat ini dapat membuahkan banyak manfaat untuk Nagari Sungai Batang, dan semoga di lain kesempatan atau kegiatan bisa melanjutkan dan meningkatkan kegiatan kolaborasi ini”, tutup Daniel dan Yuhefizar. (*)

Reporter: SUPRIZAL TANJUNG

batampos – Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono mengatakan masih mempertimbangkan penangguhan penahanan tersangka yang diamankan dalam bentrokan saat demo di depan kantor BP Batam pada 11 September lalu.

“Pengajuan pemohonannya sudah masuk. Masih kita pertimbangkan,” ujarnya, Rabu (4/10) siang.

Budi menjelaskan pertimbangan nanti akan dilakukan penyidik. Termasuk pertimbangan dari Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto dan Kapolda Kepri, Irjen Tabana Bangun.

“Sekarang proses pengajuan kepada pimpinan,” kata Budi.

Baca Juga: Warga Pasir Panjang Rempang Mulai Pindah ke Batam

Jika permohonan penangguhan dipenuhi, kata Budi, para tersangka wajib memenuhi dan menjalankan persyaratan. Yakni wajib lapor seminggu 2 kali, tidak boleh keluar dari Batam dan tidak boleh melakukan tindak pidana lainnya.

“Penangguhan ini ada syaratnya, dan harus dipenuhi para tersangka,” tegas Budi.

Dari pemeriksaan penyidik, para tersangka terbukti melakukan penganiyaan terhadap petugas, dan pengrusakan saat unjuk rasa di depan kantor BP Batam.

Penangguhan penahanan tersangka diatur sesuai pasal 31 KUHP. Dimana setiap tersangka yang ditahan memang dapat mengajukan permohonan.

Baca Juga: Tim Advokasi Ajukan Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka Kericuhan Demo di Kantor BP Batam

Sebelumnya, Tim Advokasi Kemanusiaan Untuk Rempang mengajukan surat penangguhan penahanan ke Mapolresta Barelang, Selasa (3/10) siang. Permohonan ini ditujukan untuk para tersangka yang ditangkap saat bentrokan demo di depan kantor BP Batam pada 11 September lalu. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – Sekretaris LPA Batam, Erry Syahrial mengatakan anak usia remaja kini memang rentan terjerumus ke dalam prostitusi online. Sebab, anak-anak tersebut gampang dipengaruhi secara ekonomi untuk bergaya hidup hedonisme.

“Gaya hidup remaja hedonisme ini gampang terbujuk rayu. Jadi anak-anak ini rentan untuk dipengaruhi secara ekonomi,” ujar Erry.

Baca Juga: Warga Batam Ini Tega Jual Pacar Lewat Aplikasi Michat di Bintan, Tarif Sekali Kencan Rp1 Juta

Erry menjelaskan selain dipengaruhi gaya hidup, terjerumusnya anak ke dalam praktik prostitusi online karena faktor pergaulan bebas.

“Seperti menemani om-om, atau karaoke. Mereka sudah terbiasa, tapi tidak tahu itu salah. Apalagi anak yang pergaulan bebas itu lebih gampang dipengaruhi,” katanya.

Selanjutnya faktor penggunaan gadget. Menurut Erry, para pelaku kejahatan anak tersebut kini lebih mudah mencari terget atau korbannya.

“Biasanya pelaku itu akan mengambil hati anak. Seperti membelikan barang dulu,” ungkap Erry.

Baca Juga: Jadi PMI Ilegal di Singapura, Wanita Ini Sewa Mobil Seharga Rp 11,5 Juta per Bulan di Batam

Untuk itu, Erry mengimbau para orangtua dan guru untuk meningkatkan edukasi terhadap anak di rumah maupun di sekolah.

“Pemahaman dari rumah kurang, agama, hukum. Ini tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya orangtua, guru, tetapi masyarakat juga,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI