Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 4848

Sambut Event Tour De Batam, Operator Kapal Singapura-Batam akan Tambah Jadwal Operasional

0

 

batampos – Operator kapal siap menambah jadwal frekuensi operasional kapal Singapura- Batam atau sebaliknya, dalam rangka menyambut event internasional Tour De Batam 22 September 2023 mendatang.

Acara ini diharapkan bisa menarik ribuan wisatawan mancanegara (wisman) dalam mendongkrak angka kunjungan ke Batam. Untuk itu operator kapal siap mendukung terlaksananya kegiatan internasional ini.

Sales and Manager Operasional Batam Fast, Derick mengatakan sebagai salah satu operator kapal tujuan internasional, pihaknya mengaku sangat siap dalam kesiapan armada, dalam mendukung agenda pariwisata Batam ini.

Baca juga:Tour de Batam Libatkan 38 Negara, Sport Tourism Bertaraf Internasional

Pasca pandemi diakui perlahan jumlah angka kunjungan ke Batam berangsur normal. Pandemi lalu membuat terpukul semua pelaku usaha, termasuk di sektor wisata. Namun berjalannya waktu, angka kunjungan berangsur normal, meskipun belum pulih sepenuhnya.

Tour de Batam diharapkan salah satu kegiatan, yang bisa mendorong semakin banyaknya wisman yang ke Batam. Derick melanjutkan dalam mendukung pagelaran atau event bersepeda yang berskala internasional ini operator kapal Feri BatamFast siap mendukung menambahkan jumlah keberangkatan Singapura – Nongsa Pura, Batam dan sebaliknya.

3 operator foto lama
Suasana pelabuhan Internasional Batam Center, Minggu (13/8). F Dalil Harahap/Batam Pos

“Saat ini normal ada tiga jadwal keberangkatan di pelabuhan Nongsa Pura. Saat event nanti, kemungkinan akan ditambah tiga atau lebih, agar bisa memenuhi kebutuhan dalam menyukseskan event sport tourism tersebut,” ungkapnya, Sabtu (19/8).

Derick menyebutkan, penambahan jadwal kapal akan menyesuaikan perkembangan jumlah peserta Tour de Batam. Pihaknya juga menyiapkan bagasi yang layak untuk membawa sepeda milik peserta, dan barang lainnya.

“Kursi kapal juga kita sudah kurangi, atau di desain seperlunya, untuk menyesuaikan bagasi penumpang,” ungkapnya.

Derick memaparkan, pelayanan peserta Tour de Batam akan mendapatkan pelayanan maksimal, tidak hanya dari segi pelayanan di atas kapal, namun di pelabuhan Nongsa Pura, pihak pelabuhan telah bekerja sama dengan pihak group Resort Nongsa, untuk menjemput bagasi peserta di Nongsa.

“Bagasi peserta nantinya akan kami berikan tag warna sesuai dengan resort tujuan khusus wilayah Nongsa. Untuk diluar Resort Nongsa, peserta akan mengurus sendiri,” terang Derick.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengatakan dukungan pemerintah Kota Batam dalam menyukseskan kegiatan ini sangat penuh. Berbagai kegiatan pariwisata diharapkan memerikan muliti efek bagi sektor pariwisata.

“Target wisman Batam tahun ini adalah 2 juta angka kunjungan. Salah satu yang bisa menarik wisman adalah event. Kami berharap yang datang tidak saja peserta, namun juga wisman untuk menyaksikan evet sport tourism ini,” kata Ardi.

Jelang akhir tahun, tingkat okupansi hotel juga menjadi perhatian. Meskipun bukan momen peak season, pihaknya ingin menjaga iklim kunjungan wisman relatif normal.

“Memang di pertengahan tahun ini momen angka kunjungan relatif turun. Untuk itu, kami dorong dengan kegiatan olahraga ini. Selain itu, juga mendorong sektor lainnya seperti kuliner. Kalau wisman sepi, kita dorong dari wisnus melalui kegiatan MICE,” terang Ardi.

Event ini bisa membuat tingkat hunian di resort yang berlokasi di Nongsa bisa mendapatkan keuntungan. Ia menyebutkan ada empat resort di antaranya, Turi Beach, Nongsa Poin Marina, Batam View dan Montigo Resort telah menerima pesanan kamar.

“Alhamdulillah, laporan dari panitia yang pesan kamar dalam event ini sudah penuh. Ini yang kami harapkan multi efek di sektor pariwisata,” ujarnya.(*)

Reporter: Yulitavia

 

MUI Sebut Konten Oklin Fia Jilat Es Krim Masuk Pornografi

0
Selebgram Oklin Fia (Istimewa)

batampos – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa konten Oklin Fia yang menjilat es krim dengan posisi di depan kelamin pria sudah masuk dalam ranah pornografi. Hal itu sesuai dalam Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

“Jadi kalau ada yang menggambarkan ini jelas siapapun juga, mereka masuk dalam ranah haram,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (20/8).
“Yang digambarkan Fia itu jelas adalah mengarah kepada pornografi. Dan semua audience atau khalayak atau publik, ini bisa mengangkap itu. Padahal itu tidak layak dipertontonkan. Melalui media, ini sangat tidak etis, dan bertentangan dengan budi luhur bangsa,” tegas Sodikun.
Selain itu, dalam fatwa itu juga, menurutnya diatur masalah aurat. Dengan tampilan busana Oklin yang mengenakan pakaian ketat, ia mengatakan bahwa hal itu termasuk dalam kategori pornografi dalam fatwa tersebut.
“Dengan busana yang ketat, ini pun diharamkan dalam fatwa 287,” pungkas Sodikun.
Sebelumnya, Tiktokers bernama Oklin Fia Putri mendadak viral dan menjadi bulan-bulanan warganet. Musababnya, dia sengaja mengunggah konten tak terpuji, makan es krim di depan kemaluan pria.
Mendapat serangan dari warganet, Oklin pun angsung menghapus konten tersebut dari akun Instagram miliknya @oklinfia.
Meski begitu, konten video makan es krim dengan adegan sensual tersebut sudah tersebar ke media sosial TikTok. Beberapa unggahan Oklin di Instagram centang biru @oklinfia dimatikan komentarnya.
Oklin merupakan selebgram yang memiliki lebih dari 415 ribu pengikut. Ia kerap mengunggah foto dan video sensual yang menunjukkan lekuk tubuh di balik baju ketat walaupun mengenakan hijab. (*)
Reporter: JP Group

KPU Dinilai Tidak Cermat Tetapkan DCS

0
Ilustrasi logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Dok.JawaPos.com)

batampos – KPU telah mengumumkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPR kemarin (19/8). Namun, sejumlah data dalam DCS tersebut mendapat sorotan. Mulai jumlah total yang tidak akurat hingga rekam jejak caleg yang dianggap tidak transparan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pihaknya menemukan ketidaksinkronan antara total jumlah caleg yang memenuhi syarat dan hasil penjumlahan caleg laki-laki serta perempuan.

Di data KPU tertulis, jumlah caleg yang memenuhi syarat sebanyak 9.925 orang. Angka itu tidak sama dengan total jumlah caleg berdasar jenis kelamin yang terdiri atas 6.245 laki-laki dan 3.674 perempuan. ”Kalau ditotal menjadi 9.919,” terangnya, Sabtu (19/8).

Menurut dia, ketidaksinkronan DCS itu bersumber dari ketidakcermatan KPU menginput dan menjumlahkan caleg yang memenuhi syarat (MS) pada tiga parpol. Yakni, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Garda Republik Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.

Pada Partai Gelombang Rakyat Indonesia tertulis jumlah caleg MS sebanyak 396 orang dengan perincian 252 caleg laki-laki dan 145 perempuan. Padahal, jumlah caleg laki-laki dan perempuan yang benar adalah 397 orang. ”Penghitungan yang tepat mestinya menghasilkan angka yang sama antara jumlah caleg yang MS dan total caleg laki-laki dan perempuan,” ungkapnya.

Hal serupa terjadi pada Partai Garda RI. Tercatat jumlah caleg MS sebanyak 573 orang. Padahal, jika digabung antara caleg laki-laki dan perempuan, jumlahnya 570 orang. Perinciannya, 336 laki-laki dan 234 perempuan.

Partai Bulan Bintang mengalami hal serupa. Jumlah caleg yang MS 474 orang, sedangkan hasil penggabungan jumlah caleg laki-laki dan perempuan sebanyak 470 orang.

Lucius mengatakan, ketidaksinkronan angka-angka penjumlahan seharusnya membuat DCS yang ditetapkan KPU otomatis cacat. ”Atau kalau ketidaksinkronan ini sesuatu yang disengaja oleh KPU, haruslah kita pertanyakan untuk siapa KPU ini bekerja?” bebernya.

Menurut dia, sulit memahami bagaimana ketidakcermatan itu bisa tidak disadari oleh komisioner KPU sebelum mereka mengumumkan DCS. Ketidaktelitian tersebut merupakan awal buruk untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil.

Apalagi KPU tampak tak punya semangat untuk menjamin pemilu yang jurdil ketika mereka lebih suka menutup-nutupi biodata caleg. ”Ironisnya, sudah tertutup, mereka justru mengharapkan publik mempelajari track record caleg,” paparnya.

Lucius mengatakan, dari mana publik bisa mengetahui track record caleg jika KPU sebagai satu-satunya sumber informasi kredibel justru tak menyediakan informasi terkait rekam jejak para caleg. ”KPU ini kerja untuk siapa sih? Pakai duit rakyat, tetapi mengabdi bukan kepada rakyat. Punya jargon #KPUMelayani. Tetapi yang dilayani bukan pemilih, cenderung peserta pemilu,” tegasnya.

Pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan, masyarakat diharapkan mencermati secara baik latar belakang, rekam jejak, dan rencana kerja para caleg.

Menurut dia, yang pertama harus dicermati adalah apakah partai politik memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil. ”Pemilih bisa memeriksa mulai dengan mengecek kondisi keterwakilan perempuan di daerah pemilihan masing-masing,” ujarnya.

Selanjutnya, masyarakat bisa segera mengunduh atau menyimpan riwayat hidup para caleg sebagai arsip referensi sampai pemungutan suara nanti. Serta mencari tahu rekam jejak mereka dalam kiprah sebelumnya. Misal, pemilih bisa membandingkan riwayat hidup caleg dengan rekam jejak sosial mereka melalui medsos atau pemberitaan media.

Khusus caleg petahana, masyarakat bisa mencermati kinerja mereka di parlemen. Pemilih dapat memeriksa pernyataan publik mereka soal isu-isu krusial, publik, dan kedewanan. ”Cek pula rekam jejak voting record atau voting history mereka ketika pengambilan keputusan terkait UU, regulasi, kebijakan, atau penganggaran di parlemen,” terang mantan direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu.

Yang tidak kalah penting adalah memeriksa apakah mereka pernah bermasalah dengan hukum. Misalnya, apakah pernah terlibat kasus korupsi, tindak pidana tertentu, pelecehan seksual, atau yang lainnya. ”Terakhir, cari tahu juga apa motivasi mereka mencaleg di Pemilu 2024,” bebernya.

Titi menegaskan, publik harus memilah dan memilih wakil rakyat dengan hati-hati dan serius. Sebab, mereka adalah para wakil rakyat yang akan merepresentasikan pemilu dari masing-masing dapilnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, KPU harus menyajikan DCS dengan informasi yang terang secara gambar (foto) dan detail secara identitas.

Selain itu, KPU juga harus memberikan informasi tentang tata cara masukan masyarakat mengenai DCS jika masyarakat menemukan hal yang kurang baik. ”Sebaiknya, web KPU RI mempunyai antisipasi terhadap potensi error, hack, ataupun kesulitan hambatan teknis lainnya,” jelasnya.

Pada bagian lain, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, dalam masa pengumuman DCS, KPU memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait caleg. Mereka bisa menyampaikan tanggapan dan masukan melalui web KPU, media sosial, atau menyampaikan langsung kepada KPU.

Menurut dia, penyampaian masukan dari masyarakat dibuka sampai 28 Agustus. Jadi, publik mempunyai kesempatan cukup lama untuk mencermati dan meneliti sosok caleg di DCS. Jika menemukan masalah atau ada masukan, mereka bisa langsung menyampaikannya. ”Namun, masyarakat yang memberikan masukan harus dengan identitas yang jelas sehingga kami bisa mengonfirmasi,” ungkap Hasyim. (*)

Reporter: JP Group

Batam Tunggu Surat Resmi Kenaikan Gaji PNS 8 Persen

0
2 PNS Foto lama
PNS Pemko Batam usai mengikuti apel gabungan pegawai di lingkungan Pemko Batam di Dataran Engku Putri Batam Center, Senin (2/1). (F. Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos – Presiden Joko Widodo membuat keputusan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 8 persen, dan pensiunan 12 persen. Kabar kenaikan ini disambut gembira PNS, termasuk di Kota Batam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Batam, Jefridin Hamid mengatakan informasi kenaikan baru sebatas yang disampaikan dalam pidato presiden beberapa hari lalu. Pemerintah daerah masih menunggu surat resmi, dan petunjuk teknis terkait rencana kenaikan gaji ASN di 2024 mendatang.

Baca juga:Harga Telur di Batam Berangsur Turun, Disperindag Klaim Suplai Aman

Ia menjelaskan jika memang benar, maka pemerintah daerah akan menerima alokasi kenaikan gaji ini dari dana transfer pusat ke daerah, termasuk Batam ini.

“Jika memang benar, maka akan ditransfer melalui dana alokasi umum (DAU) dari APBN, sebab gaji ASN dibayarkan melalui sumber keuangan negara, berbeda dengan tunjangan yang merupakan kebijakan daerah,” jelasnya, Sabtu (19/8).

Kabar kenaikan ini tentu menjadi angin segar bagi PNS. Saat ini, besaran gaji pokok PNS diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019. Dalam aturan ini, gaji pokok dengan golongan terendah sebesar Rp1,56 juta, sedangkan tertinggi Rp5,90juta.

“Besar kenaikan yang diterima tergantung golongan tentunya, semua sudah ada pakem atau aturannya,” sebut Jefridin.

Sementara mengenai tunjangan, ia menjelaskan tergantung pada sumber pendapatan asli daerah (APBD) Batam. Menurutnya, saat ini tunjangan kinerja yang diberikan Pemko Batam terharap PNS cukup tinggi.

Kebijakan ini merupakan salah satu upaya dari Wali Kota Batam dalam meningkatkan etos kerja PNS di lingkungan Pemko Batam. Kenaikan tukin ini bisa dilaksanakan, jika PAD mencukupi.

“Tukin itu kebijakan, kalau PAD kita banyak, maka akan lancar pembayaran tukin ini. Pak Wali sampai saat ini masih konsisten soal tukin sampai saat ini. Untuk mendapatkan PAD, tentu harus dioptimalkan dari sumbernya seperti pajak daerah, dan retribusi juga,” ungkapnya.

Untuk itu, guna menjaga tukin ini lancar, wajib pajak diminta untuk kooperatif dalam membayar kewajiban mereka. Pajak merupakan sumber pendapatan untuk membangun Batam ini.

“Pemda tentu berupaya agar PAD bisa maksimal, namun juga butuh dukungan dari semua pihak, agar pembangunan berjalan, dan lainnya,” tutup Jefridin. (*)

Reporter: Yulitavia

Tangani 767 Laporan TPPO, Selamatkan 2.493 Korban

0
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana. (Puspenkum Kejaksaan Agung/Antara)

batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama tiga tahun terakhir terus naik. Sejak 2021 hingga 2023, sudah ada 496 perkara TPPO yang ditangani oleh kejaksaan di berbagai level. Namun, baru tahun ini jumlah perkara TPPO menembus angka 183.

Dalam penanganan perkara itu, Kejagung memastikan bahwa mereka tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berusaha melindungi para korban. ”Kami memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada para korban TPPO,’’ ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada awak media kemarin (19/8).

Dia membeber secara lebih terperinci jumlah total perkara TPPO yang ditangani kejaksaan di seluruh Indonesia. Yakni, 148 perkara pada 2021, 165 perkara pada 2022, dan 183 perkara sampai Agustus 2023. Dari semua perkara tersebut, Ketut menegaskan bahwa pihaknya selalu berusaha melindungi korban. Dia mencontohkan perkara yang ditangani oleh atase kejaksaan di Bangkok. Total ada enam WNI korban TPPO yang mendapat bantuan hukum dari atase kejaksaan di sana. Mereka bermasalah lantaran masuk Thailand secara ilegal. Oleh otoritas di sana, mereka sudah didakwa melakukan beberapa pelanggaran. Antara lain, illegal entry, penyebaran penyakit menular lain, serta pelanggaran protokol Covid-19.

Atas pendampingan hukum dari atase kejaksaan di Bangkok, enam WNI tersebut bebas dari tuntutan. Menurut Ketut, itu menjadi bukti instansinya berusaha maksimal untuk melindungi korban TPPO. Bukan hanya itu, sejak Februari 2021, Kejagung sudah bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM) Indonesia.

Ketut menambahkan, Kejagung juga sudah menempatkan perwakilan kejaksaan di beberapa negara. Selain Thailand, kini sudah ada perwakilan kejaksaan di Singapura, Hongkong, Arab Saudi. ”Perwakilan di luar negeri memiliki peran secara aktif memberikan pendampingan, sosialisasi, dan advokasi terhadap berbagai permasalahan hukum para pekerja migran Indonesia, termasuk memperjuangkan (mereka bebas) dari jeratan hukuman mati,” jelasnya.

Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, sejak 5 Juni 2023 hingga 18 Agustus 2023, terdapat 767 laporan kepolisian terkait kasus TPPO. Jumlah tersangka atas laporan itu sudah mencapai 919 orang. ”Tersangka telah ditangkap,” paparnya.

Yang juga penting, Polri mampu menyelamatkan 2.493 korban TPPO. Menurut Ramadhan, para korban ini diperdaya dengan berbagai modus seperti menjadi anak buah kapal (ABK) dan dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK). ”Ada juga modus eksploitasi anak,’’ urainya. Sesuai dengan petunjuk dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri terus menindak tegas pelaku TPPO.

Ramadhan memastikan, instansinya juga berupaya mencegah terjadinya TPPO. ”Sebelum terjadi, petugas berupaya menggagalkan,” ujarnya. Dia pun menegaskan, Satuan Tugas (Satgas) TPPO Bareskrim Polri bersama polda dan jajaran bekerja sebaik mungkin. Semua dikerahkan untuk menangani kasus TPPO. ”Sampai saat ini kami terus mengawal TPPO,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group

Tersangka Kasus Net 89 Bisa Bertambah

0
Ilustrasi. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (kanan) bersama Dirtipideksus Bareskrim Polri Brijen Whisnu Hermawan (kedua kanan) saat memberikan keterangan kasus investasi ilegal di Bareskrim Polri. (FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

batampos – Penanganan kasus penipuan robot trading Net 89 dipastikan tidak hanya mengejar aset hasil kejahatan. Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipideksus) Bareskrim terus mendalami potensi adanya pelaku lain dalam kasus tersebut. Artinya, jumlah tersangka bisa bertambah. Tidak hanya 13 orang sebagaimana ditetapkan sebelumnya.

Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Kombespol Candra Sukma Kumara menuturkan, pengembangan penyidikan kasus Net 89 tidak hanya terkait aset. Pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat juga ditelusuri. ”Sebab, bisa jadi ada pelaku lain selain 13 orang,” jelasnya.

Karena itu, perkembangan kasus investasi bodong Net 89 berpeluang untuk mendapatkan pihak lain yang bertanggung jawab. ”Masih sangat memungkinkan ada tersangka lain,” kata Candra.

Sementara itu, kuasa hukum korban Net 89 Muhammad Herdiyan Saksono Zoulba mengapresiasi kinerja Bareskrim. Terkait kelanjutan perkara, pihaknya berharap Bareskrim bisa berkoordinasi dengan pemerintah. Khususnya mengenai dua tersangka yang kabur ke Kamboja. ”Sudah dilabeli red notice. Tapi, dugaannya dua buron ini telah menjadi warga negara tempatnya kabur,” paparnya kemarin (19/8).

Untuk proses penuntutan, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga diharapkan bisa memperjuangkan para korban Net 89. Terutama dalam hal pengembalian aset.

”Hakim nanti diharapkan memutus yang terbaik berupa mengembalikan aset sitaan ke para korban,” jelasnya dalam keterangan tertulis.

Di bagian lain, pakar hukum Universitas Tarumanagara Ahmad Sudiro menjelaskan, dalam kasus yang diterapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU), seluruh aset pelaku kejahatan sebaiknya disita terlebih dahulu. ”Nanti dilihat di pengadilan, apakah ada relevansinya dengan kejahatan yang dilakukan atau tidak,” ujarnya.

Saat dapat dibuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil kejahatan sekaligus, berasal dari para korban, menurut dia, aset itu harus dikembalikan kepada para korban atau investor. ”Untuk bisa mengetahuinya, penyidik harus melacak kapan aset itu dibeli, apakah setelah melakukan tindak kejahatan atau sebelum tindak kejahatan,” katanya.

Intinya, bila aset dibeli selama masa Net 89 beroperasi, patut diduga kuat bahwa aset itu hasil kejahatan investasi Net 89. ”Dalam kasus semacam ini, penegak hukum diharapkan menegakkan hukum sesuai tujuannya. Yakni, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pencari keadilan,” jelas dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara tersebut.

Terkait langkah pengembalian aset kepada para korban, pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menjelaskan bahwa pada tahap penuntutan, penting bagi jaksa menuntut terdakwa pembayaran ganti rugi ke masyarakat selain hukuman pidana badan. ”Pengembalian uang ke para korban harus masuk tuntutan,” tegasnya.

Seperti diwartakan, kasus robot trading Net 89 bermodus penipuan berkedok investasi. Caranya, menawarkan paket investasi trading dan investasi forex dengan robot trading. Namun, sebenarnya Net 89 menggunakan skema Ponzi dalam penipuan tersebut.

Net 89 menawarkan keuntungan investasi sebanyak 1 persen dalam sehari. Ada pula yang 20 persen dalam sebulan hingga 200 persen tiap tahun. Jumlah korban Net 89 diperkirakan mencapai 4 ribu orang. Nilai setoran para korban beragam. Dari Rp 9 juta hingga disebut ada yang mencapai puluhan miliar rupiah. Bareskrim menaksir nilai kerugian para korban mencapai Rp 2 triliun.

Para korban Net 89 melapor secara terpisah. Di antaranya, tujuh pelapor yang salah satunya dengan kuasa hukum M. Herdiyan Saksono Zoulba. Jumlah korbannya mencapai 845 orang dengan total kerugian Rp 72 miliar. Lalu, ada korban yang diwakili kuasa hukumnya, Ferry Yuli Irawan, dengan jumlah 131 orang dan kerugian Rp 32 miliar.

Saat ini sudah banyak berkas perkara dari tersangka Net 89 yang berstatus P-21 atau dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung. (*)

Reporter: JP Group

Hujan Masih Akan Mengguyur Batam, Waspada Banjir

0
Ilustrasi: FOTO:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS

BATAM (BP) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan masih akan mengguyur sejumlah wilayah di Kota Batam, Minggu (20/8/2023).

Tak hanya itu, potensi banjir rob juga masih bisa terjadi di sejumlah tempat jika air laut pasang naik bersamaan dengan hujan deras, sehingga berpotensi menimbulkan banjir seperti yang terjadi Sabtu (19/8/2023) di Pelabuhan Internasional Sekupang, pukul 10.00.

Banjir ini disebabkan hujan deras di Kawasan Sekupang dan sekitarnya. Hujan deras ini dimulai sekitar pukul 10.00 sampai 12.00. Sejam hujan deras itu, membuat banjir antara Pelabuhan Domestik dengan Pelabuhan Internasional Sekupang.

Dari video yang beredar, air menggenangi parkiran Pelabuhan Internasional Sekupang hingga mencapai kap mesin mobil.

Pengelola Pelabuhan Internasional Sekupang, Jumarly membenarkan banjir tersebut. Menurutnya, hujan deras yang mengguyur Batam sejak pagi hari membuat perbatasan antara Pelabuhan Ferry Internasional Sekupang dengan Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS) terendam banjir.

“Diperbatasan saja, tidak sampai di parkiran internasional, ” ujarnya, Sabtu (19/8/2023).

Jumarly menambahkan, banjir ini disebabkan air hujan yang menjadi air permukaan mengalir dari sisi jalan Martadinata sebelah kantor Otorita Batam yang konturnya lebih tinggi sehingga semua air dari atas masuk ke posisi yang rendah di antara pelabuhan domestik dan internasional.

Kapolsek KKP, Iptu Putra Jaya Tarigan juga membenarkan banjir tersebut di Pelabuhan Internasional Sekupang. Ia mengatakan, banjir ini disebabkan hujan deras, lalu ditambah dengan air pasang.

“Makanya air tinggi cepat,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Dendi Gustinandar mengatakann, banjir di Pelabuhan Internasional Sekupang, akibat cuaca ekstrem.

Dendi mengatakan, genangan air di area tersebut mulai surut sejak pukul 12.00 WIB tadi.

“Sekitar pukul 10.00 genangan air cukup tinggi. Tapi, kondisi ini tidak berlangsung lama,” ucapnya. (***)

[contact-form]

  1. [contact-form]

    [contact-form]

 

Disdik Batam Bangun 44 Ruang Kelas Baru

0
IMG 20230817 WA0030
Foto Yulitavi/Batam Pos
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto.

batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Batam bangun 44 ruang kelas baru (RKB), untuk tingkat SD serta SMP di tahun 2023. Ruang kelas baru ini, demi mengakomodir siswa yang saat ini masih belajar dua sif. 

Siswa yang belajar dua sif ini, akibat pasca penerimaan peserta didik baru (PPDB) Juni lalu. 

Jumlah RKB yang dibangun untuk jenjang SD negeri terdapat 24 bangunan. Sementara itu, jenjang SMP negeri terdapat 20 RKB.

“Jadi kita tidak akan buka sekolah baru kalau harus numpang di sekolah lain. Kami lebih kepada pengoptimalan fasilitas seperti RKB ini,” kata Kepala Disdik Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto. 

Baca Juga: Kadisdik Batam Perintahkan Kroscek Siswa Terkena Gondongan dan Flu Singapura

Idealnya satu sekolah terdapat 24 rombongan belajar. Sementara itu, rata-rata SD dan SMP di Batam memiliki 24 rombel. 

Namun, jumlah itu masih belum cukup.”Makanya perlu peningkatan fasilitas,” ujar Tri. 

Selain membangun ruang kelas baru. Tri mengatakan, selain memastikan kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran. Disdik Batam juga meningkatkan kesiapan guru atau tenaga pengajar. Agar pelaksanaan pembelajaran di sekolah tetap berjalan baik. 

 Menurutnya, untuk sementara ini sekolah yang menerapkan metode dua sif, masih menjadi solusi bagi daya tampung yang masih terbatas.

“Karena tidak mungkin kita biarkan dua shift terus, baiknya ya satu sif saja. Makanya, kami tambah fasilitas agar tidak ada lagi yang belajar dua sif. Semua bisa masuk pagi,” tutupnya.

Reporter: YULITAVIA

Bagaimana Cara Pemko Batam Atasi Kemiskinan Ekstrem?

0
miskin jawapos
Ilustrasi. Jawapos.com

batampos – Kemiskinan ekstrem menjadi salah satu atensi pemerintah pusat. Di Kota Batam, kemiskinan ekstrem terdata sebanyak 282 jiwa. Lalu, bagaimana cara Pemko Batam atasi kemiskinan ekstrem.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, Pemko Batam menaikan anggaran bansos. Anggaran semulanya Rp 69 juta naik menjadi Rp 190 juta.

Langkah ini, dinilai Pemko Batam sebagai upaya percepatan mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kota Batam di 2024 mendatang.

Jefridin menjelaskan, tahun ini Pemko Batam berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga Batam yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem di Kota Batam.

“Nanti rencananya akan disalurkan sebelum akhir tahun ini. Harapannya dengan adanya BLT ini bisa meningkatkan kehidupan warga miskin ekstrem,” kata Jefridin usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Batam, Jumat (18/8).

Usulan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem ini masuk dalam APBD 2023. Rencana pemberian bantuan kemiskinan ekstrem ini baru bisa direalisasikan usai ketok palu APBD-P mendatang.

Baca Juga: Ratusan Warga Batam Masuk Kategori Miskin Ekstrem

Jefridin menjelaskan, pengentasan kemiskinan ekstrem ini sesuai arahan pusat. Setelah dilakukan verifikasi data, maka angka warga Batam yang masuk dalam angka kemiskinan ekstrem adalah 55 KK atau 282 jiwa.

Ia menyebutkan, kemiskinan ekstrem ini dihitung dari pendapatan kurang lebih Rp 11 ribu perhari atau Rp 323 ribu per bulannya.

“Kemarin data dari pusat itu ada 1.636 jiwa. Namun, setelah dilakukan verifikasi ulang berkurang menjadi 55 KK atau 282 jiwa. Kami verifikasi berdasarkan kriteria yang pemerintah tetapkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemberian BLT diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup, masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem di Batam ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Leo Putra mengatakan, rencana pemberian bantuan langsung tunai ini masuk dalam usulan APBD-P 2023.

Dinsos merupakan pelaksana dari rencana pemberian bantuan ini. Direncanakan bantuan ini bisa disalurkan usai pengesahan APBD-P 2023.

Baca Juga: Pimpin Rapat Pematangan Data Kemiskinan Ekstrem, Jefridin: Jangan Sampai Ada Salah Data

Leo menyebutkan, rencananya bantuan langsung tunai ini akan diberikan selama tiga bulan, kepada warga Batam yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem.

“Jumlahnya tak banyak. Kemarin arahan Pak Wali harus ada perhatian khusus, agar mereka bisa keluar dari angka kemiskinan ekstrem ini,” ujarnya.

Leo menyebutkan rencananya bantuan yang akan disalurkan Rp 1 juta. Namun, tergantung dari BPKAD sebagai pemegang anggaran. Dalam hal ini Dinsos hanya pelaksanaan untuk penyaluran bantuan.

“Ini kan tim, jadi bukan hanya kami (Dinsos, red) saja yang terlibat. Ada BPKAD, dan bagian sekretariat Pemko Batam juga. Untuk teknis detailnya mungkin di sana. Kalau tidak salah direncanakan pemberian bantuan selama tiga bulan,” ungkap Leo.

Reporter: YULITAVIA

Disdik Kota Batam Tak Membangun Sekolah Tahun 2023, Penyebabnya?

0
IMG 20230817 WA0030
Foto Yulitavi/Batam Pos
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto.

batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam tak membangun sekolah tahun ini. Penyebabnya adalah, tidak dianggarkannya pembangunan unit sekolah baru (USB) baik jenjang SD dan SMPN di tahun 2023. 

Tidak dianggarkannya pembangunan sekolah baru tahun depan, disampaikan oleh Kepala Disdik Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto. 

Ia mengatakan, pembangunan sekolah tertunda, karena lahan yang akan digunakan baru selesai dimatangkan. Kalau dibangun sekarang, waktunya tidak cukup. Namun, perencanaan tetap dikerjakan tahun ini. Sehingga tahun depan bisa dianggarkan dan dikerjakan.

“Tahun ini kami tidak bangun sekolah baru. Jadi kami tingkatkan fasilitas yang sudah ada dulu,” kata dia, Jumat (18/8).

Baca Juga: Disdik Batam Keluarkan SE Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular di Sekolah, Ada Apa?

Ia menjelaskan, pembangunan USB ditunda, karena belum selesai legalitas lahannya. Sehingga pembangunan belum bisa diselenggarakan tahun ini.

Tri mengungkapkan, setiap tahunnya berupa meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Tahun ini, pihaknya fokus pada pembangunan RKB.

Tri menyebutkan tahun ini, Disdik hanya menganggarkan untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), untuk mengakomodir siswa yang saat ini masih belajar dua sif. Karena tidak tertampung pasca penerimaan peserta didik baru (PPDB) Juni lalu.

Berdasarkan data Disdik, jumlah RKB yang dibangun untuk jenjang SD negeri terdapat 24 bangunan. Sementara itu, jenjang SMP negeri terdapat 18 sampai 20 RKB.

“Saya tak bawa data, jadi kurang tahu pasti jumlahnya, namun rata-rata segitu lah,” ujarnya.

Reporter: YULITAVIA